Kau Bukan yang Dulu Lagi

Judul seri kedua chronicle ini serupa dengan judul tembang lawas yang dipopulerkan penyanyi Dewi Yull. Di sini, saya tak akan bercerita soal lagu, maupun pelantun tembang lawas. Bukan pula soal cinta dan lagu sendu. Namun, ini soal politik pada tahun pemilu.

Aktivitas masyarakat pada tahun ini diramaikan dengan hiruk-pikuk politik yang dilakukan partai politik agar dapat merebut hati rakyat. Politikus turut menjadi bagian dari hiruk-pikuk itu supaya partainya dipilih. Partai politik pada pemilu kali ini tampaknya bekerja keras karena rakyat (publik) yang suaranya disamakan dengan suara Tuhan tak lagi percaya pada partai.

Klimaks dari ketidakpercayaan tergambar dari tingginya angka golput atau rendahnya partisipasi, perolehan suara partai secara nasional di bawah 20 persen, kendati berbagai “jurus” telah dikeluarkan demi mendongkrak elektabilitas. PDI Perjuangan, misalnya mendeklarasikan Gubernur DKI, Joko Widodo sebagai calon Presiden RI, jauh hari sebelum masa kampanye dan pemungutan suara. Harapannya, partai moncong putih mendulang suara di atas 20 persen agar tak perlu berkoalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden melalui Jokowi effect, namun ternyata tidak memberikan efek.

Partai Demokrat menggelar konvensi calon presiden yang diikuti 11 peserta dari beragam latar belakang. Harapannya konvensi mampu mendongkrak suara partai. Ternyata, prediksi banyak pengamat, lembaga survei bahwa konvensi tak akan mendongkrak elektabilitas, hampir benar. Kasus korupsi melibatkan elite partai pemenang Pemilu 2009 membuat elektabilitas anjlok. Kata sejumlah kalangan, “Pemilu kali ini menjadi ajang menghukum partai yang banyak berbuat dosa.” Demikian komentar terhadap Partai Demokrat.

Partai Golkar yang mengkooptasi zaman Orde Baru melalui jargon Soeharto “Piye kabare, enak zamanku toh” juga tak bisa memenuhi ekspektasi untuk menang. Apalagi menjelang pemungutan suara, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie diserang kampanye negatif melalui video liburan ke Maladewa.

Metode lain untuk menilai ketidakpercayaan rakyat pada partai politik adalah melalui kampanye. Parameter konvensional, besar atau tidaknya suatu partai atau bakal menang atau tidaknya suatu partai dapat diukur dari ramai atau tidaknya kampanye akbar (rapat umum) yang diselenggarakan. Saya memantau kampanye 12 partai di Makassar, hipotesis yang lahir adalah kampanye sekarang tak seperti yang dulu. Kampanye sekarang minim massa pendukung. Pemilu sepertinya tak lagi disambut gembira. Lapangan arena kampanye tak lagi penuh sesak.

Sebagian partai mengandalkan artis agar kampanye meriah dan dapat mendulang massa. Namun, upaya itu ternyata kurang diminati. Panggung kampanye pun seperti panggung konser yang minim penonton. Selasa, 25 April 2014 lalu, seorang anggota DPRD Sulawesi Selatan, Imbar Ismail, yang kembali menjadi calon legislator melalui Partai Hanura menyampaikan pendapatnya soal kampanye tak seramai dulu. “Mahal kalau mau datangkan massa,” katanya menggeleng-gelengkan kepala. Kalkulasi Imbar untuk mendatangkan 1 orang ke arena kampanye minimal menghabiskan lima puluh ribu rupiah. Biaya itu untuk membeli makanan, kaos, dan ongkos transportasi.

Calon  legislator harus menanggung biaya itu. Jika seorang calon wakil rakyat harus mendatangkan 100 orang, setidaknya dibutuhkan anggaran minimal Rp 5 juta. Jika dinaikkan menjadi 1.000 orang, anggarannya menjadi Rp 50 juta.

Kampanye kini berbiaya mahal. Terkadang, kemeriahan kampanye tak sebanding dengan elektabilitas partai. Meramaikan kampanye, kini tak butuh lagi mobilisasi birokrasi layaknya ketika Partai Golkar masih berkuasa. Sekarang bukan lagi “Zamanku toh” (Soeharto). Makanya, Partai Golkar tak berhasil menjual isu kembali ke zaman Orde Baru. Entah, apakah ada atau tidak rakyat yang betul-betul ingin merazakan kembali orde tersebut.

Meramaikan kampanye, sebenarnya kini ada metode paling praktis. Urusan massa perlu diserahkan kepada event organizer massa kampanye. Cukup menyerahkan duit, massa mana saja akan meramaikan arena kampanye.

Peserta Program Pelatihan Penelitian Kelas 2013/2014, dan anggota tim peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi