Bandara Mamasa, untuk Siapa?

“Bandara ini sebenarnya hingga kini belum memiliki “nama resmi”. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai “Bandara Sumarorong” karena memang terletak di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Para agen penjual tiket dan maskapai penerbangan menuliskannya dengan sebutan “Bandara Mamasa”. Sementara di lokasi bandara itu sendiri hingga kini belum terpasang papan nama resmi yang secara jelas dan tegas mengenai nama bandara ini.”

1-2-sunyi-sepi-bandara-mamasaMedan yang cukup sulit menjadikan Kabupaten Mamasa hingga kini masih susah dijangkau dari berbagai arah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa terletak pada ketinggian di atas 1000m dpl dengan kondisi perbukitan dan kontur tanah yang labil sehingga rawan longsor.  Faktor ini antara lain yang kemudian mendorong Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh membuat terobosan dengan menawarkan pembangunan bandara perintis sebagai transportasi alternatif di Kabupaten Mamasa. Rencana pembangunan bandara ini sudah mulai disampaikan Gubernur Sulbar sejak 2010 kepada pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan. Gubernur Sulbar berharap dibangunnya bandara di Kabupaten Mamasa dapat menjadikan Kabupaten Mamasa yang berada di wilayah perbukitan di Sulbar dengan jarak sekitar 300 kilometer dari ibukota provinsi Sulbar ini tidak lagi dikategorikan sebagai daerah terisolir karena medannya yang sulit dijangkau. Selain itu, hadirnya bandara di Kabupaten Mamasa diharapkan akan meningkatkan daya tarik pariwisata sebagai salah satu potensi andalan Kabupaten Mamasa serta mendorong peningkatan perekonomian pada umumnya.

Bak gayung bersambut kata berjawab. Rencana ini mendapat persetujuan pemerintah pusat. Melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah pusat menyetujui rencana ini dan menganggarkan dana sekitar Rp 267 miliar untuk pembangunan bandara di Kabupaten Mamasa. Anggaran sebesar Rp 267 miliar ini bersumber dari APBN yang akan dikucurkan secara bertahap mulai tahun 2010 hingga 2013. Anggaran tersebut diantaranya akan digunakan untuk pembuatan landas pacu sepanjang 1500 meter serta membangun infrastruktur bandara. Hingga 2013, realisasi anggaran untuk mewujudkan bandara tersebut telah mencapai lebih dari 100 miliar. Pada 2011, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar 38 miliar dari 5o miliar yang diajukan. Berikutnya, pada 2012 pembangunan bandara ini telah menghabiskan dana sebesar 54 miliar. Dana ini selain dari anggaran APBN, 14 miliar diantaranya bersumber dari APBD Provinsi Sulbar.

“Sementara pada 2013 kita minta anggaran Rp 85 miliar untuk penyelesaian bandara. Anggaran Rp 85 miliar ini akan diperuntukkan perpanjangan runway sekira 300 meter, pembangunan terminal, genset, lampu pendaratan serta kebutuhan pelengkap lainnya dalam mengoperasikan bandara. Saya optimis bandara ini bisa selesai dan siap operasi pada 2013,” tutur Gubernur.[1]

1-3-rute-makassar-mamuju-mamasaNamun pada kenyataannya hingga akhir 2013 bandara yang akan diandalkan sebagai jalur transportasi alternatif untuk mendorong kemajuan Kabupaten Mamasa itu belum juga terwujud. Tak pelak wacana dan realisasi pembangunan bandara itu kemudian sempat menyulut polemik, pro-kontra baik di Kabupaten Mamasa maupun di wilayah Sulbar pada umumnya. Polemik itu bahkan sebenarnya bukan sebatas pada soal realisasi pembangunannya yang lambat, tapi juga pada dua pokok soal yang lebih mendasar, yaitu soal anggaran dan urgensi keberadaan bandara di Kabupaten Mamasa.

Dalam hal anggaran, sebagian warga menilai telah terjadi pengeluaran dana besar yang mubazir. Dana ratusan miliar yang dianggarkan untuk pembangunan bandara dinilai oleh sebagian pihak tidak transparan selain juga tidak sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulbar, misalnya menilai bahwa dalam pembangunan bandara itu telah terjadi dualisme perencanaan antara Departemen Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sulbar. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada 2010 Pemda Kabupaten Mamasa pun bahkan telah mengeluarkan anggaran APBD sebesar 7 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Sumarorong seluas delapan hektar untuk lokasi bandara. Dualisme perencanaan ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada dualisme dan tumpang-tindih penganggaran yang berujung pada praktik korupsi.

“Laskar Anti Korupsi Indonesia Sulawesi Barat telah melaporkan dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Barat ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Makassar terkait pengerjaan bandara Sumarorong di Kabupaten Mamasa,” ujar Ketua LAKI Sulbar Husaeni.[2]

Adapun soal urgensi keberadaan bandara, hal ini sebenarnya telah menjadi isu lama. Sejak rencana awal pembangunan bandara pada 2011, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dapil Sulbar Muhammad Asri Anas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, keberadaan bandara di Kabupaten Mamasa memang penting tapi saat ini belum menjadi prioritas. Asri Anas menilai pengalihan anggaran bandara ke perbaikan jalan akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat kebanyakan. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Sulbar Dapil Mamasa, Sudirman Darius. Menurut Sudirman, perbaikan jalan nasional dan jalan negara di Kabupaten Mamasa jauh lebih mendesak dibanding membangun bandara.

“Saya setuju dengan pandangan anggota DPD-RI soal kebutuhan infrastruktur perhubungan di Mamasa. Masyarakat saat ini lebih memerlukan perbaikan jalan darat dibanding pembangunan bandara.  Selama ini DPRD banyak menerima keluhan dan permintaan masyarakat soal pembenahan infrasturuktur jalan di daerah. Apalagi  hingga kini masih banyak jalan negara yang kondisinya sudah hancur, walau baru saja difungsikan.”[3]

1-1-bandara-nan-meranaDi Kabupaten Mamasa sendiri sebenarnya wacana mengenai pembangunan bandara merupakan isu yang elitis. Keberadaan bandara tentu bukannya tidak berguna, tapi prioritasnya masih terlalu jauh dibanding kebutuhan lain yang lebih mendesak. “Warga sini tak ada yang butuh bandara. Kami tidak tahu sebenarnya bandara itu untuk siapa.” ujar Odang, warga Kecamatan Sumarorong yang rumahnya berdekatan dengan bandara. Menurut Odang, sejak Bandara Sumarorong diresmikan 14 Maret 2014 tidak ada perubahan apapun, apalagi implikasi ekonomi bagi warga sekitar.[4] Senada dengan itu, Sekretaris Kecamatan Sumarorong, Armianto  menyebutkan bahwa prioritas program yang banyak diusulkan warga dalam Musrenbang adalah perintisan jalan, terutama jalan tani antar desa dan antar dusun. “Program pembangunan bandara itu tidak pernah ada dalam agenda Musrenbang, baik tingkat kelurahan maupun Kecamatan Sumarorong.” ujar Armianto.[5]

Bagi sebagian kalangan, keberadaan Bandara Sumarorong di Kabupaten Mamasa dapat menjadi kebanggaan tersendiri. Sebagian pihak bahkan mengklaimnya sebagai bukti prestasi pemerintah Kabupaten Mamasa. “Kita tidak kalah dengan Tanah Toraja atau kabupaten sekitar seperti Polewali yang hingga kini belum punya bandara.” ujar salah seorang pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Mamasa dengan penuh rasa bangga. Namun rasa bangga itu bisa saja sirna seketika manakala kita menyaksikan bandara Mamasa yang kini masih merana. Ada kegetiran yang saya rasakan ketika saya menggunakan pesawat “Aviastar” dari Mamuju menuju Mamasa. Pesawat mungil berkapasitas 18-20 orang penumpang itu terasa begitu besar dan “longgar” karena ternyata saya merupakan penumpang satu-satunya. “Penumpangnya masih sepi, kadang jadwal dikensel karena tidak ada penumpang.” ucap Yohanes, satu-satunya petugas bandara yang merangkap sebagai petugas keamanan di bandara itu.

Selain itu, alternatif memanfaatkan jalur udara menuju Mamasa juga masih menyisakan setidaknya dua persoalan lainnya yang menjadi kendala. Pertama, jadwal penerbangan yang masih langka karena hingga saat ini jadwal penerbangan hanya tersedia satu minggu sekali, yaitu setiap hari sabtu. Kedua, jarak yang relatif masih jauh dari bandara ke pusat kota sementara infrastruktur jalan dan transportasi umum dari bandara ke pusat kota Mamasa juga belum tersedia. Dengan segala keterbatasan infrastruktur yang ada, masih butuh waktu lebih dari dua jam dari bandara yang terletak di Kecamatan Sumarorong itu menuju pusat kota Mamasa. Dengan begitu pula, keberadaan bandara ini belum secara nyata akan turut menopang pariwisata maupun mendongkrak kemajuan ekonomi sebagaimana niat awal yang menjadi salah satu alasan pembangunannya. Lantas, untuk siapa Bandara Mamasa? 

 

References and Footnotes

  1. Pernyataan Gubernur Sulbar ini dapat dilihat pada sejumlah media lokal edisi Rabu, 27 Desember 2012, antara lain dalam Harian Sindo, AntaraNews Sulsel, dan Radar Sulbar.
  2. Lihat: malaqbi.com, 8 Mei 2014.
  3. http://www.jariungu.com/berita_list.php?idBerita=4536
  4. Wawancara dengan Odang, Mamasa: 15 April 2014.
  5. Wawancara dengan Armianto, Mamasa: 15 April 2014.
Associate Researcher, the Interseksi Foundation