|  

Pemilu dan Diskursus Anti Politik Massa*

Samuel Gultom#

 

 

“In the past, durable democratic institutions emerged out of repeated, long-term struggle in which workers, peasants, and other ordinary people were much involved, even where the crucial maneuvers involved an elite’s conspiring in small concessions to avoid large ones. Revolutions, rebellions, and mass mobilisations made a significant difference to the extent of democracy in one country or another.”

 

Charles Tilly, 1997: 275

 

Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan sejumlah perkembangan menarik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, jumlah mereka yang memilih untuk tidak memilih –biasanya diseragamkan sebagai golput—ternyata sangat signifikan.[1] Kenyataan ini tentunya mengkhawatirkan partai-partai politik kontestan pemilu, sampai-sampai Megawati dan Jusuf Kalla harus melontarkan kritik yang gegabah terhadap mereka yang memilih untuk tidak memilih. Sementara itu, kita juga melihat bagaimana partai-partai politik kini sangat giat merekrut artis atau figur publik dalam daftar calon legislatifnya. Tidak kalah penting, konon saat ini semakin banyak aktivis LSM yang masuk ke partai politik, umumnya untuk masuk dalam daftar calon legislatif.

 

Perkembangan-perkembangan ini menarik karena pada dasarnya mereka mencerminkan situasi yang memprihatinkan daripada sesuatu yang menjanjikan. Artinya, setelah hampir satu dasawarsa bergelut dengan reformasi, sebenarnya keadaan yang dihasilkan tidak juga beranjak lebih baik. Memiliki pemimpin di eksekutif atau legislatif yang terkenal di dunia akting atau tarik suara, tetapi tidak memiliki jejak dan kompetensi di bidang politik misalnya, tentulah bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Oleh karena itu perkembangan-perkembangan seperti ini sebenarnya menggugah kita untuk mempertanyakan kembali secara reflektif praktek politik yang selama ini berlangsung, termasuk dalam kaitannya dengan politik elektoral. Cara terbaik untuk merefleksikannya adalah dengan membongkar kembali struktur kekuasaan yang terbentuk pada masa sebelumnya, dan kemudian memeriksa sejauh mana ia diwariskan pada masa sekarang.

 

 

Orde Baru dan Diskursus Anti Politik Massa

Salah satu capaian terpenting rezim Orde Baru adalah mentransformasi massa rakyat dari yang semula merupakan kekuatan politik aktif yang terorganisir menjadi apa yang dinamakan massa mengambang. Jika salah satu ciri utama Orde Lama adalah partisipasi rakyat secara massif dan terlembaga, maka Orde Baru justeru dicirikan dengan pasivisme yang akut. Transformasi ini diawali dengan pembantaian massal secara militeristik, dilanjutkan dengan korporatisasi institusi-institusi politik dan setelah itu diformalkan melalui sebuah kebijakan politik yang diberi nama depolitisasi. Keseluruhan praktek tersebut mengental dalam sebuah diskursus yang pada hakekatnya anti terhadap politik massa –praktek politik yang manjadikan rakyat kebanyakan seperti buruh, petani, kelompok miskin kota, nelayan, dll. sebagai ‘aktor politik’ berikut manifestasinya dalam mobilisasi massa, gerakan sosial, atau partisipasi popular yang luas dan terlembaga (broad-based participation).[2]

 

