Bukan Bupati Biasa

Tak perlu bersurat, tak perlu menunggu waktu lama, audiensi dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah begitu mudah. Tak serumit bertemu dengan kepala daerah lainnya yang kerap menyaratkan prosedur berbelit. Janjian melalui telepon pun jadi. Pukul berapa pun boleh, kendati tak etis lagi untuk bertamu.

Kamis, 10 April 2014 malam, saya bersama Bapak Hikmat Budiman, Chairperson The Interseksi Foundation bertemu dengan sang bupati. Pertemuan itu berlangsung di luar jam kantor, bahkan harus mengganggu istirahatnya. Kami merasa berberat hati sebab Nurdin yang bergelar profesor agrokultur sebenarnya harus beristirahat cukup. Jumat, 11 April 2014 pagi, dia akan terbang ke Tiongkok guna lawatan dinas belajar membangun industri smelter (pengolahan bijih besi).

Di Bantaeng, akan dibangun kawasan industri untuk smelter dengan nilai investasi Rp 6 triliun, berkali lipat dari anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Pembangunan kawasan industri smelter menjadi prestasi sang bupati di daerah yang dulunya terbelakang dalam hal pembangunan. Sebelum Nurdin menjabat bupati, mungkin warga Bantaeng tak pernah bermimpi di daerahnya bakal dibangun industri smelter. Enam tahun sebelumnya, jangankan terdengar rencana pembangunan industri smelter, kabar pembangunan industri skala kecil pun sangat sulit menghinggapi telinga. Di Bantaeng, semasa Bupati Azikin Solthan menjabat dua periode, mulai tahun 1998-2008, Buttatoa (Bantaeng) hanya populer sebagai daerah produsen air minum dalam kemasan. Kabupaten ini memiliki sumber mata air Eremerasa.

Dalam bincang santai dengan suguhan kue bolu gulung dan teh instan kemasan kotak, di ruang kerja yang disatukan dengan ruang tamu, di lantai dua kantor Hakata Tour and Travel, Jl Penghibur, Makassar, Kamis jelang dini hari, Nurdin menguraikan kiatnya memimpin Buttatoa. Sekadar informasi latar belakang (background), sebelum menjabat bupati, Ia mengelola usaha biro perjalanan, yaitu Hakata Tour and Travel.

Dia mengawali dengan cerita mengapa Ia tertarik menjadi bupati. “Sebenarnya, tak tertarik jadi bupati, tapi terpanggil kembali ke Bantaeng. Bapak (ayah orang) Bantaeng, ibu (orang) Soppeng. Saya lahir di Parepare,” tuturnya menceritakan. Nurdin satu tanah kelahiran dengan mantan Presiden RI, Baharuddin Jusuf Habibie, sosok kepala negara visioner. Nurdin lahir, 7 Februari 1963, sedangkan Habibie lahir, 25 Juni 1936.

Awalnya banyak yang pesimis, Nurdin yang berlatar belakang profesional dan akademisi dapat mengubah tanah kelahiran ayahnya itu menjadi daerah maju. Memimpin perusahaan beda dengan memimpin daerah. Teori yang diajarkan di kampus tak menjamin pula dapat diimplementasikan seluruhnya. Nurdin menjawab rasa pesimis itu. Mengubah Bantaeng dengan luas wilayah 395,8 kilometer persegi atau hampir separuh dari wilayah Singapura, di tangan Nurdin, tak begitu sulit dilakukan. “Tak ada yang sulit, modalnya nawaitu,” katanya dengan nada begitu optimis. Ia pun telah membuktikannya.

“Kedua, modalnya trust (kepercayaan),” katanya lagi saat duduk di sofa dan menghadap ke arah barat. Kepercayaan ditekankannya sebab banyak pemimpin daerah di Indonesia kehilangan kepercayaan, entah dari masyarakat yang dipimpinnya maupun pihak lain dalam jaringan kerja sama. Kepercayaan dibangun Nurdin dalam memimpin ditunjukkan ketika berhasil membangun kerja sama dengan pemerintah Jepang. Bantaeng pun diguyur hibah Jepang hingga daerah ini seperti miniatur Negeri Sakura di Sulawesi Selatan. South Celebes van Japan.

Nurdin mencontohkan hibah fisik dari Jepang yang kini tak dimiliki daerah lain di Sulawesi Selatan adalah armada pemadam kebakaran berteknologi mutakhir serta ambulans menggunakan armada mobil Nissan Elgrand (premium multipurpose van). Di Jepang, mobil pemadam kebakaran itu dianggap sebagai barang rongsokan, begitu pula dengan ambulans. Namun, Nurdin rela memungutnya dan membawa ke Bantaeng agar dapat dinikmati bagi seluruh warga.

Cerita dilanjutkan kepada soal perdebatannya dengan Budiman Sudjatmiko, aktivis Partai Rakyat Demokratik soal pengentasan kemiskinan di desa, dalam sebuah forum yang diselenggarakan Canadian International Development Agency. Nurdin mengkritisi paradigma Budiman, aktivis Persatuan Rakyat Desa Nusantara, bahwa Negara Barat harus terlibat dalam pembangunan desa. Masyarakat diberdayakan melalui berbagai program atas bantuan asing. “Masa negara lain harus pikirkan pengentasan kemiskinan kita,” kata Nurdin ketus.

Di Bantaeng, pengentasan kemiskinan di desa dimulai dengan pemberian Bantuan Rp 1 miliar per desa untuk pembangunan infrasturktur dan lainnya. Program ini telah dijalankan selama lima tahun dan didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.***

Peserta Program Pelatihan Penelitian Kelas 2013/2014, dan anggota tim peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi