Urgensi Perikanan dan Kelautan

Sektor perikanan dan kelautan seringkali dipandang sebelah mata sehingga hanya menjadi isu minor saja dalam wacana nasional. Padahal, perikanan dan kelautan memiliki potensi luar biasa meskipun juga memiliki tantangan yang tidak sedikit. Apa saja potensi dan peluang serta kendala dan tantangan sektor perikanan dan kelautan dalam mendorong kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan?

Diskusi dwi-bulanan Yayasan Interseksi kembali diselenggarakan pada 10 Februari 2015. Tema diskusi kali ini adalah “Kesejahteraan Nelayan, Kunci Mengatasi Kemiskinan dan Persoalan Bangsa” dengan pembicara M. Riza Damanik, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Sebelum memulai presentasi, Riza Damanik mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk mengisi diskusi di Interseksi. Ia membuka presentasinya dengan memberikan deskripsi singkat tentang KNTI. KNTI adalah organisasi nelayan yang saat ini berada di 19 wilayah Indonesia. Salah satunya ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Teluk Palu. Agenda kerjanya adalah memperkuat organisasi dan ekonomi nelayan serta intervensi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Setelah memperkenalkan KNTI, ia melanjutkan presentasi dengan memberikan gambaran mengenai isu-isu aktual di sektor perikanan dan kelautan. Secara geografis, 64% wilayah kabupaten/kota di Indonesia adalah pesisir. Dari jumlah nelayan yang ada, sekitar 92% nelayan di Indonesia termasuk kategori nelayan kecil. Menurut UU Perikanan Indonesia, yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah nelayan yang menggunakan kapal dengan bobot di bawah 5 Gross Tonnage (GT).

bimonthly discussion 1

Kondisi nelayan kita saat ini masih dapat dikatakan belum sejahtera karena ternyata 25% orang miskin di Indonesia berada di kampung-kampung nelayan. Sebenarnya dengan mensejahterakan nelayan, negara tidak hanya dapat mengentaskan kemiskinan, tetapi juga dapat mengatasi kelaparan rakyat Indonesia. Kontribusi nelayan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan indonesia, disamping produk-produk pertanian. Karena itu, paradigma lama yang memposisikan nelayan sebagai bagian dari persoalan harus dibalik menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Dalam konteks Indonesia, Damanik melihat poin tersebut bisa digunakan untuk mendalami karakter nelayan kita yaitu bagaimana mereka bisa berkontribusi. Pertama, sekitar 91,8 % dari total tangkapan ikan nelayan se-Indonesia bersumber dari tangkapan nelayan kecil dan 60 -70%-nya untuk pemenuhan konsumsi domestik. Kedua, disaat kondisi lahan-lahan sudah terbatas, instrumen ekonomi kita bisa pindah ke laut, sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru. Ketiga, adalah nelayan memiliki pengetahuan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan secara lestari, seperti contohnya Babongka yang ada pada masyarakat Sulawesi Tengah. Menurut kebudayaannya, mereka menangkap ikan dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan ini bukan dalam rangka ekspansi, tetapi lebih pada mengetahui pergerakan ikan. Menurut mereka, kalau terus-menerus mengambil ikan di satu titik, itu merupakan eksploitasi dan ketika itu terjadi, maka mata rantai akan terputus.

Pada masa reformasi terdapat perubahan rezim pada pengaturan laut. Kalau dulu pengaturan laut diatur oleh pemerintah pusat, sekarang ini dibagi menjadi tiga. Jarak 12-200 mil laut diatur oleh pemerintah pusat, jarak 4-12 mil laut diatur oleh pemerintah provinsi, dan jarak di bawah 4 mil laut diatur oleh kabupaten/kota. Di ketiga zona tersebut juga terdapat aturan mengenai bobot kapal yang diizinkan untuk menangkap ikan. Kapal-kapal dengan bobot besar tidak diizinkan untuk berada di zona di bawah 12 mil karena memang wilayah tersebut diperuntukan bagi nelayan kecil. Akan tetapi, yang umumnya terjadi adalah banyak kapal yang memalsukan bobotnya saat mendaftar untuk memperoleh izin. Para pengusaha melakukan tindakan tersebut dengan tujuan mendapatkan bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.

Ketika berbicara kedaulatan, fenomena menangkap kapal pencuri ikan bukanlah hal yang baru. Riza Damanik mengatakan bahwa anggotanya di Tarakan hampir setiap bulan menangkap kapal pencuri ikan. Berdasarkan kondisi tersebut, ia menekankan bahwa jika ingin menjaga laut, sebenarnya sedikit mustahil untuk bergantung dengan armada angkatan laut karena total armada perikanan yang kita miliki sekitar 16.000 dan armada pengawasan laut hanya sekitar 1000. Selain itu, ketika armada pengawasan ingin berpatroli tentunya membutuhkan BBM dan biaya yang dikeluakan untuk hal tersebut tidak sedikit. Hal itu akan berbeda jika nelayan ikut dilibatkan dalam menjaga laut. Jadi, nelayan tidak hanya pergi laut untuk menangkap ikan, tetapi bisa juga sekaligus terlibat dalam menjaga laut. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa negara harus mensejahterakan nelayannya. Mensejahterakan nelayan tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi selain untuk kepentingan domestik hal ini juga untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk menjaga kedaulatan negara.

Secara ideal, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan sembilan point peran pemerintah dalam pengelolaan perikanan. Namun demikian, hal tersebut belum berjalan secara efektif. Hal itu bisa terjadi karena prasyarat sesungguhnya jika kita ingin mendorong fungsi pemenuhan pangan dan ketersediaan lapangan pekerjaan harus terlebih dahulu mensejehterakan nelayannya, sehingga intrumen tersebut bisa berjalan dan tidak menjadi beban sosial tersendiri. Menurut Riza Damanik, ada empat hambatan mendasar dalam mensejahterakan nelayan. Pertama, ketimpangan agraria kelautan. Kedua, ketimpangan infrastruktur. Ketiga, ketimpangan pengelolaan perikanan. Keempat, ketimpangan riset dan teknologi.

bimonthly discussion 2

Pertama, jika dilihat pemenuhan kebutuhan pangan nelayan tiap harinya, hal itu tidaklah sulit. Selama ini belum ditemukan kasus nelayan yang mati kelaparan, tapi yang menarik adalah mereka tidak bisa lewat dari batas kesejahteraan. Nelayan kita ternyata menangkap ikan berada di bawah 12 mil laut. Sekitar 90% armada ikan Indonesia, termasuk kapal berbobot 30-100GT ternyata juga ikut menangkap ikan di perairan kepulauan atau kurang dari 12 mil laut. Bahkan, kecenderungan lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa armada ikan 10-30GT mengalami pertumbuhan rata-rata 9% per tahun. Sementara di atas 50GT cenderung mengalami stagnasi atau bahkan penurunan jumlah. Di satu sisi, hal ini berdampak pada tingginya kompetisi penangkapan ikan di perairan kepulauan, baik antara kapal ikan kecil dan kapal ikan besar, maupun antar sesama kapal ikan besar dan pencemaran lingkungan. Sementara di sisi lain, minimnya armada ikan nasional beroperasi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia telah memberi peluang besar bagi kapal-kapal asing menjarah kekayaan laut Indonesia.

Masih dalam konteks ketimpangan agraria kelautan, ada kenyataan bahwa kapal yang terdaftar dan mendapatkan izin untuk menangkap ikan dengan kapal pencuri ikan sama banyaknya. Hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya kasus pencurian ikan karena di wilayah ZEE itu sepi. Di wilayah 12-200 mil itu tidak ada alat ekonomi Indonesia yang bekerja di sana, sehingga itu membuka kesempatan kepada pencuri untuk lebih mudah melakukan aktivitasnya. Ia menganalogikan wilayah ZEE seperti rumah orang kaya yang tidak ada jendela, pintu dan pagarnya. Jadi, walaupun dipasang tulisan jangan mencuri, tetap saja orang akan melakukannya karena di rumah tersebut tidak ada pengawasannya. Jadi, hal yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mendorong para pengusaha untuk tidak menangkap di perairan kepulauan. Upayakan agar wilayah tersebut menjadi area penangkapan ikan bagi nelayan kecil, sehingga laut kita bisa menjadi pulih dan pembagi kesejahteraan bisa lebih dirasakan oleh nelayan kecil.

Hambatan kedua adalah ketimpangan infrastruktur, pada tahun 2014 di Indonesia ada 1375 pelabuhan perikanan. Sekitar 68%-nya berada di kawasan barat Indonesia, 25% di bagian tengah dan 7%-nya berada di kawasan timur. Kenyataanya sekarang adalah infrastruktur banyak berada di wilayah barat, sumber daya ikannya melimpah di kawasan timur, dan industri pengolahannya berada di pulau Jawa. Berdasarkan kondisi tersebut mustahil terjadi konektivitas antar pulau dan pembangunan hulu-hilir perikanan dapat berjalan dengan baik. Kemudian implikasi dari diskonektifitas tersebut adalah Indonesia menjadi gagal untuk membangun industri pengolahan.

Ketimpangan ketiga adalah pengelolaan perikanan. Dalam 5 tahun terkahir kita berhasil meningkatkan produksi perikanan, yakni pada tahun 2008 sekitar 48% dari ikan yang diproduksi itu bisa diolah, tetapi tahun 2013 menurun yaitu hanya 20% yang bisa diolah. Itu menunjukkan bahwa kemampuan produksi kita tidak mampu diimbangi dengan peningkatan pengolahan. Ketimpangan pengolahan juga berimpilkasi pada sebaran tenaga kerja. Sekitar 54% dari tenaga kerja di sektor perikanan berada di sektor produksi, 10% pengolahan, dan 36% di pemasaran. Ketimpangan rantai pengelolaan pangan perikanan ini bermula dari definisi nelayan yang terbatas pada mereka yang aktivitasnya hanya menangkap ikan di laut. Kita hanya tahu bahwa kalau nelayan itu laki-laki. Pengolahan dan pemasaran yang umumnya dikerjakan oleh perempuan selama ini tidak diakomodir sebagai bagian dari domain pekerjaan nelayan oleh negara. Keterbatasan definisi sebagai nelayan tersebut berimplikasi juga pada kewajiban negara dalam meningkatkan kapasitas kegiatan di hilir. Jadi, asumsinya adalah nelayan menangkap ikan, urusan hilir akan ditangani oleh pihak industri. Maka tidak mengherankan bahwa anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada nelayan sangat bias gender, seperti misalnya bantuan yang selalu diberikan adalah alat tangkap, kapal dan jaring. Jadi, untuk dapat mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah harus bisa mendorong nelayan untuk tidak menjual langsung ikan ke luar negeri ataupun langsung mengonsumsi ikan tersebut. Dengan memberikan fasilitas dan edukasi kepada nelayan mengenai cara pengolahan ikan, tentunya akan membuka ketersediaan lapangan kerja baru dan mengurangi ketimpangan sebaran tenaga kerja.

Keempat adalah ketimpangan riset dan teknologi. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa sembilan hasil riset penelitian dari Badan Perikanan dan Kelautan Indonesia senilai Rp 2 M tidak dimanfaatkan oleh Dirjen Keluatan Tangkap dalam menentukkan alokasi perizinan pengusaha perikanan. Jadi, yang terjadi hari ini adalah izinnya dikeluarkan terus, tetapi kapasitasnya sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga terjadi overfishing di berbagai tempat. Bagi Riza Damanik, empat tantangan mendasar itu benar-benar menghambat untuk mendorong kesejahteraan nelayan.