Dalam pandangan Orde Baru, politik massa yang melibatkan kelompok miskin dan kurang terdidik akan membawa instabilitas atau kekacauan (Hadiz, 1999: 112). Persepsi tentang massa rakyat sebagai gerombolan yang tidak dapat dikontrol dibangun oleh Orde Baru guna menjustifikasi tindakan-tindakan opresif terhadap mereka. Makna sejati rakyat (people) kemudian dikaburkan oleh konotasi yang mendua: sebagai silent and ignorant mass dan sebagai uncontrollable chaotic horde. Motif dibalik pencitraan ini adalah untuk membuat massa rakyat secara politik acuh sehingga memungkinkan kelompok-kelompok bisnis besar, termasuk militer, mengontrol mereka dengan mudah (Katyasungkana, 2000: 263-264). Selama masa Orde Baru praktis massa rakyat seperti buruh, petani, nelayan, atau kelompok miskin kota, dimarjinalisasi dari arena politik. Bahkan sampai batas tertentu paham negara integralistik yang mengajarkan bahwa rakyat atau masyarakat telah melebur ke dalam entitas negara (Simanjuntak, 1999) –sehingga konsekuensinya hak dan kepentingannya disubordinasikan dibawah tujuan-tujuan superordinat negara seperti pembangunan, stabilitas, persatuan, dll.—memang nampaknya diyakini dan dipraktekan secara sungguh-sungguh oleh penguasa Orde Baru. Jikapun rakyat dapat berpartisipasi, hal itu terjadi melalui mobilisasi untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan negara yang telah disterilkan dari politik (praktis), misalnya program nasional keluarga berencana atau pemilu.

 

Sesungguhnya sejak akhir dasawarsa ‘80-an diskursus anti politik massa ini mulai mengalami tantangan serius. Kelompok-kelompok marjinal khususnya buruh industri dan petani di desa-desa mulai melancarkan perlawanan dalam bentuk aksi-aksi protes sporadis terhadap kebijakan pemerintah maupun praktek-praktek bisnis pengusaha yang merugikan mereka. Aksi mogok buruh-buruh Gajah Tunggal dan aksi-aksi protes warga Kedungpring (kasus Kedung Ombo) pada paruh kedua dasawarsa ‘80-an seperti mengawali babak baru dalam gerak perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru. Kendati belum terorganisir sebagai sebuah gerakan perlawanan dan tuntutannya tidak diarahkan pada kekuasaan Orde Baru serta kebijakan pembangunannya, namun perkembangan tersebut cukup mengganggu kekuasaan terutama karena ia secara langsung menyerang diskursus massa mengambang yang dikonstruksi Orde Baru. Sekaligus perkembangan ini memberi dimensi populis dalam gerakan demokratisasi ketika itu, yang sebelumnya masih didominasi oleh elit oposan dan LSM.

 

Yang tidak kalah penting dalam konteks perlawanan terhadap diskursus tersebut adalah munculnya kelompok-kelompok studi mahasiswa pasca pemberlakuan NKK/BKK yang mengambil posisi membela kelompok-kelompok marjinal tersebut. Kelompok-kelompok studi ini secara aktif membela buruh, petani, dan kelompok miskin kota dalam kasus-kasus yang mereka hadapi (advokasi), dan bahkan tidak sedikit kelompok studi yang secara terang-terangan memang ingin membangun kekuatan politik rakyat. Terlepas dari kritik ideologis terhadap format baru gerakan mahasiswa tersebut yang dianggap masih terjebak dalam panggung-panggung mitologi (Radjab, 1991), namun aktivitas mereka ketika itu sangat berkontribusi pada dekonstruksi diskursus anti politik massa Orde Baru.

 

Ironisnya, perjalanan lebih lanjut justeru memberikan efek yang –disadari dan disengaja atau tidak—menguatkan kembali diskursus anti politik massa. Euforia reformasi yang berperan besar dalam melengserkan Suharto dan membuka ruang politik yang lebih luas dan bebas seolah memutus watak populis dalam gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru, yang mulai terbangun seiring dengan praktek perlawanan oleh ‘massa mengambang’ di tingkat grassroots. Kelompok-kelompok marjinal seperti buruh, petani, kelompok miskin kota, dst. dijauhkan kembali dari gelanggang politik, termasuk dari gerakan reformasi. Perubahan dalam tema perlawanannya, dari ‘demokratisasi’ menjadi ‘reformasi’, menjadi penanda atas perubahan itu.

