Menuju ke Donggala

Keterlibatan saya untuk menjadi peneliti dalam program penelitian Kota-Kota di Sulawesi sebenarnya tidak direncanakan. Ketika teman-teman peneliti lain sudah kembali dari lapangan dan mulai menulis laporan, saya baru berangkat ke lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Saya berangkat ke lokasi dengan modal referensi yang saya dapatkan selama kurang dari satu bulan. Namun, hal tersebut justru membuat rasa penasaran saya tentang Donggala semakin besar.

Hari Selasa, 19 Agustus 2014, saya berangkat menuju Donggala dengan terlebih dahulu singgah di Palu. Saya tiba di Kota Palu sekitar pukul 08.30 WITA. Di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, saya dijemput oleh paman saya yang tinggal di Palu. Sore harinya, saya bertemu dengan Affandi, teman saya di Palu, dan Roosmawati, Dosen FISIP Universitas Tadulako (Untad). Kepada mereka, saya menceritakan rencana penelitian di Donggala selama satu bulan ke depan. Dari kedua orang tersebut, saya mendapatkan gambaran awal tentang kondisi Donggala.

Ros, panggilan akrab Rosmawati, lebih banyak menceritakan mengenai kelompok-kelompok elit yang menjadi penguasa di Donggala. Ia menceritakan bahwa di Sulawesi Tengah, kursi-kursi pemerintahan dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari fam tertentu. Fam yang dimaksudkan adalah klan-klan politik yang ada di Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan bahwa di Donggala dan Palu, kelompok yang menjadi penguasa antara lain berasal dari klan Ponulele, Djaelangkara, Lembah, dan Djanggola.

Chronicle 1-1Beberapa klan tersebut berasal dari wilayah Sigi. Affandi menceritakan bahwa sebagian besar tokoh politik di Donggala justru berasal dari Sigi. Namun demikian, secara politik saat ini kondisinya sudah sedikit berubah karena Sigi telah berpisah dari Donggala sejak 2008, sehingga Donggala telah kehilangan daerah “penghasil” politisi. Klan-klan politik yang berasal dari Sigi salah satunya, klan Djaelangkara kini “pulang kampung” meninggalkan Donggala. Kondisi ini sedikit-banyak telah mengubah konstelasi politik di Donggala. Meskipun demikian, Ros menambahkan bahwa di Sulawesi Tengah justru tidak ada sirkulasi elit. “Di Sulawesi Tengah yang ada konfigurasi elit,” ujarnya. Hal ini membuat elit di Sulawesi Tengah akan bergantian dari satu klan ke klan yang lain.

Namun demikian, Ros menyampaikan bahwa Bupati Donggala yang baru terpilih pada akhir 2013 bukan berasal dari klan politik tertentu. Kasman Lassa, Bupati Donggala, juga bukan berasal dari partai. Ia maju sebagai calon bupati dari jalur independen. Hal ini yang menurutnya membuat dinamika politik di Donggala ke depan akan mengalami pergeseran. Demikian pula dari sisi konstelasi kepartaian, terjadi sedikit pergeseran dengan masuknya Gerindra sebagai salah satu partai politik utama di Donggala selain Golkar yang sama-sama meraih suara sangat signifikan.

Setelah mendapatkan sejumlah informasi di Palu, keesokan harinya saya bersama Affandi pergi dari Palu menuju Donggala. Jarak dari Palu ke Donggala sekitar 36 km yang menghabiskan waktu sekitar 40 menit. Saya berangkat pukul 08.30 WITA dengan menggunakan mobil milik Affandi. Setelah berangkat dari rumah paman saya di daerah Palupi, kami memasuki jalan poros Palu-Donggala. Ada satu hal menarik yang saya temui ketika dalam perjalanan menuju Donggala. Saya melihat beberapa PNS Kabupaten Donggala yang sedang menunggu mobil tumpangan di depan Universitas Islam Al-Khairat (UNISA). Menurut Affandi, pemandangan seperti ini sudah biasa terjadi di lokasi ini. Dahulu, pada saat Habir Ponulele menjabat sebagai Bupati Donggala, para PNS itu menggunakan bis yang disediakan pemerintah daerah untuk menuju ke Donggala. Namun, di era kepemimpinan Kasman Lassa, kebijakan tersebut dihapuskan. Hal ini terkait dengan rencana Kasman untuk memindahkan seluruh pegawai Pemda Donggala yang masih berdomisili di Palu supaya pindah ke Donggala.

Affandi pun menawarkan tumpangan ke beberapa pegawai yang akan menuju ke Donggala. Di dalam perjalanan saya sempat berbincang dengan beberapa pegawai tersebut. Mereka lebih memilih untuk menunggu tumpangan daripada naik kendaraan umum. Menurut mereka dengan menumpang mobil teman akan lebih menghemat biaya. Saat sampai di Kesbangpol Donggala, salah satu pegawai pun mengatakan hal yang sama. Salma, yang tinggal di Kecamatan Palu Timur mengatakan bahwa kendaraan umum yang menuju Donggala jarang sekali melintas. Para pegawai lebih memilih menunggu tumpangan untuk pulang dan pergi ke Donggala.

Chronicle 1-3

Tugu Adipura yang berada di Kota Donggala

Selama perjalanan dari Palu menuju Donggala, saya melewati beberapa lokasi pertambangan galian C. Di lokasi-lokasi tersebut, pengemudi harus berhati-hati karena kondisi jalan yang berpasir. Affandi juga menceritakan bahwa jika hujan sebagian jalan di sini banjir. Saya lebih memilih untuk menikmati pemandangan di sisi jalan yang lain yaitu pemandangan laut. Namun, keindahan laut tersebut sudah mulai berkurang karena di beberapa lokasi sudah dilakukan reklamasi pantai. Tujuan dilakukan reklamasi ini pun ternyata masih terkait dengan proyek galian C tersebut, yaitu supaya kapal-kapal tongkang pengangkut pasir bisa bersandar. Berdasarkan cerita dari Affandi, lokasi-lokasi tersebut sebelumnya merupakan hamparan pantai pasir putih yang berpotensi sebagai tempat wisata.

Sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah perkantoran Gunung Bale, saya dan Affandi langsung menuju ke Kesbangpol untuk mengurus surat ijin penelitian. Saya langsung bertemu dengan Haidar, sekretaris Kesbangpol. Saya pun memperkenalkan diri dan memberitahukan tujuan saya, yaitu melakukan penelitian di Donggala. Saya pun diminta untuk mengurus surat tersebut di salah satu bagian di Kesbangpol. Namun, ketika saya sampai di sana, pegawai yang berada di sana menyatakan bahwa untuk pengurusan perijinan penelitian sudah tidak lagi di Kesbangpol melainkan di Badan Perijinan Terpadu. Saya pun menjadi bingung. Akhirnya saya menanyakan kembali ke Haidar. Ia pun menjelaskan bahwa belum ada peraturan daerah ataupun surat keputusan bupati yang menyatakan bahwa untuk mengurus perijinan sudah dipindahkan ke SKPD yang lain. Akhirnya saya pun bisa mengurus surat perijinan, akan tetapi baru bisa diambil keesokan harinya.

Sepulang dari Donggala saya menuju ke kampus FISIP Untad. Di sana saya menemui Ros untuk meminta bantuan dari mahasiswanya yang akan membantu saya selama penelitian di Donggala. Saya pun dikenalkan dengan Angga, salah satu mahasiswanya. Selain itu, nantinya akanada satu orang lagi yang akan menemani saya selama penelitian di Donggala, yaitu Firha. Ia merupakan salah satu warga di Banawa, ibukota Kabupaten Donggala.

Selain itu, saya juga bertemu dengan Syamsidi, salah satu Dosen Antropologi di FISIP Untad. Ia menceritakan bahwa masyarakat yang tinggal di Donggala paling banyak berasal dari Suku Kaili. Sementara menurut Angga, Suku Kaili ini banyak sub-etnisnya. Misalnya, Kaili Unde, Kaili Da’a, Kaili Rai, dan masih ada beberapa kelompok kecil lainnya. Selain Kaili, para penduduk di Banawa juga berasal dari Suku Bugis dan Cina.

Pada hari Kamis, saya menemui Prof. Juraid Abdul Latif, Salah satu pengajar di FKIP Untad. Sebelumnya, Ia pernah mengisi kegiatan expert meeting penelitian kota-kota di Sulawesi yang diselenggarakan Yayasan Interseksi. Ia banyak menceritakan bahwa referensi tentang Donggala sangat terbatas, apalagi tulisan-tulisan yang menceritakan Donggala setelah kemerdekaan. Padahal Donggala merupakan kabupaten tua dan secara historis menjadi salah satu kerajaan terbesar di Sulawesi Tengah. Meskipun menjadi kerajaan terbesar di Sulawesi Tengah, tidak ada situs kraton dari Kerajaan Banawa yang tersisa.

Chronicle 1-2

Salah satu sudut Kota Donggala yang disebut sebagai daerah “Pasar Tua”

Selama beberapa hari, saya bolak-balik Palu-Banawa karena belum mendapatkan tempat untuk menginap di Banawa. Selama beberapa hari itu juga saya mencari informasi dari masyarakat sekitar apakah ada rumah yang dikontrakan atau tempat kos yang bisa disewa. Pada hari Jumat, saya bertemu dengan Fikri, salah satu warga Banawa. Ia menyampaikan bahwa di daerah ini sangat jarang rumah yang dikontrakan atau kos-kosan. Bahkan, menurutnya, para PNS Donggala yang harus pindah ke sini pun sangat sulit mendapatkan tempat tinggal.

Akhirnya, saya mendapatkan informasi dari Affandi bahwa di Donggala ada salah satu LSM yang masih aktif yaitu Yayasan Bone Bula. Pada hari selasa, 26 Agustus 2014, saya langsung menuju ke sana dan bertemu dengan Andi Anwar, Direktur Bone Bula. Saya sempat menanyakan beberapa hal terkait potensi sumber daya alam di Donggala. Andi Anwar, yang akrab disapa Popeye, menceritakan bahwa sebenarnya potensi sumber daya alam terletak di sektor pertanian dan kelautan. Hasil pertanian tersebut adalah kopra dan kakao. Namun, pemerintah tidak memperhatikan sektor ini. Seperti kasus tanaman kakao yang terserang hama penyakit, tidak ada petugas penyuluh lapangan yang membantu warga mengatasi permasalahan tersebut. Padahal kakao merupakan komoditi khas dari Sulawesi. Bahkan dalam rancangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), kakao merupakan komoditi yang akan digenjot produksinya di daerah Sulawesi.

Setelah berbincang-bincang, saya pun menanyakan tempat yang bisa saya sewa sebagai tempat tinggal selama satu bulan ke depan. Ia pun menawarkan untuk menginap di kantor Yayasan Bone Bula. Setelah mendapatkan ijin untuk menginap di sana, saya pun langsung pulang ke Palu untuk mempersiapkan barang-barang yang akan saya bawa ke Donggala. Lega juga rasanya ketika sudah mendapatkan tempat tinggal di Donggala.

Junior Researcher, Program Officer, the Interseksi Foundation