Dari Peluncuran buku Kota-kota di Sumatra. Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi di FISIP Universitas Sumatra Utara

Dilaporkan oleh Sudiarto

buku Kota-kota di Sumatra menjadi menarik karena tidak banyak orang yang menulis tentang Sumatra. Begitu pula dengan persoalan kewarganegaraan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia setelah euforia otonomi daerah dan terpaan globalisasi, dan kontras antara pencapaian demokrasi di Indonesia yang diakui oleh internasional dengan realitas yang dialami masyarakat Indonesia.

Sampai dengan dekade 1950-an, Indonesia hanya terdiri dari 12 provinsi. Setelah Suharto mundur pada 1998, jumlah provinsi bertambah menjadi 33 atau hampir tiga kali lipatnya. Jumlah kota di Sumatra bertambah dari 17 pada 1961, menjadi 21 pada 1995, dan 34 pada 2009, sedangkan jumlah kabupaten bertambah dari 47 pada 1961, menjadi 52 pada 1995, dan melompat lebih dari dua kali lipat menjadi 116 pada 2009. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dari sisi terbentuknya wilayah-wilayah urban baru dan desentralisasi, Sumatra merupakan wilayah yang mengalami perkembangan paling dinamis setelah era otoritarianisme Suharto, demikian tulis Hikmat Budiman dalam bagian pendahuluan buku Kota-kota di Sumatra. Enam Kisah Kewarganegaraan dan Demokrasi. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Interseksi dengan dukungan HIVOS ini diluncurkan di Medan pada Selasa, 19 Juni 2012, bekerja sama dengan Laboratorium Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara (FISIP-USU). Peluncuran dan diskusi publik ini menurut Hikmat merupakan bentuk akuntabilitas terhadap publik, khususnya kepada masyarakat Sumatra karena sebelumnya para peneliti Interseksi telah “mengambil” sebagian data tentang kehidupan masyarakat Sumatra.


Ada peristiwa cukup menarik sebelum peluncuran dan diskusi buku dimulai. Seluruh hadirin diminta berdiri, dan seorang mahasiswi tampil ke depan mengajak melakukan sesuatu yang sudah lebih dari satu dekade ini jarang dilakukan: menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Bukan hanya itu, setelah usai menyanyikan Indonesia Raya, hadirin juga diajak mengheningkan cipta untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan bangsa ini. Sambutan Dekan FISI USU dan Direktur Yayasan Interseksi secara resmi meluncurkan buku Kota-kota di Sumatra dan membuka diskusi publik tentangnya.

Mewakili tim peneliti Yayasan Interseksi, Kristina Viri dan Sudiarto menceritakan pengalamannya masing-masing ketika keduanya menjalankan pekerjaan penelitian di masing-masing lokasi (Viri di Bukitttinggi sedangkan Sudiarto di Pidie). Keduanya juga tidak terlalu banyak membicarakan aspek-aspek konseptual dan teoritis, melainkan hal-hal empiris yang mereka temui selama berada di lapangan.

Substansi isi buku dibahas secara kritis oleh pembahasa utama, yakni Prof. Dr. Badaruddin yang juga merupakan Dekan FISIP USU. Menurutnya, buku Kota-kota di Sumatra menjadi menarik karena tidak banyak orang yang menulis tentang Sumatra. Begitu pula dengan persoalan kewarganegaraan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia setelah euforia otonomi daerah dan terpaan globalisasi, dan kontras antara pencapaian demokrasi di Indonesia yang diakui oleh internasional dengan realitas yang dialami masyarakat Indonesia. Sementara pembahas berikutnya, antropolog Dra. Mariana Makmur, MA, meletakkan diskusi yang dibahas dalam buku ke dalam konteks kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang diartikan semua orang bebas sesuka masing-masing. Kelompok minoritas, khususnya etnis Cina, sering menjadi target kekerasan. Meskipun komposisi orang Cina sendiri beragam, tidak hanya satu, bahkan banyak pula orang Cina yang miskin, tetapi selama ini orang Cina diposisikan sebagai pihak yang diuntungkan oleh Negara, sejak era kolonial. Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dihadapkan pada persoalan antara upaya mempertahankan identitas tiap etnis dengan interaksi antara kelompok-kelompok mayoritas dan minoritas di ruang publik. Kota-kota sebagai tujuan migrasi penduduk cenderung beragam etnis, sedangkan di pedalaman relatif lebih homogen.


