|  

Pengusaha dan Islam

di Tasikmalaya 1930-1980an

 

Amin Mudzakkir

 

Sejauh ini, belum ada perhatian yang luas dalam studi Islam di Indonesia untuk melihat kaitan antara pengusaha dan Islamisasi. Van Leur sebenarnya sudah mencatat peranan mereka dalam perdagangan kuno dan Islamisasi awal di Nusantara.[1] Belakangan, Anthony Reid dan Denys Lombard telah menunjukan jaringan yang terbentuk di antara pengusaha Asia Tenggara. Dalam jaringan itu, faktor Islam ternyata menjadi simpul yang amat penting, terutama ketika dihadapkan pada kekuatan-kekuatan asing yang hendak menggeser peranan mereka.[2] Untuk konteks yang lebih terbatas, Christine Dobbin juga melakukan beberapa studi yang menunjukan kaitan antara perkembangan ekonomi yang dimotori pengusaha santri dan Islamisasi.[3] Selain itu, beberapa studi yang dilakukan pengamat yang beraliran Weberian telah menunjukan peranan pengusaha dalam perkembangan Islam. Sebut saja, misalnya, studi Geertz dan Castles.[4]

 

Perubahan ekonomi pada 1930-an terjadi bersamaan dengan perubahan-perubahan penting di bidang-bidang lainnya. Lahirnya kesadaran politik di kalangan pribumi yang terutama direpresentasikan oleh ide-ide nasionalisme rupanya telah menjadi inspirasi bagi lahirnya gerakan-gerakan yang menggunakan teknik organisasi modern. Sejak pergantian abad, gerakan-gerakan tersebut, meski dengan corak dan tujuan berbeda, begaimana pun telah mengguncangkan sendi-sendi kolonialisme di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial kemudian merumuskan beberapa kebijakan baru untuk menata ulang posisinya di hadapan masyarakat, agar legitimasi dan kontrol politik mereka tetap terjaga.

 

Perubahan di tingkat masyarakat dan begitu pula di tingkat negara yang berlangsung secara dialektik telah memberi pengaruh besar terhadap kehidupan ummat Islam Indonesia. Lebih jauh, dinamika yang berkembang berkait pula dengan orientasi-orientasi baru di tingkat global. Sejak dekade-dekade akhir abad ke-19, ummat Islam Indonesia telah menjadi bagian dari komunitas ummat internasional yang terutama disimpulkan lewat ritual ibadah haji. Tak pelak lagi, ritual tahunan ini menjadi ajang ummat Islam dari seluruh dunia untuk meratapi, sekaligus mencari jalan untuk keluar dari, berbagai ketertinggalannya dari Barat. Secara struktural, ibadah haji telah melahirkan satu kelas sosial baru yang kelak amat penting peranannya dalam perkembangan ekonomi dan Islam di Indonesia. Mereka adalah para haji. Keberadaan para haji dalam panggung sejarah Indonesia sering dikaitkan dengan sosok kelas menengah yang diharapkan menjadi penggerak perubahan sosial. Meski harapan ini sebagian harus berakhir dengan kekecewaan, sebagian besar lagi tetap menjadi bukti tentang keberadaan mereka yang tak dapat dipungkiri.

                 

Munculnya Kesadaran Baru

Setelah pengaruh SI semakin surut, beberapa gerakan Islam lahir dan berusaha meraih dukungan untuk mendapatkan tempat yang telah ditinggalkan oleh SI.[5] Akan tetapi, berbeda dengan SI yang jelas bersifat politik, gerakan-gerakan yang lahir terutama setelah paruh kedua 1920-an ini lebih bersifat sosial keagamaan. Di Tasikmalaya, sebuah perkumpulan kyai dibentuk dengan nama “Perkumpulan Guru Ngaji” (PGN) pada 1926. Bupati Tasikmalaya, RAA Wiratanuningrat, menjadi sponsor utama kelahirannya, satu kenyataan yang dikemudian hari menimbulkan anggapan bahwa perkumpulan ini dibentuk terutama untuk kepentingan pemerintah (bupati).

 

Secara umum, hampir semua kegiatan PGN dicurahkan ke dalam aktifitas-aktifitas non-politik. Dalam pemikiran keagaamaan, PGN dapat dikatakan cenderung konservatif. Beberapa tokoh terkemukanya, seperti KH. M. Sudjai dan KH. M. Fachroedin adalah birokrat agama (penghulu) yang mempunyai hubungan dekat dengan para pejabat. Tidak diketahui secara pasti keterlibatan kaum pengusaha santri dalam perkumpulan ini, tetapi dalam beberapa hal kelihatan dukungan diam-diam dari beberapa pengusaha untuk kelancaran kegiatannya. Rupanya keberadaan bupati di belakang perkumpulan ini menjadi amat penting artinya dalam menarik dukungan dari masyarakat, termasuk dari kaum pengusaha.[6]

 

Merasa tidak setuju dengan birokratisasi agama dalam tubuh PGN, beberapa kyai pesantren mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) cabang Tasikmalaya pada 1928.[7] Menariknya, berbeda dengan pendapat Deliar Noer dan Alfian yang menyebutkan NU adalah gerakan tradisional di pedesaan yang lahir sebagai reaksi terhadap gerakan Islam modernis,[8] kelahiran NU di Tasikmalaya justeru merupakan reaksi terhadap perkumpulan kyai tradisional yang dipandang terlalu dekat dengan pemerintah. Lebih dari itu, NU Tasikmalaya pertama kali lahir di kota, didukung dan bahkan dipimpin oleh beberapa orang kaum terpelajar kota, meski sebagian besar massanya tetaplah kaum petani di pedesaan.

