Diskusi Dwi-Bulanan: Active Citizenship

Sebagai Strategi Perjuangan Demokrasi dan HAM

P4145299

Masih segar dalam ingatan, kasus Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga dari kelas menengah perkotaan harus berjuang memrotes buruknya layanan rumah sakit dan menghadapi ancaman penjara. Dalam keadaan tak ada perlindungan dari Negara, Prita pun berpaling kepada publik, yang saat itu sedang gandrung dengan teknologi baru social media. Didukung oleh kalangan blogger yang menentang penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam kasus tersebut, aksi Koin untuk Prita mengguncang kesadaran kewarganegaraan. Rasa malu yang meluas di publik (public shame) disertai mobilisasi berhasil mendesakkan pembebasan Prita dari segala sangkaan. Sebuah bentuk active citizenship mampu menerobos kebuntuan strategi klasik idealisme perjuangan HAM (hak asasi manusia) yang seringkali dikalahkan oleh prosedur hukum formal kenegaraan. 

P4145294

Demikian diungkapkan oleh Andi Achdian, sejarawan yang pernah menjadi Direktur Ong Hok Ham Institute dalam Diskusi Dwiwulanan Interseksi pada 14 April 2011. Memulai diskusi dengan mengungkap kebijakan Paus Pius IX pada tahun 1864 mengeluarkan Sylabus of Error, yang menganggap bid’ah paham-paham seperti naturalisme dan rasionalisme, Andi membandingkannya dengan fatwa sesat MUI (Majelis Ulama Indonesia) terhadap paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme pada tahun 2005. Ketika para agamawan tidak sanggup menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul, mereka lebih suka membuat larangan-larangan. Historiografi menceritakan seolah-olah agama Islam masuk ke Indonesia secara damai, dengan menihilkan penghancuran kerajaan Majapahit, yang memunculkan dikotomi kaum santri dan abangan. Kasus serupa juga ada pada Katolisisime yang mengklaim membawa pesan-pesan damai, tapi pada kenyataannya tidak terlepas dari muatan-muatan ekonomi dan politik. Agama memang selalu melekat pada kemunculan Negara, sehingga tidak heran lapisan agamawan selalu dekat dengan kekuasaan. Pada masa pendudukan Jepang, guna meraih dukungan dari kalangan ulama, Jepang membentuk organisasi MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) yang menjadi cikal-bakal Departemen Agama sekarang ini. Munculnya lagi isu pluralisme belakangan ini mengingatkan kita pada tradisi persekusi ala Sylabus of Error.

P4145297

Muhammad Subhi dari Wahid Institute menceritakan pengalaman saat mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Penodaan Agama (UU Nomor 1/PNPS/1965). Para aktivis HAM cenderung gagal mengajukan argumentasi yang kuat agar didengarkan oleh hakim-hakim konstitusi. Persoalan serupa terjadi di lapangan, di mana kalangan konservatif berhasil melakukan mainstreaming ke pemerintahan daerah, sehingga bagi pemda isu pendirian gereja selalu dikaitkan dengan Kristenisasi, dan aliran-aliran agama dicap sebagai aliran sesat. Kristina Viri dari ANBTI (Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika) lebih jauh lagi mempertanyakan apakah saat ini kita sedang memasuki masa post-secularism, atau bisa dibilang kegagalan sekularisme. Bagi Andi, yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah sebuah cita-cita bersama, melampaui partikularisme agama dan etnis. Itulah mengapa pada tahun 2006 sebagian kalangan berusaha menghidupkan kembali Pancasila sebagai sebuah kontrak sosial. “Para pemimpin kita lebih memilih takut dengan ayat suci ketimbang konstitusi,” sindir Andi terhadap komitmen kenegaraan para elite saat ini.

P4145300

Mengulas tentang gerakan HAM di Indonesia, Andi yang lama bergiat di lingkungan LSM dan funding mengungkapkan tentang Rencana Aksi Nasional (RAN-HAM) yang pernah dipromosikan sebagai “produk dan inovasi baru” gerakan HAM. Dalam praktiknya, RAN-HAM yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM ternyata macet di tingkat birokrasi, ditambah faktor desentralisasi, di mana banyak pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Memang pada 1998, demokratisasi telah menghasilkan pengakuan terhadap hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, tapi dalam perjalanannya HAM sebagai cita-cita politik penyelesaiannya harus membentur tembok-tembok hukum. Tidak heran misalnya, Muchi PR yang terlibat kasus pembunuhan Munir bisa lolos dari jerat hukum. Andi menawarkan konsep active citizenship sebagai strategi perjuangan HAM, seperti dalam kasus Koin untuk Prita.

 

P4145288

Namun soal keaktifan berwarganegara bukan berarti tidak ada masalah, mengingat selama Orde Baru rakyat dijauhkan dari politik melalui konsep floating mass (massa mengambang). Jika ditelusuri lebih jauh, pola serupa yang mengkontraskan elite dengan massa sudah dimulai sejak zaman kolonial. Sekarang ditambah lagi dengan faktor media massa yang lebih banyak mengumbar pepesan kosong, menghabiskan energi untuk sesuatu yang sebetulnya kosong belaka, padahal hanya menyangkut kepentingan para politisi pemilik modal media massa yang ingin menciptakan instabilitas politik saja. Bangunan bawah masyarakat kita cenderung rumit, persis seperti cara pandang tentang Oriental Despotism yang melihat seolah-olah bangunan atas kekuasaan begitu kokoh lalu tiba-tiba diruntuhkan.

Politik, menurut Andi, bagaimanapun adalah seni untuk merebut kekuasaan. Dalam tulisannya di Tempo Interaktif (12/4/2011), Andi menyoroti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang mampu membuat alat yang efektif untuk masuk ke ranah kekuasaan, terlepas dari ideologinya dan konflik yang saat ini sedang mendera partai tersebut. Ini berbeda dengan para aktivis prodemokrasi yang memilih menjaga jarak dengan kekuasaan, menganggap mereka yang terjun menjadi politisi sudah hilang idealismenya. Aktivis akhirnya sibuk dengan aktivitas melobi, menuntut Negara jangan begini dan jangan begitu, tidak mampu membangun alat politik. Tifatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika dari PKS, meskipun dihujat sana-sini sebagai tukang sensor internet, tak mau bergeming karena dialah yang mengontrol kekuasaan.

Hikmat mengingatkan kembali saat mulai diadakannya Forum Interseksi pada tahun 2001, dalam mendiskusikan relasi antara masyarakat sipil, Negara dan pasar. Meskipun relasi tersebut terkesan neoliberal, kita saat ini membutuhkan pemahaman tentang konsep citizenship: kontrak sosial apa yang kita berikan untuk entitas bernama Indonesia.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>