Tantangan Kedaulatan Pangan di Indonesia

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki visi untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkannya, mereka memiliki sembilan program prioritas yang dikenal dengan nawacita. Salah satu turunan dari nawacita adalah membangun kedaulatan pangan di Indonesia. Namun, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut karena terdapat tantangan yang harus dihadapinya. Lalu, apa saja tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia?

Untuk membahas hal tersebut, Yayasan Interseksi mengadakan diskusi dwibulanan pada 27 Oktober 2015 yang membahas buku karya Henry Bernstein dan Dianto Bachriadi yang berjudul Tantangan Kedaulatan Pangan. Pada diskusi kali ini, Interseksi bekerja sama dengan Agrarian Resource Center (ARC) dan Sekretariat Bina Desa mengundang Dianto Bachriadi sebagai pembicara. Selain itu, kami juga menghadirkan Gunawan Wiradi dan Bonnie Setiawan sebagai pembahas.

IMG_0392

Diskusi dimulai dengan pengantar dari Bachriadi yang menyebutkan bahwa kedaulatan pangan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia karena merupakan salah satu bagian dari nawacita. Selain itu, isu kedaulatan pangan penting untuk dibahas karena merupakan sebuah antitesis dari konsep ketahanan pangan. Dalam presentasinya, Bachriadi menyampaikan tiga fokus pembahasan yang akan disampaikannya. Pertama, kondisi menuju kedaulatan pangan di Indonesia. Kedua, sejarah konsepsi dan garis perjuangan kedaulatan pangan. Ketiga, pandangan skeptis terhadap konsepsi kedaulatan pangan.

Pada bagian pertama Bachriadi memulai pemaparannya dengan menunjukkan kenyataan perpanganan di Indonesia saat ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa memahami kedaulatan pangan. Akibatnya, dalam mengeluarkan kebijakan terkait kedaulatan pangan, pemerintah menjadi terseok-seok karena tidak memahami komponen kedaulatan pangan. Salah satu contohnya adalah tentang simpang siurnya pemberitaan sola impor pangan. Pada masa kampanye, Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor pangan. Sebaliknya, ketika sudah terpilih, Jusuf Kalla berkata bahwa Indonesia masih memerlukan impor pangan.

Selanjutnya, Bachriadi menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang kedaulatan pangan, maka yang perlu dibahas adalah akses terhadap konsumsi pangan. Akses ini memiliki dampak langsung terhadap fenomena kemiskinan, kelaparan, dan gizi buruk yang ada di Indonesia. Pada 2015, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 11,2%. Sementara itu, berdasarkan data dari FAO, sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia atau 8% dari jumlah total penduduk masih mengalami kelaparan. Yang lebih memprihatinkan, pada tahun 2010, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia untuk jumlah anak penderita kekurangan gizi. Sebanyak 17,9% anak di Indonesia mengalami kekurangan gizi dan 5% anak di Indonesia menderita gizi buruk. Data-data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak mampu untuk mengakses pangan sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Gambaran selanjutnya untuk menjelaskan mengenai prospek kedaulatan pangan di Indonesia adalah adanya ketimpangan penguasaan tanah. Bachriadi menyampaikan bahwa 60% lahan di Indonesia digunakan untuk kegiatan industri ekstraktif. Sementara itu, lahan yang digunakan untuk pertanian rakyat hanya berjumlah 20 juta hektar, atau 11% dari total daratan Indonesia. Dari lahan pertanian rakyat tersebut, masing-masing petani paling banyak menguasai lahan sebanyak satu hektar. Selanjutnya, pada tahun 2003 jumlah rumah tangga petani (RTP) sebesar 37,3 juta. Dari jumlah tersebut, terdapat 13,4 juta RTP (36,3% dari total RTP) yang tidak mempunyai lahan. Sedangkan jumlah petani gurem mencapai 51% dari total RTP.

IMG_0376

 

Bachriadi melanjutkan presentasinya dengan menceritakan sejarah munculnya gerakan kedaulatan pangan. Menurutnya, terdapat empat kondisi yang melahirkan gerakan kedaulatan pangan. Pertama, adanya ketimpangan distribusi dan akses terhadap pangan. Kedua, kelaparan di berbagai tempat. Ketiga, kontrol korporasi terhadap distribusi dan akses pangan. Keempat, ketimpangan penguasaan lahan dalam bentuk land grabbing yang masif dan penyingkiran petani. Empat persoalan tersebut dianggap belum terjawab oleh penerapan ketahanan pangan. Misalnya, keterlibatan dan kontrol korporasi dalam produksi dan distribusi pangan. Kondisi tersebut membuat produksi pangan meningkat empat kali lipat pada pertengahan 1990-an. Sebaliknya, angka penduduk yang mengalami kelaparan justru meningkat.

Konsep kedaulatan pangan pertama kali digagas oleh La Via Campesina pada 1996. Menurut mereka, konsep ketahanan pangan telah gagal dalam menjawab permasalahan pangan di dunia. Sebaliknya, konsep terebut justru memberikan jalan kepada korporasi untuk menguasai pangan sebagai sebuah komoditas dagang. Selain itu, konsep ketahanan pangan tidak dapat mendistribusikan pangan secara merata sehingga menyebabkan terjadinya kelaparan. Untuk menandingi konsep ketahanan, La Via Campesina mengusung gagasan kedaulatan pangan yang memiliki enam pilar penyokong. Pertama, kedaulatan pangan memiliki fokus pada pangan untuk rakyat. Kedua, penghargaan kepada produser pangan (petani). Ketiga, pengembangan sistem pangan lokal. Keempat, menempatkan kontrol produksi pangan di tingkat lokal. Kelima, membangun kembali pengetahuan dan keahlian pertanian. Keenam, bekerja selaras dengan alam. Gerakan ini juga menuntut untuk menjadikan pangan sebagai hak atau dalam bahasa lain disebut dengan rights to food.

Terdapat beberapa kritik yang disampaikan pengusung kedaulatan pangan terhadap penerapan konsep ketahanan pangan. Pertama, rezim pangan dunia yang didominasi oleh korporasi. Kedua, gejala land grabbing yang muncul secara global. Ketiga, adanya kontrol perusahaan terhadap pembenihan. Keempat, kemiskinan dan kelaparan tidak berkurang meskipun produksi pangan meningkat. Kelima, tidak meratanya konsumsi pangan. Keenam, kerusakan lingkungan yang terjadi karena konversi lahan pertanian untuk mencari sumber energi, misalnya jagung yang sebelumnya sebagai tanaman pangan berubah menjadi sumber bahan bakar nabati.

Lebih lanjut, Bachriadi menyampaikan mengenai sentral gagasan kedaulatan pangan yang disebut dengan “jalan petani”. Gagasan tersebut antara lain adalah, pertama, menjadikan pertanian skala kecil sebagai alternatif dari pertanian kapitalistik. Kedua, sistem pertanian agro-ekologis yang memelihara kearifan lokal dalam berproduksi, termasuk pengelolaan bibit. Ketiga, menghormati komunitas produser pangan. Penekanan dari gagasan ini adalah sistem pangan lokal yang berbasis pada komunitas, otonomi, keadilan sosial, dan kearifan ekologi. Dengan gagasan tersebut, perubahan yang diharapkan adalah berhentinya laju perkembangan kapitalisme yang digantikan dengan sosialisme lokal.

Pada bagian selanjutnya, Bachriadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan skeptis mengenai gagasan kedaulatan pangan. Pertanyaan pertama adalah siapa yang dimaksud dengan petani? Bachriadi menjelaskan bahwa petani tidak homogen. Hal ini membuat adanya perbedaan kriteria tentang petani. Misalnya, terdapat istilah petty commodity producer dan petani cum buruh. Permasalahan lainnya adalah terjadi di dalam komunitas petani. Biasanya, petani ini akan solid ketika komunitasnya menghadapi masalah. Di luar itu, mereka akan berjalan sendiri.

Pertanyaan skeptis kedua adalah mampukah pertanian skala kecil memberi makan masyarakat? Pertanyaan ini menggambarkan dampak secara langsung konsep kedaulatan pangan terhadap masyarakat. Misalnya, apakah surplus dari produksi pertanian lokal ini bisa menyediakan stok pangan untuk masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kedaulatan pangan seharusnya bisa menjelaskan tentang hubungan produksi di hulu sampai hilir. Karena pasar terdapat di hilir, seharusnya dapat dicari siasat supaya petani bisa masuk ke dalam pasar, sehingga mereka tidak hanya berkutat di bagian produksi saja tetap juga terlibat pada rantai distribusi.

Pertanyaan skeptis yang ketiga adalah bagaimana mengatasi kapitalisme global yang telah menggurita hingga ke tingkat lokal. Menurut Bachriadi, selama ini telah muncul kapitalisasi pertanian yang ekspansif hingga ke tingkat lokal. Permasalahan selanjutnya adalah adanya eksklusi petani melawan inklusi petani ke dalam produksi komoditas pertanian. Selain itu, permasalahan lainnya adalah keterlibatan negara dalam memfasilitasi operasi kapital, misalnya memberikan kontrol ekonomi kepada korporat.

Di akhir presentasinya, Bachriadi menyampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, gerakan kedaulatan pangan akan sulit dibangun jika hanya menggunakan retorika “jalan petani”. Kedua, gerakan kedaulatan pangan semestinya menjadi bagian gerakan kaum buruh untuk menciptakan keadilan pangan. Ketiga, jika reforma agraria adalah tulang punggung kedaulatan pangan, maka perlu dipikirkan kembali konsepsi dan implementasi reforma agraria itu sendiri. Keempat, pentingnya merebut kontrol terhadap negara karena negara adalah aktor penting dalam gagasan ini.

Setelah Bachriadi menyampaikan materinya, diskusi berlanjut ke sesi tanggapan dari  Gunawan Wiradi dan Bonnie Setiawan. Wiradi membuka sesinya dengan mengatakan bahwa segala macam konsep saat ini selalu diperumit dengan tujuan supaya kita terkecoh. Untuk membahas sebuah masalah, Wiradi berpendapat bahwa permasalahan tersebut harus dibahas dalam tiga tataran, yaitu, tataran akademik, politik, hingga ke gerakan sosial. Selain itu, supaya kita tidak terkecoh dengan istilah yang rumit, maka salah satu cara untuk menangkalnya adalah dengan bersikap skeptis. Menurutnya, skeptisisme merupakan salah satu pilar ilmiah.

Selanjutnya, Wiradi menceritakan tentang awal mula istilah ketahanan pangan yang muncul pada tahun 1974 dalam forum WFC. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada 1977, terjadi kelaparan di Indonesia. Kondisi ini menarik perhatian dunia sehingga FAO membentuk kelompok kerja ketahanan pangan untuk mengatasi masalah tersebut pada tahun 1979. Ada tiga fokus utama dalam forum yang digagas FAO, yaitu menciptakan early warning system, masalah swasembada pangan, dan pembentukan lembaga kesejahteraan desa. Kondisi ini yang bertahan hingga sekarang. Maka, Wiradi berpendapat bahwa kedaulatan pangan hanya bisa terjadi jika diawali dengan reforma agraria. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa akar permasalahannya terletak pada kedaulatan bangsa. Dapat dikatakan bahwa Indonesia yang sekarang bukan lah bangsa yang merdeka.

IMG_0393

Wiradi juga menjelaskan secara sederhana pertarungan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Menurutnya, permasalahan tersebut terletak pada praktek impor dan ekspor. Ia mencontohkan bahwa praktek perdagangan berkeadilan itu tidak ada. Ia menyampaikan bahwa dalam berdagang itu hanya ada satu dalil: menipu atau ditipu. Selanjutnya, ia menyampaikan kritik bahwa “the peasant way” tidak bisa diterjemahkan sebagai “jalan petani”. Ia menyampaikan bahwa the peasant way lebih menjelaskan mengenai keadilan yang bukan hanya berlaku untuk petani tetapi juga untuk kelompok lain seperti buruh. Ia juga mengomentari mengenai La Via Campesina yang menginisiasi gagasan kedaulatan pangan. Menurutnya, gagasan yang disampaikan oleh organisasi tersebut bersifat neo-populis. Artinya adalah gerakan ini lebih mengandalkan kelompok yang kecil karena lebih efisien. Maka dari itu, gagasan kedaulatan pangan lebih mengandalkan kelompok-kelompok petani.

Sesi selanjutnya beralih ke Bonnie Setiawan. Ia menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi penting karena mempermasalahkan konsep yang secara umum sering dipakai. Ia menambahkan bahwa ekonomi politik agraria tidak sama dengan kedaulatan pangan. Ia juga menyampaikan kritik terhadap gerakan sosial di Indonesia. Menurutnya, gerakan sosial di Indonesia masih terlalu longgar dalam berpikir yang artinya tidak ketat dalam metodenya. Selain itu, gerakan sosial di Indonesia tidak melahirkan ideologi. Ia mencontohkan bahwa serikat petani di Asia banyak yang ideologis, tetapi tidak demikian dengan serikat petani di Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena sejak 1965, gerakan sosial di Indonesia sudah mengalami deideologisasi dan depolitisasi. Akibatnya, gagasan kedaulatan pangan diterima bukan secara ideologis melainkan hanya sebatas slogan saja.

Menurut Setiawan, permasalahan lain yang muncul adalah perkembangan ekonomi-politik Indonesia yang hanya mengikuti arus saja. Akibatnya, kedaulatan pangan tidak bisa menentukan arah gagasannya. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan memahami siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Salah satu aktor pentingnya adalah negara. Maka, kedaulatan pangan harus diserahkan kepada negara sehingga dapat menunjukkan adanya kedaulatan bangsa.

IMG_0396

Setelah Bonnie Setiawan selesai menyampaikan tanggapannya, diskusi berlanjut ke pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang hadir. Tanggapan pertama dari Dewi Sutejo yang mengomentari tentang adanya peluang yang besar dengan adanya UU Desa untuk pengembangan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa peluang tersebut adalah pembuatan peta desa mandiri dan perencanaan pemetaan yang partisipatif. Namun, menurutnya, perencanaan untuk pemetaan tersebut masih lemah di tahapan awal. Tanggapan selanjutnya berasal dari Ade Hakim. Ia menceritakan bahwa di Indonesia terdapat praktek-praktek pelapisan petani. Selain itu, ia juga mengomentari mengenai gerakan sosial di Indonesia. Menurutnya, gerakan sosial di Indonesia belum mampu memahami substansi. Untuk mengetahui jawaban permasalahan tersebut, ia berpendapat bahwa harus ada upaya untuk mengkaji masyarakat tani di Indonesia.

Tanggapan lain berasal dari Anwar Wardani. Ia mengatakan bahwa konsep kedaulatan pangan hanya sekedar slogan saja. Menurutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan syaratnya adalah petani yang berdaulat. Selanjutnya, untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya dilaksanakan di tingkat lokal saja, tetapi harus ada kerjasama antar wilayah. Yang tidak kalah penting adalah kehadiran negara untuk mengatur dan menghasilkan peraturan. Di akhir tanggapannya ia melontarkan sebuah pertanyaan bahwa bisakah kedaulatan pangan tercipta secara berkelanjutan?

Setelah tiga peserta diskusi menyampaikan komentarnya, Bachriadi pun memberikan tanggapannya. Ia menyatakan bahwa kita selama ini terlalu sibuk dengan bungkusan saja, yaitu sibuk dengan apa yang terlihat. Padahal jika berbicara tentang kegiatan pemetaan, yang tidak boleh luput adalah merekonstruksi peta mental. Selanjutnya, ketika bicara mengenai gerakan sosial, yang belum pernah terjadi di Indonesia adalah gerakan sosial yang bisa mengklaim negara. Maka dari itu, gerakan sosial di Indonesia belum bisa diharapkan.

Sebelumnya, ketika kita berbicara tentang kedaulatan pangan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa. Bachriadi pun mengaitkannya dengan kedaulatan petani. Ia mengambil contoh petani sawit. Selama ini, pengolahan sawit hanya ada di korporasi, tidak ada petani yang melakukan peran tersebut. Maka dari itu, harus ada sistem untuk pengembangan petani. Hal ini bertujuan untuk membuat petani tersadar supaya bisa menyaingi korporasi dan negara. Salah satu contoh dari gerakan petani yang bisa menyaingi negara adalah gerakan petani di Brazil yang mampu mengklaim tanah ribuan hektar. Menurutnya, kunci keberhasilan gerakan tersebut adalah disiplin.

Di akhir diskusi, Gunawan Wiradi menyampaikan bahwa terwujudnya cita-cita “kedaulatan pangan” masih merupakan perjuangan. Menurut pandangannya, akar permasalahannya terletak pada kedaulatan bangsa. Jika kedaulatan bangsa bisa diraih kembali, maka cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan pangan bisa saja terwujud.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation