Menjaga Kewarasan, Memperkuat Warga Negara

 

diskusi-pajak07

warga negara yang membayar pajak adalah warga yang telah menunaikan sebagian dari komitmennya untuk memelihara dan mempertahankan (termasuk menanggung biayanya) kehidupan kolektif dalam komunitas politik yang disebut negara itu. Kalau diletakkan pada perjalanan dari otoritarianisme di masa lalu ke arah demokrasi saat ini, membayar pajak bukanlah untuk memperkuat negara melainkan justru untuk memperkuat posisi warga negara…

Keberadaan warung Tegal (warteg) di ibukota Jakarta sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Majalah Tempo (23/12/2012), mengangkat kembali liputan dari tahun 1983, menulis tentang Warno, salah seorang perintis warteg, bersama antara lain Karsiwan, yang membuka warung di daerah Grogol menjelang pendudukan Jepang. Warno kemudian membuka warung di Kemayoran pada 1948. Semua saudara dan 13 anaknya berusaha di bidang perwartegan. Salah satunya adalah Rekso Slamet Sastoro yang membidani berdirinya Koperasi Warung Tegal (Kowarteg) pada akhir Desember 1981, untuk memberi perlindungan kepada para pengusaha warteg. Saat itu pendataan Kowarteg mencatat jumlah warteg di Jakarta sebanyak 9.326 unit. Kowarteg menyediakan bus untuk memudahkan anggotanya pulang kampung, mengusahakan bantuan hukum bagi anggotanya, mengadakan berbagai aksi sosial, bahkan menawarkan diri kepada kepolisian untuk membantu ronda di lingkungan masing-masing, mengingat kebanyakan warteg buka 24 jam.

dsc_0025

Kejayaan warteg pada era 1980-an berakhir dengan naiknya harga sembako akibat krisis ekonomi 1997-1998, yang membuat margin keuntungan warteg menipis. Sebagian besar warteg berusaha tetap bertahan hidup melalui cara melakukan “subsidi silang” dengan biaya hidup keluarganya di Jakarta. Waktu itu banyak sertifikat tanah pedagang warteg tergadai di beberapa bank di Tegal karena macet kreditnya, masuk dalam kreditor berisiko atau bahkan “daftar hitam”. Ini belum termasuk mereka yang benar-benar bangkrut hingga ada pemilik warteg yang bunuh diri. Ada hal di luar hitung-hitungan keuntungan ekonomis yang tetap membuat pemilik warteg berkeras membuka usaha warungnya, yakni keinginan untuk tetap bisa melayani pelanggan mereka terutama yang berasal dari kelompok masyarakat lapisan menengah ke bawah. Karena itu warteg tidak cukup hanya dilihat sebagai sebuah unit usaha yang motif utamanya hanya keuntungan ekonomis belaka, melainkan juga perlu ditempatkan sebagai salah satu jerih payah komunitas warga kelas menengah ke bawah untuk dapat bertahan hidup di jakarta. Warteg adalah penyelamat kaum papa, tulis Kompas (28/12/2010), meskipun para pelanggan warteg datang dari berbagai golongan dan profesi. 

dsc_0026

Dengan menawarkan harga makanan yang murah, sopir metromini dan pedagang ketoprak keliling cukup mengeluarkan uang antara Rp. 5.000 sampai Rp. 6.000 untuk sekali makan. Bahkan warteg menerima pelanggan yang makan dengan cara berutang, dibayar sebulan sekali setelah tanggal gajian. Ketika krisis menerjang seperti pada 1997-1998, banyak usaha yang tutup, warteg pun berfungsi sebagai bantalan sosial, ibaratnya seperti jaring pengaman sosial (social safety net) bagi cukup banyak warga Jakarta. Maka, ketika pada akhir 2010 muncul rancangan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang hendak mengenakan pajak kepada warteg, kalangan warteg pun meradang. Beberapa orang, dipelopori oleh Edy Budiyarso (mantan wartawan Tempo), Arief Muktiono (sekretaris Ikatan Keluarga Besar Tegal, IKBT) dan Bambang Koesoemanto (doktor ekonomi dan master perpajakan dari Universitas Illinois, Amerika Serikat, yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan), tergerak untuk tidak membiarkan ketidakadilan ini terjadi, dan lantas membentuk tim advokasi yang resminya bernama Tim Sosialisasi Jaring Pengaman Sosial-IKBT.

PELAJARAN DARI ADVOKASI PAJAK WARTEG

“Untuk apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadai […] dan pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian.”

Rencana Yayasan Interseksi mengadakan diskusi kecil tentang pajak dan problematik kewarganegaraan dengan mengundang salah seorang pelopor penolakan pajak Warung Tegal sudah mendapat reaksi beragam bahkan sejak masih dalam bentuk narasi singkat pengantar diskusi yang kami sebarkan sebagai undangan. Ada yang menyambut antusias, ada pula yang bahkan mengira bahwa penyusun pengantar diskusi tadi adalah “orang Muhammadiyah”, bahkan ada pula tanggapan yang cenderung sangat “condescending” dari orang yang mendaku sangat paham soal pajak. Yang belakangan ini, sayangnya, sama sekali tidak merespon ketika kami berterima kasih dan mengundangnya untuk ikut hadir dalam diskusi.

diskusi-pajak01-2

Dalam obrolan pengantar sebelum diskusi dimulai dijelaskan bahwa kepentingan Interseksi dalam diskusi tentang pajak sama sekali bukan ingin mengajak semua warga negara untuk ramai-ramai menjadi ahli pajak, dan bukan pula untuk mempromosikan boikot pajak. Hanya orang konyol yang beranggapan bahwa kerumitan penghitungan, kebijakan, dan hal-hal teknis administratif pajak harus benar-benar dipahami oleh semua warga pembayar pajak. Itu semua adalah perkara yang seharusnya hanya menjadi pekerjaan para ahli pajak, dan konsultan pajak yang memang dibayar untuk itu. Sebagian besar warga hanya perlu tahu dan sadar bahwa sebagai pembayar pajak secara bersama-sama maupun sebagai individu warga negara adalah penyandang dana penyelenggaraan negara yang memberi makan para pengelola pemerintahan.

Interseksi justru ingin mempromosikan pajak sebagai salah satu jalan keluar dari ketergantungan negara pada hutang internasional, dan sumber daya alam yang sebagian besarnya sudah habis dikuras. Dalam diskusi tentang kewarganegaraan, warga negara yang membayar pajak adalah warga yang telah menunaikan sebagian dari komitmennya untuk memelihara dan mempertahankan (termasuk menanggung biayanya) kehidupan kolektif dalam komunitas politik yang disebut negara itu. Kalau diletakkan pada perjalanan dari otoritarianisme di masa lalu ke arah demokrasi saat ini, membayar pajak bukanlah untuk memperkuat negara melainkan justru untuk memperkuat posisi warga negara sebagai pemilik kedaulatan negara. Ini yang sering keliru dipahami oleh orang yang hanya melihat pajak semata-mata sebagai sumber pendapatan negara. Dalam cara yang sama kita juga bisa mempertanyakan apakah kalau terjadi pemboikotan pajak oleh kelompok warga tertentu, misalnya, istilah “pembangkangan sipil” (civil disobedience) masih bisa digunakan untuk itu seperti untuk kasus boikot pajak di masa lalu. Tidakah boikot pajak justru bisa pula dilihat sebagai hukuman langsung dari warga atas buruknya performa para pengelola pemerintahan negara? Dengan demikian, kepentingan Interseksi adalah mengajak sesama warga untuk menjadi pembayar pajak yang kritis. Kalau ketika pemerintah bergantung kepada hutang internasional ia sering bisa didikte oleh kepentingan lembaga-lembaga pemberi pinjaman, ketika pembiayaan negara lebih banyak bergantung kepada pajak maka pemerintah harus lebih serius mengutamakan kepentingan warga negara.

diskusi-pajak02

Apa yang telah dikerjakan oleh Edy Budiyarso, dkk. dari tim advokasi warteg, karena itu, dalam beberapa hal boleh jadi justru akan tampak tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan kami di atas. Tapi keberhasilan mereka tetap pantas dijadikan pelajaran oleh berbagai kalangan dalam masyarakat sipil kita. Sebagian orang menolak mentah-mentah upaya advokasi pajak warteg, antara lain, dengan alasan karena para pengusaha warteg adalah orang-orang kaya. Lagipula, pajak warteg dalam prakteknya akan dibebankan kepada konsumen warteg, sehingga penolakan para pengusaha tersebut cenderung tidak masuk akal. Edy Budiyarso (Edy) kami undang untuk berbagi cerita tentang apa saja yang telah ia dan rekan-rekannya lakukan dalam mengadvokasi kepentingan para pemilik warteg, termasuk tentang alasan mengapa mereka melakukan penolakan.

diskusi-pajak03

Dituturkan oleh Edy bahwa para pengusaha warteg sama sekali tidak dilibatkan dalam membahas rancangan Perda yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Warteg dimasukkan dalam kategori “warung”, bisa dikenai pajak, bersama dengan rumah makan, kafetaria, kantin, bar dan usaha jasa boga/katering sejenisnya seperti diatur dalam Pasal 22 dan 23. “Ironisnya, yang diajak bicara oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI justru mereka-mereka yang tidak kena pajak restoran,” keluh Edy, merujuk pada pasal dalam Perda yang mengecualikan pengenaan pajak bagi restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel. Pada Desember 2010, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI mematok pajak warteg 10% dari omzet, berlaku bagi warteg dengan omzet Rp 60 juta per tahun, atau Rp 167.000 per hari. Karena ditentang keras oleh publik, omzet dinaikkan menjadi Rp 182 juta per tahun atau Rp 500.000 per hari. Menurut perhitungan tim advokasi, omzet warteg bisa mencapai Rp 1 juta per hari, di antaranya “belanja basah” harian untuk membeli sayuran, lauk-pauk, bumbu dan sebagainya Rp 400.000, belum termasuk belanja mingguan seperti gas, dan biaya bulanan untuk karyawan, listrik, air dan iuran-iuran. Jika dibagi suami-isteri, per orang hanya mendapat Rp 1,25 juta per bulan, masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) DKI, itu pun dengan jam kerja bisa mencapai 20 jam per hari. “Kita sekali makan steak di restoran hotel bisa habis Rp 200.000, tidak dikenai pajak, sedangkan warteg yang omzet keseluruhannya Rp 200.000-500.000 sehari dipajaki,” Edy membandingkan kontras dari isi Perda tersebut.

Berbeda dengan barang konsumsi murah seperti pulsa dengan harga Rp 20.000 yang dikenai pajak Rp 200, pembeli terpaksa harus menerimanya, dalam kasus warteg pembeli akan pindah ke warung lain jika warteg dikenai pajak. Patokan pajak 10% dari omzet pun dipertanyakan oleh tim, karena omzet tidak bisa dijadikan dasar pengenaan pajak. Seharusnya pajak ditetapkan berdasarkan harga satuan per unit makanan, dan Pergub harus mengatur sampai detil, karena itu Pemprov perlu duduk bersama dengan pedagang untuk menentukan besarannya. Persoalan lainnya, usaha warteg bukan milik badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT) atau persekutuan komanditer (CV). Sebagai usaha perorangan, siapa penanggungjawabnya harus jelas, karena satu keluarga dari bapak, isteri dan anak semuanya bekerja. Dalam usaha warteg berlaku pula sistem rotasi atau aplusan per tiga atau enam bulan, sedangkan pajak diberlakukan untuk usaha minimal harus satu tahun. Dalam hal pencatatan, warteg bekerja dengan dasar kepercayaan, tidak ada bukti kuitansi atau tanda terima jual-beli, padahal pajak tidak boleh ditaksir. Dengan demikian dalam operasional pungutan pajak warteg, akan terjadi pelanggaran asas certainty (kejelasan tentang subjek, objek, dasar pengenaan, tarif dan prosedur pajak), efficiency (penyerapan yang rendah karena tidak efisiennya birokrasi), dan convenience of payment (terjadi sebaliknya, pajak dipungut tidak pada saat yang tepat, kebalikan dari prinsip pas as you earn, tidak seragamnya penentuan jatuh tempo dan prosedur pembayaran yang berbelit-belit, tidak simpel).

Setelah setahun sebelumnya berhasil menunda pemberlakuan Perda, diam-diam Pemprov DKI mengundangkannya pada 29 Desember 2011, maka tim pun mengancam akan mengajukan judicial review.

Asas yang paling penting, seperti dikatakan guru besar pajak Universitas Indonesia Prof. Dr. Mansury, adalah revenue productivity: “Untuk apa memungut pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadai […] dan pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian.” Dinas Perpajakan DKI menargetkan pajak warteg Rp 50 miliar, itu pun tanpa dasar yang jelas apakah sudah dilakukan sensus jumlah warteg se-Jakarta, sementara upah pungut bisa mencapai 50%. Artinya, potensi pajak warteg hanya sebesar Rp 25 miliar, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI mencapai Rp 28,5 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni tahun 2010 sebesar Rp 11,82 triliun, di antaranya dari retribusi saja mencapai Rp 436 miliar. Revenue dari pajak warteg kecil, tapi risikonya sangat besar karena akan membangkitkan perlawanan publik dan tekanan politik, lebih-lebih dilakukan menjelang masa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada pertengahan 2012 lalu.

Situasi politik menjadi salah satu kunci bagi gerakan advokasi pajak warteg selain jaringan yang dibangun, yang rata-rata berbasiskan orang-orang asal Tegal. Edy yang sekarang jadi produser di RCTI dan SindoTV, menggalang rekan-rekan jurnalis asal Tegal yang bekerja di berbagai stasiun televisi dan media massa, melakukan roadshow menemui tokoh-tokoh nasional, bahkan menyiapkan judicial review jika Pergub disahkan, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Tim juga menyiapkan ahli linguistik dari Pusat Bahasa untuk mempersoalkan definisi warung seperti tercantum dalam perundang-undangan. Dipasok informasi tentang jadwal-jadwal Pemilukada DKI dari rekan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), tim membuat timeline untuk merespon peraturan pajak warteg. Sementara para pengusaha warteg yang rata-rata masih muda sudah sangat panas, tim mengikuti anjuran ketua IKBT Brigjen (Pur) dr. M. Joesro agar bergerak dengan smart and smooth, dengan taktik “perang komando”, bekerja hanya beranggotakan sedikit orang saja. Tim menemui Wakil Gubernur Prijanto yang pecah kongsi dengan Gubernur Fauzi Bowo (Foke), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI A.M. Fatwa mengirim surat resmi kepada Foke, sedang Rizal Ramli menyatakan kesediaan menjadi saksi ahli untuk judicial review.

Setelah setahun sebelumnya berhasil menunda pemberlakuan Perda, diam-diam Pemprov DKI mengundangkannya pada 29 Desember 2011, maka tim pun mengancam akan mengajukan judicial review. Ketika ditanya oleh Kepala Dinas Pajak DKI Iwan Setiawandi kapan akan diajukan, tim memilih menunggu waktu yang tepat, dengan alasan sedang menyiapkan legal drafting. Akhirnya, dalam pertemuan dengan tim IKBT, asisten Gubernur mengaku dibuat pusing oleh gerakan warteg, sampai dua hari dua malam tidak tidur karena diperintah oleh Foke untuk membereskan persoalan pajak warteg sebelum tahap pendaftaran calon gubernur (cagub). Pada 8 Maret 2012, Foke mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) yang menunda pemberlakuan Perda untuk kedua kalinya. Setelah Foke digantikan oleh gubernur baru Joko Widodo (Jokowi) yang sangat lekat dengan citra pembelaan terhadap rakyat miskin, pada 28 November 2012 Jokowi menjanjikan tidak hanya menunda Perda, tetapi akan menghapus ketentuan pajak untuk warung-warung kecil seperti warteg. Seperti ditulis oleh tim advokasi dalam buku kajiannya, ongkos politik penerapan pajak warteg terlalu besar, bahkan tim sudah menyatakan potensi warteg sebagai sarana kampanye dan dukungan politik, sayangnya cagub incumbent (petahana) memilih berseberangan dengan pedagang warteg. Menurut Hikmat Budiman (Direktur Yayasan Interseksi), pengalaman advokasi pajak warteg menjadi sebuah lesson learned yang sangat berharga bagi gerakan masyarakat sipil, tidak bisa hanya mengandalkan aksi-aksi demonstrasi tetapi juga menyiapkan argumentasi dan pendekatan kepada media massa. Peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza mengingatkan agar pernyataan Jokowi diklarifikasi, karena hukum tidak bisa hanya mengandalkan pada sosok, harus dipastikan agar menjadi kekuatan hukum yang bersifat tetap.

RUANG PUBLIK WARTEG DAN DISKURSUS PAJAK

Dalam diskusi Bhatara Ibnu Reza, peneliti senior dari Imparsial, Jakarta, melihat fenomena warteg sebagai cerminan betapa orang-orang yang tampak menjalani kehidupan modern di metropolitan sebetulnya lidahnya masih “rasa kampung”. Di sisi lain, warteg sebetulnya mirip dengan convenient store seperti jaringan 7/11 yang saat ini menjamur sebagai tempat nongkrong anak-anak muda. Bhatara menduga isu pajak warteg bermuatan kepentingan dari persaingan bisnis, hasil dari lobi-lobi pebisnis warung kelas atas. Tetapi berbeda dengan convenient store yang mempunyai segmen pasar terbatas, konsumen warteg datang dari lintas kelas. Orang bisa sesekali makan di restoran mahal, tapi tidak bisa setiap hari, dan warteg menyediakan makanan dengan harga termurah. Dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), warteg menjalankan fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menciptakan lapangan kerja. Bhatara mengingatkan contoh kasus bahwa ketika terjadi krisis ekonomi di akhir masa kekuasaan Orde Baru Suharto, warteg menjadi sarana yang dipilih oleh Tutut Suharto (Siti Hardiati Rukmana) untuk membagi-bagikan kupon makan gratis yang bisa ditukar dengan nasi bungkus. Meskipun sebagai sebuah kebijakan tindakan Tutut bisa dikritik dengan sangat mudah, tapi hal tersebut jelas memperlihatkan posisi warteg sebagai salah satu aspek penting jaringan keamanan sosial bagi warga kelas menengah ke bawah di Jakarta. Masalahnya, masih menurut Bhatara, ketika negara tidak mampu dan ada pihak lain yang mengisi kekosongan tersebut, negara malah menganggapnya sebagai komoditas yang bisa dikenai pajak, alih-alih memberikan bantuan pelatihan manajemen keuangan, menyediakan sarana dan melindunginya dari pungutan liar para preman. Pajak warteg, menurut Bhatara, memperlihatkan betapa negara hanya melihat warga sebagai sumber pemasukan uang bagi pemerintah.

diskusi-pajak04-3-3

Meskipun yang aktual membayar pajak warteg pada akhirnya adalah konsumen warteg, bukan pemilik warteg, tapi menurut Edy hal itu juga berarti bahwa harga makanan di warteg harus dinaikkan. Kalau harga makanan di warteg naik, orang akan berpikir bahwa dari sisi harga sudah hampir tidak ada bedanya antara makan di warteg dengan di warung lain. Seperti telah terjadi sejak harga-harga terus membumbung tinggi belakangan ini, kenaikan harga akibat pajak warteg akan makin mendorong sebagian pembeli pindah ke warung lain. Akibat susulannya, tenaga kerja warteg yang masih anggota keluarga akan makin diperas upahnya, maka terjadilah pemiskinan. Padahal sebagai aktivitas ekonomi yang tumbuh dari sebuah tradisi lokal, warteg memberikan suasana guyub, yang memungkinkan terbangunnya relasi-relasi interpersonal baik antara pengelola warteg dengan konsumennya maupun antar konsumen, yang tidak sebatas transaksi ekonomi. Di warteg kita bisa berutang, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan di resto-resto di mall atau convenient store. Ketika terjadi krisis ekonomi yang sangat parah di akhir dekade 1990an yang lalu, misalnya, meskipun banyak yang bankrut tapi sebagian pemilik warteg memilih tetap membuka warungnya. Sebagian karena memang hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup di Jakarta, tapi sebagian yang lain melakukannya juga karena mereka ingin terus memelihara relasi dengan para konsumen setianya. Tapi krisis yang sama juga memperlihatkan bahwa hal-hal yang kultural semacam itu akan ditinggalkan sebagian konsumen terutama kalau harga yang ditawarkan tidak terpaut jauh dari yang lain.

diskusi-pajak06-3-3

Kalaupun mau diterapkan pajak, menurut Hikmat Budiman, peneliti dari Yayasan Interseksi, yang terpenting adalah pedagang warteg memahami apa manfaat yang mereka bisa dapatkan jika mereka membayar pajak. Sudah bukan saatnya lagi melihat pajak sebagai semacam kewajiban ilahiah yang tidak bisa dipertanyakan. Dengan membayar pajak, warga tidak sedang memberi cek kosong kepada pemerintah, melainkan justru menunjukkan bahwa kita serius ingin memelihara kehidupan kolektif sebuah masyarakat politik, maka pemerintah harus lebih serius bekerja. Dari paparan Edy ternyata bahwa para pemilik warteg justru sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan awal soal pajak yang harus mereka bayar. Hikmat juga menyoroti wacana yang dilontarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi massa (ormas) Islam terbesar yang mempertanyakan kembali soal pengelolaan pajak bahkan sempat ada wacana tentang boikot pajak. Jika memang serius, kalangan Nahdliyin bisa mengumpulkan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) masing-masing dan mengembalikannya kepada negara. Pesannya adalah: sampai pemerintah serius mengelola negara, warga Nahdliyin tidak akan mengambil kembali kartu NPWP mereka. Ini akan menjadi aksi simbolik bahwa NU serius memikirkan nasib negara, dan karena itu pula ia serius mendesak pengelola negara untuk segera membenahi semua kerusakan, menunaikan kewajibannya melindungi seluruh warga negara, memenuhi hak-hak warga negara, dan menghentikan perbuatan kotor yang merugikan negara dan warganya. Dengan kalimat lain, penyikapan kritis terhadap pajak bukan hanya meliputi soal pengelolaan uangnya, melainkan soal pengelolaan negara secara keseluruhan.

Meskipun menurut Abi S. Nugroho (Lakpesdam NU) tidak ada seruan boikot pajak dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU lalu, wacana yang berkembang di masyarakat luas adalah bahwa NU mau memboikot pajak. Meskipun demikian, menurut Hikmat, untuk organisasi massa seukuran NU, fokus perhatiannya tidak seharusnya pada soal boikot pajak, melainkan bagaimana NU mengajak warga Nahdliyin dan Indonesia untuk mensikapi persoalan pajak secara lebih kritis. Pajak adalah keniscayaan dalam negara demokrasi modern, tapi negara demokrasi modern yang sama mensyaratkan warga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, bukan hamba sahaya yang baginya pajak adalah sebuah kewajiban belaka, tanpa syarat. Maka kalau perlu, NU harus bisa berperan mempromosikan ajaran demokrasi modern bahwa kekuasaan rakyat hanya bisa dipertahankan tidak jatuh kembali ke tangan otoritarianisme dengan mensikapi pajak secara kritis. Dalam konteks seperti itu, membayar dan memboikot pajak (sebagai hukuman) sama pentingnya untuk memelihara negara. Menanggapi Hikmat, Bhatara, antara lain, mempersoalkan bagaimana agar kesadaran kritis tentang pajak bisa tumbuh: “bagaimana caranya agar orang bisa bangga punya NPWP seperti anak usia 17 tahun bangga ketika baru memiliki kartu tanda penduduk (KTP)”.

Target penerimaan pajak pada 2012 mencapai Rp 1.000 triliun, yang merupakan 60-70% besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), menunjukkan kekuatan warga negara sebagai pembayar pajak. Ketika muncul penyelewengan oleh pejabat-pejabat pajak seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika, reaksi di kalangan masyarakat sipil muncul dalam dua sisi. Selain posisi ekstrem untuk memboikot pajak, ada gerakan-gerakan untuk mengawasi penggunaan pajak. Ada pula kalangan yang melakukan advokasi untuk meningkatkan kesadaran warga membayar pajak, dengan menganggap bahwa orang-orang seperti Gayus dan Dhana hanyalah segelintir dibandingkan para pengemplang pajak. Menurut Hikmat, sah-sah saja advokasi seperti itu, tapi jangan kemudian pedagang warteg disamakan dengan para pengemplang pajak karena kebanyakan di antara mereka tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Advokasi kita justru untuk mempromosikan pajak kalau negara kita ingin berhasil membebaskan diri dari perangkap utang. Tapi promosi itu tidak gratis, disertai pula tanggung jawab pengelolaan uang-uang pajak itu, jangan sampai malah digunakan untuk membayar bunga utang luar negeri. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), menurut Bhatara membayar pajak adalah kewajiban warga negara yang seharusnya dibayar dengan jaminan dan perlindungan HAM oleh Negara.

Dalam diskusi juga dibicarakan adanya kecenderungan di antara sebagian kalangan untuk mengaburkan persoalan dalam diskusi tentang pajak sebagai bagian dalam diskusi tentang kewarganegaraan. Caranya adalah dengan secara berlebih-lebihan memberi penekanan pada kerumitan penghitungan, kebijakan, dan hal-hal teknis tentang pajak. Dengan cara itu, persoalannya bergeser dari diskusi tentang relasi warga negara dengan negara (cq. pemerintah) menjadi diskusi soal tetek bengek kerumitan pajaksehingga warga kebanyakan akan mengalami ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan untuk mempersoalkan pajak. 

Cara lain yang juga sering digunakan adalah dengan menggeser fokus perhatian publik kepada para pengemplang pajak. Argumennya kurang lebih adalah, penyelewengan dana pajak oleh aparat pemerintah jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hilangnya potensi penerimaan negara akibat ulah para pengemplang pajak. Maka seturut dengan itu, musuh kita bersama adalah para pengemplang pajak itu. Cara berpromosi seperti itu cenderung menyesatkan dalam banyak hal. Salah satunya: mengalihkan beban tanggungjawab atas terjadinya pengemplangan pajak sebagai sebuah beban bersama. Padahal, para pengemplang pajak adalah pencerminan dari ketidakbecusan kerja para pengelola pajak. Jadi mengapa warga harus ikut menanggung beban atas kebodohan seperti itu? Pengalihan tanggungjawab tersebut berjalan paralel dengan upaya untuk menyelamatkan diri dengan membuat perbedaan kategori antara para koruptor dana pajak dan/atau pelaku penyelewengan pajak sebagai “tidak seberapa” dengan para pengemplang pajak sebagai “musuh bersama”. Padahal keduanya adalah sama-sama penjahat pajak yang sama-sama lahir dari buruknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan pajak. Maka para pengemplang pajak seharusnya bukanlah dalih untuk menghindar dari kritik tapi justru bukti lain yang bisa memperkuat kritik.

Pernah bekerja sebagai Program Officer Yayasan Interseksi
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>