Cerita Pemilu di Bumi Panua

“Masa dengan uang 20 ribu saja mau memilih orang-orang itu. Memangnya jika mereka jadi pemimpin, sampai kesejahteraannya pada masyarakat? Nanti yang dapat fasilitas mewah mereka, rakyat ya hidupnya begitu-begitu saja. Itu yang coba saya katakan pada kerabat-kerabat saya yang masih tertinggal”.[1]

Ucapan ini mengakhiri perbincangan mengenai kelakuan anggota DPRD Pohuwato. Pada suatu ketika, para anggota panwaslu pernah dipanggil untuk rapat dengan DPRD. Selama rapat, mereka hanya terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPRD selama tiga jam. Rapat tersebut membicarakan mengenai pengawasan bantuan sosial terkait program bantuan langsung tunai (BLSM). Rupanya anggota DPRD salah alamat memanggil orang yang mempunyai kewenangan.

“Itulah kualitas yang dipunya. Padahal katanya mereka sudah konsultasi ke Jakarta. Itulah hasil yang dipilih. ‘orang yang tiba-tiba muncul dengan kapasitas SDM yang tidak mumpuni.”[2]

Pada pemilihan 2009 lalu, di kecamatan Lemito dan Wanggrasi hampir 50% para kepala desa ikut berkampanye karena mereka juga sebagai ketua sebuah partai politik (tiga besar Golkar, PDIP dan PKB) di tingkat desa. Biasanya sang kepala desa sebagai ketua di tingkat desa, dan KAUR yang merupakan perangkat kepala desa, adalah wakilnya. Menurut penelusuran panwaslu, ketika para kepala desa diberikan surat pemberitahuan agar tidak melanggar peraturan pemilu yang melanggar administrasi ini, para kepala desa mengaku banyak yang tidak tahu bahwa ada peraturan seperti itu.

Memang ada kepala desa yang masih murni dipilih oleh masyarakat sekitar tapi juga banyak kepala desa yang dapat terpilih karena sokongan suatu partai. Hal ini diakibatkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan kepala desa yang kebanyakan hanya sampai tahap SMP. Para kepala desa mengaku mereka didatangi oleh oknum-oknum dari partai lalu ditawarkan menjadi kepala desa untuk partai tertentu. Setelah ada pemberitahuan dari panwaslu, banyak dari mereka yang langsung melepaskan jabatan mereka di partai. Panwaslu Pohuwato telah memberikan rekomendasi ini pada Bupati Pohuwato. Kasus ini disambut dengan dikeluarkannya surat rekomendasi dari bupati agar para kepala desa tidak aktif di partai. Surat pemberitahuan ini dikeluarkan pada 18 Maret 2014 lalu.

Pada kasus di TPS yang berada di kecamatan Dengilo, sejumlah 261 surat suara sudah ditandai semacam kode untuk pemilih oleh ketua KPPS. Akhirnya kasus itu dilaporkan ke Panwaslu pusat, sehingga dilakukan pencoblosan ulang di TPS tersebut. Kasus ini terjadi pada pemilihan bupati antara calon bupati Sarif Mbuinga dan Amin Haras dengan lawannya Hasan Lamadupa dan Sony Samoe. Hal yang pernah terjadi lagi yaitu kasus di daerah Paguat, yaitu calon legislatif ada yang melapor ke Panwaslu bahwa ada seorang calon yang mendata masyarakat disana untuk didaftarkan gratis PDAM dengan negoisasi masyarakat tersebut harus mencoblos sang caleg. Kasus tersebut ternyata tidak dapat diproses karena sang pelapor tidak dapat menghadirkan terlapor, saksi, dan masyarakat yang melakukan hal tersebut.

Menurut Panwaslu, UU nomor 8 tentang pemilu belum sempurna dan menjadikan kinerja mereka tidak maksimal. Undang-undang tersebut seperti “banyak larangan namun tidak ada sanksi”. Sehingga, jika ada suatu kasus yang ditemukan, Panwaslu tidak dapat menindak hal tersebut selain memberi surat pemeberitahuan. Pada kasus yang lalu, misalkan ada kasus yang masuk ke Panwaslu, lalu mereka melaporkan ke polisi, laporan mereka ditolak. Hal tersebut karena tidak satunya suatu ‘kitab’ yang dianut oleh panwaslu dan polisi dalam hal penanganan kasus pemilu.

Karena ketidakjelasan peraturan kerja Panwaslu ini, mereka sering diabaikan oleh para pelanggar pemilu karena tidak bisa memberikan sanksi. Selain itu, seharusnya dengan daerah seluas kabupaten, pengawasan pemilu tidak hanya dibutuhkan pada saat pemilihan suara, lalu panitianya berganti lagi. Harus ada anggota-anggota Panwaslu yang tetap, agar bila ada suatu kasus, dapat diproses. Biasanya banyak kasus tidak selesai diproses karena lambatnya proses kasus tersebut hingga menjadi sanksi. Sementara kerja anggota Panwaslu kontrak kerjanya sudah selesai.

Kasus seperti ini sekarang dipecahkan dengan solusi diadakannya SOP Sentra Gakkumdu yaitu sentra penanganan hukum terpadu dalam upaya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara pihak Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Nota kesepakatan bersama tentang sentra gakkumdu ini telah ditandatangani 16 Januari 2013 lalu. Walaupun telah melalui nota kesepahaman, SOP ini akan dihadapkan pada dua tantangan, yaitu 1) melakukan sinergitas terhadap aturan-aturan hukum acara atas tindak pidana yang terjadi, dan 2) mengefektifkan komunikasi dan koordinasi antara para pihak[3].

Pada sehari sebelum terselenggaranya pemilu 2014 kali ini, Berdasarkan pembaruan data per 29 Maret 2014, di Kabupaten Pohuwato tercatat 94.942 pemilih. Penyempurnaan terus dilakukan karena ditemukan surat suara yang ganda, meninggal, dan satu orang yang masih dibawah umur. Surat suara yang ganda dikarenakan adanya kebijakan e-KTP, biasanya masyarakat ada yang mendaftar menggunakan KTP lama dan E-KTP, sehingga harus dikroscek ulang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada pemilu lalu, partisipasi masyarakat yang ikut sampai 79%, untuk pemilu sekarang, ketua KPU optimis hingga 80%[4]. Masalah yang ada sampai saat ini adalah karena kemarin (7 April 2014) saat hujan, 11 kotak suara basah di Kecamatan Randangan, dan sekarang dalam proses perbaikan.

Untuk menfasilitasi pemilih, KPU Kabupaten Pohuwato mempunyai website (www.kpu_pohuwatokab.go.id/caleg2014/data_caleg.php) yang berisi profil para caleg meliputi riwayat pendidikan dan apa saja yang sudah pernah ia lakukan. Data tersebut diambil dari caleg-caleg yang mengisi daftar riwayat hidup di partai politik. Ada 268 data profil caleg yang dapat diakses. Data dan website tersebut selesai pada Maret. Ketika ditanya apakah hal tersebut sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Mereka baru menyosialisasikan lewat persentasi ke kawasan-kawasan, belum ke media sosial. Untuk kerjasama dengan media, mereka bekerjasama dengan Gorontalo Post. Kendala dalam pembuatan website ini adalah seringnya turun listrik ketika sedang mengerjakan.

Untuk sekarang, isu kampanye yang diangkat para caleg adalah soal infrastruktur, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Karena ketiga hal tersebut masih menjadi isu yang belum memuaskan masyarakat. Pemilih di Kabupaten Pohuwato mayoritas masih memilih berdasarkan hubungan kekerabatan, SARA, dan asal daerah sang caleg. Alasannya adalah, ketika kita sudah tahu mengenai saudara atau teman, pasti kita mendukungnya, untuk SARA, mereka yang mayoritas muslim ada anggapan “saya orang muslim, masa saya pilih orang cina?”.

Untuk partai, biasanya dalam satu partai ada yang sang ayah caleg dari partai Hanura, ibu Golkar, atau anak PDIP. “Mayoritas juga, para pemilih lanjut usia mengutamakan kekerabatan karena lebih melihat kekebijaksanaan atau sudah terkenalnya suatu klan, sedangkan untuk pemula mereka tertarik pada ‘mana uang? masyarakat sekarang sudah cerdas, istilahnya dua acara satu badan”. Jika ada kampanye mereka ikut, yang penting dapat uang. Begitu memilih itu urusan mereka[5].

Pada pemilu 2009 lalu, Partai Golkar mendapat 9 kursi, PDIP 5 kursi, dan Hanura 4 kursi. Sampai dengan rekapitulasi 16 April dari Gorontalo Post, pada pemilu 2014 ini diprediksi ada 9 anggota legislatif lama yang tiga diantaranya dari Partai Golkar (Beny Nento, Hamdi Alamri, dan Masrin Kone), satu dari PBB (Umar Dj, Biki), dua dari PDI-P (Makuta dan Said Pakeu), satu dari Demokrat (Iwan Abay) dan dua dari Hanura (Zuryati Usman dan Johannis R Sampe). Prediksi untuk ketua DPRD akan dipimpin Partai Golkar dengan wakil dari Gerindra, sedangkan untuk wakil ketua II merupakan dari PDI-P.[6]

Prediksi kekuasaan di DPRD yang diraih oleh partai Golkar dan Gerindra tercermin dengan kondisi pemerintahan di Pohuwato, dimana bupati yang menjabat adalah dari fraksi partai Golkar dan adiknya yang dari Gerindra. Selain itu, beberapa klan adalah orang-orang yang terdapat di tingkat DPRD dan pemerintahan.

References and Footnotes

  1. Wawancara dengan Rahmawati, anggota Panwaslu divisi Penindakan dan penanganan pelanggaran pemilu Kab. Pohuwato, 7 April 2014
  2. Wawancara dengan Jupri Abas, divisi Pengawasan dan Pencegahan anggota Panwaslu divisi Penindakan dan penanganan pelanggaran pemilu Kab. Pohuwato, 7 April 2014
  3. http://www.reformasihukum.org/ID/file/politik_pemilu/SOP%20Sentra%20Gakkumdu%20dan%20Tantangannyaa.pdf diakses pada 8 April 2014, 20.10 WITA
  4. Wawancara dengan, Manarwaty Mondanggu Ketua KPU Kab. Pohuwato, 8 April 2014.
  5. Wawancara dengan, Yunan, Humas KPU Kab. Pohuwato, 8 April 2014
  6. http://gorontalopost.com/2014/04/16/dprd-bakal-didominasi-wajah-baru/, diakses 16 April 2014, 19.00 WITA
Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation