Menghadirkan Perempuan dalam Politik

Salah satu hasil dari pemilu legislatif 2014 adalah menurunnya keterwakilan perempuan di DPR RI. Jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal untuk mencapai affirmative action 30% pada pemilu tersebut. Pada periode 2009-2014, jumlah anggota legislatif perempuan mencapai 101 orang atau 17,86%. Sedangkan pada periode 2014-2019, hanya terdapat 79 orang atau 14% anggota legislatif perempuan dari total 560 orang. Sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan salah satu contoh kecil yang menunjukkan minimnya keterlibatan perempuan dalam arena politik, khususnya di Indonesia. Bagaimana strategi yang bisa ditempuh untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor politik?

Untuk membahas hal tersebut, Yayasan Interseksi menyelenggarakan diskusi dwibulanan yang mengangkat tema “Perempuan dan Politik” pada hari Rabu, 3 Februari 2016. Diskusi ini menghadirkan Nur Iman Subono, seorang dosen di Jurusan Ilmu Politik UI dan aktivis yang mengkaji isu-isu tentang Perempuan.

Nur Iman Subono memulai paparannya dengan menunjukkan tentang karakter utama abad 21 untuk perempuan. Ia menyatakan bahwa abad ini merupakan era kefeminiman yang mengutamakan kepedulian, pengasuhan, dan kepekaan. Perempuan memiliki peran yang penting dalam berbagai sektor. Khusus di sektor politik, partisipasi perempuan tidak hanya dilihat dari pemenuhan hak-hak perempuan saja. Namun, perempuan sudah bisa terlibat aktif dalam dunia politik untuk memberikan perbedaan. Salah satu contohnya adalah munculnya presiden perempuan dan juga pejabat publik perempuan. Misalnya, Gloria Arroyo yang menjadi presiden Filipina atau Janet Reno yang menjadi Jaksa Agung di Amerika. Selain itu, setelah diselenggarakannya Konferensi Dunia Perempuan keempat di Beijing pada 1995, banyak negara yang telah memformulasikan sistem dan menyusun undang-undang untuk mempromosikan perempuan menjadi partisipan aktif dalam sektor publik.

IMG_0520

Sebelum perempuan terlibat aktif di wilayah publik, perempuan lebih banyak beraktivitas di wilayah privat. Padahal, sebagian besar aktivitas politik berada di wilayah publik. Hal ini lah yang menjadi kritik terhadap politik formal, terutama adanya bias gender yang meligitimasikan lemahnya kekuasaan politik perempuan. Proses politik yang memisahkan ruang publik dan privat menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam politik formal yang sebagian besar berada di wilayah publik.

Terkait dengan kritik tersebut, Subono menjelaskan ragam pendekatan feminis terhadap politik formal. Kalangan feminis harus bisa memikirkan ulang peran dari Negara dalam ranah publik, sehingga Negara dapat memberikan pengakuan atas keberagaman dan perbedaan di antara perempuan. Salah satu contoh untuk menggambarkan tidak adanya pengakuan dan keberagaman tersebut dapat dilihat ketika negara yang dikuasai oleh rezim militer sama sekali tidak menganggap gerakan perempuan. Di beberapa negara di Amerika Selatan yang dikuasai militer, gerakan perempuan cenderung bersifat subversif, tetapi kondisi ini dianggap lalu saja oleh penguasa. Di sisi yang lain, gerakan perempuan bisa mempengaruhi tumbangnya rezim militer, contohnya terjadi di Filipina. Gabriela, sebuah organisasi perempuan di Filipina, merupakan salah satu organisasi yang memiliki andil besar dalam menumbangkan rezim Ferdinand Marcos. Di Argentina, terdapat sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh para perempuan yang kehilangan anak-anaknya pada akhir 1970-an. Mereka, hadir di Plaza de Mayo, Buenos Aires setiap Kamis sore untuk mempertanyakan keberadaan anak-anak mereka yang hilang di masa rezim militer Argentina.

