Buruh Migran, Indon, dan Problem Identitas Bersama Kaum Diasporik Indonesia

 

dsc_0058

Geger soal munculnya iklan “TKI on Sale” di Malaysia belakangan ini terasa sangat mengusik perasaan nasionalisme, setelah serangkaian kasus penderitaan dan pelecehan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga itu. Sayangnya, isu-isu seperti itu baru muncul sekarang, padahal kalangan aktivis buruh migran sudah jauh-jauh hari menuliskan laporan tentang banyaknya iklan-iklan yang menawarkan TKI, khususnya pekerja rumah tangga, kepada calon-calon majikan di Malaysia dan Singapura. Laporan Human Rights Watch Asia pada 2007 menampilkan gambar promosi terhadap seorang TKI di dalam ruang kaca, dengan billboard di luar menawarkan harga 8 dolar Singapura lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Gambar yang lain menunjukkan iklan-iklan serupa di pusat belanja People’s Park yang diambil pada 2006. Keprihatinan itu diungkapkan oleh Wahyu Susilo dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Yayasan Interseksi pada 13 November 2012 di Jakarta. Selama belasan tahun Wahyu telah mendedikasikan hidupnya untuk membela nasib buruh migran Indonesia (BMI), khususnya melalui organisasi non-pemerintah (NGO) Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care).

WAJAH BURUH MIGRAN INDONESIA

Migrasi tenaga kerja Indonesia sebetulnya memiliki basis kultural dan historis dalam dinamika masyarakat Indonesia, sebelum kemudian dipakai sebagai instrumen kolonialisasi, demikian paparan Wahyu sebagai pengantar diskusi. Sebelum ada negara-negara modern, dengan kewajiban memiliki paspor, orang-orang Boyan (Bawean), Madura dan Sasak (Lombok) sudah sejak akhir abad ke-19 bermigrasi ke Semenanjung Malaya untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan karet milik Inggris (Kartono 2004, Haris 2002). Begitu pula migrasi ke Arab Saudi sudah lama dilakukan orang-orang Indonesia yang pergi naik haji kemudian tidak kembali, dan beberapa di antaranya menjadi tokoh yang dihormati oleh penguasa setempat, seperti Syeikh Akhmad Khatib asal Bukittinggi yang diangkat menjadi imam Masjidil Haram di Mekkah (Sihbudi, 1997). Pola migrasi itu memiliki jejak dan terus berlangsung sampai sekarang. Ironisnya, saat ini Negara memilih pola migrasi tenaga kerja yang berakar dari kebijakan kolonialisasi yang berorientasi pada “mobilisasi tenaga kerja”, yaitu melalui agen-agen penyalur tenaga kerja. Wahyu mengkritik kalangan pegiat NGO yang banyak terjebak pada isu perdagangan manusia (trafficking), dengan kampanye untuk “bekerja dengan aman”, yang artinya bekerja melalui pengerah jasa TKI (PJTKI), padahal kebanyakan kasus justru terjadi dialami oleh TKI yang bekerja melalui agen PJTKI.

dsc_0063

Wahyu mencontohkan adanya “koridor Flores-Sabah” yang rata-rata didominasi TKI beragama Katolik, kebetulan pula indigenous people di Sabah yaitu orang-orang Dusun Kadazan juga beragama Katolik. Motif lain selain bekerja bagi orang-orang Flores yang rata-rata miskin adalah menitipkan anak-anaknya supaya bisa masuk seminari. Sayangnya, pemerintah justru menganggap mereka sebagai TKI ilegal karena kebanyakan tidak melalui PJTKI. Pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan TKI (BNP2TKI) bekerja sama dengan lembaga-lembaga donor Bank Dunia dan AusAid berusaha memodernkan pola ini dengan memperkenalkan institusi PJTKI dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN). Sampai tahun 2005 tercatat tidak ada TKI yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebijakan yang ditempuh pemerintah soal buruh migran menurut Wahyu berbasis pada diskriminasi yang paling vulgar, di mana para TKI masuk ke pasar tenaga kerja internasional dengan paradigma yang sudah usang, yaitu kebanyakan berjenis kelamin perempuan, berwatak penurut dan mau dipekerjakan dengan upah murah, sebagai comparative advantage. Di Arab Saudi, ketika pemerintah Filipina mulai melindungi pekerjanya dengan meminta pemberlakuan standar-standar perburuhan, Indonesia justru masuk dengan penawaran bahwa TKI yang rata-rata muslim tidak akan meminta instrumen perlindungan apa-apa, asalkan bisa di-haji-kan. Di antara 10 negara ASEAN dan Cina, saat ini upah TKI paling murah seperti ditampilkan di website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Industri pengerahan TKI juga bekerja dengan mengambil keuntungan dari hal-hal yang sifatnya non-direct service dan keterbatasan informasi. “Saya pernah melakukan analysis cost, ternyata untuk fee penempatan hanya Rp 500 ribu, sedang untuk biaya pendidikan TKI selama dua minggu menghabiskan Rp 7 juta,” tutur Wahyu.

Diskriminasi juga membagi-bagi TKI dalam akses terhadap pekerjaan. Para TKI yang berupah rendah sering diharuskan membayar ini-itu, melalui mekanisme birokrasi yang berbiaya tinggi. Sementara kalau kita misalnya mau kuliah ke luar negeri, semua bisa dilakukan secara online, terbebas dari pembebanan biaya. Ini memunculkan dikotomi antara pekerja formal dan informal, skilled dan unskilled. Istilah “pembantu rumah tangga” (PRT) misalnya, saat ini sudah diganti menjadi “pekerja rumah tangga”, sesuai dengan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 189 tahun 2011. Sebaliknya, pemerintah justru berusaha untuk menghapus alih-alih melindungi, atau bermaksud melindungi tapi malah mengerangkeng. Peraturan daerah (perda) trafficking yang diterbitkan punya kecenderungan yang serupa.

Di sisi lain, remittance atau uang yang dikirimkan TKI ke dalam negeri mencapai 7,1 miliar dolar AS per tahun. Bandingkan dengan investasi langsung (foreign direct investment/FDI) di Indonesia yang hanya sepertiganya, begitu pula dengan bantuan dari donor melalui official development assistance (ODA) hanya sebesar 0,3 miliar. Selama ini pemerintah menyanjung-nyanjung investor dan mengecam aksi-aksi demonstrasi buruh, sementara kontribusi dari TKI seolah hilang dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah. Dalam kebijakan social protection misalnya, TKI tidak disinggung-singgung sama sekali. Data demografi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sama sekali tidak menyebutkan tentang buruh migran Indonesia, begitu pula data Sensus Penduduk, dan indikator-indikator pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak menggunakan data mobilitas TKI ke luar negeri sebagai basis pengukuran upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari buruknya kebijakan tentang buruh migran tampak dengan perbedaan perlakuan terhadap buruh migran dalam pengurusan dokumen kewarganegaraan. Di kantor-kantor imigrasi di luar Jakarta, pada bagian terakhir formulir pengajuan paspor dicantumkan poin deklarasi “bukan untuk menjadi TKI”. Dalam persepsi penyedia layanan publik, buruh migran adalah warga negara kelas dua, dilayani belakangan, lihat saja perlakuan terhadap TKI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, padahal baik TKI maupun non-TKI sama-sama membayar airport tax yang sama, tapi perlakuannya berbeda. Dalam persepsi kalangan diplomat, mengurus TKI adalah beban, bukan mandat atau tanggung jawab. Jika TKI mengalami persoalan, selalu dipertanyakan, apakah statusnya legal, melalui PPTKLN atau tidak, terus dicari-cari kelemahannya sampai pada akhirnya berkata bahwa itu bukan tanggung jawab mereka. TKI yang mengalami kasus-kasus kriminal, seringkali melalui proses yang ekstra-judisial, oleh Negara diamini, lalu korban yang disalahkan. Dalam persepsi masyarakat awam, buruh migran adalah pekerjaan yang memalukan, merendahkan martabat bangsa, sehingga setiap kali terjadi kasus muncul seruan untuk menghentikan pengiriman TKI. “Padahal bukan buruh migran yang memalukan, tapi kinerja aparat pemerintah dan kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang memalukan,” sindir Wahyu. Seharusnya pemerintah bisa memberikan jaminan kepada warganya untuk bisa bekerja di mana pun. Pada akhirnya muncul “kelas” dalam diaspora orang-orang Indonesia di luar negeri: ada kaum profesional, ekspatriat, mahasiswa/pelakar, pengusaha, baru terakhir buruh migran atau TKI disebut.

MENDISKUSIKAN PROBLEM TKI

Tidak adanya data tentang TKI dalam APBN hingga 2013 dibenarkan oleh Hadi Kuntjara dari The Habibie Center. Menurut Kuntjara, sempitnya lapangan kerja di dalam negeri dinilai Kuntjara sebagai pendorong TKI untuk mencari kerja di luar negeri. “Kita hanya mengekspor sumber daya alam dan mengimpor barang jadi, tidak mau ‘berkeringat’ untuk meningkatkan nilai tambah melalui suntikan teknologi,” demikian pendapat Kuntjara. Menceritakan pengalaman waktu aktif di Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan, Kuntjara mengungkapkan kesulitan yang dialami oleh TKI sewaktu meminta izin kepada majikannya untuk mengikuti ujian di Universitas Terbuka (UT). “Teman-teman dari PPI, dibantu perwakilan diplomatik, sudah berusaha menelepon langsung ke majikan, tapi hasilnya nihil,” Kuntjara mengeluhkan. Bukankah pendidikan adalah hak dasar, lebih-lebih untuk Taiwan yang lebih maju di Indonesia? Apakah di Taiwan tidak ada hari libur untuk TKI? Atau posisi TKI yang lemah, mengingat jumlah TKI tidak terlalu banyak di Taiwan, hanya sekitar 15 ribu orang? Menurut Wahyu, isu hari libur (day off) untuk buruh migran kelihatannya sepele, tapi sebetulnya di situlah letak bargaining position yang kuat, ketika buruh migran berkumpul, merasakan kebersamaan. Film Sunday Morning on Victoria Park menggambarkan realitas tersebut, di mana rekreasi yang dilakukan membentuk ruang-ruang kolektif bagi TKI, memperlihatkan geliat para TKI. Salah satu isi memorandum of understanding (MoU) yang diajukan Indonesia ke Malaysia adalah soal hari libur untuk TKI. Di Arab Saudi, tidak adanya ketentuan tentang hari libur menyebabkan geliat serupa seperti TKI di Hongkong tidak tampak.

dsc_0089

Kuntjara juga menceritakan pengalamannya melihat shelter yang digunakan untuk menampung TKI, di mana perwakilan diplomatik Indonesia di Taiwan memperlakukan mereka cukup baik, meskipun tidak ada KBRI, karena Indonesia tidak mempunyai hubungan resmi dengan Taiwan. Selain itu Kuntjara juga menyayangkan adanya pergeseran budaya di kalangan TKI di sana. “Setiap akhir pekan mereka biasanya menghabiskan waktu dengan berkumpul di ‘warung-warung Indonesia’, di lantai dua biasanya ada diskotek atau karaoke,” ungkap Kuntjara. Sebagai alternatif dicoba membuat program pelatihan kewirausahaan, agar mereka bisa menabung, tetapi gagal karena orang yang ikut hanya sedikit dan itu-itu saja. Yang lain beralasan butuh hiburan setelah satu pekan bekerja. Teman-teman PPI lalu mencoba membuka UT, baru kemudian kalangan TKI mendukung, hingga sekitar 100 orang mengikuti UT. “Saya berencana membuka kejar paket, seperti saya pernah dengar pernah dilakukan di Hongkong,” kata Kuntjara. Menurut Wahyu, upaya-upaya serupa juga dilakukan oleh PPI di Belanda yang mempunyai program advokasi buruh migran, sedang PPI di Adelaide mengadvokasi anak-anak yang dipenjara di Australia.

Menanggapi soal koridor Flores-Sabah, Hikmat Budiman Direktur Yayasan Interseksi melihat adanya hal menarik terutama soal peran institusi Gereja Katolik yang bisa melindungi umat Katolik di mana pun berada. Jadi kalau pun sebagai warga negara Indonesia mereka tidak mendapat perlindungan, misalnya, mereka adalah warga sebuah kerajaan ilahiah yang dapat mencakup seluruh dunia. Sayangnya, hal tersebu tidak berlaku bagi pemeluk Islam, padahal mayoritas TKI beragama Islam. Alangkh baiknya kalaua lembaga-lembaga kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat menjalankan peran seperti itu. Di Malaysia bahkan di Arab Saudi para pemimpin NU cukup dihormati, tapi pertanyaannya mengapa kasus-kasus yang merugikan TKI di sana terus terjadi. Menteri Tenaga Kerja yang orang NU pun terbukti tidak bisa memberi perlindungan terhadap TKI seperti yang diberikan oleh gereja Katolik kepada para pekerja dari Flores itu. Kasus TKI di Arab Saudi lebih lucu lagi, atau tepatnya ironis. Menurut Wahyu, kebanyakan TKI tidak melakukan protes karena surat kontrak kerja dituliskan dalam huruf Arab, mungkin dianggap suci seperti halnya Al-Qur’an. Kasus kriminal yang melibatkan TKI yang dituduh melakukan sihir sebetulnya karena banyak TKI yang menyimpan jimat, yang diberikan oleh para kyai sebelum mereka berangkat ke Arab Saudi. Dalam hal reformasi hukum Islam, Wahyu mengungkapkan terobosan fatwa yang pernah ditawarkan Masdar F. Mas’udi, bahwa yang dimaksud dengan perempuan (TKI) di Arab Saudi tidak boleh keluar tanpa didampingi muhrim, selain arti harfiahnya sebagai suami atau laki-laki dari pihak keluarga, bisa pula diartikan bahwa muhrim adalah hukum atau diplomat yang mendampingi. Tidak seperti di Malaysia dan Singapura di mana TKI dibolehkan memegang paspor, di Arab Saudi berlaku sistem kafalah di mana paspor TKI dipegang majikan, sehingga TKI tidak bisa pulang ke Indonesia tanpa izin majikan. Kasus terlunta-luntanya ratusan TKI di Jeddah beberapa tahun lalu diakibatkan hal tersebut, baru bisa pulang setelah pemerintah Arab Saudi memberikan izin secara massal. Wahyu menyebut sistem kafalah sebagai relasi antara tuan dengan budak, meskipun tidak secara formal disebut budak. Menurut Muhammad Subhi dari The Wahid Institute, praktik semacam itu bisa jadi bukan berasal dari Islam, tapi dari tradisi Arab yang dilegalkan.

Dalam kasus TKI di Arab Saudi, pemerintah tidak berani mengambil sikap yang tegas dan keras dalam bernegosiasi menyangkut nasib para pekerja migran kita. Konon salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah takut kuota haji Indonesia dikurangi. Padahal seharusnya posisi tawar kita lebih kuat karena kuota haji kita yang terbesar. Kalau dalam dua atau bahkan lima tahun saja kita berhenti mengirim jemaah haji, Arab Saudi bisa kelimpungan harus mencari ke mana kuota yang ada bisa dialihkan. “mungkin menarik kalau NU atau Muhammadiyah bisa bilang ke pemerintah Saudi bahwa karena sudah banyak situs-situs peninggalan zaman Nabi Muhammad yang dihancurkan, Indonesia akan mengubah sikap soal proses haji?” tutur Hikmat dengan nada berkelakar. Seperti diketahui, di media-media massa belakangan ini memang banyak informasi yang menunjukkan telah terjadinya perusakan situs-situs peninggalan warisan budaya dunia yang diganti dengan pusat-pusat perbelanjaan modern, yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Dalam kaitannya dengan problem TKI Kita di sana, intinya bukan pada apakah gagasan itu bisa dilaksanakan atau tidak, melainkan paling tidak kita juga bisa menunjukkan bahwa kita tidak takut dengan ancaman mereka.

Dalam beberapa waktu belakangan ini muncul gejolak di kalangan buruh, dengan isu pemogokan nasional dan tuntutan penghapusan sistem outsourcing, dan di kalangan buruh migran dengan isu “TKI on Sale”, perkosaan dan pembunuhan terhadap TKI. Sayangnya, menurut Bhatara Ibnu Reza dari Imparsial, kita tidak punya platform besar soal itu, karena terminologi buruh dianggap berbau-bau politik, bahkan diharamkan selama Orde Baru. “Secara pribadi saya sangat tidak setuju dengan istilah ‘penempatan TKI’,” protes Bhatara, “Memangnya mau menginstalasi TKI? Mengirim budak?” Padahal, migrasi seharusnya bersifat sukarela (voluntary) sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM), yaitu hak untuk bepergian (free movement), alih-alih forced migration yang didorong oleh industrialisasi, jawab Wahyu. Menurut Bhatara, perlakuan buruk dari negara tetangga terhadap TKI karena perlakuan buruk yang serupa oleh negara kita sendiri terhadap TKI. Alih-alih melindungi, Negara malah memeras TKI. Di Abu Dhabi, diplomat kita lebih merasa diri sebagai orang bergaji, tidak mau melayani TKI, padahal di Hongkong polisi setempat saja bisa mem-blacklist majikan yang tidak memperlakukan pekerjanya dengan baik.

Wahyu melihat kelemahan diplomasi Indonesia karena politik luar negeri kita yang hanya bersifat pencitraan. Pemerintah sangat gandrung dengan peringkat, seperti investment grade, rating dan sebagainya, alih-alih standar yang lebih substansial seperti Human Development Index (HDI) seperti angka kematian ibu atau pendidikan. Dalam kasus Malaysia, kita terjebak dalam mitos bangsa serumpun. Padahal yang melakukan pembalakan liar di Indonesia rata-rata perusahaan milik Malaysia. Maraknya isu pelanggaran HAM dalam kasus perkebunan sawit sebetulnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Malaysia. Dalam kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, atas nama negeri serumpun, Indonesia mengalah pada posisi status quo, tetapi Malaysia diam-diam menyiapkan proses arbitrase. “Kita tidak seperti Filipina ketika berhadapan dengan Cina, kadang-kadang baik tapi juga bisa sangat keras,” Wahyu mencontohkan, “atau diplomasi air minum antara Malaysia dan Singapura yang sangat keras.” Ujung-ujungnya, kalau kita bedah lagi, isu TKI ini terkait dengan pundi-pundi keuangan yang masuk ke kas partai-partai politik. Hampir semua PJTKI juga mempunyai biro umroh dan haji, dan asosiasi PJTKI (Apjati) selama Orde Baru selalui diketuai oleh Bendahara DPP Golkar. Sekarang tampaknya bergeser ke Demokrat, tapi hakikatnya sama, masih memburu rente. “Salah satu anggota DPR yang dituduh oleh Dahlan Iskan sebagai pemeras badan usaha milik negara (BUMN) itu disebut-sebut sebagai ‘holding’-nya PJTKI,” ungkap Wahyu.

SUMPAH DIASPORA INDONESIA

dsc_0091

Di Malaysia, waktu hutan-hutan dibuka untuk perkebunan, tenaga kerja tidak ada, sehingga didatangkan pekerja dari Cina, India dan Indonesia. Pada masa Sukarno, kita merasa lebih pride, tetapi kemajuan yang dialami Malaysia dan negara-negara lain di kawasan membuat banyak TKI ke sana, karena itu perlu adanya keseimbangan ekonomi di kawasan. Wahyu menambahkan, di Labuan, Sabah, terdapat 35 ribu orang-orang Indonesia tanpa kewarganegaraan (stateless) yang sudah memegang paspor Inggris, berarti sebelum Malaysia merdeka. Ketika pecah Konfrontasi, Sukarno menyerukan anti-Inggris, dan sebagai bentuk dukungan mereka membakar paspornya sehingga kehilangan kewarganegaraan sampai sekarang. Labuan berada langsung di bawah Persekutuan, bukan di bawah negara bagian Sabah. Wahyu menunjukkan rekaman video anak-anak Indonesia stateless di Labuan yang sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya, “Mau menangis rasanya melihatnya.”

Hikmat menengarai bahwa saat ini sebagai sebuah bangsa kita sudah hampir tidak lagi punya penyebut bersama sebagai orang Indonesia. Pada kasus-kasus ledakan konflik etnis, penyebut “orang Indonesia” seperti sudah tidak berlakku lagi. Yang ada hanya “Orang Jawa”, “orang Ambon”, “Orang Aceh”, dst. Belum lagi identitas-identitas lain yang didasarkan pada agama. Problem yang hampir sama sudah lama terjadi pada sebagian orang Indonesia yang berada di luar negeri. Wahyu Susilo menggarisbawahi bahwa tidak seperti diaspora orang Cina atau Yahudi, tidak ada penyebut tunggal untuk identitas orang Indonesia. Untuk orang-orang Spanyol ada sebutan Latino, dan Pinoy untuk orang-orang Filipina. Di Amerika ada penyebutan orang Asia, tetapi lebih ditujukan kepada orang-orang Cina, Korea dan Jepang. Sebutan umum yang ada hanya “Melayu”. Kita yang tidak semuanya beretnis Melayu digolongkan sebagai Melayu, lengkap dengan stereotipe pemalas sebagai watak Melayu. Di Malaysia ada sebutan “Indon” untuk para TKI, sebutan yang bernada negatif yang semula hanya dipakai untuk para pekerja yang melakukan tindak kriminal. Bahkan sempat ada iklan kunci rumah yang kurang lebih berbunyi “Hati-hati para Indon sudah datang”. Belakangan sebutan “Indon” cenderung semakin sering dipakai untuk menyebut semua orang Indonesia.

Namun meskipun sudah terlanjur bermakn derogatif, kalau dikaitkan dengan masalah ketiadaan penyebut atau identitas-bersama orang-orang diasporik Indonesia, sebutan “Indon” mungkin justru bisa dipakai sebagai semacama politik identitas. Artinya, kita harus bisa melakukan perebutan makna di wilayah simbolik. Dan hal semacam itu banyak terjadi di mana-mana. Dulu orang malu kalau makan makanan kampung atau desa, sekarang orang malah bangga kalau bisa makan dengan padi yang langsung dari desa, misalnya. Begitu pula dengan istilah TKI. Semua orang Indonesia yang bekerja di luar negeri seharusnya dapat disebut TKI, meskipun jadi profesor sekalipun. Contoh yang baik menurut Wahyu sudah diberikan oleh Ariel Heryanto, yang selalu mengaku dirinya TKI. “Kalau seorang profesor sekelas Ariel Heryanto yang sangat disegani di luar negeri menyebut dirinya sebagai “Indon” dan memasukkan dirinya ke dalam kategori TKI, ini adalah awal dari perubahan yang sangat baik untuk martabat para pekerja kita di luar negeri.” Hikmat mencontohkan, “Kalau perlu Ariel Noah setiap kali konser di Malaysia atau Singapura mengaku sebagai TKI dan menyebut diri mereka “Indon”. Ini bisa menjdi pelengkap apa yang sudah dilakukan teman-teman Migrant Care.”

Wahyu dan Hikmat sepakat bahwa persoalan penyebut bersama bagi kalangan diasporik Indonesia merupakan hal yang harus segera diagendakan. “Mungkin kita bisa meniru peristiwa sumpah pemuda yang menjadi landasan kita berbangsa. Dalam satu tahun ini misalnya, kita bisa melakukan perumusan untuk menemukan penyebut tunggal identitas kolektif orang-orang diaspora Indonesia, menjadi sebuah deklarasi yang, sebut saja, misalnya, Sumpah Diaspora Indonesia,” Hikmat mengusulkan.

Masalah lainnya adalah terjadinya perbedaan dalam cara melihat problematik TKI antara rezim hak ke rezim kelas. Wahyu menyebutnya sebagai pergeseran dalam rezim migrasi dari HAM ke pembangunan, yang didukung oleh pemerintah. Problem kelas ini pula yang ditengarai oleh Bhatara memecah-belah antara kepentingan mahasiswa dengan kepentingan buruh. Di Korea Selatan mahasiswa dan buruh bersatu, di sini jalan sendiri-sendiri, mungkin karena mahasiswa sekarang untuk kuliah harus membayar mahal. Tetapi sekarang juga muncul kecenderungan intelektual Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri berhaluan progresif. Menurut Wahyu, inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh PPI diharapkan bisa menghapus sekat-sekat kelas antara mahasiswa dengan buruh migran ini, menjadi melting pot, meskipun belum sampai pada perlunya membangun kawasan seperti Chinatown misalnya. Sayangnya Kongres Diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang digagas oleh duta besar Dino Patti Djalal beberapa waktu lalu menurut Wahyu justru seperti hendak meneguhkan batasan-batasan kelas yang ada.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>