 

Proses tersebut berlangsung seiring dengan penguatan kembali mitos gerakan moral mahasiswa/i.[3] Yang menarik adalah karena penguatan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok studi dan organisasi mahasiswa/i yang sebelumnya telah mengritik mitos gerakan moral tersebut, sebagai cara mereka untuk memobilisasi massa mahasiwa/i. Aksi-aksi protes mahasiswa dipandang akan menjadi katalisator untuk menyeret elemen-elemen masyarakat lain dalam sebuah mobilisasi massa (Gultom, 2004: 45-46). Dengan cepat memang mitos itu juga diterima oleh publik yang lebih luas. Hampir tanpa kecuali aktivis mahasiswa/i digambarkan di media massa sebagai pahlawan pro-demokrasi (Heryanto, 2003: 48). Akan tetapi secara bersamaan mitos gerakan moral ala resi itu pada kenyataannya juga memperkuat diskursus anti politik massa karena secara inheren ia meminggirkan massa rakyat dalam gerakannya. Bahkan Vedi Hadiz (1999: 112) mencatat bahwa, ‘(s)ome of them even had almost religiously rejected overture from non-students –including the urban poor and workers—citing fear that the “purity” of their “moral” cause would be “contaminated”’.[4]

 

Lebih jauh lagi, mitos gerakan moral tersebut kemudian berkait-kelindan dengan pandangan-pandangan politik yang cenderung elit-sentris. Sejak awal 1998 gerakan mahasiswa/i dan gerakan reformasi secara umum lebih suka mendekati tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Megawati dan Abdurrahman Wahid (AMA) untuk meminta arahan, inspirasi dan kepemimpinan, sambil menyerukan kepada mereka untuk memobilisasi ‘people power’ guna menjatuhkan Suharto (Young, 1999: 78; Lane, 1999: 245). Orientasi pada elit ini semakin menjauhkan gerakan reformasi dari kekuatan-kekuatan massa rakyat bahkan mengokohkan diskursus anti politik massa. Pada akhir keseluruhannya, seperti dikatakan Boudreau (2002: 42), gerakan tersebut ingin mencitrakan bahwa aksi protes tersebut bersifat moral ketimbang politis, bahwa intelektual publik (ketimbang aktivis) yang menjadi intinya, dan bahwa mahasiswa/i perlu membedakan diri mereka dari rakyat.

 

Dalam konteks ketimpangan perimbangan kekuatan politik dalam masyarakat akibat depolitisasi Orde Baru, pada akhirnya keterbukaan politik yang dihasilkan oleh gerakan reformasi lebih banyak dimanfaatkan, bahkan dieksploitisir, oleh kekuatan-kekuatan rezim lama termasuk sekutu-sekutu dan ‘oposisi loyalnya’ untuk kepentingan predatoris mereka (lihat misalnya Robison dan Hadiz, 2004; Hadiz 2005). Hasil politik dari seluruh proses reorganisasi kekuasaan ini adalah terbentuknya kekuasaan oligarkis –dengan dominasi kelompok bisnis dan militer—yang sama sekali tidak berkepentingan untuk mengubah imbangan kekuatan politik, memperluas partisipasi popular, atau menata ulang distribusi kesejahteraan di masyarakat. Salah satu implikasi terpentingnya, walaupun terjadi perubahan-perubahan dalam kerangka normatif dan kelembagaan pasca-Suharto, dari yang semula bersifat korporatis menjadi liberal, namun elemen-elemen tertentu dalam struktur kekuasaan Orde Baru pada dasarnya tidak mengalami perubahan fundamental. Salah satunya adalah reproduksi diskursus anti-politik massa, yang berlangsung dalam ruang dan suasana politik yang baru.

 

 

‘Pemilih’ dan ‘Memilih’ Dalam Diskursus Anti Politik Massa

Sejak kejatuhan Suharto satu dasawarsa lalu, pemilu menjadi event yang sangat penting di republik ini. Sebagai sebuah mekanisme politik, pemilu sangat strategis karena menjadi sarana melalui mana elemen-elemen rakyat mendudukan wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga negara yang utama. Akan tetapi, pada kenyataannya ia juga dapat memiliki makna yang berbeda –dan akhirnya fungsi yang berbeda—dari yang tertulis dalam teori seperti di atas, karena dimaknai secara berbeda oleh relasi kekuasaan yang ada.

 

Dalam kaitannya dengan diskursus anti politik massa, persoalan ‘memilih’ dan ‘wakil’ bisa tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan artikulasi kepentingan. Padahal sejatinya pemilu adalah persoalan memilih atau mendudukan wakil-wakil yang akan memperjuangkan kepentingan pemilih. Ketika ia dipisahkan dari persoalan artikulasi kepentingan, maka yang tersisa dalam proses pemilu adalah memilih ‘kandidat’, partai maupun perorangan, atas dasar preferensi penilaian pribadi (personal judgement) belaka. Dalam diskursus tersebut, pada momentum pemilu, massa mengambang yang pasif ini kemudian berposisi layaknya konsumen atau pembeli dalam hubungan pertukaran pasar, dan bukan sebagai konstituen yang sedang mengedepankan aspirasinya dalam hubungan politik. Bukan kandidat yang dibatasi oleh formasi kepentingan yang ada diantara pemilih, sebagaimana arti ‘perwakilan’ itu sendiri, melainkan pemilih yang dibatasi oleh ketersediaan stock kandidat.

 

Di masa Orde Baru situasinya menjadi amat ekstrem karena ‘pilihannya’ sudah ditentukan dari semula ketika semua kontestan pemilu harus ‘berideologikan’ Pancasila, mendukungan trilogi pembangunan, dan yang terpenting mencalonkan kembali Suharto sebagai presiden. Bahkan seperti disinggung sebelumnya, pemilu saat itu nampak lebih sebagai kewajiban daripada sebagai hak warga negara. Memasuki masa pasca-Suharto, memang terjadi sejumlah perubahan dalam pemilu. Paling tidak secara formal ia relatif lebih bebas. Namun demikian, pada dasarnya praktek diskursif yang bekerja tetaplah sama, yaitu menempatkan massa rakyat kebanyakan sebagai konsumen-pemilih yang dijauhkan dari proses artikulasi kepentingan.

 

Dalam kerangka inilah kemudian fenomena-fenomena baru yang disinggung di awal perlu dipahami. Pencitraan kandidat, dengan sendirinya, menjadi lebih penting daripada tawar-menawar politik (political bargaining) antara pemilih dan ‘calon wakil’-nya. Upaya partai politik berlomba-lomba menggaet artis atau figur publik yang bahkan sama sekali tidak pernah terdengar jejak dan kompetensinya dalam berpolitik, atau juga aktivis LSM –yang seringkali dengan mengorbankan kader partai—menjadi realistis secara kalkulasi politik karena bisa mendongkrak suara pemilih yang cenderung hanya mengandalkan penilaian pribadi tersebut. Demikian pula dengan angka ‘yang tidak memilih’ yang agak mencengangkan di beberapa pilkada. Dalam banyak hal, fenomena golput itu muncul karena pemilih tidak menemukan kandidat yang cocok seperti dalam konsepsi pemikiran ratu adil, ketimbang karena tidak menemukan saluran artikulasi kepentingan yang memadai. Sampai batas tertentu, kecenderungan primordialisme dalam beberapa pilkada –yang bahkan cukup mengkhawatirkan dengan isu ‘putra daerah’—juga perlu dipahami dalam kerangka massa mengambang tersebut.

 

Di masa Orde Baru, pemilu praktis hanya menjadi ajang mobilisasi legitimasi untuk rezim yang berkuasa. Karena inisiatif mobilisasinya dari negara, tidak heran kalau kemudian upaya memobilisir massa mengambang untuk memilih apa yang telah disediakan oleh rezim dalam pemilu senantiasa dilakukan secara paksaan (coercion) daripada kerelaan (consent). Di masa pasca-Suharto, reproduksi gagasan anti politik masa berikut manifestasinya sebagai ‘konsumen’ dalam pemilu nampaknya lebih banyak didorong oleh cara pandang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang disebut Cammack (1997) sebagai doktrin pembangunan politik. Dalam doktrin ini, yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana elit-elit politik menjadikan institusi-institusi demokrasi –biasanya yang sebenarnya dimaksud adalah menginstalasi institusi politik liberal—menjadi the only game in town. Di sini politik yang pada dasarnya adalah persoalan kepentingan (interests) dan kekuasaan (power) direduksi menjadi persoalan institusi. Lebih jauh lagi, power struggle dibayangkan sebatas pada power interplay elit dalam merajut (crafting) demokrasi.

