Jika Prabowo atau Jokowi yang Menjadi Presiden

Dari Bimonthly Discussion bulan Juni 2014

Pada hari kamis, 26 Juni 2014, kami mengadakan diskusi terbatas dan syukuran 11 tahun berdirinya Yayasan Interseksi. Dalam rangka menyongsong pemilihan umum (Pemilu) presiden, diskusi kali ini mengusung tema skenario politik paska tahun 2014. Philips J. Vermonte, peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, yang kebetulan juga merupakan salah satu pendiri Interseksi, hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut. Diskusi ini dimoderatori oleh Sofian Munawar dan dibuka oleh Hikmat Budiman selaku pimpinan Yayasan Interseksi.

Karena itu menurut Philips, cara paling gampang mencegah politik uang dalam Pemilu adalah dengan menginkorporasikan PPATK ke dalam rezim hukum Pemilu. 
DSC_1193

Sebagai pembuka, Philips menyampaikan ucapan selamat kepada Interseksi yang merayakan hari jadinya yang ke-11 tahun. Philips mengenang awal terbentuknya lembaga Interseksi yang dimulai dari diskusi yang sering mereka lakukan. Pada awalnya, pembentukan Interseksi adalah hal yang tidak disengaja, dan dia tidak menduga bahwa Interseksi bisa bertahan sampai saat ini. Menurutnya, Interseksi adalah salah satu lembaga yang dijalankan dengan disiplin intelektual. Dulu waktu masih berbentuk Forum Interseksi, Hikmat punya aturan bahwa dalam setiap diskusi yang kami lakukan tidak mengundang orang terkenal. Daripada mengundang narasumber orang terkenal, Forum Interseksi malah mewajibkan seluruh pesertanya menulis dan mempresentasikan makalahnya masing-masing.

Ketika mulai presentasi, Phillips mencoba menceritakan mengenai apa yang terjadi pada pemilihan legislatif kemarin dan bagaimana kita memaknainya dan memprediksi apa yang akan terjadi pada Pemilu tahun 2019. Dalam pemilihan umum legislatif kemarin, Partai PDIP unggul di 17 provinsi, Partai Golkar di 12 provinsi,  PAN di Sulawesi Tenggara, dan Partai NASDEM di daerah Bengkulu, tempat asal Patricia Capela. Melihat Nasdem bisa unggul di suatu wilayah merupakan suatu hal yang menarik, karena Partai NASDEM merupakan partai politik yang tergolong baru.

Menurut Phillips, apabila Partai Nasdem bisa menjalankan mesin politiknya dengan baik, maka bisa menjadi salah satu partai yang besar. Untuk persoalan perolehan kursi, antara pemenang pertama dan kedua serta ketiga dan keempat selisihnya tidak jauh berbeda. PDIP mendapatkan kursi sebanyak 108, sedangkan Partai Golkar 91 kursi. Artinya, yang terjadi di DPR itu bukan fragmentasi, melainkan apa yang dalam ilmu politik disebut veto player, yang artinya pemain yang bisa memveto atau mengambil inisiatif-inisiatif. Nantinya pada periode 2014-2019, kita akan melihat sebuah DPR yang proses di dalamnya agak rumit karena para pemain memiliki bargain yang relatif seimbang. Jika melihat cara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk koalisi pada periode 2009-2014 terkesan dipaksa, akan tetapi pada DPR mendatang yang terjadi akan beda lagi.

Koalisi yang terbentuk bisa lebih cair karena dibentuk berdasarkan isu yang diusung. Melihat apa yang terjadi pada tanggal 9 April kemarin, Philips mengamati ada yang aneh pada pelaksanaan Pemilu tersebut. Ia melihat bahwa orang PDIP  tampak lesu, padahal mereka adalah partai pemenang Pemilu, tetapi justru terlihat seperti orang yang kalah Pemilu. Ternyata alasannya adalah karena ekspektasi  PDIP memperoleh suara diatas 30% tidak tercapai. Memang lembaga-lembaga survei memprediksikan bahwa PDIP akan mendapatkan suara diatas 30%. Akan tetapi, menurut Philips harapan itu adalah hal yang salah karena survei yang dilakukan hanya bersifat hipotetik.

DSC_1292Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita melihat kembali survei dari bulan Januari-Maret 2009 dan dibandingkan dengan Januari-Maret 2014, tingkat elektabilitas SBY adalah 60%, sementara Jokowi sebesar 30%. Dengan kekuatan elektoral yang dua kali lipatnya Jokowi, pada tahun 2009 SBY hanya mampu membawa suara Partai Demokrat pada angka 20%. Jadi dapat diasumsikan bahwa: Pertama, dengan kekuatan elektoral Jokowi yang separuhnya SBY, cukup berat untuk  PDIP mengharapkan suara lebih dari 30%. Kedua masyarakat menganggap bahwa tidak ada efek Jokowi dalam Pemilu legislatif yang berlangsung tempo hari. Hal itu bisa terjadi karena di-set off kampanye sekitar 200.000 calon legislatif hanya kampanye untuk dirinya sendiri, sehingga orang tidak mengingat  PDIP. Bagi Philips, Jokowi efek itu ada. Hal itu bisa dilihat ketika pada tahun 2014  PDIP menjadi mayoritas di Jakarta. Selain itu, perolehan suara PDIP juga meningkat dari 14% pada tahun 2009, menjadi 19% pada tahun 2004. Jadi menurutut Philips, PDIP yang menjadi partai oposisi selama 10 tahun dan bisa memperoleh peningkatan suara sebanyak 5%, itu merupakan prestasi elektoral sendiri.

apabila Prabowo menang, maka hal yang akan dilakukannya adalah “menendangi” Koalisi. Prabowo melakukan hal itu karena ia ingin berkuasa sendiri. Selain itu, juga disebabkan karena pada beberapa partai seperti Partai PKS dan partai Golkar tersandung isu korupsi. Jika presidennya Jokowi, hal yang dilakukan olehnya adalah tidak ada pembagian kursi. Ibaratnya Jokowi akan membeli partai per isu yang diusung olehnya. Akan tetapi, hal itu juga bisa menimbulkan masalah sendiri karena akan mengakibatkan DPR menjadi pragmatis dan merugikan masyarakat sipil. Produk Undang-Undang yang dibuat akan berantakan karena dibuat oleh orang-orang yang pragmatis dan dibentuk oleh kelompok-kelompok sektoral.

Philips menambahkan jika dianalisa dari sisi demokrasi,  PDIP sebagai partai oposisi yang menang Pemilu mempunyai pesan yang jelas. Artinya hanya dengan cara elektoral lah partai bisa berkuasa dan PDIP sudah disiplin menjalankan hal tersebut selama 10 tahun. Jadi, demokrasi merupakan satu-satunya aturan main agar dapat berkuasa. Permasalahan yang terjadi nantinya adalah pengelompokkan suara terdistribusi berdasarkan juara 1,2,3 dan 4 dan tidak ada yang dominan. Selain itu, adapula veto player yang bisa mempersulit proses-proses di DPR karena masing-masing memiliki bargain. Intinya, jika  PDIP pada Pemilu kemarin mendapatkan 108 kursi, tidak otomatis menjadi dominan karena Partai Golkar memiliki kursi sebanyak 91. Menurut Philips, koalisi yang dibentuk sekarang masih bisa berubah, sebagai contoh Partai Golkar. Jika yang akan menjadi presiden adalah Jokowi, PDIP akan tetap mencari Partai Golkar untuk berkoalisi dengan tujuan untuk mengamankan dukungan. Sementara kalau Prabowo yang menang Pemilu presiden, maka Partai Golkar sudah pasti akan ikut berkuasa.

