Bancakan Politik À la Mamasa

Dalam kehidupan politik-demokratik modern, keberadaan partai politik tentu merupakan keniscayaan. Tidak ada negara demokrasi tanpa kehadiran partai politik. Kehadiran partai politik tidak saja sekadar sebagai “saluran resmi” aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahana untuk mengartikulasi tuntutan politik dalam sistem politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya lembaga politik resmi yang berkompetensi untuk turut dalam kompetisi politik elektoral secara legal.

2-1-berebut-suara-warga-mamasaMandat ini yang dalam teori politik kemudian dinisbatkan sebagai fungsi dan peran partai politik. Miriam Budiarjo (2008) misalnya, menyebutkan setidaknya empat fungsi yang diemban partai politik, yaitu meliputi sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, dan pengatur konflik. Sementara Yves Meny dan Andrew Knap (2009) menyebut fungsi partai politik itu mencakup mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih dan sarana rekruitmen politik, serta sarana elaborasi atas pilihan-pilihan kebijakan.

Dalam rumusan baku teori politik modern seringkali disebutkan bahwa aspirasi seseorang atau sekelompok orang akan hilang apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini kemudian dinamakan sebagai penggabungan kepentingan (interest aggregation). Proses berikutnya, aspirasi dan ragam kepentingan ini dirumuskan secara lebih teratur dalam “perumusan kepentingan” (interest articulation). Idealnya, semua rangkaian kegiatan inilah yang sejatinya dilakukan oleh partai politik sebagai penyalur kepentingan publik.

Namun demikian, dalam praksisnya justru bisa saja –atau bahkan seringkali– sebaliknya.  Partai politik acapkali hanya dijadikan sarana untuk “dagang sapi”, alat pertukaran kepentingan kekuasaan segelintir elit. Dalam konteks Mamasa, misalnya, kondisi politik kepartaian bahkan lebih tampak menjadi semacam forum bancakan untuk meraih kekuasaan. Hal ini setidaknya tergambar dalam tiga momentum politik penting: Pemilu legislatif 2014, peta koalisi pada Pemilukada 2013 dan konstelasi pembentukan Fraksi DPRD yang dihasilkan dari Pemilu legislatif 2009.

Koalisi Pemilukada dan Konstelasi Fraksi DPRD

Hasil Pemilu legislatif 2009 menempatkan 17 partai politik dari 25 kursi yang diperebutkan di DPRD Kabupaten Mamasa. Potret ini menunjukkan konstelasi politik yang tersebar dengan kekuatan yang relatif merata. Sejumlah partai politik yang di tingkat nasional tak terhitung, di sini bisa berkiprah di DPRD. Sebut saja misalnya Partai Patriot, Partai Pelopor, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Matahari Bangsa (PMB) dan PKPI yang masing-masing mendapatkan satu kursi. Perolehan kursinya sama dengan beberapa partai lain yang secara nasional sudah lebih dikenal luas seperti PDIP, PAN, PPP, PKB, PBB dan Partai Hanura. Partai Buruh dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) bahkan masing-masing mampu meraih dua kursi, sama dengan Partai Demokrat. Sementara Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) lebih fenomenal lagi, meraih suara signifikan sehingga mampu merebut tiga kursi. Capaian kursi PPIB hanya selisih satu kursi dari Partai Golkar yang menjadi jawara di Mamasa.

Namun keanehan dan keunikan segera dapat disaksikan dalam pengelompokan fraksi di DPRD. Ada empat fraksi yang terbentuk dalam dinamika politik di DPRD Kabupaten Mamasa 2009-2014. Pertama, Fraksi Golkar dengan kekuatan 11 kursi terdiri 4 kursi Partai Golkar ditambah 2 kursi Partai Buruh serta tambahan masing-masing satu kursi dari PAN, PDIP, PBB, PPP, dan Partai Patriot. Kedua, Fraksi PPIB dengan kekuatan 4 kursi terdiri dari 3 kursi PPIB ditambah 1 kursi Partai Pelopor. Ketiga, Fraksi Gabungan Persatuan Demokrasi Bangsa (GPDB) dengan kekuatan  5 kursi, terdiri dari 2 kursi PDK dengan tambahan masing-masing 1 kursi dari PKPI, PMB, dan Partai Hanura. Keempat, Fraksi Gabungan Demokrat Reformasi Bangsa (GDRB). Fraksi ini terdiri dari 5 kursi yang berasal dari 2 kursi Partai Demokrat ditambah PKB, PBR, dan PDS dengan masing-masing satu kursi.

Sebaran Partai dan Komposisi Fraksi
DPRD Kabupaten Mamasa 2009-2014

No. Fraksi Partai Kursi Jumlah
1. Fraksi GOLKAR
  1. Partai Golongan Karya
4 11
  1. Partai Buruh
2
  1. Partai Amanat Nasional
1
  1. Partai Bulan Bintang
1
  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1
  1. Partai Persatuan Pembangunan
1
  1. Partai Patriot
1
2. Fraksi PPIB
  1. Partai Perjuangan Indonesia Baru
3 4
  1. Partai Pelopor
1
3. Fraksi Gabungan Persatuan Demokrasi Bangsa (GPDB)
  1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2 5
  1. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
1
  1. Partai Matahari Bangsa
1
  1. Partai Hanura
1
4. Fraksi Gabungan Demokrat Reformasi Bangsa (GDRB)
  1. Partai Demokrat
2 5
  1. Partai Kebangkitan Bangsa
1
  1. Partai Bintang Reformasi
1
  1. Partai Damai Sejahtera
1
Jumlah 17 25

Sumber: Diolah dari data Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa 2014

Menjadi aneh juga ketika diawal kompetisi masing-masing partai bersaing dengan menawarkan janji dan agenda masing-masing, tapi kemudian berdamai dan berkerumun dalam fraksi-fraksi dengan pertimbangan dan parameter  yang samar. Agak sulit mencari penjelasan logisnya, misalnya, ketika PDIP yang di level nasional selalu bersaing dan beroposisi dengan Partai Golkar tapi di sini justru bersama dalam satu fraksi. Adakah agregasi dan artikulasi kepentingan dari masing-masing konstituennya yang diperjuangkan bersama atau sebatas pertimbangan emosional dan personal para anggota dewan semata? “Jujur saja, proses pembentukan fraksi waktu itu lebih didasarkan pada kedekatan personal para anggota dewan saja,” ujar salah seorang anggota DPRD.

Keanehan atau keunikan berikutnya tampak pula dalam prosesi Pemilukada Kabupaten Mamasa 2013. Ada tujuh pasangan calon yang bersaing, masing-masing Mario Said-Simon (MarsS), Ramlan Badawi-Victor Paotonan (Harapan), Dr. Elypas-Prof. Wempy (Elywin), Rudyanto-Hapri (RuHa), Obednego-David Bambalayuk (Obama), Marvie Parasan-Saharuddin Tinggi (MP-Sah), dan Ir.Linggi-Ir.Edy Muliono (Lidi). Pemilukada yang digelar 6 Juni 2013 itu telah mengantarkan pasangan Ramlan Badawi-Victor Paotonan (Harapan) menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk yang kedua kalinya, mengalahkan Mario Said, anak dari Bupati pertama Mamasa, Said Saggaf dan pesaing kuat lainnya Obednego Depparinding yang juga mantan Bupati Mamasa yang kedua.

Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Mamasa 2013

No. Nama Pasangan Perolehan Suara Prosentase
1. Mario Said – Simon (MarsS) 5.664 6,45
2. H. Ramlan Badawi – Victor Paotonan (Harapan) 33.707 38,40
3. Dr. Elypas – Prof. Wempy (Elywin) 570 0,65
4. Rudyanto – Hapri (RuHa) 18.342 20,89
5. Obednego Depperinding – David Bambalayuk  (Obama) 19.903 22,67
6. Marvie Parasan – Saharuddin Tinggi (MP-Sah) 4.031 4,95
7. Ir. Linggi – Ir. Edy Muliono (Lidi) 5.569 6,34

Sumber: Diolah dari data KPUD Kabupaten Mamasa, 2013

Namun demikian, yang tampak agak aneh dari peta kontestasi Pemilukada Kabupaten Mamasa 2013 itu adalah pola koalisi pasangan calon yang justru tidak linier dengan pengelompokan Fraksi DPRD. Fraksi Golkar dengan tujuh anggota partai koalisi di dalamnya justru menyandingkan calon bupati Ramlan Badawi dengan calon wakil bupati Victor Paotonan dari PKB, partai yang bukan merupakan anggota Fraksi Golkar. Demikian pula pasangan calon lainnya, mantan bupati Obednego Depperinding yang diusung PPIB berpasangan dengan David Bambalayuk, politisi PBR yang tergabung dalam Fraksi GDRB. Sementara Partai Demokrat sebagai pimpinan Fraksi GDRB sendiri secara resmi justru mengusung pasangan Rudyanto-Hapri (RuHa) bersama Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai Pelopor. Pola koalisi dalam Pemilukada ini sungguh jauh berbeda dengan model pengelompokan Fraksi DPRD. Hal ini tentu amat membingungkan jika benar-benar ditakar dengan parameter agregasi dan artikulasi kepentingan warga secara genuin. Bancakan politik tampaknya lebih mudah menjelaskan fenomena ini dari pada mencari-cari titik temu dan titik tumpu pada pentingnya agregasi dan artikulasi sejati.

Pemilu Legislatif 2014: Pemerataan Kursi Dewan

Riuh-rendah masa kampanye terbuka pada Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Mamasa menyisakan kegelian tersendiri bagi saya. Betapa tidak, saya menyaksikan secara langsung prosesi kampanye atau lebih sering disebut sebagai sosialisasi partai politik di sejumlah dusun di wilayah Kabupaten Mamasa. Prosesinya relatif sama. Para fungsionaris partai datang ke sebuah dusun mengenalkan partai dan calon legislatif yang diusungnya. Para tokoh dusun dan masyarakat menyambut dengan hangat seolah partai itulah satu-satunya yang bisa masuk dan diterima di dusun itu. Namun esok harinya, partai lainnya datang silih berganti dengan agenda serupa. Para tokoh dusun dan masyarakat pun kembali menerima kehadiran mereka dengan sambutan yang kurang lebih sama dengan sambutan sebelumnya.

2-2-rekapitulasi-suara-pileg-2014Keheranan saya berikutnya saya rasakan saat menyaksikan photo-photo dan baliho para caleg dari berbagai partai yang menurut saya “rada-rada aneh”. Bagaimana mungkin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang getol mengkampanyekan dirinya sebagai “partai dakwah” justru menjual caleg dari tokoh Kristiani. Demikian halnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusung idiom “ahli sunnah wal jamaah” dan “prinsip Islam” dalam Anggaran Dasarnya juga mengusung tokoh-tokoh non-Muslim.

Catatan keheranan saya itu masih bisa diperpanjang, misalnya terkait caleg utama Partai Gerindra, Munadar Wijaya Ramlan yang ternyata putranya Bupati Mamasa Ramlan Badawi yang merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Kabupaten Mamasa. Sementara Wakil Bupati Mamasa, Victor Paotonan yang menjadi Ketua Umum PKB Kabupaten Mamasa turut mendukung istrinya, Yohana Victor Paotonan menjadi caleg untuk Partai Golkar. Sepintas-kilas mungkin semua ini dapat dicarikan justifikasinya dalam frasa singkat: “Yahh, inilah demokrasi!” atau “… dalam demokrasi semua hal mungkin saja terjadi” atau dengan justifikasi lainnya.

Namun begitu, saya cenderung melihat dua hal utama dalam fenomena itu. Pertama, hilangnya atau tergerusnya ideologi dan identitas partai (party identification) sehingga antara satu partai dengan partai lainnya nyaris tidak ada lagi pembeda. Melihat dan mencermati tema-tema kampanye yang disampaikan dalam acara-acara sosialisasi di beberapa tempat dan beragam media kampanye, sulit bagi saya untuk mencari pembeda, misalnya antara PDIP, PKS, Golkar, dan juga pembeda dengan partai-partai lainnya. Kedua, munculnya gejala “oportunisme akut” di berbagai level untuk hanya saling memanfaatkan satu sama lain dengan tujuan dan kepentingan jangka pendek yang sangat sempit. Partai politik, caleg, maupun masyarakat saling mempercayai konsep “aji mumpung” secara vulgar untuk saling memanfaatkan satu sama lain.

Dalam konteks ini, idealitas sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting untuk diperjuangkan. Sama halnya dengan identifikasi visi ideologis setiap partai yang tidak lagi menjadi unsur penting untuk “dijual” dan dipromosikan sebagai pembeda dengan partai lainnya. Lantas, untuk apa lagi sosialisasi dan kampanye partai politik dilakukan, karena kontestasi elektoral sejatinya dengan sendirinya sudah kehilangan gregetnya. Karenanya, sangat mudah untuk dipahami jika pada akhirnya hasil Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Mamasa memperlihatkan suara yang nyaris seimbang. Ibarat sebuah bancakan politik, dimana semua partai akan mendapatkan jatah kursi dewan.

Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Mamasa 2014

No. Partai Kursi Prosentase
1. Nasdem 3 10
2. PKB 4 13
3. PKS 1 3,3
4. PDIP 3 10
5. Golkar 4 13
6 Gerindra 3 10
7. Demokrat 3 10
8. PAN 1 3,3
9. PPP 2 7
10. Hanura 2 7
14. PBB 1 3,3
15. PKPI 3 10
Jumlah 30 100

Sumber: Diolah dari data rekapitulasi KPUD Kabupaten Mamasa, 21 April 2014

Hasil rekapitulasi suara Pemilu legislatif 2014 untuk DPRD Kabupaten Mamasa menunjukkan perolehan kursi yang relatif seimbang. Meskipun pembagian kursi secara resmi masih bisa sedikit berubah karena belum ada penetapan resmi dari KPU Kabupaten Mamasa, tapi hitungan di atas sudah hampir pasti memperlihatkan “politik bancakan”. Konstelasi kursi DPRD Kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa tidak ada satu partai peserta pemilu pun yang tidak mendapat jatah kursi dewan. Namun begitu, tidak ada satu partai politik pun yang bisa menjadi fraksi secara sendiri karena perolehan kursinya tidak ada yang mencapai 15 persen.

Dibanding peta politik sebelumnya, memang ada pergeseran dimana dominasi Partai Golkar di Kabupaten Mamasa akan mulai dibayangi beberapa partai yang akan menjadi pesaing terdekatnya, terutama PKB dan Partai Gerindra. PKB dan Gerindra mendapat suara sangat signifikan untuk DPRD Kabupaten Mamasa bisa jadi karena “imbas kuasa” para petahana. Wakil Bupati Mamasa, Victor Paotonan adalah Ketua Umum PKB Kabupaten Mamasa. Sementara Bupati Kabupaten Mamasa, H. Ramlan Badawi –meskipun menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar di Kabupaten Mamasa– adalah ayahanda Munandar Wijaya yang kini menjadi “caleg utama” Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di atas semua itu, selisih kursi yang sangat dekat diantara banyak partai itu memang dapat membuka pertempuran yang lebih ketat untuk saling memperkuat posisi tawar masing-masing partai dalam mengaggregasikan dan mengartikulasikan kepentingan yang diembannya. Namun demikian, kondisi ini bisa jadi justru sebaliknya, lebih membuka peluang bagi terciptanya “bancakan politik” yang hanya berorientasi untuk saling mencicipi kekuasaan.

Associate Researcher, the Interseksi Foundation