Diskusi Agraria Bersama Gunawan Wiradi

Pada hari kamis, 26 September 2013, Yayasan Interseksi kembali mengadakan diskusi dwiwulanan. Merayakan momentum Hari Tani Nasional sehari sebelumnya, diskusi kali ini mengangkat tema tentang beberapa persoalan agraria di Indonesia. Ada juga hal lain yang, setelah sempat tertunda-tunda, ingin kami peringati secara sederhana pada hari itu, yakni satu dasawarsa berdirinya yayasan Interseksi. Karena itu sebuah syukuran kecil kami siapkan sebagai pengingat bahwa apa yang sudah kami lakukan selama sepuluh tahun ini sangatlah kecil artinya dibandingkan dengan begitu besar dan rumitnya persoalan yang kita hadapi.

Diskusi kali ini menghadirkan Gunawan Wiradi, pemikir cum aktivis yang sudah puluhan tahun menekuni persoalan agraria di Indonesia. Selama dua jam, Wiradi menjadi narasumber untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkait politik agraria dan relevansi peringatan Hari Tani nasional dalam konteks tersebut. Diskusi ini dimoderatori oleh Sofyan Munawar Asgart dan dibuka dengan pengantar dari Hikmat Budiman, direktur yayasan Interseksi.

dsc_0316

Ada jutaan orang bekerja di sektor pertanian, dan sudah berabad-abad kita hidup ditopang oleh tradisi pertanian, tapi kita tidak pernah secara nasional merayakan kapan benih pertanian pertama disemai. Padahal di Jepang orang bahkan menyambut hari pertama Sakura berbunga dengan “Hanami”, sebuah perayaan gembira menyambut musim semi setiap tahun. Di luar hari-hari penting dalam sejarah nasional, hampir semua hari libur nasional kita didasarkan pada peristiwa keagamaan, yang tidak satu pun berasal dari bumi kita sendiri.

 

Dalam pengantarnya Hikmat menyampaikan bahwa meskipun Interseksi bukan lembaga yang secara khusus menekuni isu-isu agraria dan pertanian, tapi persoalan agraria hampir selalu muncul dalam setiap penelitian yang pernah dilakukan Interseksi di beberapa tempat di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan konteks yang lebih mutakhir, persoalan tersebut juga berkait erat dengan isu kemandirian pangan terutama ketika berkali-kali kita mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan komoditas pertanian dari produksi sendiri dan lebih bergantung kepada impor dari luar negeri. Swasembada pangan hanya menjadi sebuah cerita tentang masa lalu, dan meskipun jumlah petani masih cukup besar dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia tapi perhatian negara kepada kelompok ini tidak tercermin dalam perbaikan nasib ekonomi mereka.

dsc_0326

Nasib petani mungkin juga bisa dilihat dari bagaimana kita memang cenderung mengabaikan eskistensi mereka. Ada jutaan orang bekerja di sektor pertanian, dan sudah berabad-abad kita hidup ditopang oleh tradisi pertanian, tapi kita tidak pernah secara nasional merayakan kapan benih pertanian pertama disemai. Padahal di Jepang orang bahkan menyambut hari pertama Sakura berbunga dengan “Hanami”, sebuah perayaan gembira menyambut musim semi setiap tahun. Di luar hari-hari penting dalam sejarah nasional, hampir semua hari libur nasional kita didasarkan pada peristiwa keagamaan, yang tidak satu pun berasal dari bumi kita sendiri. Sekarang Hari Buruh sudah menjadi hari libur nasional, maka Hari Tani juga harus didorong untuk menjadi perayaan nasional yang berwibawa.

Mewakili Interseksi Hikmat juga mengungkapkan kebanggannya dapat menghadirkan Gunawan Wiradi dalam diskusi dwiwulanan pada kesempatan yang sangat tepat, sekaligus sebagai syukuran kecil untuk sepuluh tahun pertama Yayasan Interseksi. Hikmat menjelaskan bahwa secara formal bulan September ini bukanlah hari pendirian resmi Interseksi sebagai sebuah lembaga. Secara personal ia juga tidak ingat kapan persisnya Interseksi resmi menjadi sebuah yayasan, setelah sebelumnya hanya berupa sebuah forum diskusi kecil. Yang dia ingat hanya tahunnya saja, yakni tahun 2003. Tapi ketika dilihat dalam Akta Pendirian Yayasan, ternyata Interseksi resmi dicatat oleh negara pada bulan Juni. Di luar soal itu, Hikmat mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun pertama ini, yayasan Interseksi belum bisa berbuat banyak bila dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang ada dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Keterbatasan sumberdaya dan kompleksitas persoalan yang ada menyadarkan Interseksi bahwa lembaga ini masih terbata-bata memahami persoalan-persoalan pelik yang dihadapi bangsa ini. Karena itu, tema untuk syukuran kecil ini adalah “10 tahun mengeja Indonesia”.

dsc_0352

Wiradi memulai presentasi dengan bercerita tentang pengalaman beliau menggeluti isu land reform. Ia berkisah, ketertarikannya pada land reform sudah dimulai semenjak ia masih kuliah di fakultas Pertanian Universitas Indonesia (yang sekarang menjadi Institut Pertanian Bogor, IPB). Skripsinya di tahun 1960 saat itu, adalah mengenai pelaksanaan land reform di Jawa. Hasil penelitian tersebut mendapat apresiasi positif dari dunia internasional. Ia kemudian sering diminta oleh berbagai pihak untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan diskusi. Hal ini mendorongnya untuk belajar lebih dalam tentang tema tersebut dari berbagai literatur.

Wiradi membuka diskusi dengan sebuah refleksi mengenai waktu. Kita semua tahu, ia menjelaskan, “perjalanan waktu” dapat dibagi menjadi tiga dimensi, “hari kemarin,” “hari ini” dan “hari esok.” Meski dibedakan, namun ketiga dimensi tersebut sebenarnya merupakan sebuah rangkaian satu-kesatuan. Ini artinya, jangan sampai kita terkungkung pada hanya satu dimensi waktu saja, jangan past, present atau future minded saja. Seseorang atau lembaga yang hanya berorientasi pada past atau future adalah seperti pengkhayal, diam tidak bergerak karena melupakan present. Hari kemarin hanya sebuah kenangan, hari esok hanya khayalan, tetapi jika kita melakukan sesuatu saat ini dengan baik, hari kemarin memang hanya kenangan, tetapi kenangan itu yang menjadi daya dorong kita untuk berbuat lebih baik lagi, dan hari esok memang hanya khayalan, tetapi khayalan itu menjadi motivasi untuk melakukan yang terbaik saat ini. Pemahaman tentang past, present dan future inilah yang dahulu menginspirasi Soekarno dalam pidatonya “Jalimerah,” jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang kemudian diubah oleh rezim orde baru dengan singkatan “Jasmerah” sebagai upaya untuk mempersepsikan kepada khalayak bahwa Soekarno adalah seorang komunis. Sedangkan dalam filosofi Semar misalnya, hari ini adalah abadi, saat ini abadi, tiap detik adalah sekarang. Perut Semar yang besar menyembul ke depan, menandakan bahwa kita harus memiliki impian yang besar, pantat ke belakang, menjadi pertanda untuk tidak melupakan masa lalu, dijadikan pelajaran, dan kuncungnya menunjuk ke atas, menjadi simbol agar kita selalu mengupayakan yang terbaik, saat ini.

Makna ulang tahun adalah saat dimana kita melakukan refleksi. Di Indonesia, yang disebut hari tani adalah tanggal ketika undang-undang reforma agraria dinyatakan berlaku. Ini berbeda dengan dunia internasional yang merayakannya pada tanggal 17 April, ditetapkan berdasar tragedi penembakan terhadap demonstran petani di Brazil. Permasalahan ini kemudian di blow up oleh media dan menjadi isu internasional. Meski mendapat perhatian internasional, berdasar skala, peristiwa ini sebenarnya bukan apa-apa bila dibandingkan dengan yang selama ini terjadi di Indonesia.

dsc_0338

“Saya menggarisbawahi,” Wiradi berpendapat, “masyarakat kita ini sedang mengalami KRISTAL, Krisis Total. Ya, krisis ekonomi, moral, kebudayaan, dan pendidikan!” keningnya mengerut sembari menjelaskan pendapatnya bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini sudah keluar dari jalur yang diamanatkan para pendiri bangsa dahulu. Sebabnya, ia memberi penjelasan, “karena pengaruh gerakan Neolib, karena semua hal menjadi barang komoditas. Apapun menjadi komoditas, termasuk pendidikan.”

Kembali pada permasalahan tanah, Wiradi memberi fokus, “padahal kalau kita ingat fatwa salah satu bapak republik, bung Hatta, … bagi bangsa Indonesia, tanah jangan dijadikan komoditi. Perkebunan dahulu adalah milik rakyat, tetapi kemudian di kuasai para raja dan sultan, dan kemudian jatuh ke tangan kolonial sebagai komoditas.” Ia menjelaskan, UU Land Reform kemudian menjadi dasar untuk mengembalikan kepemilikan tanah pada rakyat sebagai pemiliknya seperti dahulu. Perkembangannya kemudian, Indonesia ternyata telah menyimpang dari semangat awal tersebut.

dsc_0354

Wiradi menjelaskan bahwa para pendiri negara ini sangat sadar bahwa masalah agraria adalah masalah dasar yang harus menjadi prioritas utama untuk dibenahi. Karena itu, sebelum merdeka, mereka sudah berupaya melakukan land reform kecil-kecilan. Di Banyumas misalnya, banyak tanah-tanah milik keluarga raja yang dibebaskan. Pemilik tanah luas di beli separuh dari luas lahan dan kemudian dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki lahan. Kompensasinya, adalah dengan membeli tunai sebesar 10% dari total harga yang disepakati dan sisanya dicicil selama 1 tahun. Upaya tersebut sukses, dan diadakan kembali program yang sama di Jogjakarta dan Solo yang juga menuai sukses. Karena runtutan keberhasilan tersebut, tahun 1948, pemerintah Indonesia membentuk panitia agraria dengan tujuan mengganti UU agraria tahun 1870. Namun, belum sempat panitia tersebut bekerja, terjadi peristiwa Madiun dan agresi militer Belanda.

Agresi militer Belanda menyebabkan Indonesia harus berhadapan dalam perundingan meja bundar, ibarat permainan bola, saat itu Indonesia seperti kalah 4-1 dari Belanda. Kekalahan pertama, adalah saat mengakui adanya RIS. Kekalahan kedua, menyebabkan Irian Barat disandera selama satu tahun. Ketiga, dan sangat terkait dengan tema saat ini, rakyat yang menguasai perkebunan terlantar harus diusir. Kekalahan ke empat, Indonesia harus membayar kerugian Belanda akibat perang dunia kedua sebesar 4800 juta Gulden. Kemenangan satu-satunya Indonesia adalah dimana rencana Belanda yang menuntut tentara nasional Indonesia adalah pasukan KNIL dapat digagalkan sehingga pasukan TNI tetap menjadi tentara Indonesia.

dsc_0408-2
Dituturkan Wiradi bahwa perjanjian tersebut ternyata juga berdampak pula pada perkembangan panitia agraria. Tahun 1950 dimulai Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada Agustus di tahun yang sama, permainan politik melahirkan negara kesatuan. Sistem pemerintahan saat itu berbentuk parlementer dan ibukota Negara dipindahkan dari Jogjakarta ke Jakarta. Dengan perpindahan tersebut, panitia agraria Jogja dibubarkan dan diganti menjadi panitia agraria Jakarta. Karena bentuknya parmelenter, dengan kabinet yang jatuh bangun, dan karena terkait dengan kepentingan politik parlemen, ketua panitia agraria juga berubah-ubah.