 

Di antara isu yang menjadi bahan kontroversi antara NU dan PGN pada paruh pertama 1930-an adalah tentang “ulil amri”. Juru bicara terkemuka PGN, KH. H. Fachroeddin berpendapat bahwa pemerintah kolonial dapat dipandang sebagai ulil amri dalam pengertian syar’i; artinya ia adalah pemerintahan yang sah dan ummat Islam wajib mematuhi segala kebijakannya, sekalipun ia fasiq dan jahil, berbuat maksiat dan munkar, dan sekalipun ia kafir, selama tidak menyuruh berbuat haram. Pendapat ini ditentang oleh kyai-kyai NU, terutama melalui juru bicara terkemukanya, Soetisna Sendjaja, seorang guru dan pengurus Paguyuban Pasundan yang direkrut menjadi ketua tanfidziyah NU. Menurut Soetisna Sendjaja, pemerintah kolonial bolehlah dipandang sebagai ulil amri, tetapi bukan dalam pengertian syar’i (agama), melainkan siyasi (politik). Ini artinya, pemerintah kolonial adalah syah, tetapi statusnya tetaplah penguasa asing yang hanya berkuasa secara politik, sementara dalam bidang-bidang di luar itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk mengatur masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan.[9]

 

Pendapat Soetisna Sendjaja semakin keras ketika pada 1935 muncul kontroversi seputar keberadaan dewan agama (raad agama) yang diketuai kepala penghulu (hoofd-penghulu) Tasikmalaya. Saat itu, Soetisna Sendjaja mengkritik dewan agama yang kebetulan didominasi oleh kyai-kyai PGN karena dipandang terlalu jauh mencampur urusan keagamaan ummat sehari-hari. Soetisna Sendjaja berpendapat bahwa ada banyak permasalahan agama yang cukup diselesaikan oleh masyarakat sendiri, terutama oleh kyai-kyai lokal yang hidup sehari-hari dengan masyarakat. Seperti soal pernikahan, cukuplah diselenggarakan menurut tata cara syari’at Islam, tanpa harus melibatkan kantor dewan agama yang biasanya bertele-tele dan pasti harus mengeluarkan biaya cukup tinggi. Pendapat ini segera saja menuai kritik dari kyai-kyai lain, yaitu para penghulu dan birokrat-birokrat agama. Menurut mereka, dewan agama adalah bagian dari ulil amri yang harus dipatuhi oleh ummat, karena otoritas ia bukan hanya bersifat politik (siyasi) tertapi juga syar’i. Ini artinya, orang yang tidak mematuhi peraturan dewan agama dihukumi berdosa.

 

Selain itu, isu tentang kewajiban membaca doa untuk bupati setelah khotbah Jum’at menjadi kontroversi sengit antara NU dan PGN. Kyai-kyai PGN menghimbau para khatib agar membacakan doa bagi keberhasilan bupati Tasikmalaya pada masa itu, RAA Wiratanuningrat. Himbauan ini ditentang oleh kyai-kyai NU karena dipandang tidak ada dasar hukumnya yang jelas. Kontroversi lain muncul di awal 1935 tentang penetapan awal 1 Ramadhan dan 1 Syawal (hari lebaran). Kyai-kyai PGN mendasarkan diri pada metode rukyat, yaitu metode penentuan tanggal dengan cara melihat langsung bulan; kyai-kyai NU mendasarkan diri pada metode hisab, yaitu metode penentuan tanggal dengan menggunakan teknik hitungan tertentu yang telah digariskan dalam kitab-kitab kuning. Pihak penghulu sebagai otoritas resmi keagamaan menetapkan tanggal 1 Syawal 1353 H pada hari Kamis, sementara NU menetapkannya pada hari Jum’at. Menanggapi hal ini, kyai-kyai PGN menuduh NU sebagai pihak yang hendak mengacaukan ketertiban, karena memang masyarakat pada waktu itu dibuat resah dengan perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal yang merupakan hari lebaran itu. Pihak NU tidak menerima tuduhan ini dengan berargumentasi bahwa metode hisab mempunyai dasar hukum yang kuat dalam kitab-kitab kuning, sekaligus mengatakan bahwa perbedaan penentuan hari lebaran merupakan sesuatu yang wajar. Simpulnya, sikap dan pendapat kyai-kyai PGN yang dipandang selalu pro-pemerintah membuat kyai NU menyebut mereka dengan nama Idhar, semacam konotasi tercela yang merupakan penggalan pendek dari idharu bi’atil muluki wal ‘umara, artinya memperlihatkan pengakuan dan ketundukan pada penguasa.[10]

 

Berbagai kontroversi berlangsung amat keras, tetapi tidak sampai menjurus ke tindakan-tindakan yang sifatnya melibatkan massa. Yang menarik, hampir semua kontroversi berlangsung di media massa. Pers Islam pada masa ini berkembang pesat, sesuatu yang tidak pernah terulang pada masa-masa berikutnya. NU mempunyai majalah Al-Mawa’idz, sementara PGN mempunyai majalah Al-Imtitsal.[11] Sering kritik PGN terhadap NU justeru dimuat di Al-Mawa’idz atau sebaliknya. Yang menarik lagi, hampir semua pentolan utama NU dan PGN yang terlibat kontroversi sebenarnya kyai-kyai kota, tinggal di kota, sebagian sudah menerima pendidkan Barat, dan mengembangkan sejenis karakter Islam yang khas kota. Kenyataan bahwa mereka telah menggunakan media massa sebagai tempat beradu argumentasi dan semacamnya menjadi satu bukti untuk hal ini. Bahkan bagi NU yang sering dipandang tradisionalis, kenyataan di sini menunjukan hal lain.      

 

Keberadaan NU di Kota Tasikmalaya cukup menarik untuk diamati. Sebagian ciri-ciri yang dikemukakan pengamat tentang NU, seperti bersifat tradisional dan berbasis sosial massa pedesaan, memang masih menemukan pembenaran histrorisnya. Akan tetapi, bahkan sejak awal kelahirannya, basis sosial NU bukan semata-mata masyarakat pedesaan. Sebagian masyarakat kota diketahui juga menjadi pendukung NU, termasuk dari kalangan pengusaha. Modernisasi tampaknya telah direspon oleh kyai-kyai NU secara terbuka, bukan dengan mengisolasi diri atau bersikap reaksioner. Sampai tingkat tertentu, pemimpin NU tersebut dapat dipandang sebagai “kelas menengah”. Dalam bidang keorganisasian, kyai-kyai NU merekrut pribadi-pribadi yang dipandang mampu di bidangnya. Termasuk dalam hal ini adalah rekrutmen terhadap Soetisna Sendjaja, seorang guru MULO dan redaktur surat kabar Sipatahoenan milik Paguyuban Pasundan. Untuk menanggapi dukungan dari kalangan pengusaha, sejak 1930-an pengurus NU mendirikan koperasi yang berusaha menghimpun dana bagi kelancaran usaha anggota, selain untuk kepentingan keorganisasian.[12]

 

Oleh karena itu, reaksi NU terhadap PGN dapat dibaca sebagai sikap sebagian kelas menengah terhadap hegemoni kehidupan keagamaan oleh negara. Para pengusaha sangat berkepentingan dengan kehidupan agama yang tidak birokratis. Sikap keagamaan NU dalam konteks ini cenderung menjadi lebih modern, suatu keadaan yang memberikan ruang bagi masyarakat mengekspresikan dirinya secara lebih bebas. Meski sikap ini sering dikatakan telah menjadi karakter organisasi Islam modernis, NU dalam kenyataannya mampu menampilkan diri sebagai wadah organisasi yang mewakilil kepentingan kelas menengah kota.

