FOR KNOWLEDGE AND HUMANITY   |  

Pemetaan Isu-Isu Kontemporer di Provinsi Gorontalo

Pawennari Hijjang, Muhammad Basir, dan Ahmad Ismail

Gorontalo-kantor
Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo. Sumber Foto: Berita Manado.Com

Suku Gorontalo merupakan penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, provinsi ke-32 Indonesia, yang pada tahun 2000 memekarkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini, jumlah peduduk Gorontalo diperkirakan lebih dari 1 juta orang atau merupakan etnis mayoritas (90%) di tanah Gorontalo. Sementara, sejumlah etnis lainnya yang merupakan minoritas adalah Suku Suwawa, Suku Bone, Suku Atingola, dan Suku Mongondow. Beberapa anggapan berkembang mengenai etimologi kata Gorontalo. Ada yang menyebut Gorontalo berasal dari kata "hulontalo", yang juga berasal dari kata "hulontalangi", yang berarti "pengembara yang turun dari langit". Angapan ini berdasarkan pada mitologi yang berkembang di tengah masyarakat, yang mengisahkan tentang Hulontalangi, yang dianggap sebagai orang pertama di Gorontalo, yang berdiam di kaki gunung Tilongkabila. Sejumlah teori lain menduga, Gorontalo berasal dari kata "Hua Lolontalango", yang artinya "gua" yang digunakan untuk berjalan bolak-balik", "Pongolatalo" atau "Pohulatalo", yang berarti "tempat menunggu", "gunung telu", yang berarti "gunung tiga", dan masih banyak lagi asumsi-asumsi yang lain. Read More...
Comments

Menelisik Mandar Sulawesi Barat



Muh. Idham Khalid Bodi
Litbang Kementrian Agama Sulawesi Selatan





idham_khalid_bodi
Geneologi sejarah masyarakat Mandar dapat dilacak dari cerita dan tuturan yang populer di kalangan masyarakat Mandar (termasuk Mamasa) tentang Pongkapadang dan Torije'ne, yang dianggap sebagai manusia pertama yang mendiami wilayah Mandar tepatnya di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Tabulahan. Pongkapadang dan Torije'ne yang bertemu, menikah dan menetap di Tabulahan melahirkan tujuh orang anak yang menjadi cikal bakal dari lahirnya sejarah Mandar selanjutnya. Ketujuh anak tersebut atau yang populer dengan sebutan tau pitu.

Turunan dari hasil pernikahan putera-puteri Pongkapadang dan Torije'ne yang berjumlah sebelas orang atau tau sampulo mesa (dan turunan-turunan selanjutnya) inilah yang kemudian menyebar dan mendiami wilayah-wilayah yang dikenal dengan sebutan pitu ba'bana binanga, pitu ulunna salu, dan karua tiparitti'na uhai yang saat ini dikenal sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Barat (Polman, Mamasa, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, dan Mamuju Tengah). Read More...
Comments

Sulawesi Tengah: Perspektif Sosiokultural, Demokrasi, dan Konflik



Juraid Abdul Latief
Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah




juraid_abd_latief
Melihat kondisi Sulawesi Tengah satu dekade terakhir ini, banyak sekali persoalan sosio kultural yang tidak terselesaikan dengan cepat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menjadikannya penting dalam pandangan negara. Persoalan kewarganegaraan dan konflik tampak hadir bersamaan, sehingga sepertinya sulit dikendalikan. Persoalan ini kemudian mengendap dan tidak tampak dipermukaan seperti selama ini. Bahaya laten seperti ini, dapat menghasilkan kesulitan baru dalam mengelola kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Olehnya itu, tidak dapat disalahkan jika setiap peristiwa sosial memiliki latar historis yang sangat mengejutkan, tetapi itulah yang kenyataan pada masa lalu.