Jika melihat 100 hari kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla, Kesejahteraan Nelayan belum dikatakan membaik apabila dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). NTN ini berguna untuk melihat perbandingan uang nelayan yang dikeluarkan dengan yang didapatnya. Jika di bawah 100, artinya NTNnya minus karena lebih banyak uang yang dikeluarkan daripada pemasukannya. Pada masa SBY, ia menutup NTN di poin 106 yang artinya surplus 6 poin. Begitu masuk pemerintahan Jokowi NTN mengalami penurunuan di angka 102 dan kemudian mulai naik di poin 105. Penurunan NTN ini ada hubungannya dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang terjadi pada bulan November 2014. BBM dapat mempengaruhi NTN karena ternyata 60-70% biaya produksi ke laut habisnya untuk membeli BBM. Lebih parahnya lagi di pesisir manapun, BBM di kampung harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di SPBU. Artinya biaya distribusi BBM itu dibayar sendiri oleh nelayan bukan oleh pertamina. Nelayan kita itu ketergantungan terhadap BBM masih tinggi. Hal itu bisa terjadi karena minimnya teknologi. Nelayan kita jika pergi ke laut tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menentukkan kemana ia akan pergi. Sementara nelayan di Jepang sudah mempunyai alat yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan lokasi menangkap ikan. Sebenarnya di website KKP itu sudah ada perkiraan mingguan mengenai lokasi penangkapan ikan potensial. Persoalannya adalah informasi tersebut tidak sampai ke kampung-kampung nelayan. Informasi tersebut hanya bisa diakses oleh nelayan yang memiliki kapal besar dan memiliki sumber daya untuk mengakses informasi di website. Hal inilah yang sekarang sedang disinergikan antara KKP dengan menkominfo untuk dapat menyebarakan informasi tersebut hingga menjangaku kampung-kampung nelayan.

Dalam sesi diskusi, Sofian Munawar, Direktur Program Yayasan Interseksi, mempertanyakan soal komparasi NTN pada dua masa pemerintahan. Jika melihat grafik nilai tukar nelayan (NTN) pada 100 Hari Jokowi kenapa malah mengalami penurunan, padahal jika dilihat informasi di media massa, Ibu Susi sangat gencar dalam mengatasi pencurian ikan di Indonesia. Riza Damanik kemudian mengatakan bahwa kalau dalam konteks mensejahterakan masyarakat nelayan masih terlalu dini untuk memberikan kesimpulan bahwa pada masa Jokowi mengalami penurunan. Sebenarnya yang menarik untuk diamati adalah upaya untuk membuktikan bocoran pencurian ikan. Sejak tahun 2000, 2004, dan 2007, FAO sudah mengingatkan ke pemerintah Indonesia bahwa aktivitas pencurian ikan di Indonesia banyak sekali terjadi. Hampir 30% aktivitas pencurian ikan di dunia berada di perairan Indonesia. Selama FAO terus mengingatkan, tidak ada perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah dalam memberantas pencurian ikan tersebut. Menurut Riza Damanik, pada saat ini gerakan penanganan pencurian ikan paling tidak sudah bisa menembus hambatan-hambatan birokrasi. Karena selama ini hal-hal yang menghambat pencurian ikan adalah instrumen birokrat sendiri. Padahal instrumen hukum kita cukup mengakomodir bahkan lebih progresif dibandingkan negara-negara kawasan-kawasan lain. Kalau negara lain seperti Malaysia, pencuri ikan yang ditangkap itu cuma ABK-nya, tidak sampai ke pemilik kapal. Undang-undang di Indonesia memberlakukan pemberian hukuman kepada kapal pencuri ikan sampai kepada pemilik kapal dan pemilik perusahaan, tetapi yang masih terkendala saat ini adalah kapasitas sumber daya penegak hukumnya masih belum mumpuni.

Kapal-kapal eks asing (kapal asing yang dibeli orang Indonesia) juga banyak yang masih “nakal” dalam upaya memperoleh izin menangkap ikan. Di dalam PP disebutkan bahwa jika kapal yang bobotnya mencapai 200-2000 GT wajib mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tetapi yang terjadi adalah dari 1000an kapal eks asing, hanya berhasil membangun 33 UPI, sisanya tidak mematuhi untuk membangun UPI tersebut. Dari total 33 ini saja tidak semuanya memenuhi standar, ada pula yang dibangun dengan “abal-abal”. Abal-abal itu maksudnya mendirikan bangunan kosong saja, agar seolah-olah disitu telah dibangun UPI. Saat ini satgas mafia sedang melakukan audit, Riza Damanik berharap mereka tidak mengaudit secara formalitas saja. Jika mengaudit secara formalitas sebenarnya tidak perlu repot, mereka bisa langsung saja membaca laporan BPK karena sudah terpapar jelas ratusan kapal yang melakukan penipuan, yang tidak bayar pajak dll. Satu hal yang belum dilakukan oleh BPK adalah mengecek UPI-nya. Kenapa harus cek UPI-nya karena jika dapat menemukan pengusaha yang tidak membangun UPI, berarti kita menemukan “ikan besar” bukan “ikan kecil”. Jadi untuk menangkap kapal-kapal besar itu gunakanlah pisau analisisnya dengan melihat UPI-nya. Kalau UPI ada, maka itu bisa menjawab ketimpangan dalam mensejahterakan nelayan tadi. Jika pembangunan UPI dilakukan secara benar maka nantinya akan membuka industri pengolahan, sehingga persebaran tenaga kerja akan lebih merata dan kesejahteraan nelayan akan meningkat.

Peserta lain yang memberikan tanggapan adalah Alex Subhan, wartawan harian Warta Kota. Ia mengemukakan pertanyaan bahwa Menteri Perikanan dan Kelautan masa pemerintahan yang lalu telah berencana untuk membangun cold storage, apakah sampai saat ini cold storage itu ada? Riza Damanik menjawab bahwa ia juga berharap cold storage bisa dibangun. Dulu itu kenapa bisa tidak bisa terbangun atau dibangun tetapi tidak jalan karena ikan tidak sampai datang ke pelabuhan. Jadi, ikan-ikan yang ditangkap di laut itu langsung dipindah muatan ke kapal lain dan langsung dibawa keluar negeri untuk diekspor. Transaksi yang dilakukan biasanya menggunakan sistem ijon. Pada dasarnya, ia mendukung kebijakan pelarangan transshipment karena kegiatan itu memang perlu untuk ditertibkan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya transshipment bukanlah barang haram. Ia memberi contoh bahwa di negara Eropa pengelolaan perikanan juga menggunakan transshipment, tetapi dalam situasi hari ini, transshipment identik dengan pencurian ikan di Indonesia.

Sebagian besar kapal-kapal eks asing itu bisa dipastikan bahwa mereka melakukan transshipment yang ilegal. Hal itu bisa dilihat dai jumlah PDB Indonesia yang hanya mencapai 300 milar per tahun . Itu menunjukkan bahwa penangkapan ikan kita sedikit sekali. Dalam konteks tersebut transshipment itu perlu, tetapi beri jeda waktu dulu untuk tidak diterapkan saat ini. Hal itu dilakukan dalam rangka membenahi sistem pengawasannya. Riza Damanik mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan langkah Ibu Susi yang justru memberikan kelonggaran terhadap kebijakan transshipment. Bahkan transshipment juga memperbolehkan kapal asing masuk ke perairan Indonesia selama satu tahun ke depan. Riza Damanik mengutarakan bahwa ia menginginkan agar kapal asing jangan lagi diizinkan untuk melakukan transshipment. Di Eropa, kapal asing sudah tidak boleh melakukan transshipment, yang diperbolehkan hanya kapal yang mempunyai dan mengibarkan bendera lokal serta kapalnya juga dibuat oleh masyarakat lokal. Jadi, kalau kapal asing mau mengambil ikan harus datang ke pelabuhan bukan ke tengah laut. Menurutnya, jika Indonesia bisa konsisten untuk menutup transshipment, ia yakin cold storage pasti akan dapat berjalan. Logikanya, dengan tidak ada transshipment, maka kapal harus datang ke pelabuhan untuk mengambil ikan, pada situasi tersebut ikan pasti membutuhkan cold storage. Dengan begitu, industri pengolahan ikan juga akan mulai terbangun. Penggunaan cold storage di beberapa wilayah pesisir Indonesia juga masih belum strategis. Artinya cold storage yang ada sekarang ini konsepnya seperti gudang, bukan seperti “lumbung” yang digunakan untuk menyimpan sekaligus merupakan sistem tatakelola persediaan makanan. Padahal di Indonesia ini, ikan itu berlimpah sekali.

Direktur Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman, mengemukakan bahwa berdasarkan pengalamannya di wilayah Sulawesi, ia memperhatikan kuliner laut yang ada di sana ternyata variasinya tidak terlalu banyak dan makanan yang disajikan di semua restoran juga hampir monoton. Menurutnya, mengapa pemerintah daerah tidak bisa mengembangkan sektor kuliner yang bisa menambah nilai ekonomis lebih tinggi dan bisa membuka lapangan kerja baru di sektor hilir. Ia juga menambahkan bahwa selama ini kita terbiasa terantuk pada permasalahan elementer, contohnya konsep cold storage tadi. Padahal, konsep lumbung sudah kita kenal sejak lama. Menurut Hikmat, jika kita mencermati grafik NTN memang terjadi penurunan di masa pemerintah Jokowi dibandingkan dengan masa SBY, tapi sebenarnya masih wajar karena itu merupakan adaptasi awal. Hal yang perlu kita cermati adalah semester pertama ke depan. Ia juga sepakat dengan Riza Damanik bahwa saat ini kita memamg mau tidak mau harus hidup dengan laut karena saat ini lahan sudah terbatas.

Peserta selanjutnya yang memberikan tanggapan adalah Stephanie Djohar, Program Officer Yayasan Interseksi. Ia menanyakan apakah sebenarnya ada atau tidak aturan dengan kapal dengan bobot tertentu tidak boleh berada di zona 0-12 mil? Riza menjelaskan bahwa sebenarnya atura-aturan itu sudah ada, tetapi penerapannya tidak berjalan efektif. Contohnya adalah masih banyak kasus kapal-kapal yang berbobot lebih dari 30 GT yang seharusnya berada di atas 12 mil laut, tetapi bisa melakukan manipulasi kapasitas kapalnya agar masuk ke zona di bawah 12 mil. Menurut Riza Damanik, pengusaha kita itu pengecut, harusnya kapal dengan bobot di atas 30 GT tidak berada di bawah 12 mil. Jika mau mengatasi pencurian ikan menurutnya ada yaitu pendekatan keamanan dengan menggunakan armada pengawasan yang ada dan yang kedua armada ekonominya perlu ditambah. Dengan adanya instrumen ekonomilah akan membuat orang menjadi segan di laut. Sementara jika hanya menambah armada pengawasan itu hanya akan menghabiskan uang untuk BBM saja. Kalau melihat wilayah geografis Indonesia yang begitu luas, justru armada ekonomi inilah yang harus dibenahi supaya lautnya menjadi ramai, sehingga pintu untuk para pencuri ikan akan sempit. Selain itu, pemerintah juga mendorong untuk nelayan agar menjaga lautnya dengan cara memberikan dukungan komunikasi dan BBM. Jadi, misalnya nelayan bisa menangkap kapal pencuri ikan akan mendapat insentif dari pemerintah.

