Merancang Arah Demokrasi

Demokrasi partisipatoris harus dikerjakan untuk membangun arah baru demokrasi menuju kehidupan politik yang lebih demokratis. Inilah pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan bersama, merancang agenda secara serius dan bersama-sama menuju arah politik-demokratik yang lebih baik.

Rabu (17/12/2014) Yayasan Interseksi kembali menyelenggarakan Diskusi Dwi-Bulanan. Tema diskusi kali ini “Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi dengan pembicara AE Priyono, aktivis Public Virtue Institute (PVI) yang juga Direktur LP3ES, Jakarta.

Mengutip Mietzner (2012), AE Priyono mengatakan bahwa liberasisasi politik di Indonesia berhenti semenjak 2006. Kemacetan akibat menguatnya elite konservatif berlangsung mulai 2007. Hal ini ditandai dengan pelemahan terhadap KPU, perlawanan terhadap gerakan anti-korupsi, dan provokasi konflik horizontal. AE Priyono juga mengutip hasil penelitiannya bersama Usman Hamid (Hamid & Priyono, 2012) bahwa sejak 2012 sudah mulai terlihat gejala pembalikan (reversi) menuju rekonsolidasi otoritarianisme. Hal ini tampak misalnya dengan disahkannya Undang-Undang ORMAS dan diterapkannya Perpu Kamnas. Sementara menurut Nordtholt (2014) konsolidasi demokrasi yang diharapkan terjadi sesuai skenario liberal ternyata gagal. Memang ada institusionalisasi demokrasi, tetapi tidak pernah terjadi proses habituasi demokratik karena partai politik patrimonial terus berlangsung.

BeFunky_null_1.jpgSituasi serupa juga digambarkan AE Priyono dengan mengulas Penelitian Demos (2004) manakala terjadi pembajakan elite partokratik terhadap lembaga-lembaga dan prosedur demokrasi. Banyak elit politik muncul seolah dia menjadi pahlawan bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Padahal ia tak lebih dari segerombolan elit yang memanfaatkan keadaan atau hanya penunggang situasi demokrasi (free rider). Dengan mengutip Robinson & Hadiz (2004), AE Priyono menyebutkan bahwa elite predatorial lama yang berbasis partai-partai politik menguasai panggung. Reorganisasi kekuasaan berlangsung mengikuti logika politik kartel dan menjadi basis bagi munculnya demokrasi partokratik.

Sementara itu, situasi demokrasi dalam konteks ekonomi masih ditunjukan oleh pertumbuhan tinggi ekonomi ekstraktif yang hanya dinikmati mereka yang memiliki jaringan kekuasaan. Lebih dari 43% penduduk Indonesia masih berpendapatan di bawah 2 $ per hari. Sementara segelintir elit justru menguasai nadi ekonomi karena kekuasaan politik yang dimiliki. Sekali lagi kaum elite partokratik membajak lembaga-lembaga representasi politik untuk sepenuhnya digunakan demi melayani kepentingan mereka. Inilah akar utama penyebab munculnya oligarki elektoral di Indonesia. Demokrasi yang dijalankan selama ini bisa dianggap gagal mencapai tujuannya, yakni menghadirkan keadilan social, kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi.

Munculnya demokrasi patronal lokal melalui desentralisasi,  agen-agen otokratik berbasis birokrasi lokal membangun aliansi dengan elite ekonomi dan politik untuk penguasaan sumberdaya. Inilah yang menjadi basis terciptanya demokrasi patronal di tingkat daerah. Sekaligus basis munculnya dinasti-dinasti politik baru (Klinken, 2006)-bentuk bentuk khas oligarki lokal. Pelusi (2007) melemahnya militer juga membuat kekuasaan-kekuasaan Kodam membangun aliansi lokal baru untuk melancarkan ekspansi modal demi eksploitasi sumberdaya alam. Ini juga yang menjadi basis bagi terjadinya fenomena kejahatan-ekologis yang melibatkan tiga jenis predator: predator-politik, predator-birokratik, dan predator-korporatik.

BeFunky_null_2.jpgApakah 2014-2019 adalah arus balik? Dapat dikatakan arus pertama berupa munculnya pemimpin pro-publik seperti fenomena Jokowi. Jenis pemimpin baru dari daerah yang berhasil menyusup ke dalam struktur elite nasional untuk melakukan agenda “reform from wtihin”. Bukan merupakan pemimpin dengan basis gerakan sosial untuk menjalankan agenda-agenda transformasi radikal yang didesakan dari luar (“revolt from below”). Mewakili suatu jenis populisme “transient”, lebih memilih revolusi mental ketimbang ‘revolusi sosial. Namun, masih diragukan apakah Jokowi akan mampu memimpin gerakan demokrasi anti-elitis dan populisme anti-oligarki. Karena sejauh ini tanda-tanda kea rah itu sepertinya tidak ada pada Jokowi.

Arus kedua adalah lahirnya gerakan horisontalisme berupa fenomena “Netizen” dan “Relawan-Politik” di dunia maya. Politisi cyberspace telah membuat kaum digital-activist mengalami transformasi menjadi “netizen”- yang lebih berkarakter sebagai demos(dalam teknologi), ketimbang sekadar idios atau etnos, serta berwatak pluralis dan inklusif. Ini membuat cyberspace juga mengalami transformasi menjadi civic-cyberspace, ruang publik digital yang sangat terbuka untuk deliberasi tentang isu-isu publik. Ketika harus terjun ke ranah offline, mereka muncul sebagai “relawan”- sebuah subjek politik baru yang berbasis individu, bersifat sukarela, tidak terorganisir, tidak terikat pada struktur vertikal gerakan politik apa pun. Gerakan ini bekerja secara partisipatoris dan muncul sesuai momentumnya. Mereka inilah yang disebut kaum horisontalis. Fenomena Jokowi itu sebenarnya fenomena elite yang kebanyakan berasal dari kelas menengah. Eksistensinya dari personal politics bukan organisational politics. Semula yang tadinya dari elite, kemudian kelas menengah, lalu muncul dalam kalangan bawah seperti fenomena advokasi UU Desa.

BeFunky_null_4.jpgArus ketiga adalah demokrasi partisipatoris berbasis desa, seperti terjadi pada UU desa dan peluang baru demokratisasi dari bawah. Disahkannya UU Desa yang baru membuka peluang bagi munculnya politik parsipatoris di tingkat lokal, berbasis desa. Desain liberal UU Desa memang diarahkan untuk munculnya birokrasi rasional (good local governance) dalam paket depolitisasi partisipasi. Partisipasi sipil dan partisipasi politik diarahkan tidak sekadar sebagai partisipasi publik untuk pembangunan. Agenda strategisnya yaitu bagaimana melakukan re-politisasi partisipasi warga? UU Desa sebenarnya memiliki spirit untuk mengembalikan lagi potensi lokal, antara lain misalnya mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, kita juga perlu hati-hati dan terus waspada karena UU Desa juga memiliki potensi bahayanya, terutama adanya skenario neolib yang membuat desa bisa terjebak berhutang ke bank dunia. Kemungkinan ini bisa masuk melalui Peraturan Pemerintah maupun Perda di level implementasi UU tersebut.

Kita bisa berhipotesa bahwa kombinasi tiga arus itu bakal melahirkan munculnya perubahan politik besar, runtuhnya politik elitis berbasis partai serta bangkitnya politik partisipatoris berbasis kewargaan terutama bagi kelas mengengah dan bawah. Kepemimpinan pro-publik membutuhkan partisipasi publik. Partisipasi publik membutuhkan ruang-ruang politik partisipatoris dan deliberatif di tingkat warga agar praktek politik pemerintah bekerja untuk kepentingan publik. Kita harus merebut kembali ruang-ruang publik, baik dalam tataran konsepsi maupun dalam level praksis. Termasuk dan terutama pada level lokal seperti di tingkat desa dan kelurahan yang lebih banyak ditinggalkan dan dilupakan para aktifis pro-demokrasi. Pertanyaan krusialnya kemudian adalah bagaimana demokrasi partisipatoris bisa dikerjakan untuk membangun arah baru demokrasi menuju kehidupan politik yang lebih demokratis? Inilah pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan bersama. Kita perlu merancang agenda secara bersama-sama,

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>