Setelah sekian lama berdebat dan dengan keadaan politik yang demikian tidak stabil, panitia ini akhirnya dapat merumuskan berbagai rekomendasi. Namun, saat itu bung Karno menolak dan meminta rekomendasi tersebut diuji terlebih dahulu di perguruan tinggi. DPR kemudian bekerjasama dengan universitas Gadjah Mada untuk mengujinya. Jadi, dalam hal ini salah besar bila ada orang hukum yang mengatakan bahwa UUPA tidak ada naskah akademik.

dsc_0372

IPB juga mendapatkan satu simposium dalam pelaksanaan uji materi ini, dimana saat itu beliau adalah ketuanya. Salah satu kesaksian beliau di ruang podium Baranangsiang, bahwa hukum agraria dasarnya adalah hukum adat, tetapi tujuannya bukan untuk menghidupkan lagi, karena adat pasti berubah dan terkadang eksploitatif. Yang dimaksud dasarnya dari hukum adat, beliau menjelaskan, adalah pada penggunaan konsep-konsep sendiri yang disaripatikan dari adat-adat yang ada, bukan konsep-konsep dari luar. Konsep sewa dicoret, konsep gadai dicoret. Yang perlu ditekankan, menurut beliau, jangan sampai terjebak dalam makna-makna adat yang membuat kita kembali ke zaman kerajaan yang juga eksploitatif terhadap rakyat.

Alasan utama perlunya UU agraria adalah karena landasan pembangunan adalah masalah agraria, dimana secara politis, Indonesia harus memiliki UU sendiri. UU agraria tahun 1870 juga dinilai menyengsarakan rakyat, karena memperlakukan rakyat hanya sebagai budak. Masalah perbudakan ini beliau dalami dengan merefleksikan jauh kebelakang, saat dimana politik etis mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Zaman itu, ketika seorang penyuluh pertanian yang sering berbalas surat dengan RA Kartini mengetahui bahwa perbudakan yang negaranya lakukan sangat tidak manusiawi, mendorong adanya gerakan yang mereka sebut sebagai politik etis.

Pada periode ini, di tahun 1902, pendidikan untuk bumiputera di bangun, dan ini sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara terjajah lain seperti Malaysia dan India. Perbedaan perkembangan pendidikan di negeri jajahan berbeda berdasarkan karakter tiap-tiap penjajah. Spanyol misalnya, tujuannya mencari koloni, perluasan tanah untuk kolon, petani, dan budaya setempat dihabisi. Namun disamping itu, seperti di Argentina, tahun 1922 sudah ada universitas sehingga sarjana yang dihasilkan banyak. Inggris karakternya adalah membangun kelas menengah untuk pasar industrinya, agar produk-produk mereka dapat di beli oleh jajahannya. Untuk itu, kelas menengah di daerah jajahan Inggris dibentuk, antara lain melalui pendidikan tinggi. Sedangkan Belanda, tujuannya menguras sumber daya alam, dimana sekolah hanya disiapkan untuk sekedar membantu eksploitasi sumber daya alam termasuk perkebunan, dengan tetap melanggengkan perbudakan.

“Saya mengalami 6 jaman berbeda,” demikian Wiradi menuturkan, “zaman kolonial, Jepang, revolusi, zaman kemerdekaan sesudah KMB, Orde Baru dan reformasi.” Ia kemudian mengingatkan bahwa , “Setiap generasi adalah anak dari zamannya. Itu dipengaruhi oleh kondisi pada zamannya. Saya dibentuk oleh zaman saya dahulu. … Setiap generasi adalah hasil bentukan zaman dimana ia hidup, dan sekaligus juga membentuk sebuah zaman.” Lalu, bagaimana cara membaca wajah suatu zaman? Ia berpendapat, “menurut saya potret sebuah zaman dapat dilihat dari bekerjanya empat faktor: dinamika internal itu sendiri, intervensi negara, dimensi sejarah/warisan sejarah, dan intervensi asing. Pada satu jaman, salah satu paling dominan dengan yang lain. Dan apakah kita semua sadar kita sedang berada di zaman apa? … Zaman dimana intervensi asing sangat mencengkeram seluruh sendi kehidupan kita. … Ketika konsep development muncul, di tahun 1955 berkumpul banyak ilmuwan mengkonsepsikan apa yang dimaksud development. Hasilnya adalah konsepsi bahwa development adalah pembangunan negara berkembang oleh negara maju. Dalam hal ini, kalau kita tidak memiliki political sense, kita akan terseret.”

Kembali membahas UU agraria, ketika tahun 1960 ditetapkan UU tersebut, karena kita disandera oleh perjanjian KMB, jabarannya hanya menyangkut pertanian rakyat. Pada saat itu, kita bahkan telah memiliki perhitungan yang baik tentang berapa komposisi besaran luas tanah yang harus di lepaskan oleh pemilik tanah, berdasar lokasi dan berdasar kualitas kesuburan tanah. Upaya ini baru dilakukan secara parsial karena lima tahun pertama fokus untuk membentuk pranata pendukung, dan direncanakan akan mulai diberlakukan total di tahun 1965. Namun, karena pergolakan politik dan jatuhnya Soekarno, program ini kembali terhambat. Seandainya tidak ada KMB, pak Wiradi berandai, kita saat itu juga memiliki 4800 juta gulden untuk land reform.

Alur cerita pak Wiradi maju jauh ke depan. Situasi krisis total saat ini, menurutnya, adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan zaman orde baru. Saat Suharto baru menjabat sebagai presiden, pemerintah tidak memiliki uang untuk membangun. Saat itu, cara termudah untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar adalah investasi asing. Karena itu, UU pertama yang dibuat adalah UU yang mendukung kebijakan tersebut antara lain UU penanaman modal dan pertambangan. Padahal, pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing adalah sebuah mitos. Mitos inilah yang sedang didekonstruksikan oleh para ilmuan, misalnya pada deklarasi degrowth di Paris 2008. Salah satu landasan moral dalam deklarasi tersebut, yang terkait dengan bahasan saat ini adalah keniscayaan dan kewajiban setiap negara untuk memilih dan mempertahankan pertaniannya sendiri serta melakukan land reform.

Dalam sesi tanya jawab, Sofyan menanyakan tentang prioritas gerakan tani pada masa mendatang. Pak Wiradi menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, sasaran dari gerakan tersebut adalah menuntut dilaksanakannya reforma agraria yang genuine. Reforma yang genuine tersebut sifatnya drastis, memiliki batas waktu yang jelas/ ada time-frame-nya, dengan lembaga berbentuk ad hoc, serta sertifikasi tanah dilakukan di tahap akhir. Saat ini sertifikasi tanah dilakukan sebagai program awal, sementara hal-hal lain yang menjadi penunjang agar reforma ini berlajan dengan adil belum direalisasikan. Hal ini hanya akan membuat kekacauan.

Peserta lain, Radjimo, menanyakan mengenai proses nasionalisasi, khususnya mengenai tanah dan cara melakukan nasionalisasi tersebut. Pak Wiradi menjelaskan, nasionalisasi, baik persusahaan atau apapun itu, bukan dilakukan dalam semangat merampok, tetapi membayar apa yang dinasionalisasikan. Kalau yang terjadi sekarang, beliau berpendapat, birokrat saat ini sepertinya tidak mengerti sejarah. Hipotesanya, para birokrat tersebut tidak mengerti karena tidak belajar sejarah, atau mengerti tetapi “kejepit” karena terikat oleh perjanjian-perjanjian yang di buat pada zaman orde baru. Karena itu, saat ini reforma menjadi hanya sekedar distribusi tanah. Saat ini, ia berpendapat, upaya untuk menasionalisasi merupakan hal yang sulit karena adanya otonomi daerah. Ia mengutip pendapat sesorang yang menyebutkan bahwa otonomi daerah sekarang ini adalah desentralisasi korupsi, karena daerah memiliki kewenangan berhubungan dengan investasi asing.

Diskusi berakhir pada pukul 18.00 WIB. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng ulang tahun dasawarsa Interseksi.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>