Ini Ceritaku

Malam itu, tepatnya tanggal 26 Maret 2014 pukul 03.00, saatnya meninggalkan wilayah DKI Jakarta untuk menuju lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut tepatnya di wilayah Donggala. Perjalanan dari Jakarta menuju Palu menggunakan transportasi udara menggunakan Maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT 0720. Sesampainya di Kota Palu saya langsung menyusun perencanaan untuk menuju ke lokasi penelitian. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mendata siapa saja yang akan saya temui untuk menggali ragam masalah yang menjadi topik penelitian, diantaranya Dosen Universitas Tadulako, Aktivis Lingkungan, Pejabat Daerah dan Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Penelitian yang diselenggarakan oleh Interseksi Foundation mengambil Kota Donggala sebagai lokasi penelitian. Wilayah Donggala yang dijadikan sebagai Pilot Project penelitian tidaklah jauh dari ibukota Provinsi Sulawesi Tengah (Palu). Jarak kota Palu dan Donggala + 32 KM. Jarak tersebut dapat di tempuh selama 30 menit baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pada hari kedua tepatnya pada tanggal 27 Maret 2014 saya langsung menemui beberapa dosen untuk menggali ragam persoalan yang berada di Kabupaten Donggala. Alhasil beberapa dosen yang sempat saya temui mengatakan bahwa Kabupaten Donggala akan mati, kalau pemerintahnya tidak secepatnya membenahi wilayah Kabupaten Donggala.

Keesokan harinya, tanggal 28 Maret 2014 saya menyambangi salah satu tokoh Komunitas Kaili Unde untuk menemani bertemu dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan galian C. Untuk diketahui etnis masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan merupakan Etnis Kaili Unde. Mereka membuat sebuah perkumpulan yang dinamai Unde Comunity. Perkumpulan tersebut dimaksudkan untuk menyatukan Etnis Unde yang tercerai berai. Banyak hal yang didapatkan dalam perbincangan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Mulai dari soal kesehatan, sampai masalah pekerjaan. Perbincangan tersebut berlangsung pada hari itu saja. Sebab, dalam perbincangan tersebut saya juga membantu kawan yang akan maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai PKB. Namun kapasitas saya bukan sebagai bagian dari Interseksi Foundation melainkan sebagai anggota LPS-HAM Sulteng. Menurut sang caleg saya pernah mempunyai link di kawasan pertambangan, dan hal itu bisa dibenarkan. Sebab, saya pernah terlibat dalam advokasi bersama terkait akses pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOS). Atas dasar itu saya dilibatkan ke dalam tim pemenangannya.

Hari Senin tanggal 31 Maret 2014 saya menyambangi kantor-kantor yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Dinas yang pertama yang saya datangi ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam perjalanan ke Donggala untuk mengumpulkan data, pandangan saban hari yang dilihat ialah rombongan Abdi Negara (PNS) menahan seluruh angkutan yang melintas untuk mengangkut mereka menuju Donggala. Pemandangan tersebut dimulai dari Jam 07.00 sampai dengan pukul 08.30, termasuk kendaraan yang kami tunggangi. Selain rombongan Abdi Negara yang menjadi pandangan sehari-hari ada pula pemandangan yang tidak kalah menarik yaitu aktifitas pertambangan galian C sepanjang perjalanan Palu-Donggala. Aktivitas tersebut menghasilkan debu yang menjadi hiasan yang bisa dinikmati bagi para pengguna jalan yang menghubungkan wilayah Palu-Donggala dan bahkan wilayah Sulawesi Barat. Hiasan tersebut sangat terasa ketika musim kemarau berlangsung. Sesampainya di Donggala tepatnya di Dinas Bappeda, kami dilayani oleh salah satu staf honorer di Bappeda Donggala. Pelayanan staf tersebut tidak berbanding lurus dengan kepala dinas Bappeda Donggala. Hal Itu dikarenakan kepala dinas Bappeda meminta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesbanglinmas terlebih dahulu. Hal itulah yang membuat saya akhirnya bersitegang dengan kepala Dinas Bappeda dan melaporkannya ke Komisi Informasi Publik Daerah.

Karena program yang dilaksanankan oleh Interseksi Foundation bersamaan dengan masa kampanye pemilu 2014 maka tidak mengherankan kalau setiap harinya setelah menemui pihak dinas untuk memintai data, pemandangan yang dilihat ialah aktivitas kampanye partai-partai yang bertarung pada pemilihan umum 2014. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, sebab pada pemilihan tahun 2014 ini bisa dilihat apakah Partai Golkar masih mendominasi dan masih menjadi partai pemenang di wilayah Sulawesi Tengah secara umum dan Kabupaten Donggala secara khusus. Sebab banyak kandidat utamanya dari partai Nasdem merupakan kelompok masyarakat yang selama ini menyuarakan aspirasinya melalui sarana demonstrasi alias kelompok aktivis.

Pada hari Rabu tepatnya tanggal 9 April 2014 merupakan hari penentuan para Caleg. Alhasil Golkar, dari hasil pemantauan sementara, mendapatkan perlawanan dari partai-partai lain. Seperti diketahui pada pemilihan umum tahun 2004 Partai Golkar merupakan pemenang untuk wilayah Donggala. Pada pemilihan di tahun tersebut Partai Golkar mendapatkan 5 kursi. Namun di pemilihan 2014 partai tersebut mendapat saingan dari Partai Demokrat dan Gerindra. Ini membuktikan bahwa Golkar untuk wilayah Donggala mulai kehilangan pemilih tradisionalnya. Untuk diketahui, Donggala yang merupakan salah satu Kabupaten tertua melahirkan banyak politisi yang bernaung di bawah bendera Partai Golkar diantaranya Mantan Gubernur Aziz Lamajido, dan Hagi Mohammad Latjambo yang bertindak sebagai anggota legislatif DPR-RI. Selain itu wilayah tersebut, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, dikuasai oleh Partai Golkar baik di pemerintahan maupun di Legislatif. Kehancuran pemilih tradisional Partai Golkar mulai terlihat saat pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan tersebut, yang terpilih sebagai kepala daerah ialah calon yang tidak diusung oleh kepala daerah. Dan calon kepala daerah yang saat ini menjabat sebagai Bupati tersebut merupakan representasi ketidaksukaan masyarakat dengan partai politik. Alhasil Bupati saat ini mengalahkan kandidat yang di usung oleh partai-partai besar seperti Golkar, Demokrat, dan PPP serta Gerindra.

Disela-sela petugas PPS dan PPK melakukan rekapitulasi suara setelah pemilihan, saya mencoba berdiskusi dengan Direktur Yayasan Bonebula, tepatnya pada tanggal 12 April 2014. Dalam diskusi tersebut direktur yang dikenal dengan panggilan popeye itu mulai menggambarkan tentang peta perkembangan pemengan izin Usaha Pertambangan di wlayah tersebut. Penjelasan Popeye, bahwa saat ini hampir seluruh wilayah Donggala sudah dikuasai oleh perusahaan pertambangan dan perusahaan tersebut sudah mengantongi izin pertambangan. Dari pemengang izin tersebut setengahnya merupakan broker perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai aktivitas pertambangannya. Para broker tersebut dengan mudah mendapatkan izin dari pejabat daerah dikarenakan hubungan kedekatan dengan bupati yang saat itu di jabat oleh Habir Ponulele. Hal tersebut tidak saja terjadi wilayah Banawa akan tetapi juga terjadi di wilayah Pantai Barat. Penjelasan Popeye tersebut terlihat dari beberapa data yang saya dapatkan di BPS Kab. Donggala.

Peserta Program Pelatihan Penelitian Kelas 2013/2014, dan anggota tim peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi