Diskusi Terbatas Dwi-Bulanan Yayasan Interseksi Oktober 2011

Pengantar

“You can’t run the society on data and computers alone."
-Alvin Toffler

Menjadi seseorang yang up to date adalah sebuah kebutuhan, terutama pada sepuluh tahun belakangan ini. Mungkin sebagian dari kita yang memiliki smart phone sudah tanpa sadar memiliki ritme per sekian menit sekali menengok layar telepon genggam atau menanti lampu penanda berkelap-kelip merah tanda ada update pesan, status atau balasan chat. Mengikuti perkembangan gadget pun seperti menyimak naik turunnya saham di bursa efek, sunguh cepat perubahannya. Komputer jinjing atau laptop bukan barang asing yang kerap bersanding dengan secangkir kopi atau teh, teman nongkrong berjam-jam, sehingga kita tidak lagi takut nongkrong di kafe sendirian. Penemuan telepon genggam dengan tombol QWERTY pun mengubah kecepatan seseorang dalam mengetik SMS dan memungkinkan seseorang untuk menulis email panjang seperti menggunakan komputer.

Perkembangan dunia digital ini kemudian dilihat orang dengan kewaspadaan: di satu sisi ada yang merasa bahwa penemuan teknologi dan alat berkomunikasi ini memudahkan kehidupan mereka, tetapi di sisi lain ada juga yang merasa bahwa perkembangan teknologi ini hanya mendudukkan kita dalam posisi sebagai pasar belaka. Perkembangan gadget ini membuat alat komunikasi menjadi bagian dari gaya hidup. Kemasan menjadi lebih penting daripada fungsi yang dibutuhkan.


Sumber gambar: THE MARK

Mungkin ini keadaan yang diprediksi oleh seorang futurolog Alvin Toffler sebagai "future shock" di tahun 1970. Future shock ia definisikan sebagai perubahan yang begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat yang dialami tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Perubahan struktural yang terjadi di masyarakat dari masyarakat industri menjadi super-industri, akan menenggelamkan masyarakat dalam percepatan kemajuan teknologi dan perubahan sistem sosial, sehingga mereka merasa terputus dan disorientasi. Salah satu yang menyebabkan hal ini adalah arus informasi yang tak terbendung (information overload). Sebuah masyarakat tidak dapat berjalan jika sepenuhnya dikontrol oleh data dan komputer, karena selain kemampuan kognitif, juga diperlukan emosi dan afeksi.

Selain itu muncul pula istilah digital native merujuk pada komunitas masyarakat saat ini yang menjadi bagian dari masyarakat digital. Pertanyaan dasarnya perlu diangkat di sini: apakah maksud dari digital native itu? Apakah serupa konsep Alvin Toffler atau John Naisbitt mengenai information society? Atau dengan the network society yang digagas Manuel Castell?

Pertanyaan di atas muncul sebagai akibat dari beberapa gejala di masyarakat antara lain meningkatnya kebutuhan masyarakat akan respon yang cepat dalam menggunakan jasa telekomunikasi. Telepon dan SMS yang dahulu dianggap paling cepat saja, sekarang tergantikan dengan instant messenger yang hemat tarif dan lebih cepat ditanggapi. Selain itu, kini informasi boleh jadi dianggap sebagai salah satu tulang punggung utama yang menggerakkan roda ekonomi industri media. Juga sering kita dengar, bahwa media baru, terutama jejaring sosial menjadi "rumah sakit bersalin" bagi aksi-aksi solidaritas seperti koin untuk Prita Mulyasari atau #prayforjapan (trending topic di Twitter ketika Jepang dilanda gempa besar bulan Maret 2011 lalu).

Bagaimana kita menyikapi era banjir informasi ini? Apakah yang dapat diperbuat oleh industri media "tradisional" untuk menghadapi era media baru yang serba cepat? Mari kita diskusikan bersama dalam acara Diskusi Dwi-Bulanan The Interseksi Foundation Oktober 2011 dengan pembicara seorang pakar media dan direktur Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta, Ignatius Haryanto.

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi

Jika sudah ada mekanisme hak asasi manusia (HAM) di tingkat nasional maupun internasional (Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB), mengapa masih diperlukan mekanisme di tingkat regional, demikian Wahyuningrum, Senior Advisor HRWG (Human Rights Working Group) untuk isu ASEAN dalam “Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil”, 1-5 Oktober 2011 di Bogor dan Jakarta. Pada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan di tingkat nasional, misalnya kasus buruh migran yang sifatnya lintas batas (cross-border issues), dialog regional menjadi penting untuk mencapai kesepakatan di tingkat regional. Kerjasama politik dan HAM di tingkat regional juga bisa untuk memperkuat posisi tawar dalam mekanisme internasional, di samping untuk mendukung advokasi di tingkat nasional sendiri ketika mekanisme nasional gagal bekerja, berfungsi sebagai check and balances. Dalam kasus regional Afrika, ketika komisi nasional gagal berfungsi, advokasi bisa berlanjut di tingkat regional. Afrika juga sangat kuat di tingkat regional dengan dasar bahwa masyarakat di tingkat kawasanlah yang berhak mengklaim hak-hak universal yang sensitif pada budaya lokal, seperti tecermin dalam nama komisi HAM Afrika yang menggunakan istilah “human and people’s rights”. Read More...

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi

Dalam berbagai diskursus terdapat pandangan positif bahwa Islam kompatibel dengan hak asasi manusia (HAM), ada pula pandangan negatif bahwa HAM adalah produk Barat yang tidak sesuai dengan Islam, demikian pengantar diskusi oleh Muhammad Choirul Anam, deputi direktur eksekutif HRWG (Human Rights Working Group) pada “Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil”, 1-5 Oktober 2011 di Bogor dan Jakarta. Melalui Deklarasi Kairo (1990), negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) jelas-jelas menyatakan bahwa tidak ada persoalan antara Islam dan HAM, meskipun di dalamnya masih ada pasal-pasal yang melemahkan posisi perempuan dan adanya larangan keluar dari agama Islam atau menganut ateisme. Read More...

Sudiarto, Program Officer Yayasan Interseksi

“HAM (hak asasi manusia) itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi ada secara fisik,” demikian menurut Rafendi Djamin, direktur eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) dalam pengantar untuk “Pelatihan Mekanisme HAM PBB, ASEAN dan OKI untuk Masyarakat Sipil”, 1-5 Oktober 2011 di Bogor dan Jakarta. Selain adanya standar norma-norma HAM internasional, secara kelembagaan sudah tersedia berbagai mekanisme HAM baik pada level internasional, regional maupun cross-regional yang dapat digunakan untuk memperkuat strategi advokasi di level nasional. Pelatihan yang diselenggarakan oleh HRWG ini diikuti oleh 21 orang perwakilan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Aceh hingga Ambon, ada juga dari Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Read More...

STEVE JOBS

1955 -2011

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Taken from Apple Inc’s Think Different Campaign which was written by the man himself. Below is the video in which the man, instead of Richard Dreyfuss as in the original version, narrating the campaign. A heartbreaker. Check it out:



Posted by Hikmat Budiman

(dari Seminar Paradoks Demokrasi Lokal, P2P LIPI)

Indriani Widiastuti,
Program Officer, Yayasan Interseksi


Pada hari Rabu, 21 September 2011 lalu, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Paradoks Demokrasi Lokal”. Diskusi ini diisi oleh empat pembicara antara lain dua orang dari tim peneliti bidang lokal P2P LIPI, Mardiyanto Wahyu Triyatmoko, S.IP, MAP, MPP dan Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA, Ganjar Pranowo, SH (DPR RI) dan I Gusti Putu Artha, Sp, M.Si (dari Komisi Pemilihan Umum). Topik utama diskusi adalah mengenai distribusi dan kontestasi kekuasaan di tingkat lokal pada pemerintahan yang terdesentralisasi.

Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan dari tradisi dan kultur politik yang otoritarian ke sistem di mana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam sistem politik. Bukan hanya hal baik yang dibawa oleh proses ini, tetapi juga membuka arena kontestasi besar bagi berbagai kepentingan ekonomi dan politik untuk mementukan bagaimana kekuasaan dan sumberdaya didistribusikan (Hadiz, 2010). Good governance yang diharapkan muncul dari proses desentralisasi pun terkalahkan oleh penyimpangan dana, kolusi dan tindak kekerasan. Read More...