Berkaca pada situasi Sulawesi Tengah yang demikian adanya, maka tidak mengherankan apabila daerah ini dipersepsikan sebagai "sarang teroris". Persepsi yang masih perlu ditelusuri secara mendalam lagi. Sebab persepsi yang menyimpang atau tidak diterima sepenuhnya diterima masyarakat dapat menjadi pemantik timbulnya persoalan lain. Apalagi jika masyarakat belum mampu berpikir secara dewasa, persoalan baru sangat mudah terjadi. Read More...
Comments

Dominasi Kuasa Sultan di Sulawesi Tenggara

La Ode Rabani
Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya



laode_tabrani
Fakta historis Sulawesi Tenggara hingga hari ini masih diwarnai oleh dinamika social dan politik. Masyarakat di wilayah itu tidak pernah lepas dari beban sejarah penguasa yang mengiringi jalan hidup mereka, meskipun sebenarnya terdapat keinginan kuat menghilangkannya. Reproduksi isu etnis dan sejarah yang terjadi pada masa lalu yang dihembuskan oleh elite politik local dan pendidik ikut menjadi penghabat upaya harmoni social yang terjadi di setiap level masyarakat Sulawesi Tenggara.

Realitas itu pada akhirnya akan menjadi benang merah yang selalu kusut tanpa bisa menjadi benang putih yang bisa terurai hingga menjadi perajut harmoni social masyarakat di Sulawesi Tenggara, karena sejarah yang terus diwariskan di satu sisi, sementara ikatan cultural sebagai suatu kawasan budaya masih melekat kuat di sanubari masyarakat Sulawesi Tenggara pada sisi yang lain. Sebuah ironi.

Polarisasi social dan etnisitas yang terjadi ketika proses pemilu atau pemilihan pimpinan di lembaga birokrasi dan pendidikan hingga tingkat mahasiswa menjadi cermin betapa kuatnya potensi gesekan yang setiap saat bisa terjadi. Di ranah budaya, justru berbanding terbalik, seluruh komponen social justru menyatu dalam keluarga yang utuh (berkeluarga). Read More...
Comments

Jejak-jejak Perkembangan Pemerintahan dan Politik di Sulawesi



Halilintar Lathief

Universitas Negeri Makassar



prof_halil
Pulau Sulawesi didiami berbagai suku bangsa utama, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Buton, Gorontalo, Duri, Mamasa, Mori, Mekongga, Kulawi, Kaili, Tolaki, Same Bajo, dan sebagainya. Tiap-tiap suku mempunyai bahasa dan kekhasan budaya. Manakala kita mencermati peta Sulawesi, maka kita akan melihat bentukan yang aneh dan kompleks yang acap digambarkan berbentuk anggrek, laba-laba mabuk, seekor kalajengking berbisa, raksasa tanpa kepala, atau merupakan seseorang yang tengah main pencak. Ia menghadap ke depan, ke Lautan Teduh yang maha luas itu, layaknya seorang pahlawan yang gagah perkasa dalam melakukan penjagaan terhadap wilayah NKRI.

Letak geografis Sulawesi memperlihatkan betapa Sulawesi berada dilintasan perjalanan baik secara regional maupun internasional. Jalur-jalur perjalanan telah terbentuk bahkan beberapa diantaranya telah digunakan secara berabad-abad. Peranan historis Makassar dan Buton sebagai pusat dari jalur rempah sejak abad pertengahan, memberi citra tersendiri dalam tradisi perjalanan dunia yang mencantumkan kawasan ini dalam peta-peta tua yang ada. Read More...
Comments

Komunitas Pintu Gerbang: Pengaruh Tipomorfologi Permukiman terhadap Pola Spasial Kota


Bambang Heryanto
Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Tenik Universitas Hasanuddin-Makassar


bambang_heryanto
Satu diantara tujuan hidup dari pada masyarakat secara hakiki dan universal adalah mengejar kebahagian. Apabila dikaitkan dengan preferensi masyarakat untuk memilih tempat tinggal tujuan dapat dijabarkan dalam bentuk suatu permukiman yang memberi kenyamanan, keindahan, kesejukan, ketentraman, dan keamanan dalam mencapai tujuan tersebut. Ketiga preferensi pemilihan untuk memilih tempat tinggal tersebut secara langsung akan memberi dampak terhadap bentuk atau ruang kota dimana mereka tinggal. Globalisasi telah memberi pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat kota didunia termasuk dalam memilih bertempat tinggal. Kota-kota di Indonesia tidak luput dari pada bentuk permukiman baru yang telah tiga dekade berkembang di kota-kota Barat. Permukiman baru berupa komunitas pintu gerbang (KPG) pada akhir-akhir ini muncul di wilayah pusat kota maupun di wilayah pinggiran di sebagian besar kota-kota di Indonesia. Pola permukiman karateristik ini secara langsung memberi dampak terhadap pola sosial, ekonomi, dan spasial lingkungan di sekitarnya serta wilayah kota. Beberapa faktor yang dibahas antara lain pengaruhnya terhadap kota ditinjau dari lokasi, tipe, bentuk, fasilitas, dan dampak terhadap pola sosial, ekonomi, visual, dan spasial kota. Read More...
Comments

Konteks Sosial-Budaya Demokrasi di Sulawesi Selatan


Heddy Shri Ahimsa-Putra
Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta


heddy-ahimsa
Dalam sebuah tulisannya mengenai politik di kawasan Asia Tenggara James Scott (1978) pernah mangatakan bahwa situasi sosial politik Asia Tenggara di tahun 1950an tidak sama dengan situasi di kebanyakan negara di Barat. Kalau di Barat partai-partai politik merupakan unsur sistem politik yang sangat penting, dan seseorang mengikuti atau memilih partai tertentu karena alasan ideologis, atau karena memperhatikan ideologi yang diperjuangkan dan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah partai, tidak demikian halnya di Asia Tenggara di tahun 1950-1960an. Di kawasan ini partai-partai politik memang telah hadir dan ideologi serta nilai-nilai yang mereka anut juga cukup jelas, namun dua hal ini masih belum begitu kuat berakar dalam masyarakat. Umumnya warga masyarakat Asia Tenggara memilih sebuah partai tidak atas dasar iedologi partai, sehingga analisis politik dengan memusatkan perhatian pada partai dan kelompok politik akan terperangkap dalam sejumlah asumsi yang kurang sesuai dengan realitas yang ada. Read More...
Comments

Ketika Bapak dan Ibu Negara “Bermain-main” Media Sosial

Monica Dian Adelina
Peneliti the Interseksi Foundation, Jakarta

Twitter-SBY
SBY dan Obama


Sejak berita akan diluncurkannya akun Twitter resmi Presiden SBY, muncul banyak pro dan kontra. Beberapa kalangan menyambut baik rencana ini, beberapa lainnya tidak hanya menanggapi nyinyir tetapi juga menganggap hal ini berlebihan dan tidak perlu. Banyak kalangan yang berkomentar soal rencana ini, mulai dari kalangan politisi sampai rakyat biasa.

Presiden sendiri beralasan bahwa peluncuran aku Twitter ini semata-mata agar ia dapat lebih dekat dengan rakyatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna Twitter di Indonesia merupakan pengguna terbanyak kelima dan teraktif di dunia. Banyaknya orang Indonesia yang aktif menggunakan Twitter inilah yang kemudian dimanfaatkan entah oleh Presiden SBY sendiri atau penasehat politiknya untuk dapat menarik perhatian rakyat. Read More...
Comments

Media, Isu Terorisme, Stereotipe, dan Sikap Diskriminatif

Monica Dian Adelina
Peneliti the Interseksi Foundation, Jakarta

Islamophobia-293x300
Sumber Foto: SonjaBe.Com/
Para penstudi ilmu komunikasi dari dulu sampai sekarang berbeda pendapat mengenai kekuatan media massa dalam memengaruhi pendapat khalayak. Sebagian mengatakan sesungguhnya media itu sangat powerfull. Media tidak hanya sanggup memengaruhi opini publik, tapi juga tindakan publik. Di sisi lain, pengaruh media dikatakan terbatas, tergantung pada konteks ruang dan waktu, dan di mana media itu bekerja. Bagi mereka yang menganggap the media is powerfull, kemudian melahirkan beberapa teori komunikasi massa yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan budaya, salah satunya yaitu Teori Peluru (Bullet Theory).