Konstruksi kolonial turut membentuk cara pandang orang-orang di masa sekarang, seperti konsep Batak yang dianggap satu, padahal sebetulnya berbeda-beda. Antara orang Mandailing, Karo, dan Toba tidak dapat saling mengerti bahasa masing-masing, sementara orang Pakpak relatif bisa mengerti semua bahasa Batak, ungkap Drs. Lister Berutu, MA, Ketua Laboratorium Antropologi FISIP USU. Saat ini Sumatra Utara dan Aceh tak lepas dari persoalan antar-etnis, seperti terpinggirkannya kelompok asli di Dairi dan Tapanuli, juga persoalan agama seperti ancaman penyegelan geraja oleh organisasi-organisasi masyarakat (ormas) di Aceh Singkil.


Menanggapi tulisan tentang segregasi dalam masyarakat Bukittinggi, Ermansyah pengajar di Antropologi FISIP USU meminta agar jangan didikotomikan antara orang Minang dengan orang Batak. Dalam penelitian lapangan di Bukittinggi, Kristina Viri menemukan fakta sulitnya orang Batak mendapatkan tanah untuk pemakaman dan keharusan berbusana muslim bagi semua pelajar di sekolah-sekolah negeri, termasuk bagi yang beragama Kristen. Menurut Ermansyah, tanah bagi orang Minang adalah pusaka adat, tidak bisa diperjualbelikan, sedang untuk orang-orang non-Minang bisa dimakamkan di pemakaman umum. Jilbab juga jangan diartikan bahwa masyarakat Minang itu ortodoks, sebaliknya menurut Ermansyah jilbab adalah wujud keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Pada masa Belanda, Bukittinggi justru merupakan pusat modernisasi, lokasi sekolah-sekolah terbaik di Sumatra yang menghasilkan elite intelektual. Masyarakat Minang memegang filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK), sehingga jika ada persoalan dengan etnis lain bukanlah salah orang Minang, tapi salahkan pemerintah yang gagal menjaga relasi antar-etnis.


Mengomentari tulisan Sudiarto tentang menyusutnya peran pedagang Cina oleh dominasi pedagang Aceh di Pidie, Ratna dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU menyoroti tentang etos kewirausahaan orang Pidie terkait keyakinan agama, sehingga dijuluki Cina-nya Aceh. Karena miripnya cara berdagang orang Pidie yang dianggap pelit, di kalangan masyarakat Aceh berkembang stereotipe agar jangan kawin dengan orang Sigli. Dalam skripsinya, Ratna menulis tentang Pidie sebagai pusat konflik panjang dalam sejarah Aceh, yang juga melahirkan lapisan intelektual Aceh. Menurut Ketut Wiradnyana dari Balai Arkeologi Medan, migrasi yang dilakukan orang Pidie, mengutip Hans-Dieter Evers, lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi. Seperti kasus di Bukittinggi, Kindi mahasiswa FISIP USU, menganggap pemerintahlah yang bersalah dalam pengusiran besar-besaran orang Cina dari Aceh pada 1966, dan meyakini bahwa ajaran Islam tidak anti terhadap perbedaan, tetapi praksis Islam tradisional yang berkembang di Acehlah yang memunculkan perbedaan dalam masyarakat Aceh.


Persoalan relasi etnis juga terjadi di Medan, di mana penduduk asli orang Melayu semakin terpinggirkan, menjadi minoritas, terdesak oleh pendatang Batak yang sekarang mengklaim sebagai penduduk asli. Di bidang ekonomi, orang Cinalah yang mendominasi, meskipun persentasenya relatif kecil. Dalam penelitiannya tentang relasi etnis di Bandar Raya Medan, Prof. Subanindiyo Hadiluwih menemukan adanya ungkapan di kalangan orang Cina di Medan agar jangan bergaul dengan orang-orang pribumi, yang disebut sebagai “wanna”, supaya tidak jatuh miskin. Subanindiyo mensyukuri lahirnya penelitian-penelitian yang memasuki aspek-aspek yang cenderung dianggap berbahaya dan sering dianggap provokatif.


Khusus tentang Binjai, Badaruddin mengkritik tidak tersajinya alasan pemilihan kota tersebut sebagai objek kajian, padahal banyak kota lain di Sumatra Utara yang lebih menarik, seperti Pematang Siantar, kota terbesar kedua di provinsi tersebut, dan Tanjung Balai yang relatif terbuka dengan dunia luar khususnya orang-orang Malaysia. Binjai hanya sebuah kota kecil yang tidak terlalu dinamis perekonomiannya, dan masih mengandalkan daerah sekitarnya yaitu Deli Serdang dan Medan sebagai tempat mencari pekerjaan, seperti kota-kota satelit Jakarta, sampai muncul stereotip “Robinson”, akronim dari rombongan Binjai sontoloyo. Dr. Badaruddin juga mempersoalkan miskinnya data dalam tulisan tentang Binjai tersebut, sehingga cenderung gegabah dan tidak akurat, seperti ketika Firdaus (penulis tentang Binjai di buku Kota-kota di Sumatra) menyebutkan bahwa Binjai adalah pusat perdagangan dan kota penting di Sumatra Utara setelah Medan. Firdaus juga tidak merekam konflik seputar hasil pilkada 2005 di Binjai yang diekspos secara nasional. Dalam mengulas relasi antar-etnis, peran permukiman tidak tergambar, padahal permukiman penduduk merupakan salah satu indikator untuk melihat bagaimana relasi dan interaksi antar-etnis berlangsung. Sebagai perbandingan, Usman Pelly pernah meneliti segregasi etnis di Medan yang juga berkaitan dengan kelas-kelas sosial.


Menurut Idris Pasaribu dari Harian Analisa, kota Sibolga di pesisir barat Sumatra Utara menarik untuk diteliti. Kemenyan yang menjadi andalan Sibolga sekarang hanya boleh diekspor melalui Semarang, sedangkan karet harus diekspor dari Belawan. Diperparah lagi dengan berkembangnya jalan lintas timur Sumatra (Jalintim), Sibolga kini menjadi seperti kota mati, aktivitas warga berhenti pada jam delapan malam. Posisi orang Cina di Sibolga pun menarik karena di antara orang-orang Cina lainnya, orang Cina Sibolga disingkirkan, dianggap berbeda. Saat ini kebanyakan orang Cina Sibolga berasal dari Bagansiapiapi. Dalam sejarah kemerdekaan, Sibolga juga merupakan cikal-bakal kelahiran Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).

Selain sejumlah kritik terhadap buku Kota-kota di Sumatra, Badaruddin juga mengapresiasi cara penulisan yang mudah dipahami dan ringan, serta judul masing-masing tulisan yang membangkitkan rasa ingin tahu bagi orang-orang yang menggeluti ilmu-ilmu sosial humaniora (sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dan politik). Konsep kewarganegaraan dan demokrasi disajikan cukup baik dalam dua tulisan Hikmat Budiman, sebagai substansi dari semua tulisan yang ada dalam buku tersebut, meskipun masih terkesan “Jawa-sentris”. Menurut Badaruddin, Sumatra pun pernah menjadi pusat peradaban besar Sriwijaya dan mengenal tradisi egaliter seperti di Minangkabau. Tentang gambar sampul, Badaruddin mempertanyakan lebih dominannya gambar vihara dibandingkan masjid dan gereja, rumah ibadah dengan jumlah umat lain yang lebih besar. Dengan tebal 536 halaman, Badaruddin menilai buku tersebut terlalu tebal bagi para pembaca Indonesia yang cenderung lebih kuat tradisi lisan ketimbang tradisi membaca.


