Sudiarto
Program Officer, Yayasan Interseksi

Jatuhnya Suharto pada1998 tidak saja menandai dimulainya transisi demokrasi, tetapi juga diikuti dengan letupan konflik sosial di penjuru negeri, dari Aceh, Papua hingga Timor Leste. Selama Orde Baru konflik ditekan dan tidak dipublikasikan dengan alasan SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Pengganti Suharto, B.J. Habibie memulai proses desentralisasi kekuasaan dan mengurangi peran sosial politik militer, sehingga mengubah hubungan antara Negara dan masyarakat serta menyediakan latar belakang bagi pecahnya konflik yang kompleks. Sayangnya, belum ada pemahaman yang baik tentang bagaimana cara mengelola konflik sosial, menjadikannya tantangan tersendiri bagi para pencipta perdamaian di Indonesia. Untuk mengisi kesenjangan informasi ini, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) bekerja sama dengan Center for Humanitarian Dialogue (HD Center) dan Current Asia melakukan penelitian selama 2009-2010, dan laporannya dibukukan dengan judul Pengelolaan Konflik di Indonesia: Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso. Read More...

Program Officer, Yayasan Interseksi

Ketegangan antara agama, dalam hal ini Islam, dengan nilai-nilai dasar bernegara mencuat kembali pasca-runtuhnya Orde Baru. Kelompok-kelompok Islam fundamentalis seperti Hizbut Tahrir dan elemen-elemen NII (Negara Islam Indonesia) berusaha menghidupkan kembali ide-ide tentang Syariat Islam dan Khilafah Islamiyah. Pancasila yang menjadi konsensus nasional sejak berdirinya Republik, dan diformalisasikan dalam ajaran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) oleh rezim Orde Baru, digugat oleh sejumlah kalangan. Tetapi bagi Masdar F. Mas’udi, penulis buku Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam, gagasan kalangan Islam normatif dan teologis itu cenderung mengarah ke otoritarianisme, mengingat label agama yang berciri kemutlakan sebagai dasar perjuangan mereka untuk mencapai kekuasaan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society pada 11 Agustus 2011 di Jakarta, Masdar mengingatkan kembali batasan dalam hubungan antara Negara dan agama, sejauh mana Negara berhak untuk mencampuri urusan-urusan keagamaan, dan sebaliknya. Dalam hal keyakinan beragama dan tatacara ibadah, Negara tidak boleh masuk karena akan mengakibatkan pemihakan terhadap keyakinan tertentu dan penafsiran tertentu. Padahal dalam internal umat beragama sendiri, tidak pernah ada penafsiran tunggal, selalu ada keberagaman. Read More...

Sudiarto
Program Officer, Yayasan Interseksi

Dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Papua masih terus bergejolak. Sejak menjalankan administrasi pemerintahan sebelum maupun sesudah PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, pemerintah Indonesia memilih pendekatan keamanan (security approach) untuk mengikis gerakan separatism maupun gerakan masyarakat sipil di Papua. Meskipun telah beberapa kali pergantian rezim di Indonesia, pendekatan tersebut tidak berubah hingga 50 tahun pasca-integrasi Papua. Ketika terjadi perubahan politik seiring tumban gnya rezim Orde Baru pada 1998, penanganan konflik di Papua tidak beranjak jauh dari pendekatan lama. Pemerintah tidak juga belajar dari konflik di Timor Timur maupun Aceh untuk mengubah pola pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Read More...

Sudiarto
Program Officer, Yayasan Interseksi

Dalam era globalisasi saat ini, kearifan lokal menjadi upaya untuk membentengi arus pasang naik individualisme vis-à-vis komunalisme. Komunisme, bentuk lain dari semangat komunalisme, yang pernah menguasai separuh belahan dunia mengalami kebangkrutan setelah runtuhnya Tembok Berlin. Gulirannya membawa pada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada kurun 1995 hingga dekade 2000-an, yang keputusan-keputusannya bersifat mengikat setiap negara anggotanya (legally binding). Berdirinya WTO menandai pasang naik individualisme, paham yang menurut teori konspirasi sudah dipopulerkan sejak 1970-an melalui penciptaan karakter superhero. Meskipun sudah ada sejak dekade sebelumnya, para pengamat komik melihat adanya akselerasi pemunculan tokoh-tokoh superhero, mendukung gagasan tentang sosok satu orang individu yang bisa menyelamatkan dunia. Demikian pengantar yang diberikan oleh Revitriyoso Husodo, penggiat budaya anti-globalisasi dalam Diskusi Dua Bulanan Interseksi, Kamis 18 Agustus 2011 di Jakarta. Read More...

Sumber gambar: Bakery Indonesia

Per Januari 2010, resmi berlaku kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Kesepakatan ini akan membuka pasar bebas terbesar di dunia, mencakup 1,9 miliar penduduk. Banyak pihak menengarai, agresifnya China untuk mendesakkan ACFTA karena imbas krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Eropa. Untuk mengalihkan pasar bagi produk-produknya, China melirik ASEAN yang penduduknya berjumlah sekitar 600 juta jiwa, jumlah yang sangat menggiurkan dan letaknya yang strategis di selatan China.

Dalam praktiknya, realisasi perdagangan antara negara-negara ASEAN dengan China bersifat asimetris, artinya tidak seimbang antara kedua belah pihak. China lebih banyak diuntungkan, mengingat selama beberapa dekade terakhir industri manufaktur di China sedang tumbuh sangat pesat, sementara ASEAN masih berjuang untuk melepaskan diri dari dampak krisis ekonomi 1997. Kesepakatan ACFTA hanya melegitimasi banjirnya impor secara ilegal produk-produk China yang sudah berlangsung bertahun-tahun sebelumnya.

Segera sesudah ACFTA dinyatakan berlaku, gelombang penolakan datang dari para pengusaha dan serikat-serikat buruh yang merasa terancam. Sektor-sektor yang paling terkena dampak antara lain tekstil, alas kaki dan mainan. Kalangan pengusaha berusaha menekan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, untuk melakukan renegosiasi terhadap sejumlah pos tariff dalam ACFTA. Para wakil rakyat di DPR pun terlibat dengan membentuk Panja Daya Saing untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, tidak saja terhadap ACFTA, tetapi juga terhadap kesepakatan-kesepakatan serupa seperti dengan India (AIFTA) dan Australia-Selandia Baru (AANZFTA).

Salah satu yang menjadi keprihatinan adalah ancaman terhadap industri batik, yang menjadi ciri khas Indonesia dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Membanjirnya tekstil bermotif batik dari China mengancam sentra-sentra industri batik di Pekalongan dan Solo. Namun para pengusaha batik merasa optimis dapat bersaing dengan produk serupa dari China. Batik China memang besar dalam volume perdagangan, tetapi coraknya sedikit, sementara batik lokal unggul dalam kekayaan motif. Tetapi tidak menutup kemungkinan China akan melakukan variasi terhadap motif-motif batik untuk menyesuaikan dengan kompetitor lokal.

Untuk mendiskusikan dampak kesepakatan perdagangan bebas (free trade agreement / FTA) terhadap industri nasional khususnya batik, Yayasan Interseksi mengadakan Diskusi Dwibulanan dengan menghadirkan pembicara seorang pemerhati budaya dan juga aktivis anti-globalisasi, Revitriyoso Husodo. Selain aktif di lembaga Institute for Global Justice (IGJ), beliau juga mendirikan Perkumpulan Budaya Bumi Bagus yang mengangkat isu budaya dalam upaya menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing menghadapi dampak globalisasi. Detail acaranya adalah sebagai berikut:

• Pembicara: Revitriyoso Husodo
  
• Hari/tgl: Kamis, 18 Agustus 2011
  
• Waktu: pukul 15:30-17:30 dan diakhiri dengan buka puasa bersama,
  
• Tempat: di kantor Yayasan Interseksi, Jl. Kompleks Batan No. BL E/17, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax : 021-788 39335