DSC_1258

Hal yang selalu dicermati setiap Pemilu berlangsung adalah mengenai politik uang. Phillips mengutarakan bahwa pada tahun 2014 kasus politik uang lebih buruk dibandingkan pada tahun 2009. Ia menceritakan pengalamannya ketika diminta untuk memetakan politik uang yang terjadi pada tahun 2009 oleh sebuah lembaga. Temuannya berdasarkan rekap berkas di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di enam provinsi, tergambarkan bahwa saat ini politik uang lokusnya sudah berubah. Tidak lagi membayar orang satu persatu, akan tetapi langsung kepada panitia penyelenggara Pemilu.

Karena itu menurut Philips, cara paling gampang mencegah politik uang dalam Pemilu adalah dengan menginkorporasikan PPATK ke dalam rezim hukum Pemilu. PPATK memiliki sistem yang baik dalam melacak transaksi uang masuk yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, si A mendapatkan transaksi yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 200.000.000,-.Pemasukan tersebut nantinya bisa langsung dianalisa oleh PPATK. Kemudian PPATK melakukan investigasi dari transaksi yang masuk dengan membandingkan jumlah penghasilan orang tersebut. Jika dianggap tidak sesuai, maka A bisa masuk daftar orang yang dicurigai melakukan money laundry. PPATK juga bisa menemukan apabila ada orang yang tiba-tiba menarik uang sebesar Rp 100.000.000,- , tetapi penarikan uang tersebut semuanya dalam bentuk pecahan uang Rp. 10.000,- saat menjelang Pemilu atau Pemilukada. Phillips mengatakan bahwa hasrat orang untuk korupsi itu tidak bisa dikurangi. Jika mau, peredaran uang harus dipotong. Philips juga menggambarkan kisah lain saat studi di daerah Jawa Timur. Pada saat itu, salah seorang kandidat yang kalah bercerita bahwa ia mengulur waktu mengambil uang untuk melakukan serangan fajar. Ketika menjelang hari pencoblosan, ia ingin mengambil uangnya, tetapi uang di Bank sudah dikuras habis oleh lawannya sehingga bank tidak lagi memiliki uang tunai.

DSC_1202Hal yang menjadi catatan dalam Pemilu legislatif yang dilaksanakan di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme reward dan punishment. Sebagai contoh anggota DPR yang telah bekerja dengan baik, tidak terpilih lagi di Pemilu berikutnya. Sebaliknya beberapa anggota DPR yang memiliki kinerja buruk justru dapat terpilih kembali. Selain itu, partai politik kita tidak takut kalah dalam Pemilu. Apabila partai politik kalah dalam Pemilu, mereka masih bisa berkoalisi. Tidak ada perasaan bersalah apabila kalah dalam Pemilu, sebaliknya jika partai politik bergabung dengan pasangan yang menang, maka partai politik tersebut bisa berbangga lagi. Misalnya, Partai Demokrat pada Pemilu legislatif dihukum oleh masyarakat dengan tidak lagi mencoblos partai tersebut sehingga perolehan suaranya menjadi turun drastis. Akan tetapi, jika Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo yang menang di pemilihan presiden, misalnya, maka demokrat akan berkuasa kembali. Dalam hal tersebut, kita gagal menjadikan Pemilu untuk menghukum partai politik. Itu terjadi karena konsekuensi dari oligarki partai politik kita.

Philips mencoba untuk menganalisa perihal kampanye yang dilakukan oleh tim sukses Jokowi dan Prabowo. Menurutnya, Jokowi telah kehabisan cerita baik dan Prabowo kehabisan cerita buruk. Bagi Phillips, kampanye yang dilakukan oleh tim Prabowo pesannya mudah dicerna dan cerdas. Contohnya jika dikatakan bahwa Prabowo adalah pelanggar HAM, tim Prabowo sudah bisa menjawabnya serentak dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah lewat dan sudah diakuinya. Akibatnya, pendukung Jokowi yang mendengar penjelasan tersebut akan bingung untuk mempertanyakan hal yang lainnya lagi. Jika pendukung Jokowi ditanya kembali oleh pendukung Prabowo mengenai metode apa yang akan digunakan nantinya selain blusukan, tentunya tidak semua pendukung Jokowi dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah karena ide mengenai Jokowi tidak disebarluaskan oleh tim suksesnya.

Lalu apa yang terjadi jika Prabowo dan Jokowi  menjadi presiden? Philips menjelaskan bahwa apabila Prabowo menang, maka hal yang akan dilakukannya adalah “menendangi” Koalisi. Prabowo melakukan hal itu karena ia ingin berkuasa sendiri. Selain itu, juga disebabkan karena pada beberapa partai seperti Partai PKS dan partai Golkar tersandung isu korupsi. Jika presidennya Jokowi, hal yang dilakukan olehnya adalah tidak ada pembagian kursi. Ibaratnya Jokowi akan membeli partai per isu yang diusung olehnya. Akan tetapi, hal itu juga bisa menimbulkan masalah sendiri karena akan mengakibatkan DPR menjadi pragmatis dan merugikan masyarakat sipil. Produk Undang-Undang yang dibuat akan berantakan karena dibuat oleh orang-orang yang pragmatis dan dibentuk oleh kelompok-kelompok sektoral.

DSC_1200Setelah Philips menyelesaikan presentasinya, salah satu peserta diskusi menanggapi dengan mengangkat isu Hak Asasi Manusia. Bhatara Ibnu Reza, peneliti dari Imparsial, mengatakan bahwa saat ini isu hasil survey politik telah mengalahkan kampanye-kampanye tentang HAM. Maksudnya, perhatian publik jauh lebih mudah diarahkan untuk mempercayai hasil survei tentang elektabilitas seorang tokoh, daripada kampanye tentang rekam jejak tokoh-tokoh tersebut dalam konteks isu-isu HAM. Dari perspektifnya sebagai aktivis HAM, Bhatara juga menambahkan bahwa dalam konteks penegakan HAM kita telah gagal karena seorang prabowo yang jelas telah melanggar HAM masih bisa membentuk sebuah partai politik. Selain itu, upaya konsolidasi dan program yang ditujukan untuk korban
pelanggaran HAM sampai saat ini masih belum mampu untuk mengedukasi mereka.

Menanggapi pernyataan Bhatara, Diding Sakri, juga salah satu pendiri Yayasan Interseksi, mengatakan bahwa isu HAM bukanlah hal yang masuk dalam ranah pikiran masyarakat awam. Ia memberikan contoh mengenai apa yang terjadi di kampungnya. Diding bercerita ketika ia ngobrol dengan teman-teman dan tetua di kampungnya sebulan lalu, ia mendapatkan kesimpulan bahwa mereka punya kecenderungan dalam mengikuti Pemilu mereka harus memilih calon yang akan menang. Artinya saat lembaga survei mengumumkan elektabilitas calon presiden, hal itulah yang mejadi preferensi mereka. Diding menambahkan jika orang di kampungnya masih menilai arena politik adalah daerah yang abu-abu. Bagi mereka berita penculikan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan suatu resiko oleh orang yang terjun ke dalam dunia politik. Bagi sebagian dari mereka kasus pelanggaran HAM yang dituduhkan pernah dilakukan oleh salah satu kandidat bukanlah penting untuk dipersoalkan dalam pemilihan presiden.

DSC_1236

Logikanya, kalau memang benar melanggar HAM seharusnya ia dihukum, tetapi kenyataannya Prabowo justru berhasil mencalonkan diri menjadi presiden. Bhatara kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ada hal positif yang dapat diambil dari kampanye yang dilakukan oleh kandidat calon presiden, yakni isu HAM kembali hangat dibicarakan di ruang diskusi imanapun. Hikmat mengingatkan jangan-jangan teman-teman saat ini terlalu fokus pada isu HAM-nya Prabowo. Bagi sebagian masyarakat, upaya menyerang Prabowo dengan isu-isu HAM justru bisa dianggap tidak fair, dan dipersepsikan hanya akal-akalan untuk menghalangi Prabowo mencalonkan diri. Harus pula diingat bahwa Prabowo sudah memiliki jawaban untuk itu, yakni bahwa isu HAM tidak digunakan untuk menjegal dia ketika dia menjadi cawapres berpasangan dengan Megawati pada Pemilu 2009 lalu. Apabila ingin mengangkat isu HAM, akan lebih baik kalau itu dilakukan dengan meninjau ulang regulasinya terlebih dahulu. Jadi kita bisa memaksa untuk melarang orang yang terlibat pelanggaran HAM untuk mencalonkan diri di Pemilu. Selain itu, di mata sebagian masyarakat yang telah memiliki hak pilih, sampai saat ini HAM cenderung masih dianggap merupakan isu tertier, isu yang terkesan mewah dan tidak begitu mendesak dibandingkan dengan kebutuhan akan sosok pemimpin yang tegas, atau yang berani melawan asing. Lemahnya kepemimpinan SBY merupakan salah satu pendorong kuat bertahannya persepsi seperti itu.

DSC_1339Phillips kemudian mengungkapkan pendapatnya mengenai HAM yang menjadi isu hangat saat kampanye calon presiden tahun 2014. Ia menuturkan bahwa secara elektoral isu HAM tidak menolong Jokowi, sebaliknya masyarakat akan menjadi simpati kepada Prabowo. Tempo hari, homo dan lesbian juga mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi. Ini tentu saja adalah hal yang baik dalam konteks kampanye toleransi. Akan tetapi, dalam konteks perebuatan suara dalam Pemilu, deklarasi dukungan seperti itu bisa saja dimanfatkan oleh kandidat lain untuk menyebarkan isu bahwa apabila memilih Jokowi sama halnya bahwa mereka adalah para pendukung lesbian dan homo. Dalam hal tersebut, sentimen negatif bisa dibalikkan dengan logika yang dibalik juga. Selain itu, Jokowi itu sudah dibongkar performanya di Solo dan kinerjanya di Jakarta juga telah dievaluasi. Kita bisa mengevaluasi kinerja Jokowi, akan tetapi belum tentu dengan kinerja Prabowo. Tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menilai kinerja Prabowo.

Selanjutnya Hikmat mengajak kembali kepada problematik awal yang dikemukakan Philips, yakni tentang skenario politik paska Pemilu 2014. Maka pertanyaanya adalah jika pemenangnya si A situasi politiknya akan seperti apa, dan bagaimana kalau pemenangnya adalah si B.  Apabila Prabowo menang menjadi presiden, misalnya, banyak orang memprediksi Indonesia akan menjadi negara fasis, tetapi hal itu juga belum tentu terjadi. Sebaliknya, jika Jokowi yang menang pun belum tentu kondisinya akan lebih baik. Philips juga menambahkan bahwa apabila Jokowi terpilih menjadi presiden ada sisi yang kurang baiknya, yaitu tipe kepemimpinan Jokowi yang menyukai Blusukan membuat masyarakat menjadi senang, akan tetapi itu pula yang dapat menyebabkan orang-orang menjadi pasif. Jika dilihat dari demografi penduduk, umur warga Indonesia paling besar dibawah 40 tahun. Intinya dengan populasi penduduk yang didominasi oleh usia produktif sangat disayangkan jika kita tidak bisa menggerakan mereka. Sebenarnya kita ini butuh pemimpin yang memiliki afeksi yang dapat membuat masyarakat menjadi aktif seperti Ahok.

DSC_1325 Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 19.20 WIB dan diskusi pun ditutup oleh moderator dengan mengucapkan terima kasih dan dilanjutkan dengan pemotongan kue serta tumpeng.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>