 

Sejak kejatuhan Suharto upaya pembenahan institusi-institusi politik seolah mendapat prioritas utama dalam agenda nasional. Dalam kaitannya dengan pemilu, berulang-ulang kali dilakukan perubahan dan inovasi dengan alas an untuk membuat institusi tersebut berfungsi optimal. Beberapa yang paling signifikan adalah pilpres dan pilkada secara langsung, sistem pencoblosan pada nama dan bukan partai, dan aturan daerah pemilihan. Sementara itu, perhatian LSM, lembaga donor dan komponen-komponen masyarakat sipil lain terhadap institusi pemilu juga semakin besar sejak 1999. Berbagai program disusun untuk mengawasi lembaga dan proses pemilu, memperkuat kapasitas penyelenggara pemilu, dan mendidik pemilih. Singkatnya, sejalan dengan doktrin pembangunan politik di atas, untuk membangun pemilu yang demokratis guna mewujudkan kondisi rule by the many, institusi dan norma menjadi lebih penting daripada ‘the many’-nya itu sendiri. Bagi kekuatan-kekuatan oligarkis pasca-Suharto, hal ini dapat dimengerti karena mereka memang berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya, termasuk menjauhkan gangguan dari critical mass. Dalam Dialog Nasional Partai Politik yang diselenggarakan oleh UGM menjelang Pemilu 1999 misalnya, salah satu hasilnya –yang kemudian didukung oleh mahasiswa/i mewakili senat fakultas sejumlah universitas—adalah bahwa kampanye pemilu tidak boleh melibatkan mobilisasi massa dan partai harus berkampanye melalui media massa (Lane, 1999: 246). Bahkan sejumlah perubahan aturan pemilu sebenarnya dirancang untuk mempertahankan posisi dominan dan privilese mereka, termasuk terhadap partai-partai politik yang lebih kecil di luar lingkaran oligarkis mereka.[5]

 

Alhasil, tidak heran jika perubahan-perubahan institusional tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang berarti. Seperti salah satu ejekan terhadap pilpres atau pilkada langsung misalnya, mengatakan bahwa ‘kalau dulu memilih kucing dalam karung, sekarang memilih maling secara langsung.’ Sedangkan dalam kaitannya dengan politik massa, seperti dijelaskan di atas, pada dasarnya diskursus anti politik massa yang dibangun Orde Baru kembali tereproduksi melalui institusi yang sudah direformasi itu.

***

 

Tulisan ini tidak sedang menganjurkan pilihan atau preferensi sikap apapun terhadap Pemilu 2009 yang sudah dimulai. Yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah bahwa Pemilu 2009 harus bisa dimanfaatkan untuk menjawab salah satu persoalan politik mendasar yang hingga kini belum ditangani secara tuntas, yakni pemulihan politik massa. Massa rakyat atau orang biasa (ordinary people) harus kembali dilibatkan secara penuh dalam arena politik sebagai aktor-aktor yang aktif ikut menentukan arah kebijakan-kebijakan negara yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks diskursus anti politik massa, adalah penting untuk mengaktifkan kembali khususnya kelompok-kelompok yang selama ini dimarjinalkan secara politik maupun ekonomi, seperti buruh, petani, nelayan, kelompok miskin kota, dll. sebagai konstituen. Apapun strategi dan langkah politik yang akan diambil, yang harus dihindari adalah jangan sampai menjadikan massa rakyat menjadi ‘konsumen’ dalam pemilu.

