Cerita Tentang Unpar, Problem Otoritas, dan Industri Penelitian di Kampung Naga

Peneliti yang berkunjung ke Kampung Naga akan menemukan cerita tentang Unpar. Saya sendiri mendapatkan cerita itu untuk pertama kalinya dari Kepala Desa Neglasari. Neglasari adalah nama desa (administratif) dimana Kampung Naga berlokasi. Kata Kepala Desa, demikian dia bercerita sewaktu saya kulo nuwun ke kantornya yang terletak beberapa langkah kaki saja dari parkir Kampung Naga, peneliti yang mengaku berasal dari Unpar akan ditolak di Kampung Naga. Sayang, Pak Kuwu, demikian Kepala Desa bisa dipanggil, tidak menjelaskan panjang lebar kenapa Unpar ditolak di Kampung Naga. Mungkin ada masalah dengan agama, karena mereka non-Islam, begitu dia menduga, dan barangkali mereka tidak “nyunda”, demikian dia melanjutkan dugaannya. Pak Kuwu mengaku mengetahui informasi mengenai penolakan terhadap Unpar di Kampung Naga itu dari cerita orang. Dia belum pernah mengonfirmasi duduk perkara cerita itu secara langsung kepada sesepuh Kampung Naga. “Saya tidak terlalu paham benar cerita itu. Saya belum bertanya langsung ke Kuncen Kampung Naga…”, kata Pak Kuwu.

Mendengar informasi dari Pak Kuwu, saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Unpar? Sejauh yang saya tahu, Unpar, kependekan dari Universitas Parahyangan, adalah sebuah kampus terkemuka di Bandung yang reputasinya sangat baik. Sulit membayangkan, apalagi karena alasan agama dan etnisitas, Unpar ditolak di Kampung Naga. Begitu juga dengan Kampung Naga sendiri, sulit membayangkan sesepuh di sana menolak peneliti atau mahasiswa atau siapapun yang mengaku dari Unpar ditolak gara-gara mereka bukan orang Islam dan bukan orang Sunda. Meskipun Unpar adalah universitas Katolik, saya tahu persis kalau dosen dan mahasiswa Unpar sangat beragam. Banyak orang Islam dan orang Sunda yang jadi dosen dan mahasiswa di sana. Jadi, singkatnya, cerita tentang Unpar yang saya dapat dari Pak Kuwu terasa sangat janggal dan alasan dibaliknya, meski baru dugaaan, sangat tidak masuk akal.

Selama beberapa waktu di lapangan, karena kesibukan dan sekaligus kemalasan saya sendiri, cerita tentang Unpar ini agak terabaikan dari konsentrasi saya. Belakangan, saya memperoleh kesempatan untuk bertanya langsung mengenai soal Unpar ini kepada Wakil Kuncen Kampung Naga. Saya bertanya dengan agak hati-hati, takut siapa tahu soal itu sangat sensitif dan oleh karena itu tidak perlu diungkit-ungkit. Namun Pak Wakil Kuncen menjawab pertanyaan saya mengenai soal Unpar itu dengan singkat, tegas, dan cenderung keras. Masalahnya mereka tidak menepati janji, demikian Pak Wakil Kuncen menjawab pertanyaan saya. Awalnya mereka, anak-anak mahasiswa Unpar itu, datang ke sini untuk penelitian sebuah tugas kuliah, Pak Wakil Kuncen melanjutkan cerita, dan kami tentu saja sangat terbuka dengan itu. Mereka tinggal di sini selama beberapa waktu, mencatat semua hal, termasuk beberapa prosesi acara adat yang sangat sakral, demikian kata Pak Wakil Kuncen. “Kami mengizinkan mereka mengikuti semua prosesi acara adat itu, asalkan apa yang mereka lihat dan dengar tidak boleh dicatat, apalagi dipublikasikan…”

Lebih lanjut, Pak Wakil Kuncen menceritakan bahwa belakangan dia mengetahui kalau hasil penelitian anak-anak mahasiswa Unpar itu dipublikasikan dan dijual di toko buku. “Di Gramedia, bayangkan saja, itu kan sudah komersil…”, Kata Pak Wakil Kuncen. “Bukunya yang bagaimana ya, Pak?” saya bertanya lagi, “Rasanya saya belum pernah tahu ada buku tentang Kampung Naga yang dihasilkan Unpar, maksudnya buku yang dipublikasi dan dijual di toko buku…”. Pak Wakil Kuncen lalu bertanya kepada seorang warga yang sedang berkumpul bersama kami ketika itu, “Tang, buku yang Unpar itu yang warna hitam kan? Yang dikasihkan pengunjung kepada si Munir?”. Pak Entang, warga yang ditanya Pak Wakil Kuncen, tampak mengiyakan. “Nah begitu, kami terbuka dengan tamu, tapi kami adalah masyarakat adat. Ada beberapa aturan karuhun yang tidak boleh dilanggar. Kalau ada pengunjung melanggar itu, termasuk peneliti, kami sulit untuk menerima mereka lagi. Dulu, bahkan seorang dekan dari Unpar datang ke sini untuk minta maaf. Ya kami maafkan, tapi kami juga mohon maaf tidak bisa menerima lagi penelitian dari Unpar…”, Pak Wakil Kuncen menukas pembicaraan pada sore hari itu dengan sebuah pernyataan yang tegas. Mendengar pernyataan itu, terus terang, saya merasa miris.

Segera setelah saya bertemu Pak Wakil Kuncen, saya bertanya kepada Pak Munir mengenai buku warna hitam itu. Pak Munir, yang ketika saya tanya sedang melihat orang mancing di Sungai Ciwulan, menjawab dengan mimik datar, “Wah sudah hilang, di bawa main anak-anak di masjid, tapi sekarang udah hilang…”. Mendengar jawaban Pak Munir, saya semakin bertanya-tanya tentang buku itu. Dalam pikiran saya ketika itu berkelebat pertanyaan: kok buku sepenting itu bisa hilang ya? Kenapa sesepuh Kampung Naga tidak menyimpannya? Dan yang paling penting, buku itu isinya apa sih?

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya berangkat ke Bandung. Saya ingin bertanya langsung kepada pihak Unpar mengenai duduk perkara cerita penolakan terhadap Unpar di Kampung Naga gara-gara buku berwarna hitam itu. Orang yang pertama kali saya hubungi adalah Ketua Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Unpar, Pak Yohanes Karyadi Kusliansjah. Tanpa birokrasi sama sekali, saya menemui Pak Karyadi di ruangannya yang nyaman di Kampus Unpar Ciumbuleuit. Saya memperkenalkan diri sebagai peneliti yang sedang melakukan penelitian lapangan di Kampung Naga. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, saya langsung saja cerita mengenai penolakan Kampung Naga terhadap Unpar tersebut. Pak Karyadi, di luar dugaan saya, tampak sangat kaget mendengar cerita saya. “Wah saya baru tahu, benar-benar baru tahu sekarang. Kalau itu menyangkut Unpar sebagai sebuah lembaga, tentu itu akan repot. Kalau itu benar, Unpar pasti akan klarifikasi. Tapi sungguh, saya belum pernah sama sekali mendengar Unpar mempunyai masalah dengan Kampung Naga gara-gara penerbitan buka. Bahkan, kami rasanya tidak pernah menerbitkan buku tentang Kampung Naga atas nama Unpar. Tidak tahu kalau mahasiswa atau dosen. Tapi kayaknya belum pernah…”, Pak Karyadi menjelaskan dengan roman muka heran campur panik.

Setelah mendengar cerita dari saya, Pak Karyadi meminta sekretarisnya, seorang perempuan berjilbab yang cantik, untuk mencari data tentang siapa saja dosen atau mahasiswa yang pernah melakukan penelitian di Kampung Naga dan menerbitkannya. Si sekretaris itu, yang bahkan saya tidak sempat tahu siapa namanya, terlihat cekatan dan segera memperlihatkan sebuah buku bersampul hitam. “Mungkin buku ini, Pak,” kata si sekretaris, “Tapi ini bukan publikasi Unpar. Ini publikasi anak-anak ‘Arsitektur Hijau’ yang sebagian anggotanya memang anak-anak mahasiswa Unpar…”. Melihat buku bersampul hitam itu, saya kaget, “Lah, buku itu saya punya di rumah. Tapi rasanya tidak ada yang aneh dengan buku itu…” Sementara itu, Pak Karyadi masih terheran-heran. “Saya akan kontak Pak Purnomo, dosen arsitektur Unpar yang memang concern dengan isu arsitektur adat, termasuk Kampung Naga. Siapa tahu dia mengerti persoalan ini…” Kata Pak Karyadi sambil menelpon Pak Purnomo melalui hand phone-nya.

Buku itu bersampul hitam. Judulnya The Kampung Naga: A Heritage from The Anchestors, terbitan Architecture & Communication, Bandung, tahun 2001. Sebagian besar isinya adalah foto dan coretan tangan yang menggambarkan berbagai aspek Kampung Naga yang menarik secara visual. Ada sedikit narasi, tapi tidak ada yang berbeda dengan narasi-narasi tentang Kampung Naga di buku-buku lainnya. Pak Karyadi dan saya, sambil menunggu kedatangan Pak Purnomo, masih terheran-heran dan menebak-nebak bagian mana dari buku itu yang dianggap pamali untuk dipublikasikan. Buku itu sangat artistik, maklum yang bikin para seniman arsitek. “Yang bikin anak-anak Arsitektur Hijau, sebuah kelompok studi rumah-rumah vernakular. Sebagian anggotanya anak-anak sini…” Kata Pak Karyadi, “Tapi mereka kelompok studi biasa dan tidak ada hubungannnya secara kelembagaan dengan Unpar.”

Tak lama kemudian, Pak Purnomo datang ke ruangan. Mengenakan Pakaian serba hitam, Pak Purnomo adalah seoarang lelaki yang ramah. Begitulah kira-kira kesan pertama saya. “Ini Pak Purnomo, seorang doktor arsitektur yang concern di isu arsitektur adat. Beliau adalah sekretaris program pascasarjana arsitektur di sini…” Pak Karyadi memperkenalkan Pak Purnomo kepada saya. Saya bersalaman dan langsung saja menceritakan, sekali lagi, persoalan Unpar di Kampung Naga. Pak Purnomo tampak surti. Dia manggut-manggut. “Saya juga tidak tahu dimana letak problem buku itu. Benar bahwa sayalah yang membimbing anak-anak itu ke Kampung Naga. Itu terjadi pada tahun 2000. Saya telah berbicara dengan sesepuh Naga ketika itu, bahkan dengan kuncennya. Mereka tidak ada masalah, sangat welcome. Nah, penolakan terhadap buku itu terjadi sesudahnya, agak lama setelah buku itu dipublikasikan. Yang menolak adalah wakil kuncen yang baru. Dulu, ketika penelitian untuk buku ini dilakukan, dia belum punya jabatan. Jadi, saya menduga masalahnya terletak pada problem otoritas. Kuncen Kampung Naga yang baru tidak memiliki legitimasi sekokoh para pendahulunya. Sementara itu, buku yang anak-anak Arsitektur Hijau terbitkan tidak mencantumkan nama dia, karena memang dia ketika itu belum menjabat kuncen. Tetapi saya telah miminta maaf kepada mereka jika memang buku itu bermasalah…”

Penjelasan Pak Purnomo memberi titik terang atas teka-teki di balik cerita penolakan Kampung Naga terhadap Unpar. Saya mengerti apa yang disampaikan Pak Purnomo karena, terus terang, saya mengalami juga hal yang hampir serupa. Peneliti yang datang ke Kampung Naga lainnya barangkali mempunyai pengalaman yang tidak jauh beda. Tapi, terlepas dari cerita di atas, itulah tantangan penelitian di sebuah daerah yang over-exposured oleh penelitian. Seperti sebuah lahan industri, Kampung Naga telah menjadi komoditas yang digarap habis-habisan oleh para peneliti. Oleh karena itu, kemampuan peneliti untuk menjalin relasi personal dengan warga Kampung Naga, khususnya para sesepuh yang punya otoritas, mutlak diperlukan. Ditambah dengan fakta bahwa Kampung Naga adalah daerah tujuan wisata, sebuah fakta yang belum sepenuhnya mereka terima, para peneliti harus mengerti betul karakteristik masyarakat Kampung Naga sebaga ‘masyarakat adat’. Seperti pesan Pak Kuncen kepada saya, “Kami mah orang adat, kalau bicara apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi jangan harap para pejabat itu kalau datang ke sini di dama-dama seperti layaknya penyambutan pejabat di tempat lain. Hal yang sama berlaku juga bagi para peneliti. Jika mereka menganggap kami sebagai objek, lalu siapa yang menjadi subjeknya?…”

Peneliti LIPI dan the Interseksi Foundation. Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme di Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat