Indriani Widiastuti, Program Officer Yayasan Interseksi

Beberapa peserta terlihat lega setelah workshop berakhir, karena menurut penilaian mereka workshop ini seperti film thriller, tegangnya tidak habis-habis.

Pada hari Senin dan Selasa, 12-13 Desember 2011 yang lalu, para peserta joint-research “Kota-Kota di Sumatera” mempresentasikan dan mendiskusikan laporan penelitiannya acara Workshop Penulisan Laporan Hasil Penelitian “Kota-kota di Sumatera”. Acara ini diselenggarakan di GG House, Gadog. Jawa Barat, diikuti oleh tujuh peneliti, pembaca makalah dan para undangan.


Firdaus, peneliti dengan wilayah penelitian Binjai, Sumatera Utara, mendapat kesempatan pertama. Fokus penelitiannya pada kota Binjai yang harmonis, aman dan nyaris tanpa konflik. Kalaupun ada, mungkin hanya konflik perebutan lahan parkir, tidak seperti di daerah lain yang berpotensi konflik antar-etnis. Penduduk asli kota tersebut adalah dari suku bangsa Melayu dari Hinai (sebuah kecamatan di Kabupaten Langkat). Saat ini yang mendiami kota Binjai memang sudah generasi ke-6 atau ke-7, sehingga banyak yang tidak terlalu mementingkan identitas kesukuan. Mereka dengan bangga mengungkapkan identitas bahwa “Kami orang Binjai” dan berkmounikasi dengan bahasa Indonesia, tidak lagi menggunakan bahasa ibu (Mandarin, India atau Jawa). Inilah salah satu faktor pemicu keharmonisan di Binjai. Di sesi tanya jawab, Ignatius Haryanto (LSPP) mempertanyakan tentang kehadiran media lokal, apakah ada koran lokal atau rubrik khusus di koran mengenai kota Binjai. Ia kembali menjelaskan bahwa melalui media, bahkan dari menjamurnya lapak DVD, dapat menceritakan perkembangan suatu daerah. Amin Mudzakkir dari LIPI mempersoalkan judul laporan yang menggunakan kata harmonis, atas dasar apa warga kota Binjai harmonis, apakah ini sekedar praduga atau memang dulunya harmonis dan sekarang tidak? Kata harmonis atau harmonisasi pada judul paper (“Kami Orang Binjei”: Harmonisasi Agama dan Etnis di Kota Binjai) bisa menjadikan peneliti stuck hanya mengutak-atik harmoni dan berusaha mencocok-cocokkan kata tersebut dengan data temuan di lapangan.Read More...

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi



Kekerasan yang kembali terjadi akhir-akhir ini di Papua sekali lagi menghadirkan wajah Indonesia yang mengancam dan wajah kekerasan militerisme, alih-alih merangkul dan melindungi identitas kepapuaan. Keindonesiaan hadir dalam bentuk korupsi di tubuh birokrasi dan elite politik lokal tanpa menyejahterakan masyarakat Papua, dengan sekolah-sekolah yang bermutu rendah karena kekurangan guru dan fasilitas, serta puskesmas yang hampir kosong tanpa dokter atau paramedis lainnya. Singkatnya, keindonesiaan dipandang sebagai eksploitasi dan penjajahan, antitesis dari mimpi ideal kepapuaan oleh orang asli Papua.

Sejak awal proses masuknya Papua ke dalam konsep Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ilmu antropologi di Indonesia telah menjadikan Papua sebagai lapangan penelitian utama. Menurut Mulyawan Karim, ketua Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), pada tahun 1963 Profesor Koentjaraningrat bersama Harsja W. Bachtiar, doktor sejarah yang kemudian menjadi guru besar di Fakultas Sastera Universitas Indonesia (UI), menyunting buku berjudul Penduduk Irian Barat, sebuah literatur antropologi pertama tentang manusia dan kebudayaan Papua yang terbit pasca-kemerdekaan. Dalam salah satu tulisan di buku tersebut, “Reaksi Penduduk terhadap Perobahan Zaman”, Koentjaraningrat menganalisis fenomena kehadiran orang asing kulit putih di Papua dan perubahan besar yang mereka bawa, tentang gerakan spiritual cargo cult, semacam gerakan ratu adil di wilayah budaya Melanesia dan Oseania, yang kemudian menjadi tempat berseminya gagasan dan gerakan kemerdekaan Papua. Read More...

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi



Setelah mengikuti pelatihan secara online, saya berkesempatan untuk datang ke Bangkok, Thailand, dalam program Pelatihan Regional Global Advocacy Programme (GAP) yang diselenggarakan oleh Minority Rights Group International (MRG). Pelatihan berlangsung selama empat hari, 18-21 November 2011, diikuti oleh 21 peserta yang mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara dan Asia Selatan yang bergiat di isu hak-hak kelompok minoritas. Secara teknis, pelatihan ini dikoordinasikan oleh Asisten GAP Asia, Kheetanat Wannaboworn. Dalam sesi pengantar, Carl Soderbergh dari MRG London menekankan bahwa dengan mengikuti program ini berarti para peserta telah menjadi bagian dari komunitas global. Sebagian di antara peserta pelatihan akan mendapat kesempatan mengikuti program lanjutan di Jenewa, Swiss, bersama-sama peserta dari kawasan Eropa dan Afrika. Berbeda dengan isu hak-hak indigenous people yang relatif sudah terorganisasikan dengan baik, MRG bersama dengan Uni Eropa masih mengembangkan forum aktivis dan komunitas hak-hak minoritas, sejalan dengan Forum on Minority Issues yang diadakan oleh Kantor Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau OCHCR di Jenewa. Read More...