 

Syarat untuk melakukan hal ini adalah mengembalikan kapasitas mereka untuk memanfaatkan dan meningkatkan sarana-sarana demokrasi –komponen utama dalam apa yang dikonseptualisasikan oleh David Beetham sebagai ‘democratic society’ (Tornquist, 2002: 28-32). Secara lebih khusus, mereka, dan bahkan rakyat pada umumnya, harus dimampukan dan dibiasakan untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan kolektifnya. Berbagai pengalaman di luar maupun dalam negeri dapat dipelajari untuk membantu hal ini. Apapun kesimpulan dan keputusannya kemudian –entah mendukung atau masuk partai tertentu, ataukah golput—bukanlah isu yang utama dalam hal ini. Sebab, ketika kesimpulan itu dibangun atas dasar artikulasi kepentingan, ia sudah dengan sendirinya akan memulihkan kembali politik massa.

 

 



* Makalah untuk diskusi terbatas Forum Interseksi, 22 September 2008.

# Program Officer pada Yayasan Tifa dan pengajar tidak tetap di Departemen Ilmu Politik FISIP-UI.

[1] Di banyak daerah penting dan padat penduduk di Pulau Jawa, golput bahkan menjadi pemenang pilkada. Di DKI angka yang idak memilih mencapai 39,2%, di Jawa Barat 35,08%, di Jawa Tengah 42,25% dan di Jawa Timur untuk putaran pertama angkanya mencapai 40,59%.

[2] Diskursus di sini diartikan sebagai praktek (discursive practice), dan bukan sekedar ide tau gagasan yang terpisah dari praktek seperti seringkali disalahartikan dengan istilah ‘wacana’.

[3] Dalam mitos ini, mahasiswa/i dibayangkan memainkan peran sebagai resi yang bertugas mengingatkan penguasa apabila terjadi kekacauan di masyarakat, dan setelah itu kembali lagi ke kampus sebagai gua pertapaannya. Gerakan mahasiswa dengan begitu tidak berorientasi pada kekuasaan melainkan secara altruistik bertindak atas nama rakyat menyuarakan Kebenaran (Radjab: 1991: 69).

[4] Perdebatan di Forkot 14 Mei 1998 misalnya, memutuskan –setelah melalui voting yang ketat—bahwa pendudukan DPR dilakukan hanya oleh mahasiswa dan tidak boleh melibatkan elemen-elemen masyarakat bawah guna menghindari kerusuhan (Lane, 1999: 243).

[5] UU No.12 / 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD misalnya, dirumuskan untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan suara partai-partai politik saja, dan bukan atas dasar meningkatkan sistem keterwakilan atau memperkuat lembaga legislatif dalam struktur ketatanegaraan. Melalui UU tersebut, rumusan daerah pemilihan ditentukan atas dasar tarik-menarik kepentingan partai-partai politik. Sebagai contoh, Daerah Pemilihan Sumatera Barat dibagi menjadi 2 daerah pemilihan dan hal ini menyebabkan partai kecil seperti PBR akhirnya bisa mendapatkan jatah satu kursi. Sebaliknya, pengurangan jatah kursi di Sumatera Selatan dari 17 menjadi 16 kursi misalnya, cukup sukses menyebabkan PDIP kehilangan 1 kursi di DPR dari daerah pemilihan tersebut. Penambahan daerah pemilihan di Jawa juga tidak lepas dari kepentingan partai besar seperti Golkar untuk mendongkrak peraihan suara mereka (Kartawidjaja dan Pramono, 2007). Sementara itu, di tingkat lokal juga terdapat sejumlah peraturan yang dirancang untuk mempersulit ruang gerak calon independen untuk ikut serta dalam pilkadal. Misalnya, keharusan mendapat dukungan dari sekian puluh ribu orang sebagai syarat menjadi kandidat ternyata dihitung berdasarkan persentase populasi dan bukan persentasi jumlah pemilih. Alhasil, calon independen yang memang tidak memiliki jaringan kelembagaan yang luas dan dukungan logistik yang besar sangat sulit memenuhi ketentuan ini. Oleh karenanya tidak heran kalau kemudian Pilkadal maupun Pemilu dan Pilpres 2004 akhirnya didominasi oleh ‘orang-orang lama’ yang mereposisi dirinya dalam struktur kekuasaan oligarki saat ini.