Kepentingan Politik dan Korporasi Mengancam Eksistensi Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Kepentingan Politik dan Korporasi Mengancam Eksistensi Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Pengantar

Saat ini kepemilikan media massa lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang berorintasi pada kepentingan politik dan bisnis (ekonomi) semata. Tak mengherankan saat ini media massa cenderung lebih digunakan untuk kepentingan bisnis pemilik dan kelompoknya yang seringkali terafiliasi dengan partai atau elit politik tertentu. Keadaan tersebut membuat media melupakan fungsinya utamanya untuk dapat memenuhi kepentingan informasi dan edukasi bagi masyarakat.

Kepentingan politik dan korporasi ini menyebabkan banyaknya program atau tayangan yang terkesan dipaksakan atau dibuat-buat. Program dan tayangan yang demikian cenderung berpotensi merugikan publik karena lama-kelamaan masyarakat akan menjadi jenuh, antipati dan tidak perduli. Jika hal tersebut terjadi maka fungsi media sebagai jembatan informasi dan eduksi untuk masyarakat serta salah satu pilar demokrasi, yaitu pilar keempat demokrasi (the fourth estate) tidak akan terwujud. Karena media tidak lagi menjalankan fungsi mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan (kekuasaan) dan kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan sosial ke arah yang lebih demokratis.

Berkaitan dengan isu ini, Yayasan Interseksi pada 19 Juni 2013 mengundang Roy Thaniago, pengamat media yang juga direktur Remotivi. Remotivi, sebuah perkumpulan warga yang merupakan sebuah inisiatif warga untuk kerja pemantauan tayangan televisi di Indonesia. Diskusi juga dihadiri oleh staf-staf Yayasan Interseksi dan beberapa aktivis LSM yang perduli akan isu ini.

Politik Pencitraan dalam Tayangan Filantropi di Televisi

Politik pencitraan saat ini dianggap paling ampuh untuk menarik simpati dan dukungan publik pada sosok tertentu. Hal ini dimanfaatkan oleh partai-partai dan elit-elit politik melalui program dan tayangan di media. Menurut Roy dalam tulisannya “Ketika Televisi Peduli: Potret Dilematis Filantropi Media” salah satu contoh program dan tayangan yang sering dipergunakan untuk kepentingan politik pencitraan adalah filantropi di televisi.

Setelah mengamati 10 stasiun televisi nasional dan mencatat konten filantropi, Roy menemukan bahwa stasiun-stasiun televisi yang tergabung dalam MNC Group paling sering menayangkan filantropi dan paling banyak memiliki program filantropi. Dalam program filantropi di stasiun-stasiun televisi MNC Group terlihat adanya kepentingan politik pencitraan. Contohnya kemunculan Harry Tanoe yang merupakan pemilik yang begitu intens. Begitu pula dengan lemunculan HT Foundation yang diakui sebagai milik pribadi dan dananya langsung dari Harry Tanoe. Seperti diketahui bahwa baru-baru ini, Harry Tanoe telah bergabung dalam satu partai politik dan berniat terjun dalam perpolitikan Indonesia.

Berikut tabel yang menunjukkan frekuensi kemunculan filantropi di masing-masing saluran televisi:

tabel_1
sumber: Muhammad Heychael & Roy Thaniago. (2013). Ketika Televisi Peduli: Potret Dilematis Filantropi Media. Remotivi.

Saat ditanya lebih lanjut sejauh apa tayangan filantropi di televisi digunakan untuk kepentingan politik pencitraan. Roy menunjukkan fakta berupa tayangan filantropi yang disiarkan di televisi. Dari tayangan tersebut sering muncul logo-logo, simbol-simbol ataupun tokoh-tokoh politik tertentu selain tentunya sang pemilik media. Satu hal lagi yang semakin menguatkan adanya politik pencitraan adalah ucapan terima kasih. Dalam satu tayangan terlihat bahwa ucapan terima kasih yang disampaikan terkesan diframing.

Kuatnya muatan politik dalam filantropi di televisi juga mengakibatkan beberapa pelanggaran, misalnya kurangnya penghargaan terhadap pemirsa sebagai sumber dana. Stasiun televisi dalam penayangannya seringkali tidak menyebut pemirsa sebagai pemberi dana dan justru menyebut perusahaan, pemilik, partai atau elit tertentu. Selain itu terjadi ketidakjelasan dengan jumlah dana yang terkumpul serta penerima bantuan tersebut. Tentang hal ini, Fani yang pernah menjadi relawan bencana banjir mengemukakan hal yang sama. Di lapangan, ia menemukan kerancuan pengelolaan bantuan seperti siapa pemberi siapa penerima. Selain itu di lapangan juga seringkali muncul logo-logo, simbol-simbol dan tokoh-tokoh tertentu dengan kepentingan politik pencitraan.

Berikut tabel yang menunjukkan pelanggaran-pelanggaran filantropi oleh MNC Group:

table_2
sumber: Muhammad Heychael & Roy Thaniago. (2013). Ketika Televisi Peduli: Potret Dilematis Filantropi Media. Remotivi.

Lebih lanjut, saat ditanya oleh peserta (Amin) apakah sudah ada tindakan/pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Roy menjawab bahwa sebelumnya Remotivi telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam filantropi media ini kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), namun tidak ada tanggapan dan tindakan lebih lanjut. Roy menduga hal ini disebabkan karena adanya solidaritas hitam antar media dan juga sakralisasi media. Sakralisasi media ini menyebabkan adanya pandangan seolah-olah media yang paling benar.

Diskusi berlanjut pada pembahasan sakralisasi media. Hikmat berpendapat bahwa sakralisasi media ini terjadi karena selama ini, media sering kali memanipulasi kepercayaan dengan image bahwa media “can do no wrong”. Sakralisasi ini juga telah menjadikan media jadi kebal terhadap kritikan. Ia menambahkan bahwa harus dilakukan desakralisasi media, karena masyarakat nantinya tidak akan bisa lagi mengkritisi media jika media sudah menjadi “maha”.

Selain adanya manipulasi, media seringkali memframing pikiran orang dan mendahului pikiran realita. Ini terlihat dari pertanyaan Monica yang bertanya apakah kegiatan filantropi sama dengan CSR. Menurut Hikmat CSR dan filantropi adalah hal yang berbeda. CSR lebih kepada kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sedangkan filantropi mengesankan adanya kedermawanan perusahaan. Oleh sebab itu mengapa banyak perusahaan termasuk media yang menggunakan filantropi sebagai alat politik pencitraannya. Bagi Roy, apakah CSR ataupun filantropi adalah hal yang sama, media tetap tidak perlu ikut melakukan kegiatan penggalangan dana apapun karena sesungguhnya hal tersebut adalah kewajiban Depsos dan PMI. Media cukup mengawasi jalannya kegiatan tersebut.

Hak Publik Yang Terabaikan

Diskusi kemudian berkembang dari adanya politik pencitraan lewat tayangan filantropi ke isu konglomerasi media. Media-media besar di Indonesia saat ini kebanyakan merupakan kepemilikan privat dengan pemegang saham mayoritas bahkan beberapa media malah tergabung dalam sebuh Group perusahaan yang sama. Misalnya MNC Group (RCTI, MNC TV dan Global TV) milik Harry Tanoe, Trans Corp (Trans TV dan Trans7) milik Chairil Tanjung serta VIVANews (TV One dan ANTV) milik Aburizal Bakrie. Para pemilik dan pemegang saham di grup-grup media tersebut bukan hanya sekedar pebisnis tatapi juga politikus atau paling tidak berafiliasi dengan partai politik atau elit-elit tertentu. banyak yang menilai pemberitaan di media dipengaruhi oleh kebijakan pemegang saham dan kepentingan perusahaan serta orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap media. Oleh sebab itu indepandensi media saat ini patut dipertanyakan.

Tentang isu konglomerasi media ini, Amin bertanya akan sampai sejauh apa bahaya konglomerasi terhadap hak publik. Ia berpendapat bahwa saat ini seperti tidak ada mekanisme dimana publik bisa mengintervensi karena media sudah menjadi privat. Roy menjawab bahwa meskipun mayoritas media saat ini adalah kepemilikan privat namun ruang lingkup kerjanya adalah publik karena menggunakan frekuensi publik. Ia juga menambahkan bahwa kepemilikan privat bukan berarti tidak dapat diintervensi. Ia mencontohkan kasus filantropi media dapat menjadi masalah publik karena menggunakan dana publik sehingga masyarakat yang ikut menyumbang berhak mengetahui pengelolaan sumbangan mereka.

Isu konglomerasi ini, menurut Roy juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan korporasi yang berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi. Tekanan dan persaingan terhadap industri media yang semakin ketat menuntut perusahaan media untuk dapat bertahan. Arus konsumtivisme dan komersialisasi masyarakat ikut menyeret media-media pada persaingan yang sering kali melupakan kualitas dan justru mementingkan kuantitas. Karena tujuannya semata-mata hanya untuk mengejar kepentingan bisnis dan ekonomi, mutu program dan tayangan terabaikan

Media menjadi sering terjebak pada apa yang disebut dengan Mimetisme. Mimetisme adalah gairah yang tiba-tiba menghinggapi media dan mendorongnya seperti sangat urgen, bergegas untuk meliput kejadian, karena media lain menganggapnya penting. Masyarakat menjadi korban informasi yang tidak benar karena media lebih mengutamakan logika pasar tanpa mempertimbangkan efek yang akan ditimbulkannya. Melalui visualisasi serta gambar yang telah dikonstruksi masyarakat akan dibawa dalam alam khayal yang dikonstruksi media.

Penutup

Kemunculan orang-orang atau elit-elit yang menggunakan media untuk kepentingannya akan menyebabkan pencemaran informasi dan merugikan frekuensi publik. Masyarakat tidak dapat membedakan lagi mana informasi yang benar dan mana yang telah dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Semakin ketatnya persaingan industri media tetap tidak boleh membuat media menurunkan kualitas program dan tayangannya. Media harus meyakini dan menjunjung teguh prinsip bahwa informasi yang sehat adalah oksigen bagi demokrasi.

Media sebagai pilar keempat demokrasi harus terus ditegakkan walaupun terjadi tarik-menarik antara kepentingan privat dan publik. Media harus tetap menjadi agent of change di tengah ketidakpercayaan publik terhadap negara agar tidak muncul keraguan “Mengapa kita masih harus percaya bahwa media sebagai pilar keempat demokrasi?” atau pernyataan “Media adalah bagian demokrasi yang merusak demokrasi itu sendiri”.

Peneliti The Interseksi Foundation, Jakarta
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>