Di Indonesia sendiri, gerakan perempuan di Argentina tersebut menginspirasi sebuah gerakan yang disebut Suara Ibu Peduli pada 1998. Alih-alih mengadakan demonstrasi untuk melengserkan Soeharto, para perempuan yang tergabung dalam gerakan tersebut justru memprotes kelangkaan susu yang terjadi di Indonesia. Menurut Subono, isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan perempuan jarang mendapatkan perhatian. Maka dari itu, gerakan ini mendobrak sekaligus memberikan pengakuan terhadap keberagaman dan perbedaan di antara perempuan.

Pendekatan feminis terhadap politik formal yang lain adalah peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga politik lainnya. Hingga tahun 1980-an, kalangan feminis masih hirau terhadap upaya-upaya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan. Setelah melalui masa tersebut, mereka pun mulai mengupayakan langkah-langkah untuk melibatkan perempuan dalam politik formal. Gagasan ini pula yang membantu kelahiran affirmative action berupa kuota 30% perempuan di parlemen. Strategi untuk menjadikan perempuan yang aktif berpartisipasi politik bertujuan untuk mengintegrasikan aktivitas politik informal perempuan (daily politics). Subono mencontohkannya dengan kegiatan perempuan yang berbelanja di pasar. Perempuan memiliki siasat untuk melakukan tawar-menawar harga dengan pedagang untuk mendapatkan harga yang paling murah. Praktek tawar-menawar harga ini yang bisa disebut sebagai aktivitas politik informal perempuan.

Subono menjelaskan bahwa terdapat tiga strategi politik perempuan. Pertama, strategi penyertaan (inclusion) yang bertujuan untuk melibatkan perempuan dalam politik formal. Penekanan strategi ini, yang dipelopori oleh gerakan feminis liberal, adalah perempuan yang ikut serta dalam pemilu. Negara pertama yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk hadir di parlemen adalah New Zealand. Amerika Serikat, di sisi yang lain, justru terlambat untuk menyertakan perempuan di parlemen. Mereka justru terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada warga kulit hitam untuk menjadi anggota dalam parlemen.

Kedua, strategi pembalikan (reversal) yang dimotori oleh kalangan feminis radikal. Tujuannya adalah untuk menata ulang struktur politik sehingga lebih terbuka pada ketegasan gender dan menjadikan perempuan untuk memiliki peran kunci dalam politik. Salah satu penekanan dalam strategi ini adalah mengutamakan ranah privat dan daily politics. Bagi mereka yang menjalankan strategi ini, segala hal yang personal memiliki sifat yang politis. Maka dari itu, pusat dari strategi ini adalah keluarga dan jaringan kekerabatan, lingkungan warga, dan hubungan antar personal.

Strategi yang ketiga adalah strategi pemindahan (displacement). Strategi yang diusung oleh kalangan feminis poststrukturalis ini bertujuan untuk menyeimbangkan dua strategi sebelumnya yang saling berlawanan. Atau, dengan kata lain, strategi ini berupaya untuk mendekonstruksi dua wacana sebelumnya. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk hadir di lembaga politik. Langkah lainnya adalah merubuhkan dikotomi antara privat dan publik sekaligus mengaitkan antara politik formal dan politik sehari-hari. Salah satu contohnya adalah kuota 30% jumlah perempuan di lembaga legislatif tidak hanya sebatas dipenuhi, tetapi perempuan yang menjadi anggota legislatif turut mewarnai agenda dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Setelah menjelaskan mengenai pendekatan feminis terhadap politik formal dan strategi politik perempuan, Subono melanjutkan diskusi dengan membahas mengenai faktor-faktor yang menyatakan bahwa perempuan perlu untuk berpolitik. Faktor pertama adalah keadilan dan kesetaraan yang sudah diamanatkan melalui konstitusi dan undang-undang. Kedua, faktor kepentingan perempuan. Perempuan perlu berpolitik karena kepentingan perempuan dan laki-laki berbeda. Ketiga, emansipasi dan perubahan yang bertujuan untuk membongkar sistem patriarkal dalam masyarakat dan negara. Faktor yang keempat adalah perempuan dapat membuat perbedaan jika mereka berpolitik. Contohnya adalah isu-isu yang dekat dengan mereka akan lebih diperhatikan oleh negara. Faktor yang kelima adalah perempuan yang berpolitik bisa menjadi panutan dan inspirasi bagi perempuan lainnya.

Pembahasan berlanjut pada isu tentang kesetaraan dalam politik. Subono memaparkan beberapa temuan dari survei yang dilakukan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) tentang perempuan dan laki-laki di parlemen. Temuan pertama menunjukkan bahwa perempuan menghadapi hambatan yang besar untuk masuk ke dalam politik formal. Lima faktor yang menghalangi perempuan untuk masuk ke dalam politik formal adalah tanggung jawab domestik, sikap budaya terhadap perempuan dalam masyarakat (budaya patriarki), kurangnya dukungan keluarga, kurangnya rasa percaya diri, dan kurangnya dukungan dana. Kondisi ini sangat berbeda dengan faktor-faktor yang menghalangi laki-laki. Hampir seluruh faktor yang menghalangi laki-laki berkutat pada ranah publik, seperti kurangnya dukungan elektoral, kurangnya dukungan partai politik, kurangnya dukungan dana, dan kurangnya pengalaman dalam menjaga hubungan dengan konstituten. Subono menceritakan bahwa beberapa menteri perempuan di era Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, menghadapi kesulitan seperti yang disebutkan di atas. Ia menceritakan bahwa para menteri perempuan tersebut harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan koleganya ketika sedang menjalankan rapat.

Temuan kedua adalah perempuan yang ada di parlemen berupaya untuk menentang kekerasan berbasis gender, mempromosikan isu-isu yang berkaitan dengan anak, lansia, dan kesetaraan gender. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk merepresentasikan perempuan pada umumnya di parlemen. Temuan ketiga membahas tentang proporsi perempuan di parlemen. IPU menemukan bahwa jumlah perempuan di parlemen tidak memenuhi untuk mengisi seluruh komisi yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh perempuan di parlemen cenderung lemah. Salah satu contohnya adalah isu-isu prioritas yang terkait dengan perempuan tidak diperhatikan, misalnya yang terkait dengan permasalahan perempuan dan anak di pengungsian. Isu tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh laki-laki. Ketika ada bencana, mereka memikirkan mengenai bantuan secara umum saja. Mereka tidak memikirkan secar spesifik tentang bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak-anak.

Temuan keempat, yang masih berkaitan dengan contoh di atas, adalah perempuan dan laki-laki memiliki prioritas yang berbeda dalam kiprah politiknya di parlemen. Perempuan memeiliki fokus terhadap isu-isu perempuan, keadilan dan kesetaraan gender, permasalahan komunitas dan sosial, permasalahan keluarga, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan isu-isu luar negeri. Sebaliknya, laki-laki memiliki fokus terhadap isu-isu luar negeri, ekonomi, pendidikan, keadilan dan konstitusional, infrastruktur dan pembangunan, dan administrasi publik. Dari isu-isu yang telah disebutkan di atas, cukup jelas bahwa keberadaan perempuan di parlemen akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Karena perempuan lebih peka terhadap isu-isu yang berada di sekitarnya, maka kebijakan yang bisa dihasilkan akan berbeda jika hanya laki-laki saja yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Salah satu institusi yang paling berpengaruh adalah partai politik. IPU menyampaikan bahwa partai politik memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan prioritas anggotanya di parlemen sekaligus memiliki peran kunci dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender. Namun, temuan kelima IPU dalam survei yang telah dilakukannya menunjukkan bahwa kebanyakan partai politik menjanjikan adanya kesetaraan gender tetapi tidak menjalankannya di tingkat praktis. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah masih adanya proxy representation, yaitu kekuasaan partai yang masih dipegang oleh keluarga yang patriarkal. Bagi perempuan, mereka akan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk duduk di kursi parlemen. Akibat dari praktek tersebut adalah munculnya dinasti politik. Selain itu, para kader perempuan yang berpotensi akan tersingkir karena kalah saing dengan keluarga pimpinan partai.

Temuan keenam dari survei IPU adalah kesetaraan dan keadilan gender yang hampir tidak pernah menjadi arus utama di parlemen. Padahal, kesetaraan gender harus bisa menjadi salah satu ukuran dari kinerja organisasi parlemen. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mempromosikan kepekaan gender di parlemen adalah dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus anggota parlemen. Cara ini akan berpengaruh terhadap perubahan budaya dan mempromosikan aturan yang sensitif gender di parlemen.

IMG_0519

Dari hasil survei yang dilakukan oleh IPU, kesimpulan tersebut merujuk kepada dominasi laki-laki di parlemen. Menurut Subono, sejak 1970, praktek dari demokrasi representasi justru didominasi oleh laki-laki. Istilah yang tepat untuk menyebut praktek ini adalah androcracy bukan democracy. Sejak Abad 18, gender sudah dimasukkan sebagai kategori politik. Laki-laki merepresentasikan individu dalam institusi politik, sedangkan perempuan merupakan bagian dari keluarga. Pada akhirnya, demokrasi menciptakan penyingkiran, ketidaksetaraan, dan dominasi, khususnya terhadap perempuan.

Lebih lanjut, Subono menyampaikan bahwa terdapat tiga posisi kepentingan yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam politik. Pertama, kepentingan pribadi, yang terwujud dalam keinginan seorang politisi untuk mendapatkan posisi strategis di internal partai politik, menjadi anggota parlemen, atau menjadi kepala daerah. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan politik. Kepentingan ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab seorang anggota partai untuk memenangkan partainya dalam pemilu. Jika partainya bisa mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya, maka akan membuka peluang bagi dirinya untuk menjadi anggota parlemen atau kepala daerah. Dengan kata lain, pemenuhan kepentingan politik akan berpengaruh terhadap pemenuhan kepentingan pribadi sebagai politisi. Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan perempuan yang menunjukkan adanya peran strategis dari perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui jalur politik. Kiprah perempuan dalam partai politik harus menjadi representasi dari pentingnya perempuan untuk hadir dalam politik.

Meskipun perempuan memiliki berbagai macam kepentingan ketika terlibat dalam politik, tetapi terdapat beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik formal. Subono menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang menghadang perempuan, yaitu faktor budaya dan faktor prosedural. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh faktor budaya antara lain, politik dianggap sebagai domain laki-laki sehingga perempuan dipinggirkan dari jabatan publik. Adat dan agama juga memiliki pengaruh untuk keikutsertaan perempuan dalam politik formal. Hal ini terwujud dalam pembagian sosial peran gender yang dilegitimasi melalui doktrin dan praktek adat dan agama yang mengekang potensi perempuan. Kondisi ini juga terkait dengan tanggung jawab keluarga yang ada pada perempuan, sehingga mereka dianggap tidak bisa mengelola waktu dan tenaga untuk keluarga dan politik.

Selanjutnya, beberapa faktor prosedural yang mengahalangi yaitu, pertama, proses nominasi partai yang tidak adil. Selain adanya praktek proxy representation, nominasi yang dilakukan oleh partai politik biasanya melalui cara-cara yang tidak wajar sehingga menyingkirkan calon-calon anggota parlemen perempuan yang berpotensi. Kedua, adanya sistem pemilu yang tidak ramah perempuan. Subono menceritakan bahwa pada pemilu 1999, cukup banyak birokrat perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, pada 2004, terdapat peraturan yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Akibatnya, jumlah perempuan yang ikut serta menurun jika dibandingkan dengan pemilu 1999. Ketiga, adanya beberapa masalah yang muncul dalam kampanye politik. Masalah tersebut adalah pendanaan dan pembentukan organisasi yang efektif dalam masa pemilu.

Setelah memaparkan mengenai keterlibatan perempuan dalam politik formal, selanjutnya, Subono menjelaskan tentang potret gerakan perempuan di Indonesia. Menurutnya, gerakan perempuan di Indonesia masih terfragmentasi, meskipun sudah banyak kemajuan. Selain itu, pengaruh primordialisme atau trauma masa lalu masih membayang-bayangi mereka. Subono mencontohkan bahwa pada saat Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan akan dicap sebagai gerakan komunis, yang direpresentasikan oleh Gerwani. Trauma ini yang kadang-kadang masih muncul di benak aktivis perempuan. Permasalahan lain yang dihadapi oleh gerakan perempuan adalah tidak adanya kepemimpinan yang kuat sekaligus orientasi elitis yang mengakar di gerakan perempuan.

Baik melalui jalur politik formal maupun jalur gerakan sosial, perempuan akan menghadapi dilema untuk menentukan pilihan dalam memperjuangkan kepentingannya. Jika mereka memilih untuk masuk ke dalam politik formal, isu dan kepentingan perempuan bisa terkooptasi dan tersubordinasi oleh agenda partai yang menjadi prioritas. Jika tetap berada di luar (civil society), gerakan perempuan akan menjadi eksklusif, yaitu, hanya fokus pada isu dan kepentingan perempuan. Ditambah lagi, mereka tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Untuk meningkatkan representasi politik perempuan, Subono mengatakan bahwa harus ada strategi yang melibatkan banyak pihak. Dari partai politik, misalnya, harus mampu menyiapkan sistem nominasi yang terbuka. Partai politik harus menyiapkan organisasi yang mampu untuk mencari, mendidik, dan mempersiapkan perempuan yang berpotensi. Selain itu, peran dari media massa dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung para perempuan yang berpartisipasi dalam politik.

Setelah presentasi dari Subono selesai, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Anto, dari Populi Center, menanyakan mengenai mengapa angka kuota perempuan di parlemen hanya 30%? Apakah hal tersebut sudah memenuhi unsur kesetaraan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Subono menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan bagian dari affirmative action, yang berarti sifatnya hanya sementara dengan tujuan mendorong perempuan untuk hadir di parlemen. Ia mencontohkan bahwa beberapa negara di Skandinavia tidak menentukan kuota perempuan di parlemen. Kondisi ini terjadi karena para laki-laki sudah tertarik ke sektor industri sehingga para perempuan lah yang mengisi jabatan-jabatan politik.

IMG_0514

Selanjutnya, Sofian Munawar bertanya mengenai pemetaan gerakan perempuan di Indonesia. Menanggapi pertanyaan tersebut, Subono menunjukkan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah dikotomi antara gerakan yang berbasis di universitas dan LSM. Baginya, dikotomi ini tidak penting dan justru menghalangi gerakan perempuan. Pertanyaan lain yang muncul adalah tentang kompetensi perempuan dalam politik. Mengenai hal tersebut, Subono langsung memberi contoh capaian-capaian gemilang yang dilakukan oleh perempuan yang terlibat dalam politik. Sri Mulyani, misalnya, yang telah melakukan reformasi birokrasi di kementrian keuangan. Ia pun melarang para pejabat setingkat eselon I untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN untuk menghindari konflik kepentingan. Contoh lainnya ada di Kosta Rika yang komposisi anggota parlemennya lebih banyak diisi oleh perempuan. Kondisi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka korupsi yang terus menurun.

Di akhir diskusi, Subono menyampaikan bahwa saat ini jumlah perempuan yang berada di DPR didominasi oleh mereka yang berasal dari dinasti politik atau yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Sedangkan jumlah perempuan yang merupakan kader partai dan aktivis menurun jumlahnya. Maka dari itu, untuk menghadirkan perempuan berkualitas di DPR, yang perlu dilakukan adalah mengajak mereka yang saat ini menjadi anggota legislatif untuk berdialog dan memberi tahu mengenai isu-isu dan kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation