Banjir, Lanskap Wilayah dan Wisata Pascakolonial

Sembakung, nama ini baru kukenal setelah kunjungan pertamaku di Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur. Sembakung adalah daerah pemukiman di sekitar sungai yang menghubungkan daerah Nunukan dan Tarakan di Propinsi Kalimantan Timur. Meskipun ia masuk sebagai daerah Kecamatan di Kabupaten Nunukan, Sembakung lebih mudah dicapai melalui Tarakan dengan menggunakan motor Boat menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 300 Km. Daerah ini dikelilingi sungai yang meliuk-liuk, menghubungkan satu desa dengan desa lain. Transportasi paling vital tentu saja adalah perahu boat, dan sedikit lebih sederhana adalah perahu kayu (canoe) yang disetel dengan mesin diesel berkekuatan 40-60 Pk.

Sebagai wisatawan, kesan pertama saya adalah takjub. Tentu tidak seperti ketakjuban “si Borokokok” Kabayan yang tersesat di keriuhan Metropolitan Jakarta. Sebaliknya, seperti petualangan si Kulit Putih dalam serial Indiana Jones –meskipun kukira posisi saya sebagai outsider tidak seekstrim itu. Di sela perjalanan menuju desa ini, aku menyaksikan pohon madu (kayu benggeris) berbaris tegap di sepanjang kiri-kanan sungai. Mirip lukisan naturalis Basuki Abdullah ketika menyisir kemolekan alam purba. Rumah-rumah kayu berdiri sambil menyapa ramah setiap penumpang perahu yang berjalan didepannya. Ah sudahlah, itu tidak terlalu penting karena aku tidak memiliki background kesenian. Lebih menarik bagiku, adalah suasana sosial yang kurasakan selama menjalani live in di lapangan, sebagai supervisor penelitian Yayasan Interseksi. Anak-anak kumus, bau tanah bersimpuh keringat apek mandi bersama sembari bermain-main dengan air sungai. Tidak jarang, ibu-ibu rumah tangga, sembari mencuci perabot rumah tangga, pakaian anak-anak, menggunjingkan masalah-masalah desa. Bapak-bapak bertelanjang dada, menyusuri sungai-sungai berlumpur di sepanjang Sembakung, sebagian memancing di sore hari.

Pemandangan seperti ini bukan sama sekali asing bagiku. Akan tetapi, suasana sosial yang hidup di tengah rerimbunan pohon dan semak-semak belukar itulah yang membuatku benar-benar tersadar sebagai outsider. Tapi, lagi-lagi aku tidak merasa benar-benar seperti petualang kulit putih dari kota New York atau Amsterdam yang terdampar di hutan belukar, meskipun segala peralatan teknologi yang kutenteng jelas semakin memisahkan secara kultural antara aku dan penduduk disini. Aku disini justru menyaksikan sebagian masa laluku yang hilang. Karena, aku sendiri pernah hidup dan dibesarkan dalam suasana yang benar-benar desa. Masa laluku pernah berada di pedalaman kota Malang, Jawa Timur bagian selatan. Lokasinya berada dilereng gunung Semeru. Penduduk di desaku rata-rata adalah petani, meskipun sudah mulai diramaikan dengan sektor perniagaan. Keluargaku memiliki sedikit petak sawah, namun juga memilih perdagangan sebagai mata pencaharian.

***

Pada hari pertama, saya mengikuti rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan (Tahun Anggaran 2009). Sebuah rapat desa yang nyaris mengingatkan aku ketika lebih dari sepuluh tahun yang lalu aku menjadi peserta KKN di desa Guntur Madu, Wonosobo, Jawa Tengah. Suasana desa, kehangatan, kesederhanaan, dan kebersahajaan desa di Sembakung, kukira tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Jawa. Lebih-lebih Sembakung adalah wilayah yang sebagian besar didiami oleh suku Dayak Tidung. Saya baru kenal saat itu. Sebuah komunitas Dayak namun beragama Islam. Ini adalah cerita yang menarik, lebih-lebih karena aku memiliki sedikit referensi tentang kaitan etnisitas dan agama di Indonesia. Coba kita membuka sedikit referensi tentang Dayak, atau tulisan seseorang tentang Dayak. Kukira sebagian besar tulisan itu jarang menampilkan sisi dari profil kehidupan Dayak yang berafiliasi ke agama Islam. Kalaupun ada kukira bisa kita baca mengenai Dayak di Kalimantan Selatan. Sebagian kelompok pribumi disana menyebutnya sebagai suku Banjar. Siapa suku Banjar? Kukira sebagian sumber menyebutkan Banjar sebagai Dayak yang sudah berpindah agama sebagai muslim. Klaim ini bisa kita perdebatkan, tapi paling tidak argumentasi ini bisa sedikit menjuruskan imajinasi kita tentang adanya “pembelahan kultural” antara Dayak dengan Banjar.

Jika kita menerima asumsi bahwa Dayak dan Banjar bertolak dari kultur dan etnis yang sama, identifikasi Dayak dan Banjar muncul justru ketika Islam masuk kesana. Pengelompokan baru (regrouping), akibat identifikasi ulang seturut penyebaran agama (terutama agama-agama besar) terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Semisal di Jawa, istilah santri-abangan adalah sebentuk identifikasi baru yang dilekatkan kepada kelompok Jawa dengan tradisi praislam dengan orang Jawa yang menjadi muslim. Di Riau apa yang disebut Melayu pada dasarnya adalah orang-orang pribumi disana yang beragama Islam – meskipun kemudian orang-orang Melayu Riau kerap membedakan dirinya dengan Melayu Jambi, Padang, Aceh, dan lain-lain yang sama-sama memeluk Islam.

Kembali ke etnis Dayak, pembelahan Dayak-Banjar ini semakin terasa kontras ketika unsur “kelas” masuk menjadi kategori pembeda Dayak dan Banjar. Pada umumnya, penguasa perdagangan di pasar tradisional dan pedagang-pedagang ritel adalah orang-orang Banjar. Sedangkan Dayak lebih lekat sebagai petani atau peladang berpindah. Orang-orang Dayak mengandalkan hamparan sawah dan ladang mereka sebagai tempat mencukupi kebutuhan ekonominya. Sedangkan Banjar dikenal karena mobilitasnya dalam berniaga.

Lalu siapa Tidung? Sumber yang pertama dan yang memperkenalkan aku tentang Tidung adalah buku berjudul Profil Desa-Desa Kecamatan Sembakung. Buku ini menyebutkan bahwa etnis Dayak Tidung yang bermukim di desa Atap (ibukota Kecamatan Sembakung) berjumlah 1.360 jiwa. Ini berarti mereka adalah kelompok mayoritas, menguasai 90% lebih dari seluruh jumlah penduduk di desa Atap.

Buku ini memang tidak menggambarkan banyak hal karena lebih fokus menjelaskan demografi dan geografi Sembakung. Sebagai buku yang memperkenalkan desa-desa di Sembakung kukira buku ini sudah lengkap dan memberi banyak informasi. Tapi, diluar kelengkapan informasi yang disampaikan, deskripsi dan bentuk narasi seperti yang keluar di buku ini kukira semakin menyempurnakan sosok subaltern yang diam dan tak berucap apa-apa. Kelompok-kelompok suku (bangsa) yang diceritakan seperti Tidung, Agabag, Jawa, Bugis, di Sembakung seperti dicacah dalam bilangan dan balok-balok rapi, lalu mereka ditulis dengan angka nominal, atau dicatat dengan kualifikasi spesifik seperti bentuk rumah, mata pencaharian, pilihan agama, pendidikan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Mereka seperti dimasukkan ke dalam lanskap, dan kita tidak bisa memahaminya diluar itu. Sebagai informasi yang memberitahukan perkembangan Sembakung (dalam kaitannya dengan pembangunan) kukira buku ini memiliki banyak manfaatnya.

Akan tetapi, mengilustrasikan sisi dinamis keragaman suku, agama dan sejarah pembangunan (oleh negara) dikaitkan dengan sejarah dari kelompok-kelompok yang berbeda (Tidung, Agabag, dll) ini tentu bukan proporsi buku ini untuk menjelaskan. Sisi dinamis inilah yang menurutku memiliki banyak arti untuk didiskusikan. Istilah desa misalnya, untuk memberi judul buku itu sebagai, “Profil Desa-Desa Kecamatan Sembakung”, kukira patut dipertanyakan. Misalnya, kapan istilah desa mulai dikenal di Sembakung? Bukankah desa adalah istilah yang dibawa dari Jawa? Apa makna menjadi orang Desa di kalangan penduduk Sembakung yang beragam dan dinamis ini? Pertanyaan ini tentu saja bila dirunut sampai detil akan segera dipahami dengan pasti, posisi dan kiblat ideologi/perspektif penulis atas buku ini. Lebih tegas lagi, kita segera mengetahui bahwa narasi dalam tulisan di buku ini kukira sudah dipenuhi oleh nilai-nilai normatif tertentu.

Ya, mungkin ada bagian sendiri yang bisa kita diskusikan untuk membahas masalah ini. Toh satu hal yang menarik dan segera kucatat di otakku ketika berada di Sembakung ini adalah, sekelumit cerita orang-orang Tidung di Sembakung sebagai petani penggarap sawah. Menarik karena secara umum kondisi kewilayahan di Kalimantan Timur dikuasai oleh hutan tropis yang dikenal oleh para peminat isu lingkungan sebagai bagian dari paru-paru dunia yang harus dipertahankan. Kalimantan Timur bahkan sudah dilego oleh pemerintah Indonesia dalam lalu lintas perdagangan karbon (carbon trade) untuk mengatasi pemanasan global.

Sebaliknya, berdasarkan cerita-cerita penduduk di desa Atap, perkenalan bercocok tanam di desa ini rupanya sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Tradisi bercocok tanam bertahan sampai sekarang. Panorama yang begitu kontras terjadi ketika ibu-ibu pergi ke sawah. Mereka memiliki pengetahuan paling komplit bagaimana mempertahankan tradisi bertani bersama ritual-ritual mitis yang menyertainya. Tentu saja kontras, karena tradisi ini lebih kukenal di Jawa dan bumi Parahyangan (Jawa Barat). Mengingat teknologi pertanian mereka tidak semaju di Jawa, kukira kondisi seperti ini malah melapangkan jalan bagi keberadaan tradisi-tradisi mitis itu. Upacara paska panen, menjelang panen, dan upacara-upacara desa yang sempat kuikuti di desa ini sungguh merupakan panorama yang begitu kontras dengan desa-desa lain yang menggantungkan hidupnya dengan berburu, meramu atau usaha lain yang tergantung oleh ekosistem hutan.

Apakah ini sebuah paradoks? Nanti kita bisa menilainya sendiri. Bagi Penduduk desa atap di Sembakung, bersawah atau mempertahankan petak-petak sawah mereka dari ancaman luar jauh lebih diperlukan dibandingkan kebutuhan pembangunan lainnya. Masalah ini menjadi kebutuhan paling primer. Di desa ini mereka juga mengusahakan lumbung padi. Sebagian besar hasil panen mereka tidak dijual sebagai komoditas perdagangan. Itulah kenapa mereka bisa bertahan hidup tanpa harus mengusahakan sumber penghasilan lain. Maka tidak mengherankan, beberapa desa selain Desa Atap, yang juga mengandalkan hidupnya dari bercocok tanam (padi) juga memiliki kebutuhan yang sama: mempertahankan petak-petak sawah.

Persoalan ini menjadi sangat serius ketika persoalan di Kalimantan Timur secara umum justru terkait dengan isu-isu kehutanan. Isu-isu kehutanan ini begitu kompleks, dari persoalan industrialisasi; penebangan hutan untuk produksi kertas, furniture, dan lain-lain, sampai masalah lingkungan yang berkaitan dengan usaha konservasi hutan; illegal logging, pemanasan global, dan seterusnya. Dalam beberapa dasawarsa ini, di Sembakung misalnya diramaikan oleh isu banjir akibat penggundulan di kawasan bagian hulu. Sialnya, kawasan-kawasan hulu di Kalimantan Timur sebagian diantaranya masuk sebagai bagian dari wilayah otorita Malaysia. Apa boleh buat, pemerintahan Kalimantan Timur tidak bisa berbuat apa-apa. Pembalakan yang begitu gencar dilakukan untuk menghidupkan mesin industrialisasi di Malaysia mengakibatkan banjir yang tak kuasa dihentikan.

Secara berseloroh, kawan seperjalananku ke Sembakung mengibaratkannya dalam kalimat, “hujan di Malaysia, banjir di Sembakung”… Ini menjadi persoalan krusial, ketika pada saat yang sama, wilayah Sembakung masuk sebagai kawasan KBK (Kawasan Budidaya Kehutanan). Inti dari kebijakan ini adalah mempertahankan kawasan hutan apa adanya (tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan untuk peruntukan apapun). Banjir yang bisa menggenangi rumah-rumah penduduk di desa Atap sampai lebih dari dua meter, tentu saja adalah musibah. Dan musibah paling mengerikan bagi mereka adalah, ketika sawah-sawah yang mereka jadikan sandaran hidup selama ini lenyap oleh derasnya banjir. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali mencetak sawah-sawah baru di tempat lain.

Dan banjir sudah terjadi beberapa kali, peristiwa paling mengenaskan justru terjadi belum lama ini. Sekitar dua tahun yang lalu. Ketika aku bersua ke beberapa rumah di desa Atap, mereka mengeluhkan banjir sebesar ini. Nyaris semua rumah tenggelam, kecuali rumah kepala desa Atap yang menjadi tempat menginapku selama berada di Sembakung. Rumah ini lantainya dibuat lebih tinggi, diatas tiga meter.

Menjadi semakin memilukan ketika seluruh hamparan sawah yang selama ini menjadi sandaran hidup mereka ludes oleh banjir. Tragisnya, harapan untuk mencetak sawah baru tak mungkin bisa mereka realisasikan. Alasannya jelas, seluruh hamparan tanah yang meliputi sawah dan rumah-rumah yang mereka diami saat ini telah tercatat sebagai kawasan KBK. Jadi, pembukaan areal baru jelas merupakan tindakan subversib.

Perdebatan dan tuntutan seperti inilah yang kusaksikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di kantor Kecamatan Sembakung. Tapi, perdebatan dan tuntutan warga untuk mencetak sawah baru menuai jalan buntu. Pak Camat sendiri nampak tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, menurutnya kebijakan KBK adalah kebijakan nasional, dibuat dari pusat melalui Departeman Kehutanan.

Lalu, apa arti menjadi suku Tidung di desa Atap, ketika sumber penghimpun identitas mereka – sebagai petani bercocok tanam, tidak bisa lagi diteruskan? Ini adalah salah satu pertanyaan penting kukira. Menjadi Tidung di desa Atap tentu saja adalah menjadi petani, sekaligus menjadi muslim. Sepertinya itu adalah cara mereka mengindentifikasi identitas mereka, meskipun jika reidentifikasi ini jika dipraktikkan secara sempit/dangkal jelas merupakan kebanalan.

Untuk membedakan mereka dengan saudara mereka dari non Tidung misalnya, mereka menolak makanan yang mengandung daging babi. Berbeda pula dengan suku-suku Dayak lain di Kalimantan Timur, tidak ada ritual jamuan minuman beralkohol di setiap peristiwa upacara. Di beberapa upacara adat yang mereka selenggarakan, mereka juga kerap mengundang ustadz/guru ngaji untuk mengantar penutup memberi doa.

“Tidung itu dulu aslinya dari sini. Tapi kemudian mereka berpencar kemana-mana. Orang-orang Tidung yang menjadi pendatang di tempat lain, tentu saja tidak lagi sebagai petani, meskipun pertautan mereka dengan Tidung desa Atap terus terjaga”….ucap Pak Kades lirih dalam suatu percakapan denganku di ruang tengah rumahnya.

Yang kubayangkan tentang persoalan Tidung dengan sawahnya ini adalah persoalan sekelompok kaum minoritas yang hidup di kawasan yang dihuni oleh beragam kelompok yang minoritas pula. Persoalan sawah dan banjir adalah satu hal. Sementara persoalan penggundulan hutan, kebijakan KBK adalah hal lain. Semisal hujan yang menimbulkan banjir ini menjadi reda ketika penggalakan KBK dicanangkan, mungkin soal yang menjadi krusial bagi suku Tidung sudah selesai. Masalahnya adalah, mereka baru paham ketika banjir menjadi persoalan serius, ternyata percetakan sawah baru terganjal oleh KBK. Jadi, KBK seperti suatu kebijakan yang datang belakangan – seperti usaha dadakan entah karena dorongan apa, yang baru diketahui setelah kebutuhan mereka (suku Tidung) saat ini adalah mencetak sawah-sawah baru.

Benturan menjadi benar-benar terjadi. Kitapun diwacana ini jadi serba salah menyikapinya. Mungkin saja tidak salah jika KBK ini layak diteruskan. Bagaimanapun, Indonesia perlu memberi sumbangan bagi dunia untuk pengurangan emisi karbon yang kini menghantui negara-negara maju. Bukan saja paru-paru dunia itu layak dipertahankan, akan tetapi kitapun semakin mafhum bahwa kearifan masa lalu semakin lestari ketika hutan-hutan tropis yang dihuni suku-suku bangsa di Indonesia tidak diganggu oleh desakan industrialisasi yang datang sekonyong-konyong, lalu merubah mimpi-mimpi indah mereka.

Tapi adakah kearifan diantara kita jika kita membenarkan kebijakan ini dengan segala implikasinya? Bukankah Suku Tidung juga layak diberi kesempatan mambangun mimpi dan harapannya sebagai kelompok bertani dan bercocok tanam? Adakah kearifan diantara kita jika mereka adalah sekelompok warga yang tidak mungkin dibiarkan hanya karena secara kuantitatif terlalu sedikit untuk didengar suaranya? Sungguhkah kita beradab jika “aspirasi minor” ini kita biarkan begitu saja?

Buatku pertanyaan ini hanya segelintir bagian yang semakin membuatku terpojok sebagai outsider. Alih-alih aku bisa menjawabnya, menenteng laptop sembari menjepret gambar-gambar mereka saja aku sudah merasa berdosa, mengingat mereka semua yang aku tulis dan aku abadikan di foto-fotoku ini jangan-jangan hanya menjadikan si kulit putih – seperti dalam serial Indian Jones, semakin perkasa dan superior dihadapan orang-orang pedalaman, yang bahkan dalam cara berpakaiannyapun, mereka tak mengenal aurat dan sahwat…

Anggota Tim Supervisi Penelitian Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3. Peneliti Yayasan Interseksi