 

Bahkan, beberapa tokoh NU Tasikmalaya pada 1930-an diketahui juga merupakan pengusaha yang sukses. Ada beberapa di antara mereka yang dapat dikatakan juga sebagai kyai. Contohnya adalah Haji Azhari. Selain menjadi pengusaha dan pemilik sebuah toko kerajinan di Jalan Gunung Sabeulah, ia juga mempunyai sebuah madrasah tempat mengajar agama. Para pengusaha dan perajin yang tergabung dalam koperasi Mitra Payung adalah simpatisan NU. Peran mereka dalam kegiatan NU amat besar. Mereka adalah donatur bagi kegiatan pengajian yaomul ijtima dan lailatul ijtima yang rutin di laksanakan oleh pengurus cabang NU Tasikmalaya.[13]

 

Kembali ke soal media massa. Perkembangan media massa di Tasikmalaya pada 1930-an cukup menimbulkan berbagai pertanyaan tentang dinamika kota ini. Menariknya lagi, kebanyakan media yang terbit adalah media Islam, artinya dimiliki oleh perorangan atau gerakan yang membahas isu-isu keislaman. Pada masa itu setidaknya terdapat sembilan media, baik yang berbentuk majalah atau surat kabar harian. Selain Al-Mawa’idz dan Al-Imtitsal, ada Al-Moechtar dan Al-Mancoer. Bahkan, apa yang disebut media atau pers umum pun, seperti Sipatahoenan milik Paguyuban Pasundan, Langlajang Domas, Kawan Kita, Ksatrya, dan Pera Expres, pada kenyataannya seringkali memuat berita dan artikel yang membahas isu-isu keislaman.[14]

 

Perkembangan media massa Islam di Kota Tasikmalaya ternyata tidak dapat mengabaikan peran pengusaha santri. Tersebut pada masa itu seorang pengusaha percetakan dan penerbitan terkemuka bernama Haji Sobari. Dia adalah pemilik Galunggung Drukkerij, sebuah percetakan terbesar di kota ini. Haji Sobari diketahui mempunyai hubungan dekat dengan tokoh-tokoh gerakan Islam, terutama dengan kalangan Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah. Bahkan, setelah wafat pada 1970, sesuai dengan amanatnya, ia dimakamkan di kompleks masjid di Pondok Pesantren Suryalaya, tempat pusat tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah berada. Pada akhir 1930-an, dia telah mempunyai cabang percetakan di Kota Bandung. Hampir semua media massa yang terbit di Kota Tasikmalaya dicetak di percetakan miliknya. Selain itu, dikenal pula Pemandangan Drukkerij milik R.H.O. Djunaidi, seorang pengusaha asal Manonjaya yang juga mempunyai hubungan dekat dengan tokoh-tokoh gerakan Islam.[15]

 

Gambaran yang sudah hampir klasik dan seringkali agak karikatural tentang Islam kota diwakili oleh gerakan Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Tetapi kemunculan Muhammadiyah dan Persis di kota ini agak mengherankan, karena tampak terlalu terlambat apabila dibandingkan dengan kota-kota santri lainnya. Sebuah cabang Muhammadiyah baru berdiri pada 1936. Tokoh pendirinya adalah Sutama, seorang kepala Ambachschool. Kendati demikian, Muhammadiyah dengan cepat mendapatkan dukungan dari para guru, pegawai, dan pengusaha yang hampir semuanya adalah warga kota. Pada tahun pertama berdirinya, Muhammadiyah sudah berhasil mendirikan sebuah HIS dan schalkelschool yang sementara menumpang di rumah seorang anggota yang juga pegawai jawatan kereta api. Barulah dua tahun kemudian dibangun sebuah gedung permanen untuk HIS di belakang Masjid Agung, sementara untuk schalkelschool dibangun gedung baru di Gudang Jero.[16]

 

Seperti di kota-kota lainnya, hubungan antara Muhammadiyah dengan para pengusaha tampak paling jelas apabila dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya. Para pengusaha batik, misalnya, merasa lebih dekat dengan Muhammadiyah daripada yang lain, karena memang mekanisme organisasi dan gaya kepemimpinan di sini lebih memberikan ruang terbuka bagi partisipasi langsung para pengusaha. Dapat dikatakan, Muhammadiyah adalah gerakan yang benar-benar mewakili kepentingan kelas menengah. Seringkali keterkaitan pengusaha batik dengan Muhammadiyah bukan karena kepentingan keagamaan, tetapi juga kepentingan ekonomi. Dengan bergabung ke dalam Muhammadiyah, mereka mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan pengusaha batik di kota lain yang kebanyakan adalah anggota Muhammadiyah.[17]

 

Sebuah gerakan Islam yang lebih keras, Persatuan Islam (Persis), muncul di Tasikmalaya pada 1935. Ketua pertamanya Ustadz Usman Aminullah, seorang yang dekat dan belajar langsung kepada Ustadz Zamzam dan A. Hassan, keduanya tokoh pendiri Persis, di Bandung. Selain terlambat, perkembangan Persis di kota ini tampak tidak begitu pesat. Gaya dakwah Persis yang keras dan selalu mengkritik segala yang dipandangnya bukan bagian dari Islam membuat masyarakat tidak begitu simpati. Selain itu, tantangan dari kyai-kyai tradisional yang memegang kepemimpinan agama di tengah masyarakat pedesaan juga cukup kuat. Akibatnya, prestasi terbesar Persis hanyalah mampu membangun sebuah pesantren kecil di Benda, sebuah kampung santri di bagian utara kota Tasikmalaya. Dari sini ide-ide Persis disebarkan melalui berbagai acara, seperti pengajian akbar yang sering diisi dengan kritik terhadap kejumudan pikiran ummat Islam karena terlalu bergantung pada fatwa-farwa ulama terdahulu tanpa pernah mengacu langsung pada Al-Qur’an dan Al-Hadits.[18]

 

Kendati demikian, pengaruh Persis di kalangan pengusaha tidak dapat diabaikan begitu saja. Begitu juga sebaliknya, peranan pengusaha terhadap perkembangan Persis bukan hal yang kecil. Salah seorang pengusaha terkemuka yang dekat dengan Persis adalah H. Toha, seorang pengusaha kerajinan yang kemudian beralih menjadi pengusaha dan pemilik sebuah toko sepatu. Sampai sekarang toko sepatunya masih menjadi salah satu yang terbesar di Kota Tasikmalaya. Pembangunan pesantren di Benda dan kegiatan-kegiatan Persis lainnya tidak akan berjalan lancar kalau tidak mendapat dukungan dari para pengusaha. Selain H. Toha, tercatat pula nama H. Ojo, H. Une, dan pengusaha-pengusaha haji lainnya.[19]

 

Perkembangaan gerakan-gerakan Islam di Kota Tasikmalaya pada 1930-an berkait erat dengan perkembangan ekonomi yang sedang mengalami kebangkitan. Sebuah gerakan dengan berbagai agenda kegiatannya tentu membutuhkan dukungan dari anggota dan simpatisannya. Kenyataannya, antara kyai dan pengusaha tercipta hubungan-hubungan tertentu yang menjadi dasar kepemimpinan Islam yang mengakar di tengah masyarakat, sesuatu yang selalu gagal didapatkan oleh kaum birokrat agama yang hanya berhasil memegang aspek-aspek administratif keagamaan dalam lingkungan birokrasi kolonial. Hal ini terlihat pada kasus PGN, sebuah perkumpulan kyai yang pada awalnya cukup disegani, tetapi belakangan, apalagi setelah memasuki masa pasca kolonial, keberadaannya hanyalah kebesaran masa lalu yang hampir tidak mungkin dihidupkan lagi. Di sini terlihat, agenda birokratisasi agama versi negara seringkali harus berhadapan dengan kepentingan kelas menengah yang cenderung mendukung sebuah kehidupan agama yang sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Meski secara ekonomi kelas menengah pribumi ini dikatakan cenderung terlalu bergantung kepada negara, dalam kehidupan sosial keagamaan mereka mampu menampilkan derajat otonomi tertentu, bahkan cenderung bersikap kritis terhadap negara, terutama yang menyangkut ihwal agama.

 

Keterlibatan di Dunia Politik

Masa pendudukan Jepang dicatat dalam sejarah Islam Indonesia sebagai masa ketika untuk pertama kalinya kepentingan Islam politik diakomodasi ke dalam struktur formal kekuasaan negara.[20] Alasan pemerintah pendudukan Jepang untuk ini cukup jelas. Sadar akan potensi yang dimiliki tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, pemerintah pada tahun 1944 mendirikan sejenis kementerian agama yang mempunyai cabang-cabang sampai ke kota-kota kecil.[21] Segera saja tokoh-tokoh gerakan Islam di tingkat nasional dan lokal menduduki jabatan-jabatan kementerian tersebut. Satu hal lagi, untuk menghadapi perang yang luas, pemerintah berupaya merekrut pemuda-pemuda Islam dan mendidik mereka dalam sebuah badan kemiliteran yang dikenal dengan Hizbullah. Untuk kalangan kyai-kyai yang lebih tua, dibentuk juga badan serupa dengan nama Sabilillah. Pada awalnya, badan-badan tersebut didominasi oleh kalangan NU, tetapi dalam perkembangannya kalangan gerakan Islam lain mendapat kesempatan yang sama.

 

Di luar struktur birokrasi, pemerintah pendudukan Jepang pada 1943 membiarkan, bahkan memfasilitasi, pembentukan sebuah organisasi ummat Islam yang diberi nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), setelah sebelumnya membubarkan, MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia), organisasi serupa yang dibentuk beberapa tokoh gerakan Islam pada 1937. Pembentukan organisasi baru ini disambut positif oleh sebagian besar tokoh gerakan Islam, meski tetap saja mereka menyimpan keraguan dan tetap menunggu-nunggu perkembangan politik yang mendasari alasan dukungan pemerintah tersebut.[22]

 

Pada saat yang sama, pemerintah sebenarnya memberikan konsesi politik serupa terhadap tokoh-tokoh gerakan nasionalis sekuler. Pemerintah sadar betul akibat yang akan ditimbulkan kalau mengabaikan keberadaan kalangan ini. Akibatnya, persaingan antara kalangan Islam dan kalangan nasionalis sekuler yang sudah berlangsung sejak masa kolonial tetap berlanjut, Pada saat-saat terakhir masa kekuasaannya, pemerintah pendudukan memfasilitasi pembentukan sebuah badan yang akan mempersiapkan segala sesuatu kalau di kemudian hari Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Dalam badan ini, persaingan antara kalangan Islam dan nasionalis sekuler semakin mengkristal, terutama menyangkut isu yang dipandang paling fundamental, yaitu dasar negara apa yang akan dipakai dalam sebuah bakal negara-kebangsaan yang baru itu.

 

Pada tingkat lokal, akibat yang ditimbulkan pendudukan Jepang pada umumnya diingat sebagai destruktif. Kelaparan di mana-mana, sementara roda-roda ekonomi seperti kehilangan tenaga, bahkan untuk sekadar menyediakan kebutuhan hidup paling dasar. Di Tasikmalaya, pada bulan Februari 1944, meletus sebuah pemberontakan menentang keberadaan Jepang. Sebagian penyebabnya harus di cari pada permasalahan teologis-keagamaan, tetapi sebagian terbesar tetaplah pada keadaan ekonomi penduduk yang semakin memburuk. Pemimpin pemberontakan itu adalah seorang kyai NU terkemuka, pemilik salah satu pesantren terbesar di Tasikmalaya. Kyai itu, Kyai Haji Zaenal Musthafa, adalah wakil dari suara-suara lain dalam kalangan Islam yang tidak bisa menerima kompromi tokoh-tokoh Islam lainnya dengan pemerintah. Baginya, Jepang tetaplah asing dan kafir, apalagi setelah nyata membawa akibat yang dipandang jauh lebih destruktif daripada pemerintah kolonial Belanda. Oleh seorang pengamat, pemberontakan ini disebutnya sebagai “pemberontakan petani”.[23] Alasannya, model dan ideologi pemberontakan yang mengemuka, secara garis besar, mirip gerakan-gerakan protes petani pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[24]

 

Di tempat lain, beberapa tokoh gerakan Islam menyambut baik pembentukan badan-badan latihan kemiliteran seperti Hizbullah dan Sabilillah. Diceritakan bahwa ratusan pemuda dan santri Tasikmalaya diberi pelatihan dasar-dasar kemiliteran di markas kempetai di kota, sementara sebagian lagi di Cibeureum, di sebuah lapangan udara. Tokoh-tokohnya bahkan diberangkatkan ke Bandung dan Jakarta untuk menerima pendidikan lebih lanjut di bidang kepemerintahanan dan keorganisasian.[25]

 

Latihan-latihan kemiliteran pada masa pendudukan Jepang menemukan arti pentingnya pada masa revolusi. Pada masa ini, Tasikmalaya pernah dijadikan ibukota propinsi Jawa Barat.[26] Kota Bandung pada saat yang sama sudah berada di bawah kekuasaan tentara sekutu/Belanda. Pada masa itu, laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah memainkan peran penting. Akan tetapi, pasca perjanjian Renville 1948, mereka terpecah ke dalam dua kelompok yang berbeda. Sebagian di antaranya bergabung dengan Kartosuwiryo, lalu mendirikan DI/TII, sebagian lagi tetap bergabung dengan tentara republik, dan melakukan long march atau hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Munculnya DI/TII di daerah Priangan dipandang Kuntowijoyo sebagai kelanjutan dari tradisi radikalisme yang telah diperlihatkan sebelumnya oleh unsur-unsur tertentu dari Sarekat Islam pada dekade-dekade awal abad ke-20.[27] Berbagai keresahan sosial politik di wilayah ini menemukan saluran pelampiasannya pada bentuk-bentuk radikalisme yang disemangati oleh suatu ideologi dari versi Islam yang lebih keras. Sampai tingkat tertentu, Islam di Priangan sudah menjadi identitas politik yang hampir menyatu dengan identitas sosial budaya lainnya.

 

Satu dekade lebih DI/TII memperlihatkan keberadaannya di tengah masyarakat Tasikmalaya lewat serangkaian aksi-aksi bersenjata.[28] Selain karena faktor kelemahan tentara republik pada masa itu, keberadaan DI/TII ternyata mendapatkan dukungan diam-diam dari sebagian masyarakat yang tidak puas dengan kedaan negara Indonesia. Ketidakpuasan yang muncul sebagian didasari oleh alasan keagamaan. Beberapa tokoh ternyata masih menyimpan harapan tentang negara Islam, harapan yang semakin jauh dari keberhasilan kalau diperjuangkan dalam perjuangan politik parlementer.[29] Harapan itu secara ganjil diberikan pada DI/TII, meski kemudin banyak para pendukungnya yang mengundurkan diri karena tidak setuju dengan aksi-aksi bersenjata yang seringkali menyusahkan masyarakat desa. Beberapa pengusaha santri diketahui berusaha menjembatani ketegangan antara DI/TII dengan pemerintah dengan mengusahakan semacam diplomasi dan negosiasi, tetapi usaha itu lebih banyak menemui kegagalan.

 

Pada masa-masa awal kemerdekaan, kaum pengusaha santri sebagian besar tampak masih menunggu-nunggu situasi, sambil memperbaiki segala sesuatu yang rusak selama masa perang dan pengungsian. Kegiatan ekonomi banyak yang mati, toko-toko di kota banyak yang tutup. Selama tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan, Kota Tasikmalaya lebih sering menjadi ajang konflik bersenjata antara laskar-laskar rakyat dengan tentara sekutu/Belanda.[30] Kota ini menjadi wilayah terakhir yang dikuasai oleh tentara republik dari divisi Siliwangi, sebelum mereka diharuskan melakukan long march ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Namun demikian, tanda-tanda kegairahan muncul di kalangan politisi Islam. Sebuah partai yang dipandang baru, bukan buatan Jepang, di dirikan pada bulan November 1945 di Yogyakarta. Partai itu, Masyumi, menjadi satu-satunya wadah ummat Islam dalam bidang politik. Hampir semua aktifis gerakan Islam berwadah di sini. Tetapi ini tidak berlangsung lama, sebab batas-batas yang longgar dan kurang jelas mengenai komposisi kepemimpinan dan distribusi kekuasaan membuat sebagian kalangan merasa dianaktirikan. Pada 1947, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) keluar dan berdiri menjadi partai sendiri.[31] Lima tahun kemudian, NU melakukan hal yang sama, bahkan menjadi pesaing utama Masyumi dari kalangan Islam dalam Pemilu 1955.

 

Gerakan-gerakan Islam yang pada masa akhir kolonial lebih banyak mencurahkan potensinya ke dalam bentuk kegiatan sosial, memasuki tahun 1950-an mengalami perubahan. Sejak masa ini, potensi gerakan-gerakan Islam lebih banyak dicurahkan ke dalam bentuk kegiatan politik. Bahkan, Muhammadiyah yang secara formal tetap mengatakan sebagai gerakan sosial, dalam kenyataannya menjadi unsur pendukung utama dalam Masyumi. Salah seorang ketua Muhammadiyah Tasikmalaya dan juga seorang pengusaha terkemuka yang bergerak di bidang karoseri mobil, Iwa Garniwa, diketahui merupakan seorang pemimpin Masyumi. Ia duduk di badan legislatif kabupaten mewakili Masyumi.[32] Keadaan lebih jelas dapat dilihat pada NU. Sejak 1952, NU resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik.[33] Gerakan-gerakan Islam yang lebih kecil, seperti Persis, mengalami keadaan yang hampir sama. Secara formal mereka bukan partai politik, tetapi kenyataannya hampir semua aktifitasnya dicurahkan untuk kepentingan partai politik yang didukungnya.

 

Masyumi ternyata mendapatkan dukungan luas dari para pengusaha santri. Dukungan ini didapatkan oleh Masyumi oleh karena kebijakan partai ini yang seringkali menjadi juru bicara paling lantang dalam mempromosikan kepentingan pengusaha. Di tengah meluap-luapnya semangat nasionalisme yang memberikan legitimasi bagi negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi, para pengusaha tentu membutuhkan dukungan politik untuk melegitimasi kepentingan ekonominya. Dalam hal ini, Masyumi tampak menjadi wakil dari kekuatan masyarakat pro-pasar yang sedang berhadapan dengan negara, meski hal ini agak membingungkan sebab pada saat yang sama Masyumi secara politik beberapa kali menduduki posisi penting dalam birokrasi negara. Akan tetapi, keadaan baru dapat dipahami secara lebih jelas kalau melihat konteks lokal. Birokrasi pemerintahan di Tasikmalaya selama dua dekade awal pasca kolonial di dominasi tokoh-tokoh nasionalis yang menjadi pendukung utama PNI. Kepentingan pemerintah daerah seringkali berseberangan dengan kepentingan pengusaha.

 

Hasilnya, dua partai Islam terbesar, Masyumi dan NU, memenangkan Pemilu 1955 di Tasikmalaya. Tidak tersedia angka resmi tentang hasil Pemilu ini, tetapi hampir semua orang yang mengalami masa ini masih mengingat dengan baik tentang kemenangan dua partai Islam ini. Sebuah laporan resmi baru tersedia dari 1957 yang melaporkan hasil pemilihan daerah. Hasil pemilihan ini dikatakan tidak berbeda jauh dengan hasil serupa pada Pemilu nasional 1955.

 

Tabel 1

Hasil Pemilihan Daerah tanggal 10 Agustus 1957 di Kabupaten Tasikmalaya.

 

Partai Politik

Jumlah Kursi

Jumlah Suara

Masyumi

11

123.534

NU

7

74.407

PNI

6

68.778

PKI

6

67.949

PSI (bergabung dengan PERWARI)

2

17.156

GERPIS

1

13.544

PSII

1

11.728

PRIM

1

8.756

 

Sumber: Memorie Masa Djabatan 1957-1971 DPR-GR Kabupaten Tasikmalaya, 1971, hlm. 13

                 

Sebagaimana telah disebut di atas, Masyumi sebagai partai Islam terbesar diketahui memperoleh dukungan terutama dari kalangan pengusaha santri yang pada tahun 1950-an sedang menikmati masa kejayaan akibat program Benteng. Koperasi batik terbesar di Tasikmalaya, Mitra Batik, secara diam-diam menjadi penyokong dana kegiatan partai ini, suatu keadaan yang hampir sama dengan apa yang berlangsung pada tingkat nasional. Di kampung-kampung di wilayah kota yang menjadi sentra industri batik, Masyumi memenangkan Pemilu secara hampir mutlak. Sementara itu, dukungan terbesar terhadap NU digalang oleh kyai-kyai di pedesaan yang berbasis di pesantren-pesantren. Pengusaha-pengusaha kerajinan tampaknya memberikan dukungan politiknya kepada NU.[34]

 

Akan tetapi, keterlibatan gerakan-gerakan Islam ke dalam kehidupan politik praktis telah menelantarkan agenda-agenda kegiatan sosial dan keagamaan. Selama masa ini, kegiatan pengajian lailatul ijtima dan yaumul ijtima yang menjadi agenda khas NU nyaris berubah menjadi rapat dan ajang konsolidasi politik. Fragementasi antara gerakan-gerakan Islam berubah menjadi friksi. Orang NU menjelek-jelekkan orang Muhammadiyah atau Persis, begitu juga sebaliknya. Sekarang isu yang dipolemikkan bukan lagi permasalahan teologis-ideologis, tetapi politik praktis. Mereka kemudian menjadi saling curiga, saling berbisik tentang pembagian kekuasaan.

 

Kalau pada masa sebelumnya NU sering tampil sebagai kritikus di depan birokrat agama, sekarang mereka saling jabatan di Departemen Agama. Pada masa ini, lulusan pesantren dapat dengan mudah mengajukan diri melamar menjadi pegawai negeri. Meskipun birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar di kuasai oleh PNI dan sebagian lagi Masyumi, Departemen Agama rupanya telah menjadi lahan tradisional bagi orang-orang NU.[35]

 

Apa yang dapat dilihat dari paparan di atas adalah betapa negara dan kehidupan politik praktis telah menghancurkan bangunan gerakan-gerakan Islam yang sebelumnya bersifat sosial dan bagian dari masyarakat sipil. Hampir semua potensi gerakan sekarang terserap ke dalam dunia politik praktis yang amat rentan dengan pragmatisme jangka pendek. Kritisisme yang ditampilkan NU pada masa kolonial akhir sekarang kehilangan elan vitalnya. Apalagi setelah resmi menjadi partai politik, NU tampak semakin abai dari khittah-nya sebagai gerakan sosial. Keadaan yang hampir sama, meski dengan tingkat agak berbeda, berlangsung pula di tubuh Muhammadiyah, Persis, dan gerakan-gerakan Islam lainnya. Secara formal, mereka bukan partai politik, tetapi aktifitasnya secara diam-diam tak ubahnya seperti aktifitas partai politik. Apa yang diharapkan dari sosok kelas menengah pada periode ini terlihat samar-samar, tertutupi selubung-selubung politik. Kalau pada masa sebelumnya ketergantungan kelas menengah pribumi terbatas pada struktur ekonomi negara, sekarang ketergantungan terhadap struktur politik kekuasaan benar-benar terejawantahkan secara terbuka. Akan tetapi, dilihat dari persepektif lain, kebebasan partai politik, khususnya selama periode Demokrasi Parlementer, dapat pula dipandang sebagai otonomi masyarakat dari negara. Setelah masa ini, negara benar-benar mengusai hampir semua lini kehidupan masyarakat. Hal ini akan semakin jelas pasa masa Orde Baru.

 

Restriksi dan Akomodasi

Gerakan Islam politik menghadapi tantang serius ketika pemerintah Orde Baru muncul sebagai penguasa negara Indonesia sejak 1966. Secara garis besar, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu menekan Islam politik, mendukung Islam spiritual. Negara Indonesia pada masa Orde Baru menempatkan kepentingan agama di posisi paling bawah dalam hierarki nilai yang dianut Soeharto. Apalagi masa tahun-tahun awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru sebenarnya tidak mempunyai master plan yang jelas terhadap Islam.[36] Bagi pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan adalah tujuan utama kekuasaan negara.

 

Dukungan negara terhadap Islam spritual diwujudkan dalam bentuk konsesi bagi organisasi-organisasi Islam untuk mengelola pembinaan dan pendidikan agama. Skala subsidi negara terhadap hal ini dikatakan tidak ada yang menyamainya dalam sejarah Indonesia.[37] Berbagai kegiatan keagamaan difasilitasi, dengan syarat kegiatan tersebut jangan sampai mengarah pada mobilisasi politik yang memuat sentimen negatif tertentu terhadap pemerintah.

 

Sementara itu, potensi Islam Politik ditekan ke tingkat yang paling mandul. Pada 1973 dikeluarkan sebuah kebijakan untuk memfusikan partai-partai ke dalam tiga partai yang “diresmikan” oleh pemerintah. Partai-partai Islam difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai-partai nasionalis dan Kristen difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada saat yang sama, muncul sebuah partai pemerintah—meski secara formal tidak pernah diakui sebagai partai politik—yaitu Golkar. Sejak pemilu pertama di masa Orde Baru, Pemilu 1971, Golkar secara terus menerus keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara yang hampir tak tertandingi oleh partai-partai lainnya.

 

Sebelum fusi dilakukan, NU dapat dipandang sebagai partai Islam terkuat di Tasikmalaya. Sebuah partai Islam yang direncanakan sebagai kelanjutan dari Masyumi, yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), gagal mendapatkan pengaruh luas di tengah masyarakat. Rupanya, dengan formasi sosial dan politik negara yang baru, kekuatan-kekuatan Islam politik yang bernaung di bawah nama besar Masyumi kehilangan basis masa tradisionalnya. NU masih solid oleh karena dukungan jaringan patron-klien yang masih amat kuat. Posisi kyai sebagai patron agama dan politi ternyata masih mempunyai daya tawar dan pengaruh luas di tengah masyarakat, terutama di pedesaan.

 

Tabel 2

Hasil Pemilihan Umum 1971 di Kecamatan Kota Tasikmalaya untuk DPRD II

 

Partai Politik

Jumlah Suara

%

PSII

1.160

1,95

NU

10.055

16,92

Parmusi

6.813

11,47

Golkar

38.697

65,13

Parkindo

366

0,61

Partai Murba

25

0,04

PNI

1806

3,04

PERTI

98

0,16

IPKI

253

0,43

 

Sumber: Hasil Pemilu 1971-1977-1982 (Tasikmalaya: Panitia Pemilihan Daerah Tk. II, 1982), hlm. 1

 

Akan tetapi, konsolidasi politik yang dilakukan oleh NU harus dibayar dengan intimidasi oleh aparatus negara, termasuk militer dan milisi-milisi sipil yang berada di bawah payung Golkar. Di awal 1970-an, hampir semua pengurus anak cabang (setingkat kecamatan) NU di Tasikmalaya mendapatkan teror. Akibatnya, aktifitas kelembagaan nyaris terhenti, karena hampir semua agenda kegiatan atas nama NU tidak diizinkan oleh pemerintah. Dalam kehidupan ekonomi, pengusaha yang diketahui sebagai simpatisan NU dihambat akses ekonominya. Mereka tidak dapat mendapatkan fasilitas dari lembaga-lembaga keuangan negara, selain akan dipersulit kalau mengurus sesuatu yang bersifat perizinan. Akibatnya, meski pada Pemilu 1971 NU di Tasikmalaya masih mendaptkan suara yang cukup signifikan (urutan kedua setelah Golkar), tahun-tahun setelah itu banyak aktifisnya yang paling berbakat mengundurkan diri dari dunia politik.[38]

 

Sejak pertengahan 1970-an, kyai-kyai yang pada masa sebelumnya menghabiskan waktu di panggung-panggung kampanye dan rapat-rapat politik, kembali mengajar secara teratur di pesantren-pesantrennya. Dampak serupa terjadi di kalangan pengusaha. Setelah NU secara perlahan, meski belum secara formal, kembali ke khittah-nya sebagai gerakan sosial keagamaan, para pengusaha NU kembali mendapatkan akses untuk menngembangkan bisnisnya tanpa harus takut dicurigai pemerintah. Dampak yang paling penting, agenda-agenda sosial NU, seperti pengajian, kembali marak dengan materi yang tidak melulu soal politik, tetapi lebih ke persoalan-persoalan sosial sehari-hari yang praktis. Di sisi lain, kritisisme terhadap dunia politik ternyata tidak hilang, tetapi justeru diejawantahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lebih lunak. Sebagian kyai sering mengkritik korupsi yang dirasa semakin merajalela, tanpa harus menunjuk pada sebuah agenda politik tertentu untuk merubahnya. Begitu juga dengan isu-isu ketimpangan sosial ekonomi yang dipandang semakin terbuka setelah Orde Baru berkuasa.

 

Perubahan orientasi dari Islam politik ke Islam sipil sejak 1970-an tidak hanya berlangsung dalam tubuh NU, tetapi juga gerakan-gerakan Islam lain, seperti Muhammadiyah dan Persis. Meski tidak pernah mendapatkan tekanan sehebat terhadap NU, aktifitas politik tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Persis secara pasti dibatasi. Keterlibatan beberapa tokoh pengusaha batik ke dalam Parmusi di awal 1970-an mengakibatkan akses ekonomi mereka dihambat. Kemunduran Koperasi Mitra Batik yang diketahui masih menyimpan hubungan diam-diam dengan partai Islam dapat dimengerti dalam konteks ini.[39]

 

Akan tetapi, akibatnya cukup mengejutkan. Meskipun tampak termandulkan secara politik, potensi gerakan Islam di bidang sosial kembali bergeliat. Pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an mencatat pembangunan beberapa sekolah Muhammmadiyah yang sebagian didanai secara terbatas oleh pemerintah, dan yang pasti, dukungan pengusaha-pengusaha simpatisan Muhammadiyah. Sekolah-sekolah itu terutama di pusatkan di Jalan Rumah Sakit di pusat kota. Jenjang sekololah dimulai sejak taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. Sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi alternatif dari sekolah-sekolah negeri, bahkan dikatakan mempunyai keunggulan komparatif tertentu. Pada masa ini, perempuan masih dilarang memakai jilbab di sekolah umum, sementara di sekolah Muhammadiyah hal itu justeru dikampanyekan. Akibat dari ini, anak-anak dari keluarga muslim santri, terutama dari kalangan pengusaha santri kota, terkadang lebih banyak disekolahkan ke sekolah Muhammadiyah, kalau tidak ke madrasah.[40] Dari sisi ini, sekolah Muhammadiyah sebenarnya bukan hanya sekadar alternatif pendidikan, tetapi secara politik menjadi kontra-wacana terhadap sekolah-sekolah umum versi negara.

 

Pembangunan jenis pendidikan model sekolah ternyata di ikuti pula oleh NU. Meskipun ada tokoh-tokohnya yang terus aktif di PPP, sejak NU tidak lagi menjadi partai politik, maka praktis kegiatan organisasi ini tercurah ke dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Sebuah madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah dibangun bahkan sejak akhir 1960-an, tetapi baru berkembang secara pesat setelah akhir 1970-an.

 

Dapat dikatakan, generasi pengusaha yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman sejak 1970-an dan 1980-an adalah jenis kelas menengah baru yang lahir dari bangku-bangku pendidikan modern. Penghormatan terhadap kaum haji sekarang terlihat memudar. Masyarakat sekarang lebih menghormati kaum “doktorandus” lulusan perguruan tinggi.[41] Perubahan formasi sosial kelas menengah ini amat penting artinya dalam perkembangan gerakan-gerakan Islam.[42] Isu-isu politik praktis tidak lagi mendapatkan perhatian sebesar masa-masa sebelumnya. Isu yang hangat diperbincangkan adalah tentang modernisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

 

Setelah masa Orde Baru, apa yang disebut jaringan Islam di kalangan pengusaha santri Tasikmalaya tidak dapat dijadikan lagi dasar konsolidasi ekonomi politik bagi mereka. Pemerintah membentuk asosiasi-asosiasi pengusaha yang menarik anggota dari berbagai macam lintas ideologi. Di satu sisi, usaha pemerintah ini dapat dipandang sebagai proyek penghancuran modal sosial tradisional pengusaha santri. Di sisi lain, ini telah membuka batas-batas ideologis yang memungkinkan pembentukan jaringan-jaringan ekonomi baru dengan dasar-dasar yang lebih pragmatis.

 

Demikianlah, periode 1970-an dan 1980-an adalah masa ketika konsolidasi negara Baru sedang sedemikian kuatnya. Boleh jadi dalam wacana negara-bangsa (nation-state) keadaan ini menjadi bukti semakin kuatnya negara pada sat sisi dan semakin lemahnya masyarakat pada sisi yang lain. Akan tetapi, masyarakat bukanlah entitas yang diam. Perkembangan Islam di Tasikmalaya menunjukan bahwa potensi Islam politik pada periode ini memang berhasil dimandulkan, tetapi pada saat yang sama inisiatif-inisiatif untuk memberdayakan potensi Islam sipil muncul sebagai kekuatan yang di kemudian hari berhasil memandirikan gerakan Islam dari cengkraman negara. Kemunduran pengusaha santri pada periode ini dalam bidang ekonomi dan politik ternyata berkebalikan dengan kegairahan yang ditunjukan dengan peranan mereka dalam bidang sosial keagamaan. Mereka adalah kelas menengah yang menolak tunduk, meski secara diam-diam. Inilah kenyataan bahwa bagaimana pun kuatnya negara, ia tetap tidak dapat menaklukan sepenuhnya ruang-ruang kehidupan masyarakat.

 



[1] van Leur, J. C., Indonesian Trade and Society, (Den Haag: Van Hoeve, 1955).

[2] Denys Lombard, Nusa Jawa Silang Budaya: Jaringan Asia, cetakan kedua (Jakarta: Gramedia, 2000); Anthony Read, Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)

[3] Lihat, misalnya, Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847 (Jakarta: INIS, 1992)

[4] Clifford Geertz, Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia (Jakarta: Indonesia Raya, 1973); Lance Castles, Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus (Jakarta: Sinar Harapan, 1982).

 

 

[5] Pembahasan menarik tentang Sarekat Islam, lihat A.P.E.Korver, Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil (Jakarta: Grafiti Pers, 1985)

[6] Maman Abdul Malik Sya’rani, Dinamika Kaum Santri: Kajian tentang Aktivitas Umat Islam di Tasikmalaya, Tesis S-2 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1992), hlm. 111-131.

[7] A. E. Bunyamin, Nahdlatul Ulama di Tengah Perjuangan Bangsa Indonesia, cetakan kedua (Tasikmalaya: Pengurus Cabang NU, 2000), hlm. 36.

[8] Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, cetakan kedelapan (Jakarta: LP3ES, 1996); Alfian, Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1989).

[9] Sya’rani, op. cit., hlm. 130.

[10] Al-Mawa’idz, No. 51/18 Desember 1934, No. 4/22 Januari 1935, dan No. 7/12 Februari 1935.

[11] Sya’rani, op. cit., hlm. 120-126.

[12] Wawancara dengan H. A. E. Bunyamin, 24 Januari 2005, di Tasikmalaya

[13] Wawancara dengan H. Suherman, Tasikmalaya, 22 Januari 2005.

[14] Sya’rani, op. cit., hlm. 124.

[15] Wawancara dengan H. Khalid Servia, Tasikmalaya, 24 Januari 2005.

 

[16] Sya’rani, op. cit., hlm. 61; Wawancara dengan H. Didi Syahroja, Tasikmalaya, 27 April 2003; Wawancara dengan H. Endun AR, Tasikmalaya, 30 Januari 2005.

[17] Lihat, James L. Peacock, Gerakan Muhammadiyah: Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986), hlm. 80-86.

[18] Al-Mawa’idz, No. 9-10, 26 Februari-3 Maret 1935, hlm. 139-140.

 

[19] Wawancara dengan Ust. Abun Bunyamin, Tasikmalaya, 25 April 2003; Pembahasan lebih lanjut tentang Persis, lihat Howard M. Federspiel, Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1996).

[20] Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, cetakan kedua (Jakarta: LP3ES, 1985)

[21] Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dan Konstituante, cetakan ketiga (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 98.

[22] Benda, op. cit., hlm. 84-104.

[23] Aiko Kurosawa, Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 457-471.

[24] Sartono Kartodirdjo, Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century (Singapore: Oxford Unversity Press, 1973)

[25] Wawancara H. Suherman, Tasikmalaya, 22 Januari 2005.

 

[26] Iis Kurniawati, Tasikmalaya: Pemerintahan Propinsi Jawa Barat Pada Masa Revolusi 1946-1948, Skripsi S-1, Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2003.

[27] Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, cetakan kesembilan (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 99.

[28] C. van Dijk, Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 94.

[29] B. J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970 (Jakarta: Grafitipers, 1985), hlm. 48-78.

[30] Tim Penulis, Sejarah Kota Tasik (Tasikamalaya: Bapeda Kota, 2003), hlm. 107-156.

 

[31] Maarif, op. cit., hlm. 114-121.

[32] Wawancara H. Didi Syahroja, Tasikmalaya, 27 April 2003.

[33] Pembahasan tentang NU nasional pada periode ini, lihat Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (Yogyakarta: LkiS, 2003)

[34] Wawancara dengan H. Endun AR, 3I Januari 2005; H. A. E. Bunyamin, 24 Januari 2005.

[35] Departemen ini menjadi lahan korupsi bagi orang-orang NU, sebagaimana Departemen Dalam Negeri bagi orang-orang PNI. Lihat, Fealy, op. cit., hlm. 366-367.

[36] Robert R. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (Jakarta: ISAI dan TAF, 2001), hlm. 135.

[37] Ibid., hlm. 168.

[38] Wawancara dengan Drs. H.A.E. Bunyamin, Tasikmalaya, 24 Januari 2005; lihat juga, Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru, cetakan ketiga (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 90-114; AndreeFeillard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 187-284.

[39] Wawancara dengan H. Endun AR, Tasikmalaya, 30 Januari 2005.

[40] Wawancara dengan Drs. H. Hasan, Tasikmalaya, 30 Januari 2005.

 

[41] Pembahasan menarik tentang hal ini, lihat Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen, cetakan kedua (Jakarta: LP3ES, 1994), terutama bab II.

[42] Kuntowijoyo, op. cit. hlm. 195-206.