Catatan Singkat tentang Sejarah Komunitas Tolotang

Saat saya telah tinggal selama beberapa hari bersama komunitas tolotang, saya merasakan betapa komunitas ini mengalami sejenis trauma atas pengalaman sosial mereka di masa lalu. Dari berbagai percakapan dan bacaan saya atas sejumlah literatur, saya menemukan bahwa sejarah komunitas ini adalah sejarah tekanan dan intimidasi. Komunitas ini seolah dibentuk oleh intimidasi itu sendiri. Tidak mengherankan jika kemudian komunitas ini seolah tampak membatasi diri dan tertutup dalam hal-ihwal sistem kepercayaan mereka. Ada satu ilustrasi yang barangkali bisa melukiskan betapa ada sikap waspada tersebut mendarah daging di komunitas ini. Begini:

Waktu itu saya diajak induk semang saya ke sebuah acara mapacci (salah satu acara dari rangkaian acara perkawinan orang Tolotang) di tempat itu saya ngobrol dengan sejumlah orang, termasuk dengan induk semang saya. Satu hal yang mengagetkan saya adalah ketika terlontar pertanyaan pada saya tentang apakah interseksi dan Desantara (saya juga dikenal sebagai eksponen komunitas Desantara karena ia punya majalah Desantara edisi 14/2005 yang nama saya tertera di dalamnya) punya niat tulus untuk membantu komunitas-komunitas lokal atau justru punya proyek terselubung islamisasi, sebab, ujarnya lagi, orang-orangnya adalah orang islam. Saya tertegun. Saya tahu orang ini sebenarnya telah beberapa kali bergaul dengan Desantara dan mengikuti sejumlah acaranya. Tidak perlu saya jelaskan apa jawaban saya ketika itu. Tapi yang jelas, pertanyaan tersebut paling tidak menunjukan beberapa hal. Pertama, perasaan traumatis akibat tekanan di masa lalu belum sepenuhnya hilang, dan ini membentuk sikap untuk mewaspadai apapun tindakan orang di luar komunitas mereka, terutama dari kelompok islam. Kedua, ia kurang memahami pluralitas dalam islam sendiri. Ketiga, menyangkut urusan kepercayaan tolotang, komunitas ini sangat membatasi diri dalam berurusan dengan to laing (demikian sebutan mereka untuk orang yang bukan Tolotang).

Trauma dan sikap waspada ini memang relatif bisa dimengerti. Betapa tidak, sejak komunitas ini belum punya pranata sosial dan keagamaannya, ia telah ditindas dan ditekan untuk mengikuti Islam. Komunitas Tolotang, pada awalnya adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan bugis kuno yang tinggal di Wajo. Di awal abad 17 Wajo mengalami islamisasi besar-besaran setelah dikalahkan raja Gowa, sultan Allauddin, yang dikenal melakukan upaya Islamisasi melalui jalur kekuasaan politik formal, penuh tekanan-paksaan, dan nyaris tanpa ampun. Akhirnya raja Wajo La Sangkuru Arung Matoa secara resmi masuk agama Islam. Raja kemudian mengeluarkan maklumat agar seluruh warga kerajaan Wajo mengikuti agama Islam dan patuh pada perintah raja. Sebagan besar penduduk mematuhi maklumat raja tersebut, namun sebagian orag yang tinggal di wilayah wani tidak mau mengikuti perintah itu. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Islam ini lantas lari ke Sidenreng. Dari penuturan narasumber saya, ia tidak menyebut leluhurnya “lari” tapi berperang hingga Sidenreng. Entah lari entah berperag, yang jelas serombongan orang dari Wajo lantas tingal di Sidenreng. Di Sidenreng ini mereka membuat perjanjian dengan Addatuang Sidenreng, La Pattiroi, yang merupakan raja Sidenreng VII. Perjanjian yang disebut dengan ada’ mappura onrona Sidenreng. Isi utamanya adalah bahwa adat harus dihormati, keputusan harus ditaati, janji harus ditepati, keputusan yang telah ada harus dilanjutkan, dan agama harus ditegakkans ditegakkan. Ada versi yang mengatakan bahwa perjanjian itu juga meliputi kesepakatan bahwa komunitas tolotang wajib melakukan ritual pemakaman dan pernikahan secara islam. Ketika saya tanyakan pada tokoh tolotang, versi ini dibantah. Menurutnya, yang terjadi adalah ada pergantian raja dan pergeseran kebijakan. Raja berikutnyalah yang memaksakan dua klausul di atas. Akhirnya, masyarakat tolotang tingal di Sidenreng di wilayah Amparita. n menganggap sebagai Tolotang. Mereka disebut tolotang karena mereka semua tinggal di sebelah selatan pasar dan raja memanggil mereka dengan “oliie renga tolotange pasarenge” (panggil mereka yang di selatan pasar itu).

Ketika raja mulai menerapkan kebijakan untuk memaksakan dua ritual yang harus diikuti masyarakat tolotang, selama bertahun-tahun masyarakat tolotang mengikutinya. Namun pada masa pendudukan Jepang, ada peristiwa yang sangat membekas di hati kaum tolotang hingga kini. Yakni peristiwa Imam Walatedong yang tidak mau memakamkan mayat orang Tolotang. Ini menyebabkan masyarakat menjadi gundah, sebab seolah mereka ditolak kehadirannya. Belakangan lahir keputusan raja yang menyatakan melarang pemakaman mayat tolotang oleh orang islam. Sejak itu orang tolotang tidak mau lagi mengikuti tradisi pemakaman islam dan menjalankan tradisinya sendiri.

Di awal kemerdekaan, kelompok tolotang menjadi sasaran tembak pemberontak DI/TII. Orang tolotang menyebut mereka dengan gerombolan DI/TII. Masyarakat tolotang yang tinggal di desa Otting dibantai, sebagian berhasil melarikan diri ke Amparita. Di Amparita inilah kaum tolotang bergabung dengan TNI melalui Pasukan Sukarela demi memberantas DI/TII. Hampir seluruh anggota pasukan Sukarela adalah orang Tolotang. Pada titik inilah Tolotang kemudian diidentikan telah memusuhi islam hingga kelompok islam di kemudian hari balik memukul Tolotang juga melalui perangkat TNI.

Pasca peristiwa 1965, sebagaimana komunitas lokal di sekujur negeri ini, kaum tolotang dituduh sebagai basis kekuatan PKI. Memang waktu itu ada sekitar 37 orang tolotang yang tergabung dalam Lekra. 5 orang diantaranya aktif sebagai aktivis. Tekanan dan intimidasi pada waktu itu sangat keras dirasakan masyarakat tolotang di Amparita. hampir semua tokoh mereka ditangkap dan dibawa ke penjara Rappang, sementara yang lain lari dari Amparita menuju Pinrang. Pada masa ini kelompok tolotang berusaha mendapat pengakuan dari pemerintah. Seorang Tolotang bernama Makatunggeng diutus untuk pergi ke Jakarta untuk mengupayakan hal ini. Pada akhirnya usaha selama berbulan-bulan ini berujung pada dikeluarkanya Sk. Dirjen Bimas Beragama Hindu Bali/Budha No. 2/1966 tanggal 06 Oktober 1966 yang menetapkan bahwa tolotang merupakan salah satu dari sekte dari agama Hindu. Keputusan ini tidak serta-merta membuat hidup komunitas ini menjadi tenang, tekanan dan intimidasi terus berlanjut karena masyarakat islam menolak keputusan tersebut. bahkan, menurut pengakuan masyarakat lokal, Dirjen bimas Hindu yag hendak mengunjungi komunitas ini dicegat dan dilarang. Desakan masyarakat islam untuk menolak surat keputusan tersebut bahkan kemudian disetujui DPRD-GR Kabupaten Sidrap, hingga mencapai puncaknya pada lahirnya operasi malilu sipakaenga (bahasa daerah yang berarti operasi untuk mengingatkan) dari Kodam Hasanuddin. Operasi militer inilah puncak ketertindasan dan peminggiran komunitas Tolotang. Operasi ini secara tegas menyatakan bertujuan mengembalikan kaum tolotang pada ajaran islam. Aktivitas tolotang lantas selalu diawasi, mereka tak bisa bebas menjalankan ritual kepercayaannya dan selalu dipaksa untuk masuk islam.

Lalu bagaimana komunitas ini bisa bertahan? Itu akan saya ceritakan di lain kesempatan…

Amparita, 25 September 2006

Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahun Kedua, Yayasan Interseksi