Dari Pertanyaan ke Observasi Awal

Proses penelitian ini persis dimulai pada tanggal 11 Agustus 2008, ketika saya memulai menyusun daftar pertanyaan untuk para narasumber. Daftar pertanyaan ini sesungguhnya adalah panduan umum yang tentu tidak akan saya ikuti secara rigid di lapangan mengingat segala informasi bisa dikembangkan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Begitupula dalam menyusun daftar pertanyaan ini, saya membaginya kedalam 3 kelompok pertanyaan yang disesuaikan dengan bidang dan kompetensi setiap narasumber. Ketiga kelompok pertanyaan tersebut menggambarkan setiap perspektif dari informasi yang ingin digali dalam riset ini yakni kelompok pertanyaan untuk pemerintah/negara, kelompok pertanyaan untuk pengamat dan praktisi HAM serta yang terakhir kelompok pertanyaan untuk korban.

Pengelompokan seperti ini sengaja saya gunakan dengan harapan akan memenuhi tujuan dari riset ini yakni mengetahui bagaimana persepsi pemerintah/negara terhadap MUI sebagai organisasi keagamaan yang memiliki peranan sangat besar dalam lahirnya keputusan pemerintah (SKB) terhadap Ahmadiyah. Juga ketidakmampuan pemerintah menangkap gejala meningkatnya kekerasan pasca keluarnya fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Karena dugaan sementara saya, pemerintah selama ini telah salah mempersepsikan MUI sebagai satu-satunya lembaga fatwa yang harus diikuti. Kesalahan persepsi itu telah menimbulkan pemihakan pemerintah dalam persoalan tafsir agama hanya kepada MUI. Padahal banyak lembaga keagamaan yang juga memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa, namun tidak mendapat respon yang sebanding dari pemerintah ketimbang fatwa yang dikeluarkan MUI.

Dalam rangka membuktikan dugaan inilah riset ini saya anggap sangat penting dilakukan. Karena itu, sejak tanggal 13-19 Agustus 2009 saya mulai melakukan penelusuran berbagai sumber kepustakaan serta literatur-literatur terkiat fatwa MUI, berbagai kebijakan pemerintah terkait Ahmadiyah dan berbagai kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah khususnya antara tahun 2005-2008.

Empat hari pertama (13-16 Agustus), saya memfokuskan penelusuran literatur di perpustakaan The Wahid Institute yang saya anggap memiliki data yang cukup lengkap tentang MUI dan Ahmadiyah. Dalam penelusuran ini saya memperoleh data yang cukup banyak terutama riset-riset dan analisa dari berbagai kalangan mengenai fatwa MUI tentang Ahmadiyah. Disini misalnya terdapat satu antologi kritis terhadap 11 fatwa MUI tahun 2005 dalam bentuk buku (kebetulan saya ikut menjadi editor buku ini). Meskipun buku ini lebih tepat dikatakan sebagai kumpulan analisa, namun sebagai data awal saya menangkap nuansa perdebatan yang sangat kental dan polemik di masyarakat yang sangat luas menyambut keluarnya 11 fatwa MUI tahun 2005, termasuk salah satu yang paling krusial, fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah.

Dalam penelusuran ini, saya juga menemukan satu hasil riset tentang dampak fatwa MUI dalam melahirkan diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai daerah. Riset yang dilakukan di Bogor dan Kuningan ini sangat membantu saya dalam membangun fondasi riset ini, terutama dalam melihat sentralitas peran MUI dalam berbagai kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kedua riset ini juga membantu saya dalam merumuskan landasan teoritis peran MUI dalam hubungan agama dan negara, meskipun tetap harus diuji di lapangan.

Selain itu, saya juga memperoleh beberapa kajian historis tentang MUI dan Ahmadiyah. Kajian-kajian historis tentang kedua entitas ini sedikit banyak memberi gambaran bahwa antara keduanya memang telah ada hubungan yang konfliktual selama ini dan mereresentasikan bagaimana pola-pola pendekatan keduanya dalam menarik simpati masyarakat muslim Indonesia. Bahkan kajian-kajian historis ini juga dapat menggambarkan dimensi sosial-politik yang terbangun dari relasi kuasa mayoritas minoritas tafsir agama di Indonesia dan bagaimana negara meresponnya.

Selain di The Wahid Institute, selama tiga hari terakhir (17-19 Agustus) penelusuran literatur ini juga saya lanjutkan di markas Ahmadiyah di Jl. Balikpapan Jakarta. Untuk mencapai lokasi ini, saya cukup kesulitan, Selain berada di kawasan padat dengan rute yang tidak strategis, saya belum pernah datang ke lokasi ini. Karena itu, saya meminta alamat lokasi yang sangat detail dari salah seorang pengurus JAI yang saya kenal agar tidak menyulitkan saya menuju kesana.

Markas ini adalah sebuah masjid milik JAI yang selain digunakan sebagai tempat ibadah juga merupakan pusat aktifitas organisasi JAI. Dilokasi ini terdapat kantor yang sehari-hari menjalankan roda organisasi dan pusat data. Meskipun disini tidak ada satu perpustakaan yang dikelola secara rapi dan sistematis, namun disini terdapat berbagai data dan dokumentasi yang saya butuhkan terutama data-data kekerasan yang dialami warga JAI dan bukti-bukti penggunaan fatwa MUI sebagai legitimasi pelaku kekerasan.

Pada tanggal 19 Agustus, saya mulai mengontak para narasumber untuk membuat janji wawancara. Beberapa narasumber yang saya kontak adalah Amir JAI Abdul Basith, Ketua Bakor Pakem Kejaksaan RI Wisnu Subroto, Kepala Litbang Depag Atho Muzdhar, sementara dari kepolisian RI, Saleh Saaf, saya belum memperoleh kontak orangnya. Hasilnya: Amir JAI tidak bisa karena sedang berada di Malaysia, karena itu digantikan salah satu pimpinan JAI ZA Pontoh. Wisnu Subroto dan Atho Muzdhar meskipun sudah berkali-kali dihubungi tidak pernah tersambung karena itu belum ada kepastian untuk keduanya.

Proses membuat janji dengan para narasumber ini menjadi satu persoalan tersediri karena banyak agenda yang akhirnya harus tertunda karena beberapa narasumber tidak bisa diwawancara pada hari yang sudah direncanakan. Sejauh ini, saya cukup memaklumi karena beberapa narasumber termasuk pejabat negara yang memiliki kesibukan yang sangat padat, selain karena saya belum memiliki akses dengan mereka yang akan memudahkan dalam membuat janji. Namun sejak saat ini saya mulai memikirkan adanya alternatif narasumber sebagai cadangan.

Selain menghubungi para narasumber, bertepatan pada tanggal 19 agustus ini terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah di kawasan Ciputat dari masyarakat yang mengatasnamakan diri perwakilan umat Islam setempat. Kejadian ini juga diliput beberapa media cetak dan elektronik, karenanya saya berinisiatif untuk melakukan pemantauan. Meskipun tidak turun langsung ke lokasi kejadian, saya memperoleh gambaran dari beberapa teman jemaat Ahmadiyah. Hari ini saya juga menemui Yendra, salah satu staf dokumentasi JAI untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Pemantauan kasus ini saya lakukan karena saya menganggap kasus terakhir ini sangat terkait dengan tema riset saya. Karena itu, kasus ini bisa saya jadikan ilustrasi mengenai pemicu terjadinya kekerasan semacam ini terhadap JAI.

Hasil pemantauan ini menghasilkan beberapa catatan kecil. Misalnya, kasus terakhir ini menggambarkan adanya beragam persepsi dari masyarakat baik dalam hal ini pelaku maupun korban dalam melihat SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah. Para pelaku pada dasarnya tidak memahami tujuan keluarnya SKB tersebut sebagai upaya pemerintah mencari solusi masalah Ahmadiyah. Mereka melihat SKB sebagai sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga pelanggaran terhadap SKB tersebut dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Karena itu mereka bertindak dalam rangka menegakkan hukum.

Sementara para korban melihat SKB hanya peringatan untuk tidak memberitahukan dan menyebarkan dimuka umum keyakinan Ahmadiyah. Sementara kegiatan peribadatan yang dilakukan setiap hari di tempat ibadah maupun di rumah bukanlah tindakan yang dimaksud SKB, karena hal itu (ibadah) adalah ritual yang juga dilakukan setiap orang Islam.

Catatan lain, bahwa para pelaku penyegelan juga telah salah memaknai tindakan yang mereka lakukan. Dengan memasang spanduk yang berisi perintah penghentian aktifitas Ahmadiyah atau menggembok gerbang masjid milik Ahmadiyah mereka anggap sebagai tindakan penyegelan. Padahal tindakan penyegelan adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat negara dengan proses dan cara-cara yang sudah ditetapkan Undang Undang.

Beberapa catatan kecil ini memperkaya bahan untuk penggalian data lapangan. Karena itu, beberapa temuan awal tadi saya masukkan dalam salah satu hal yang harus ditanyakan kepada narasumber nantinya.

Selain soal substansi kasus di atas, dalam konteks riset ini saya juga mendapat satu pelajaran baru yakni saya tidak bisa secara baku mengikuti frame waktu yang saya susun. Karena perubahan di lapangan sangat mungkin terjadi yang kemudian membuat beberapa perubahan agenda di lapangan tidak terhindarkan. Seperti kasus “penyegelan” masjid Ahmadiyah di Ciputat ini adalah kejadian yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Namun ketika hal itu terjadi, saya berinisiatif untuk membuat aganda baru berupa pemantauan kasus. Agenda baru ini dibutuhkan karena terkait langsung dengan tema riset.

Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008 Bekerja pada The Wahid Institute, Jakarta. Peneliti dalam Program Riset “Kota-Kota di Sumatra Awal Abad 21”, The Interseksi Foundation