Dalam hal metodologi penelitian, Badaruddin menilai belum tersajinya secara jelas pendekatan dalam menghimpun dan menganalisis data atau informasi, sehingga pembaca kurang dapat memahami konteks tulisan. Lebih jauh, Ermansyah mempertanyakan tidak dilakukannya focus group discussion (FGD), sedang Ketut menilai analisis masih belum tajam dan tulisan-tulisan yang ada tidak memberikan jalan keluar bagi persoalan yang diteliti. Badaruddin mengingatkan faktor sensitivitas dalam gaya penulisan, serta ketelitian dalam penulisan agar tidak muncul “stempel” terhadap etnis tertentu. Idris Pasaribu menyarankan perlunya studi pendahuluan secara global dan para peneliti agar didampingi asisten lokal.

Bagi Fikarwin Zuska, Ketua Departemen Antropologi FISIP USU, diperlukan cara riset yang baru alih-alih metode-metode konvensional yang saat ini sudah dibalikkan oleh euforia demokratisasi dan globalisasi. Para peneliti harus berani mengungkapkan apa-apa yang selama ini terpendam dan jangan terkerangkeng oleh disiplin ilmiah. Buku Kota-kota di Sumatra menjadi tantangan bagi para antropolog untuk melirik lagi metode etnografi, bukan hanya menceritakan fakta-fakta formal yang cenderung menyenangkan dan dipenuhi data-data statistik maupun pernyataan-pernyataan resmi pemerintah. Di Departemen Antropologi FISIP USU sendiri Fikarwin berusaha mendorong para dosen dan mahasiswa untuk lebih berani dalam metodologi penelitian, tidak hanya menggunakan gaya penulisan standar. Soal pro dan kontra, diserahkan kepada para pembaca untuk menilai dan membuat karya tandingan. Idris Pasaribu menguatkan bahwa statistik lebih sering merupakan pembohongan dan menekankan agar yang penting menulislah terlebih dahulu. Pengajar di FISIP USU sekaligus aktivis hak anak Yayasan KKSP, Muhammad Jailani menempatkan buku Kota-kota di Sumatra bukan merupakan murni riset akademis, tetapi kombinasi dengan advokasi, dan berharap pada tulisan-tulisan selanjutnya ada good practices dalam hubungan antara etnisitas sebagai basis identitas dengan persoalan kewarganegaraan.

Hikmat Budiman menngungkapkan bahwa baik sebagai sebagai pimpinan tim peneliti Kota-kota di Sumatra, ia memang memutuskan untuk tidak menggunakan Fous Group Discussion (FGD) sebagai metode pengumpulan data untuk riset-riset Yayasan Interseksi. “Saya tidak mengatakan FGD sebagai sebuah metode salah, tapi untuk kepentingan penelitian ini secara personal saya cenderung menilai FGD justru mencerabut narasumber dari lingkungan hidupnya yang real, dan mengajaknya berbicara terbuka dalam sebuah forum yang meskipun sering disebut tidak formal tapi tetap saja akan terkesan formal bagi sebagian orang. Padahal tidak semua orang terbiasa bicara terbuka seperti itu. Akibatnya, mereka banyak yang tidak bisa menceritakan hal-hal yang sebenarnya.” . Diakui pula bahwa buku ini memang pasti cenderung “bias Jawa-centris”. Sebagian besar para peneliti berasal dari luar Sumatra, dan hanya ada satu peneliti orang Sumatra, sehingga bisa dianggap bahwa buku ini adalah potret Sumatra menurut orang luar Sumatra atau menurut orang Jawa. Yang menjadi persoalan, menurut Hikmat, bukan apakah sebuah buku atau tulisan mengandung biasa tertentu atau tidak tapi justru pretensi-pretensi netralitas dan objektivitas yang mengharamkan penulis mengakui sisi-sisi subjektifnya sendiri. Alih-alih meralat atau menarik buku ini dari peredaran, apalagi membakar buku terbitannya sendiri seperti dilakukan penerbit nasional terkemuka baru-baru ini, Hikmat justru mengharapkan munculnya karya-karya yang jauh lebih baik dari para peneliti Sumatra sendiri tentang Sumatra.