Teori Peluru adalah nama yang diberikan oleh peneliti terhadap konsepsi pertama tentang efek komunikasi massa. Ia biasa juga disebut teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory) atau sabuk transmisi (transmision belt theory). Pada dasarnya pandangan ini naif dan simplistik, yang menganggap efek-efek pesan komunikasi massa demikian kuat dan kurang lebih bersifat universal pada seluruh audiens yang mendapat terpaan media. Menurut teori ini, media menyajikan stimulasi kuat yang secara seragam diperhatikan oleh audiens. Stimuli ini membangkitkan desakan, emosi atau proses lain yang hampir tidak terkontrol oleh audiens. Setiap audiens memberikan respon yang sama pada stimuli yang datang dari media massa. Karena teori ini mengasumsikan audiens yang tidak berdaya ditembaki oleh stimuli media massa. Read More….
Comments

Melawan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Sofian Munawar Asgart
Research Associate, the Interseksi Foundation, Jakarta


bomb_Boston
Serangan bom yang mematikan yang terjadi dalam lomba lari maraton di kota Boston, AS, tgl. 15 April 2013. Foto: EPA


Radikalisme dan terorisme kini menjadi musuh "baru" umat manusia. Meskipun akar radikalisme telah muncul sejak lama, namun peristiwa peledakan bom akhir-akhir ini seakan mengantarkan fenomena ini sebagai "musuh kontemporer" sekaligus sebagai "musuh abadi". Banyak pihak mengembangkan spekulasi secara tendensius bahwa terorisme berpangkal dari fundamentalisme dan radikalisme agama, terutama Islam. Tak heran jika kemudian Islam seringkali dijadikan 'kambing hitam'. Termasuk dan terutama pada kasus bom paling fenomenal: WTC dan kasus termutakhir bom "Boston Marathon".

Namun demikian, tidak sedikit pula yang percaya bahwa motif radikalisme dan terorisme tidaklah bersumber dari aspek yang tunggal. Kesadaran ini membawa keinsyafan bahwa upaya penanganannya juga tidak bersifat parsial, namun perlu pendekatan komprehensif secara integral.

Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital. Karena itu, beragam peristiwa yang melahirkan ketidakamanan seperti teror peledakan bom perlu mendapat perhatian tersendiri. Negara harus benar-benar serius memikirkan upaya untuk melawan radikalisme dan terorisme yang kini kian menggejala. Beberapa agenda strategis yang dapat disiapkan antara lain: reformasi sektor keamanan, pembenahan regulasi keamanan, reorientasi pendidikan, dan kampanye sosial-kultural secara massif. Agenda ini boleh jadi bukan sesuatu yang baru, tapi sudah menjadi bagian program yang telah dan sedang dilakukan oleh beberapa pihak. Namun demikian, point terpenting dari upaya untuk memutus mata rantai radikalisme dan terorisme adalah dengan memperkuat dan mempererat "rantai" keinsyafan bersama baik di level struktural maupun di ranah societal untuk menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai musuh bersama. Read More….
Comments

Demokrasi untuk Si Miskin

Sudiarto (Program Officer, The Interseksi Foundation)

Selama 2005-2007, Indonesia telah menggelar PILKADA secara langsung 282 kali di tingkat kabupaten/kota. PILKADA langsung merupakan eksperimen baru berdemokrasi di Indonesia, setelah sebelumnya berpuluh-puluh tahun kepala daerah dipilih oleh DPRD. Selama kekuasaan Orde Baru (1966-1998), pemilihan di tingkat DPRD itu dilandasi atas dasar disukai oleh Suharto atau tidak. Tetapi setelah jatuhnya Suharto oleh gelombang demokratisasi pada 1998, Jakarta kehilangan kendali, sehingga kepala-kepala daerah betul-betul murni hasil pemilihan wakil-wakil rakyat di DPRD. Sejak 2005, atas desakan kuat desentralisasi, proses pemilihan diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Electoral Hostility Index (EHI)
Berbeda dengan pemilu nasional pertama pasca-Orba pada 1999, dan selanjutnya pada 2004 dan 2009, yang relatif berjalan damai, tidak demikian dengan jalannya PILKADA yang diwarnai dengan kekerasan dan perseteruan dalam derajat yang berbeda-beda. Pemilihan presiden dan DPR nasional dipersepsikan berjarak dari kehidupan sehari-hari rakyat, sedangkan PILKADA adalah peristiwa lokal, terkait dengan isu lokal dan tokoh-tokoh lokal, sehingga pemilih cenderung lebih militan dan mudah dimobilisasi untuk PILKADA ketimbang pemilu nasional. Read More...
Comments