Pandangan Optimis tentang Demografi-Politik di Indonesia

Laporan diskusi dwibulanan dan Peringatan Ulang Tahun ke-12 Yayasan Interseksi

Diskusi dwibulanan Interseksi kali ini bertepatan dengan syukuran ulang tahun Interseksi yang ke-12. Riwanto Tirtosudarmo dari LIPI berkesempatan menjadi narasumber dalam diskusi kali ini. Sebelum memulai diskusi, Hikmat Budiman, selaku Direktur Yayasan Interseksi, memperkenalkan wilayah-wilayah kerja yang telah digarap oleh Yayasan Interseksi selama 12 tahun terakhir. Dalam menanggapi apa yang telah dikerjakan oleh Yayasan Interseksi, Riwanto berpendapat bahwa studi yang telah dikerjakan Interseksi merupakan isu-isu yang strategis karena semakin hari masyarakat Indonesia karakternya mendekati karakter masyarakat perkotaan.

1IMG_0051

Diskusi dwibulanan kali ini mengambil tema “Dari Rekayasa Demografi ke Demografi Partisipatif: Sebuah Pandangan Optimis tentang Demografi-Politik Indonesia”. Menurut Riwanto, istilah demografi partisipatif belum banyak digunakan. Demografi selama ini hanya melihat penduduk secara angka statistik, tidak berwajah. Dia membayangkan bahwa kedepannya demografi adalah sesuatu yang lebih aktif dari sebuah statistik. Untuk Indonesia, demografi akan berpengaruh kepada banyak hal, yaitu pada bidang ekonomi, politik, dan sosial. Seperti contohnya dalam hal transmigrasi. Hal yang sudah ada sejak zaman Belanda ini difungsikan untuk menyeimbangkan keadaan. Ada kepentingan politik dan ekonomi di sana. Namun, sayangnya yang menulis mengenai politik demografi bukan dari kalangan demograf, melainkan dari para pakar politik.

Indonesia sampai sekarang dapat dikatakan gagal dalam melakukan program transmigrasi. Hal ini dilihat dari masih timpangnya keadaan antara Jawa dan luar Jawa, ada sesuatu yang ‘salah’ karena pertumbuhan sangat pesat hanya terjadi di pulau Jawa. Dalam pertumbuhan penduduk, Indonesia sering dikatankan mempunyai ‘bonus demografi’, di mana usia produktif merupakan mayoritas. Padahal kasus ini dapat menjadi anugrah, namun jika usia produktif ini benar-benar bekerja. Pada kenyataannya, ini merupakan suatu bencana, karena banyak usia produktif yang menjadi pengangguran. Hal ini akan berdampak kepada banyak hal, seperti yang terjadi di Arab, dengan adanya jumlah pengannguran di usia produktif yang banyak, maka akan mudah masuk hal-hal yang ‘radikal’ kepada masyarakat.

DSCN1367

Sensus mulai diterapkan di Indonesia oleh Belanda sejak tahun 1900-an, dengan mengelompokan banyak hal kecuali pengelompokan berdasarkan etnis. Dalam ilmu demografi, terdapat sesuatu yang pada awalnya sudah salah. Pencatatan dalam demografi sebaiknya mulai dilakukan dari dimana anda lahir, dimana anda lima tahun mendatang, dan dimana anda sekarang berada. Hal ini akan merekan orang, merekam ‘movement of people’ yang dapat berpengaruh pada aspek lainnya. Namun, Indonesia tidak pernah serius membicarakan mengenai isu ‘warga’. Mungkin karena negara ini bukan merupakan negara imigran. ‘Movement of people’ akan menjadi suatu politik ketika ada tujuannya. Karena presepsi terhadap imigran merupakan hal yang serius. Hal ini disebabkan oleh ketika orang berpindah, mereka tidak hanya membawa tubuh, namun juga kultur mereka.

Dalam sesi diskusi, Herman Hidayat, seorang peneliti LIPI, melemparkan sebuah pemantik diskusi. Menurutnya, terdapat satu statemen mengenai ketimpangan distribusi demografi yang merupakan masalah pembangunan nasional. Seperti di Jawa, yang memiliki hampir 60% populasi masyarakat Indonesia dan juga merupakan pusat dari jenis-jenis industri. Untuk menanganinya, “apakah para pembuat kebijakan harus berada di luar jawa? Apakah solusi dengan pembangunan infrastruktur seperti tol laut atau darat dapat menanggani ketimpangan pembangunan ini?”. Menurut Riwanto, masyarakat sudah terlanjur mewarisi pola pikir bahwa melihat Indonesia dari pulau Jawa. Sejak bangsa ini berdiri, sebenarnya Hatta adalah orang yang paling paham. Ketika ia menjadi ketua siasat ekonomi pada tahun 1946, ia menginginkan industrialisasi terjadi di luar Jawa. Hal ini akan memindahkan orang yang bisa mengelola industri. Namun, sayangnya Hatta pada saat itu tidak mempunya pengaruh dalam politik ekonomi sehingga idenya kandas. Hal yang selah ini berlangsung terus hingga jaman SBY. Sekarang, Jokowi sudah mulai mengarahkan kebijakan yang tidak Jawa sentris.

Ide memindahkan ibukota negara juga dapat menjadi solusi. Namun, jangan sampai salah langkah seperti yang terjadi di Nigeria. Di Lagos (Ibukota Nigeria yang baru pindah), urusan transportasi adalah hal yang rumit karena tidak ada jalan. Upaya memindahkan ibukota harus diimbangi dengan pengadaan infrastruktur yang baik seperti yang dilakukan Malaysia di Putrajaya. Namun, pemindahan ibukota dirasakan tidak begitu perlu, yang terpenting adalah infrastruktur di luar Jwa dapat dibangun. Secara natural, orang akan pindah dengan sendirinya. Misalnya di Papua, kalau ada proyek yang dapat menyerak banyak tenaga kerja, maka orang-orang akan datang. Jadi orang-orang tidak perlu pindah dengan cara transmigrasi.

Sebenarnya, yang masih sulit dalam studi demografi adalah mencari motivasi orang untuk pindah. Biasanya ada dua alasan, yaitu sekolah dan pekerjaan. Namun nyatanya tidaklah sesederhana itu. Seperti yang terjadi dalam masyarakat Badui, Mereka akan selalu mengunjungi tamu-tamunya yang berada di luar Badui. Bagaimana mereka bisa mengetahui rutenya? Ternyata mereka selalu berkomunikasi dengan tamu yang pernah berkunjung ke tempat mereka, dan ada sebuah kultur dimana mereka suatu saat harus membalas kunjungan tamu tersebut. Atau contoh para TKI yang berpindah karena terpaksa, mereka diberi label ‘pahlawan devisa’ karena melihat dari uang, bukan dari biaya psikologisnya.

DSCN1363

Menjawab pernyataan di akhir pertanyaan Riwanto mengenai “apakah etnisitas berperan dalam pemilihan umum?”. Menurut Didik Supriyanto, salah satu tamu yang hadir, dalam pemilihan presiden isu etnis sudah tidak bermain lagi. Namun, mungkin hal tersebut masih bermain dalam pemilihan umum kepala daerah, karena mengiklankan ‘putera daerah’. Untuk pemilihan legislatif, etnis masih kalah dengan bendera partai. Di beberapa daerah seperti NTT, bukan hanya etnis saja, namun juga berdasarkan klan keluarga.

Sofian Munawar, salah satu peneliti Interseksi, berpendapat terkait dengan isu etnisitas. Menurutnya, dalam penelitian yang lain justru isu citizenship dikaitkan dengan primordialitas. Secara umum, mungkin nasionalisme menjadi tingkatan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bisa menjadi ancaman. Riwanto pun menanggapi pertanyaan tersebut dengan menanyakan kembali apakah yang disampaikan oleh Sofian Munawar berkaitan dengan sistem politik nasional.

Ahmad Suaedy, dari Abdurrahman Wahid Center UI, mengusulkan bahwa mungkin saja sistem distrik yang sebenarnya cocok untuk diterapkan di Indonesia. Namun, usulan ini disanggah oleh Didik Supriyanto. Menurutnya, sistem distrik tidak bisa mewakili keberagaman etnis di Indonesia. Ia menambahkan bahwa sistem proporsional yang sudah diterapkan di Indonesia sudah merupakan hal yang memang telah diberikan (given).

Riwanto melanjutkan bahwa masalah etnisitas, suku bangsa, dan agama memang krusial,tetapi orang lebih mempertimbangkan agama daripada etnisitas. Suaedy pun menambahkan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya buta tentang etnis. Ia mengambil contoh bahwa di Perancis dan Inggris sangat berbeda karakternya. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada pengetahuan etnis dan agama di kedua negara tersebut.

Amin Mudzakkir, salah satu peneliti LIPI, melemparkan pertanyaan apakah ada kontras politik saat dilakukan sensus oleh pemerintah kolonial dengan pemerintahan paska kolonial? Riwanto pun menanggapi bahwa sebenarnya ada motivasi yang sifatnya menghilangkan diskriminasi pada zaman kolonial. Riwanto juga menduga bahwa target dari sensus tersebut bukan etnisitas, tetapi justru agama. Pertanyaan yang bisa dicari adalah di mana mereka berada?

Di akhir sesi diskusi, Hikmat Budiman menyampaikan bahwa isu citizenship sudah mulai bergeser menuju ke arah ruang privat. Contohnya adalah warga yang lebih banyak menuntut kehadiran pelayanan publik dan ketersediaan lapangan kerja. Terkait dengan demografi Indonesia, yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah apakah kebijakan Joko Widodo di bidang infrastruktur akan menyebabkan wilayah yang berada di luarJawa menjadi lebih “dekat” ke Jawa? Atau sebaliknya, dengan adanya dukungan infrastruktur justru orang-orang di jawa lebih banyak yang melakukan migrasi ke luar jawa.

Hikmat juga menambahkan bahwa terkait dengan isu active citizen, maka yang dibutuhkan adalah media dan partai politik yang baik. Masalahnya adalah kondisi media dan partai politik di Indonesia masih bermasalah. Jadi, kita sulit untuk membayangkan warga yang aktif tanpa adanya intervensi dari negara.

DSCN1377

Riwanto menutup diskusi dwibulanan kali ini dengan menyampaikan bahwa yang harus dicari bersama-sama adalah jalan untuk mewujudkan active citizen yang beriringan dengan pemenuhan kebutuhan warga. Menurutnya, hal yang terpenting adalah kita harus tetap optimis untuk mewujudkannya.

Acara diakhiri dengan buka puasa bersama sekaligus syukuran 12 tahun Yayasan Interseksi.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation