Pilpres 2014: Mengubah Kecemasan menjadi Harapan

Kamis (17/04), Yayasan Interseksi kembali mengadakan diskusi dwi-bulanan yang dilanjutkan dengan kegiatan buka puasa bersama. Diskusi kali ini menghadirkan Yudi Latif, seorang pemikir yang mendalami masalah-masalah kebangsaan. Diskusi bertema “Pemilihan Presiden 2014 dan Masalah Kewarganegaraan” ini dipandu oleh peneliti Interseksi, Sofian Munawar, sebagai moderator.

DSCN0950Setelah dibuka oleh Hikmat Budiman, sebagai Direktur Yayasan Interseksi, Yudi Latif  mengawali diskusi dengan menjelaskan bahwa kondisi intelektual di negara berkembang posisinya justru telah menjadi korban. Mengutip Edward Shils, hal ini terjadi karena intelektual di negara berkembang telah mempunyai ide tentang bangsa, tetapi tidak bisa menciptakannya.

Ia menambahkan bahwa di Indonesia, kondisi yang terjadi adalah masyarakat prural yang hidup berdampingan tapi tidak menyatu. Akibatnya, kondisi politik di Indonesia dihantam oleh gelombang pragmatisme secara terus-menerus. Ini yang menggambarkan kondisi pertarungan kedua calon presiden dalam pemilu 2014.

Yudi mengungkapkan,  pragmatisme dapat dilihat dari kedua kubu calon presiden. Misalnya, Joko Widodo yang sejak awal tidak mau berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka mau tidak mau PKS harus melawan Jokowi. Sementara itu Aburizal Bakrie juga  bermain-main dengan pragmatisme yang pada akhirnya juga mengalami kegagalan. Namun, pada level pemilih, hal tersebut justru tidak sesederhana itu.

Akibat pragmatisme, muncullah dua bentuk kecemasan yang bertemu dalam arena kontestasi pemilu presiden. Pada pihak yang satu kecemasan menyangkut soal civic pluralism, sedangkan pada pihak yang lain kecemasan menyangkut soal keadilan.  Masalah civic pluralism berkaitan dengan isu tentang kewarganegaraan. Kubu Prabowo mengidentifikasi kubu lawan dengan hegemoni pemilik modal,  bahwa kubu Jokowi didukung oleh pemilik modal yang berasal dari kelompok Cina. Padahal, identifikasi Jokowi dengan modal tidaklah sekuat Prabowo atau Aburizal Bakrie.

Sementara itu, ketakutan kubu Jokowi adalah dengan mengidentifikasi pihak lawan sebagai kekuatan yang didukung oleh kelompok radikal Islam. Bentuk-bentuknya adalah dengan menunjukkan jika Prabowo didukung oleh koalisi partai Islam. Ketakutan ini didukung dengan adanya surat terbuka yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno yang menyatakan kecemasannya terhadap radikalisme Islam. Padahal hal tersebut belum tentu benar karena di kubu Prabowo ada dua kekuatan yang berlawanan yakni kelompok Islam dan Kristen.

Di balik itu, yang terjadi pada dasarnya adalah upaya kelompok-kelompok elit untuk memperebutkan akses pada sumber-sumber kemakmuran ekonomis yang dapat diperoleh melalui akses kekuasaan negara. Pertimbangannya sederhana: kalau elit-elit politik tidak ikut dalam kekuasaan, maka akses mereka pada sumber kemakmuran itu akan habis.

Menariknya, dua bentuk kecemasan tersebut tampak seperti self-fulfilling prophecy. Kampanye-kampanye kedua kubu yang bersaing seolah saling membuktikan kebenaran kecemasan masing-masing pihak.  Kecemasan dalam konteks civic pluralism menemukan pembenarannya justru dalam bentuk-bentuk kampanye hitam yang dilakukan untuk memposisikan Jokowi sebagai keturunan Cina dan non-muslim. Sebaliknya, kecemasan tentang adanya dominasi asing justru seolah menemukan pembenaran melalui dukungan ahli-ahli politik asing kepada Jokowi.

Yudi Latif melihat bahwa perkembangan politik di Indonesia saat ini ditandai oleh perkembangan teknis yang sangat maju di satu sisi, tapi yang dibarengi oleh kemunduran etik pada sisi lain. Paradoks ini telah mencapai titik kulminasi. Secara teknik, produksi dan reproduksi pesan-pesan politik berlangsung sangat cepat setiap harinya, apalagi ketika didukung oleh teknologi informasi melalui media sosial. Di sisi lain, dimensi etiknya mengalami kebankrutan karena terdapat reproduksi kebohongan. Misalnya ketika tokoh-tokoh agama, yang seharusnya menjadi penjaga moral, justru menikmati kebohongan dengan menelannya secara mentah-mentah. Begitupun dengan yang terjadi di dunia pers yang sudah tidak menggunakan etika jurnalistik.

DSCN1018

Yudi juga menengarai bahwa baik di kalangan kelompok intelektual maupun elit politik telah terjadi pelacuran intelektual. Contohnya adalah mereka yang melompat dari satu pihak ke pihak yang lain sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya, kepala daerah yang menjadi tim sukses pasangan Capres/Cawapres tertentu. Bukan ideologi yang memecah mereka menjadi dua kubu, tetapi kepentingan pragmatis dari masing-masing merekalah yang bermain di sana.

Berbicara mengenai potensi konflik paska pengumuman hasil pemilu presiden, Yudi berpendapat bahwa hal tersebut sangat kecil kemungkinannya. Secara keseluruhan, Pilpres 2014 merupakan peristiwa politik yang berlangsung damai. Tidak terjadi bentrokan besar antar dua kubu pendukung. Memang terjadi beberapa letupan kecil, tapi dalam konteks skala sebuah peristiwa nasional letupan-letupan tersebut tidaklah signifikan. Menurutnya, di tataran akar rumput, tidak ada tanda-tanda rakyat akan berperang, karena mereka tidak ingin mati konyol hanya karena sebuah praktek politik pragmatis. Justru yang terlihat lebih ramai adalah yang berada pada tataran elit. Ia juga menambahkan, jika ada potensi untuk konflik, itu hanya berasal dari kelompok massa yang memang telah biasa melakukan kekerasan.

Ada dua isu utama yang bisa mengancam kondisi kewarganegaraan di Indonesia setelah melewati dinamika pemilu seperti saat ini. Pertama adalah pruralisme dan kedua adalah keadilan sosial. Salah satunya berasal dari kelompok marginal secara ekonomi. Mereka akan memproyeksikan diri untuk menanamkan dendam dan kebencian dengan menggunakan identitas. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi isu-isu yang berkaitan dengan nasionalisme. Yudi berharap bahwa siapapun yang akan menjadi presiden nantinya dapat menyelesaikan kedua permasalahan ini.

Menurutnya, pendekatan kebudayaan bisa menjadi salah satu cara untuk menciptakan demokrasi yang sehat yang berasal dari adanya integrasi nasional terlebih dahulu. Praktek yang terjadi di Indonesia adalah dengan adanya otonomi daerah. Tetapi, yang dihasilkan melalui otonomi daerah tidak sesuai dengan harapan. Otonomi seharusnya dapat memperkuat citizenship, tetapi yang terjadi adalah munculnya provinsialisme dan tribalisme. Seharusnya, demokrasi harus meluas ke keadilan dan kesejahteraan sehingga bisa saling memperkuat satu sama lain. Di Indonesia, demokrasi terlalu cepat diadopsi sehingga civic liberty tidak mengarah ke keadilan sosial tetapi justru semakin membuat lebar kesenjangan di segala konteks. Misalnya DPR yang sebenarnya hanya dikuasai oleh elit lokal. Belum lagi media massa yang juga dikuasai oleh elit sehingga mereka tidak bisa menjalankan perannya sebagai medium untuk menciptakan dan menyalurkan pengetahuan.

 

DSCN0964

Setelah Yudi Latif selesai memberikan paparan, sesi selanjutnya adalah tanggapan dari para peserta diskusi. Tanggapan pertama dari Bhatara Ibnu Reza yang menyampaikan bahwa ide tentang pembentukan negara adalah suatu hal yang menarik karena ide tersebut muncul di saat Indonesia sedang berada di bawah pengawasan Jepang. Hal yang paling penting adalah kesadaran sudah terbangun sejak dahulu dan dalam kondisi apapun ide tersebut tetap terpelihara. Misalnya, ada dua pemahaman tentang negara kekeluargaan, pertama sebagai negara integralistik, yang telah diperkenalkan oleh Soepomo, yang berarti kekeluargaan bersifat patron. Namun, ada kontradiksi, yaitu pemahaman tentang negara kesejahteraan. Permasalahannya adalah ide tersebut berhenti dan tidak dikelola secara serius oleh negara sehingga hanya menjadi jargon. Idealnya, ide tersebut bisa dikelola sehingga menghasilkan turunan-turunan yang dapat diimplementasikan. Bhatara juga menambahkan bahwa saat ini jika berbicara tentang kedaulatan, bukan lagi terbatas pada wilayah-wilayah teritorial saja tetapi sudah membicarakan mengenai warga. Maka, menurutnya, negara kekeluargaan lebih terdepan ketimbang negara kesejahteraan.

Menanggapi hal tersebut, Yudi berpendapat bahwa konsep negara kekeluargaan paling banyak disalahpahami. Menurutnya, setidaknya terdapat lima varian tentang negara kekeluargaan. Varian-varian tersebut diperdebatkan melalui musyawarah oleh para tokoh pendiri Indonesia. Maka, yang harus digarisbawahi bahwa mereka konsisten untuk melakukan musyawarah, jadi tidak ada yang sebuah gagasan yang murni hasil dari pemikiran satu tokoh saja. Ia menambahkan, meskipun negara kekeluargaan harus memperkuat individu, tetapi terdapat bentuk-bentuk jebakan di dalamnya, yaitu, feodalisme. Hal ini yang terjadi di kalangan intelektual sejak dahulu. Misalnya, anggota BPUPKI tidak merepresentasikan PSI dan komunis sehingga gagasan kedua kelompok tidak terwakili.

Selain itu, peran intelektual juga penting untuk menjadi penengah dalam konflik yang kerap terjadi dalam masyarakat yang multikultural. Konflik tribal dapat terselesaikan apabila ada pihak yang berjarak dari kedua unsur yang bertikai. Substansinya adalah kepercayaan dan keadilan. Artinya, ada kelompok yang dipercaya sehingga kecemasan tersebut dapat menemukan jangkar kepercayaan yang dibangun oleh integritas intelektual. Dimensi ini penting karena integritas intelektual ini menjadi jangkarnya dan juga untuk menghindari defisit intelektual. Akan tetapi, konflik sekarang ini menjadi bahaya karena tidak ada intelektual organik, karena yang ada justru intelektual yang melacur. Namun, menurutnya, intelektual harus berpihak tetapi integritasnya tetap harus dijaga. Ada hal objektif yang harus dipertahankan ketika memilih presiden meskipun memilih itu merupakan hal yang sangat subjektif.

Di akhir diskusi, Yudi menyampaikan bahwa Pemilu Presiden-Wakil Presiden tidak hanya masalah Prabowo dan Jokowi yang bersaing, tetapi juga representasi dari dua kecemasan yang menghadirkan harapan. Diskusi pun berakhir ketika adzan maghrib berkumandang dan kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation
0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>