bimonthly discussion 4

Peneliti LIPI, Amin Mudzakir bertanya mengenai seberapa besar kalangan masyarakat sipil di Indonesia yang konsen pada isu perikanan dan kelautan? Riza Damanik menerangkan bahwa selama 14 tahun terakhir bisa dikatakan bahwa kelompok yang membicarakan isu kelautan dan perikanan masih sangat minor. Zaman SBY organisasi lama yang konsen dengan laut seperti Jala, Jaring Pela, sudah hilang. Zamannya Pak Jokowi ini mulai muncul beberapa organisasi yang konsen dengan perikanan dan kelautan karena adanya komitmen Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kelompok Civil Society Organization (CSO) itu menghilang karena memang tidak ada perhatian kepada mereka contohnya adalah sulit untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Donor sulit didapatkan karena umumnya donor merespon dinamika suatu negara juga. Misalnya suatu negara demokrasinya dianggap lemah, dana yang akan dikucurkan lebih diprioritaskan untuk penguatan demokrasi. Selain itu, Di KKP rata-rata APBN-nya hanya sekitar 5-6 trilyun per tahun, baru pada tahun 2014 ini mampu mencapai 10 trilyun. Jika dibandingkan dengan pertanian, APBN perikanan dan kelautan masih tiga kali lebih kecil. Kemudian kalau dilihat dari APBN nasional kontribusinya tidak mencapai satu persen. Dari pembiayaan yang kecil tersebut, isu kelautan memang terlihat tidak menarik. Kalau yang hari ini terjadi adalah gebrakannya pemerintah Jokowi bisa mengangkat isu minor dapat menjadi isu utama. Sementara pada masa SBY, ia tidak pernah mengeluarkan sedikit pun pernyataan bahwa Indonesia telah berhasil menenggelamkan kapal asing. Padahal di waktu itu TNI AL bisa menenggelamkan banyak sekali kapal pencuri ikan, tetapi hal tersebut tidak dijadikan sesuatu yang luar biasa. Kalau hari ini presidennya bisa memberikan pernyataan secaral langsung mengenai kasus tersebut, sehingga momen ini menjadi daya tarik masyarakat sipil untuk ikut konsen dengan isu kelautan dan perikanan.

Peserta terakhir yang memberikan tanggapan adalah Subhi Azhari, pegiat Wahid Institute. Ia menanyakan mengenai kebijakan politik impor yang ada di Indonesia ? Riza Damanik menjelaskan bahwa dalam dunia perikanan dan kelautan ada yang namanya fish laundry. Misalnya seperti pada fenomena impor ikan tuna. Jika kita ingin mengimpor langsung tuna ke negara Eropa akan dikenakan pajak yang tinggi. Jadi untuk menghindari pajak impor yang tinggi tersebut dengan cara menjualnya ke negara Thailand. Kemudian oleh negara Thailand ikan tuna tersebut diberi label dan diimpor ke negara Eropa dan Amerika. Dalam penangkapan ikan tuna, ternyata ada pembatasan kuota tangkapan yang diatur oleh negara Jepang, Australia dan New Zealand. Sebenarnya hal itu adalah sebuah ironi karena ikan tuna yang bertelur dan besar di perairan Indonesia izin penangkapannya dan kuotanya malah ditentukan oleh negara lain. Intinya adalah jika kita ingin menyelamatkan kelautan kita, tidak cukup hanya dengan mengandalkan rutinitas kegiatan perikanan dan kelautan sebagaimana kini dilakukan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Lebih dari itu, kita juga harus mampu melakukan aktivitas lainnya yang menopang upaya ini. Salah satunya yang penting dilakukan saat ini adalah memperbaiki diplomasi-diplomasi kita yang ternyata masih lemah. Tentu masih banyak kiprah dan strategi lainnya untuk menopang agar sektor perikanan dan kelautan menjadi strategis dan urgen yang pada gilirannya dapat berperan secara signifikan dalam mendorong kesejahteraan nelayan dan rakyat Indonesia umumnya dalam mengatasi kemiskinan.*

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation