Distribusi Kekuasaan Kerabat Yasin Limpo

Kerabat (alm) Yasin Limpo merupakan kerabat yang sedang berkuasa di Sulawesi Selatan. Menguasai lembaga eksekutif, legislatif, dan institusi partai politik. Generasi almarhum sedang membangun politik kekerabatan atau berpolitik dinasti.

Diantaranya adalah Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan petahana; Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa petahana; Tenri Olle Yasin Limpo, anggota DPRD Sulawesi Selatan petahana; Indira Chunda Thita, anggota DPR RI petahana. Pada partai politik, Syahrul adalah Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dan Ichsan menjabat bendaharanya. Tenri menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Gowa.

Pemilu menjadi pintu masuk politik kekerabatan (jalan menuju kekuasaan). Kerabat pun didorong ikut dalam kontestasi politik terbuka ini. Tercatat, sebanyak 10 orang yang masuk dalam lingkaran kerabat (alm) Yasin Limpo ikut dalam pemilu kali ini (menjadi caleg). Jumlah tersebut bakal bertambah jika dihitung pula orang dekat yang selama ini menjadi penyokong kekuasaan kerabat almarhum.

Data sementara dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara menyebutkan, mayoritas kerabat almarhum terpilih. Begitu pula dengan para orang dekat. Tepilihnya mereka karena adanya sokongan kekuasaan. Berbagai cara dilakukan agar caleg tersebut terpilih. Perolehan suaranya pun signifikan.

Saat masa kampanye, mereka melalukan politik uang. Namun, aksi ini luput dari penindakan oleh panwaslu atau bawaslu. Indira Chunda, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional membagi-bagikan traktor tangan untuk petani di daerah pemilihannya. Putri dari (alm) Yasin Limpo lainnya, Dewie Yasin Limpo sekaligus caleg DPR RI dari Partai Hanura membagi-bagikan asuransi jiwa. Tak ketinggalan, Tenri Olle membagi-bagikan alat tangkap kepada nelayan di daerah pemilihannya.

Selain pelanggaran pidana politik uang, ada pula pelanggaran lebih dengan eskalasi lebih besar, yakni konspirasi bagi-bagi suara serta upaya penentuan lebih dini caleg yang boleh lolos. Semuanya dilakukan di Gowa, wilayah kekuasaan Ichsan Yasin Limpo. Ada tujuh caleg untuk DPRD Sulsel terlibat dalam upaya bagi-bagi suara. Mereka adalah Tenri Olle, Rahman Syah, Mapparessa Tutu, Rismawati Kadir Nyampa, Abd Djabbar Hijaz, Usman Lonta, dan Asrul Makkarauz Sujiman. Jatah suara mereka jelas. Tenri Olle mendapat jatah suara terbesar, yakni 72.455. Usman Lonta mendapat jatah terkecil, yakni 25.471. Gowa memiliki daftar pemilih tetap 504.173.

Adanya konspirasi bagi-bagi suara terungkap kali pertama, setelah seorang caleg melapor ke bawaslu karena merasa dirugikan. Bukti atas laporan ini adalah dokumen pemetaan perolehan suara caleg untuk DPRD Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Gowa yang beredar jelang pemungutan suara. Dalam dokumen tersebut tertera target jumlah suara yang diperoleh dari Gowa atas bantuan intervensi bupati. Penentuan target berdasarkan potensi perolehan suara pada tiap desa atau kelurahan.

Agar target tercapai, Bupati bisa mengerahkan warga untuk mencoblos caleg yang terlibat dalam konspirasi. Ditargetkan, partisipasi pemilih mencapai 80 persen. Dokumen pemetaan suara diakui benar. Dalam dokumen tersebut, ketujuh caleg menandatanganinya. Rahman Syah mengatakan, bagi-bagi suara merupakan upaya saling membantu serta gaya demokrasi modern.

Melengkapi bagi-bagi suara, ada pula sandi 147 untuk pemetaan caleg yang harus didukung. Angka 1 ditujukan bagi satu calon anggota DPD RI, Bahar Ngitung. Angka 4 ditujukan bagi empat caleg DPR RI, yakni Ulla Nuchrawaty, Amir Uskara,  Indira Chunda, dan Dewie Yasin Limpo. Angka 7 ditujukan bagi tujuh caleg DPRD Sulawesi Selatan sekaligus mereka yang namanya masuk dalam daftar penerima jatah bagi-bagi suara. Bawaslu Sulawesi Selatan telah memeriksa caleg tersebut, namun tindak lanjut atas kasus ini mandek.

Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, La Ode Arumahi dan Ketua KPU Sulawesi Selatan, Iqbal Latief memiliki kedekatan dengan Syahrul Yasin Limpo. Arumahi pernah bekerja pada perusahaan yang dikelola keluarga almarhum Yasin Limpo, sedangkan Iqbal pernah menjadi ketua tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo saat pemilihan gubernur.

Kasus terakhir adalah banyaknya kesalahan dalam proses pemungutan suara. Rincian kasusnya adalah perbedaan data hasil pemungutan suara antara saksi partai dengan penyelenggara, caleg yang tak masuk dalam 147 melaporkan kehilangan suara di Gowa, formulir C-1 tiba-tiba berkurang usai pemungutan suara, formulir C-1 telat dikirim ke server KPU sehingga kontrol hasil penghitungan suara sulit dilakukan, dan saksi menandatangani formulirC-1 kosong. Imbas dari banyaknya kasus usai pemungutan suara, Gowa terlambat melakukan rekapitulasi. Keterlambatan telah melebihi batas waktu 15 hari.

Sejumlah partai politik, antara lain Partai Demokrat mensyinyalir adanya upaya pencurian dan penggelembungan suara seperti yang terjadi saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, tahun 2005; pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, tahun 2007; pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, tahun 2010; dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, tahun 2013.

Pada Pemilu 2009, Dewie Yasin Limpo tersandung kasus pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi agar dirinya bisa duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI. Kasus ini berawal saat KPU mengirimkan surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menanyakan pemilik kursi yang sedang disengketakan antara Dewie dengan caleg dari Partai Gerindra, Mestariani Habie. Mahkamah Konstitusi lalu mengirimkan jawaban bahwa pemilik kursi adalah Mestariani. Namun, KPU malah memutuskan sebaliknya.

Putusan versi KPU didasarkan pada surat jawaban Mahkamah Konstitusi tertanggal 14 Agustus, tiga hari sebelum jawaban asli Mahkamah Konstitusi kepada KPU. Keputusan ini membuat MK mengecek surat tanggal 14 Agustus yang dimaksud KPU, dan membandingkannya dengan surat yang benar-benar MK kirimkan pada 17 Agustus. Hasilnya, MK menyatakan surat 14 Agustus yang dijadikan dasar penetapan kursi bagi Dewie Yasin Limpo adalah palsu. **

Peserta Program Pelatihan Penelitian Kelas 2013/2014, dan anggota tim peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi