Penggusuran Pegiat Usaha di Stasiun Jabodetabek


IMG_0059



PENGANTAR

Penggusuran pegiat usaha stasiun di Jabodetabek yang dilakukan sejak November 2012 sebagai bagian dari Rencana Strategis Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT. KAI) masih berlangsung hingga saat ini. Rencana Strategis PT. KAI tersebut meliputi perpanjangan peron , keamanan dan kenyamanan penumpang. Penggusuran ini berdasarkan Perpres 83 Tahun 2011, yang menugaskan PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Seokarno-Hatta dan jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. 

Jika ditilik dari sisi kepentingan umum, penggusuran oleh PT. KAI sah untuk dilakukan, seperti tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun, dalam pelaksanaannya, UU ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru terutama terkait nasib warga yang sejak beberapa tahun belakangan ini menjalankan usahanya dengan membuka kios-kios dagang di stasiun kereta api. Akibatnya, proses penggusuran tersebut telah memicu lahirnya konflik antara para penyewa/pemilik kios dengan pihak PT. KAI.

DSC_0124


Selain terjadi banyak pelanggaran dalam proses penggusuran, UU ini juga berpotensi bersifat diskriminatif bagi masyarakat, kepentingan masyarakat secara sosial terdiskriminasi akibat investasi yang ditanamkan pihak swasta hanya sekadar memenuhi kepentingan korporasi. Seperti yang terjadi dalam prose’s penggusuran pegiat usaha stasiun di Jabodetabek. 

Penggusuran seharusnya dilakukan oleh petugas yang berwenang, namun dalam kenyataannya pihak penggusur sering menggunakan preman dan orang-orang yang berafiliasi dengan beberapa organisasi massa (Ormas) yang memang sering terlibat dalam beberapa tindak kekerasan. Ditambah lagi dengan diskriminasi yang terjadi, dimana pihak yang digusur sering kali hanya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah yaitu para pedagang kecil, sementara para pedangan dengan modal besar atau korporasi sering kali lolos dari penggusuran. 

Pada tgl. 13 Maret 2013 Yayasan Interseksi mengundang Suma Miharja, seorang aktivis HAM, yang terlibat langsung dalam upaya-upaya advokasi hak-hak para pedagang dan/atau pemilik kios-kios di lingkungan stasiun kereta api Jabodetabek. Selain Suma, hadir pula dua orang perwakilan dari Perpustabek (Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Se-Jabodetabek), yang membantu memperkaya diskusi melalui sharing pengalaman mereka menghadapi upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh PT. KAI. Monica Adelina menurunkan sebagian jalannya diskusi dalam laporan singkat berikut.

ALASAN PENGGUSURAN OLEH PT. KAI

Alasan yang dikemukakan oleh PT KAI untuk penertiban para pegiat usaha ini adalah: Pertama, perpanjangan peron. PT KAI menargetkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penumpang kereta api menjadi 1,4 juta penumpang/hari. Saat ini, kereta api Jabodetabek hanya mengangkut 450.000 penumpang perharinya. Oleh karena itu diperlukan pembangunan perpanjangan peron guna menambah jumlah gerbong yang ada dalam satu rangkaian KRL; Kedua, soal keamanan dan kenyamanan penumpang (sterilsasi peron). PT KAI telah menerima somasi dari komunitas KRL Jabodetabek dan KRL Mania bahwa sebagai penumpang mereka merasa terganggu oleh keberadaan para pedagang di stasiun.

DSC_0115


Kedua alasan di atas mendapat penentangan keras dari para pegiat usaha di lingkungan stasiun. Alasan tentang perpanjangan peron, misalnya, cenderung tidak tepat karena kios-kios pedagang itu berdiri di luar garis batas lebar peron. Kalau memang mau menambah gerbong KRL, maka yang perlu dilakukan memang perpanjangan peron, dan bukan pelebaran peron, sehingga kios-kios pedagang seharusnya tidak perlu dimusnahkan. Sementara alasan kedua justru banyak dicurigai sebagai upaya PT. KAI mengadu domba antara para penumpang kereta dengan para pedagang di stasiun kereta. Kecurigaan ini semakin besar karena setelah para pengurus Perpustabek mencari data somasi para KRL Jabodetabek dan KRL Mania, tidak ditemukan keluhan mengenai keberadaan para pedagang. Somasi itu banyak berkisar tentang manajemen PT KAI sendiri seperti soal keterlambatan kereta, fasilitas AC yang rusak terus, dan kekurangan-kekurangan pelayanan lainnya. 

LABELING KAKI LIMA

Pemberian sebutan atau labeling terhadap seseorang atau sesuatu sering dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius. Contohnya adalah apa yang saat ini terjadi dalam kasus-kasus penggusuran para pegiat usaha di lingkungan stasiun kereta api di seluruh wilayah Jabodetabek. Dalam prose’s penggusuran tersebut, Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT. KAI) menggunakan sebutan “pedagang kaki lima” bagi para pedagang yang membuka kios-kios mereka di dalam lingkungan stasiun kereta api. Padahal, mereka membeli kios-kios tersebut dari PT. KAI sendiri seharga puluhan juta rupiah. Menurut Suma Miharha, sebutan “pedagang kaki lima” digunakan untuk membangun kesan bahwa para pedagang/pemilik kios tersebut adalah kumpulan pedagang liar yang tidak memiliki hak untuk berjualan di sana. 

Untuk sekedar mengingatkan, istilah pedagang kaki lima di Indonesia dimulai sejak masa koloni Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu menetapkan peraturan, bahwa setiap jalan raya hendaknya di sediakan sarana yang memiliki lebar lima kaki untuk pejalan kaki. Biasa disebut trotoar. Lima kaki adalah ukuran dari lebar trotoar. Dahulu mereka di sebut pedagang emperan, dan seiring berjalannya waktu disebut pedagang kaki lima, karena tempat yang seharusnya di gunakan dan dimanfaatkan oleh para pedestrian atau pejalan kaki justru dipakai para pedagang kaki lima berjualan (VIVAnews, 30/09/2011). 

IMG_0053


Dalam perkembangannya, masyarakat kemudian mengidentikan pedagang kali lima sebagai pedagang yang menggunakan gerobak atau berdagang di jalanan. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Keberadaan mereka di jalanan yang seringkali menyita habis ruang trotoar bahkan bahu jalan, menggunakan fasilitas umum seperti menggunakan sungai untuk mencuci atau membuang sampah, itu dianggap mengganggu para pengguna jalan bahkan masyarakat. Karena hal-hal tersebutlah konotasi pedagang kaki lima menjadi negatif di mata masyarakat. 

Kembali pada permasalahan penggusuran pegiat usaha di stasiun Jabodetabek, PT. KAI dengan cerdik melihat adanya pandangan negatif masyarakat ini. Dengan menggunakan istilah penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima), PT. KAI beranggapan bahwa penggusuran ini akan mendapat dukungan masyarakat. Padahal para pedagang ini bukanlah pedagang kaki lima, baik jika dilihat dari penjelasan tentang arti pedagang kaki lima seperti tersebut di atas maupun kenyataan bahwa beberapa para pedagang ini telah membeli kios-kios tersebut dari PT. KAI.

Permasalahan tentang penggusuran ini semakin pelik dengan kehadiran pedagang asongan yang kerap kali berkeliaran baik di peron-peron stasiun maupun di dalam kereta ekonomi. Dalam penertiban oleh PT. KAI, mereka tidak memberikan batasan atau pembeda antara pedagang yang memiliki kios dengan pedagang asongan. Mereka semua dipukul rata dengan disebut sebagai PKL. Padahal keduanya jelas berbeda.

Perbedaan antara PKL dengan pedaganga asongan adalah pedagang asongan menjual lebih sedikit dari pedagang kaki lima. Pedagang asongan biasanya menjual berbagai jenis rokok, minuman gelas, tisu- tisuan dan permen- permen. Biasanya tidak begitu banyak, karena pedangan asongan ini bersifat berjalan menjajalkan dagangannya dengan mendatangi para pembeli dan menawarkan barang- barangnya langsung kepada bara pembeli. Pedagang kaki lima lebih bersifat menetap namun pedagang asongan lebih bersifat nomaden atau berpindah- pindah. 

Menurut Suma Mihardja, “kunci kesuksesan PT.KAI itu terletak pada kehumasan mereka kepada media”. PT KAI menggunakan istilah “PKL” yang bermakna bahwa mereka pedagang liar. Namun, pada kenyataannya kebanyakan pemilik kios menempati tempat tersebut dengan membeli seharga puluhan juta rupiah. Belum lagi banyak “retribusi” yang dikeluarkan oleh pihak PT KAI sendiri. Sri Wahyuni, Sekjen Perpustabek, bahkan menuturkan bahwa para pedagang pada tahun 2010 melaksanakan telah transaksi pembelian, penyewaan dan pembayaran retribusi itu telah menggunakan bank BNI 46 cabang kota yang menggunakan akun bank PT.KAI yang resmi seperti dikatakan Ayu (Sekjen Perpustabek). 

Penggunaan istilah PKL telah memberi PT. KAI kemenangan satu langkah dalam proses penggusuran tersebut, karena sebutan PKL akan mengantarkan asosiasi orang kepada sekumpulan pedagang liar yang dianggap sudah sepantasnya digusur. Padahal jika dilihat dari UU dan juga proses jalannya penggusuran banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, langkah untuk berdialog dulu dengan para pedagang tidak dijalankan. Para pedagang selama ini hanya mendapat “surat cinta” pemberitahuan penggusuran yang akan dilaksanakan 3-7 hari setelah surat itu diterima. Kedatangan “surat cinta” itu tentu tidak bisa dikategorikan sebagai sosialisasi informasi penggusuran para pedagang oleh PT. KAI, seperti yang sudah diberitakan oleh humas PT.KAI ke media-media, karena jangka waktu yang sangat singkat. 

DSC_0127


Etika manajemen PT KAI dalam proses penggusuran terhadap para pedagang kecil ini tidak mencerminkan sebuah BUMN pemerintah yang bertindak legal. Penggusuran dilakukan bukan oleh petugas yang berwenang, banyak bukti dokumentasi foto dari kasus penggusuran stasiun yang memperlihatkan bahwa PT KAI Preman dan Ormas-ormas. Selain itu teror seperti penggusuran yang selalu dilakukan pada malam hari, cuaca hujan dan lampu dipadamkan merupakan teror tersendiri bagi para pedagang. Tindakan-tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak atas Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dimana dalam UU tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam proses penggusuran

Kehadiran Brimob dan Marinir dengan senjata lengkap juga merupakan bentuk intimidasi. Selain terjadinya penyimpangan-penyimpangan, juga terjadi ketidakadilan. Beberapa waralaba disekitar stasiun yang dimiliki pengusaha besar terkesan memiliki perlakuan khusus dari PT KAI. Toko mereka tidak pernah dirusak, mendapat teror atau digusur bahkan mereka diijinkan untuk memperpanjang sewa, sedangkan para pedagang tidak diijinkan. Para pegiat usaha stasiun ini menyatakan bahwa mereka tidak anti terhadap penataan yang dilakukan PT. KAI yang membuat mereka menolak adalah penggusuran sepihak. Oleh sebab itu mereka akan terus memperjuangkan nasibnya. 

Peneliti The Interseksi Foundation, Jakarta
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>