Money Politics dan Sikap Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara*

“tidak terhitung ada berapa calon yang datang ke rumah dan meminta tolong untuk menggalang massa di desa ini untuk memilih namanya… saya bilang, saya tidak punya kuasa dan saya tidak mau.. walaupun pada akhirnya kemudian mereka meninggalkan uang dalam amplop, tidak bisa saya tolak, isinya rata-rata 250 ribu rupiah… tapi tetap saya pilih pilihan saya sendiri, begitu juga masyarakat..”
(cuplikan wawancara dengan Pak Tajudin, tokoh masyarakat di Desa Kalinaun, kec. Likupang Timur)

Cuplikan diatas memang membuktikan bahwa temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang praktek money politics adalah hal biasa dan sudah menjadi sesuatu yang harus dijalankan pada pesta demokrasi, Pemilu Calon Anggota Legislatif (Caleg) 2014 dan mungkin juga akan terjadi pada Pemilu Presiden bulan Juli mendatang[1]. Begitu juga yang terjadi di Sulawesi Utara, banyak pemberitaan mengenai kuatnya praktek money politics dilakukan oleh banyak caleg (Manado Post, 2014; KoranSindo, 2014; Manado Post, 2014). Bagi Pak Tajudin, peristiwa pemberian uang dari orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu sudah sering dia alami, jadi menyikapi gejala money politics menjelang tanggal 9 April 2014 juga dianggap hal yang lumrah, sehingga Pak Tajudin tidak merasa terbebani untuk tidak memilih salah satu calon anggota DPR/DPRD yang memberikan sejumlah uang kepadanya.

Kejenuhan yang dialami oleh Pak Tajudin ini bisa terpahami jika ditelusuri banyak pengalaman buruk yang dia alami bersama masyarakat di desanya selama ini. Bermula dari perjuangannya melawan perusahaan tambang di awal tahun 2000-an silam, bersama salah satu LSM besar di Tomohon yang akhirnya membentuk satu aliansi yang disebut AMALTA[2]. Tetapi kemudian tokoh-tokoh LSM tersebut melakukan kegiatan yang mengatasnamakan aliansi tersebut tetapi untuk kepentingan pribadinya. Setelah itu, Pak Tajudin dan seluruh warga merasakan kekecewaan yang luar biasa dan cenderung tidak lagi mempercayai sejumlah inisiatif yang datang dari pihak luar. Banyak politisi dan pengusaha lokal yang meminta tolong untuk melakukan pengamanan kawasan untuk kepentingan politik dan kepentingan usahanya, tetapi tidak pernah diikuti keinginannya, walaupun Pak Tajudin menerima sejumlah uang sebagai balas jasa dari para politisi dan pengusaha tersebut. Menurut Pak Tajudin, hal seperti itu memang kemudian tidak bisa dihindari selain diterima saja dan dilalui prosesnya, tetapi tetap menjalankan keyakinannya sendiri bahwa hal tersebut adalah tidak baik dan harus dilawan.

Dengan pengalaman Pak Tajudin tersebut, memang perlu dilihat kembali, jika kecenderungan money politics itu sudah menjadi gejala umum, tetapi apakah benar-benar efektif? Mengingat banyaknya kasus-kasus di wilayah perdesaan yang dialami oleh warga dan banyak pengalaman yang tidak menyenangkan mereka alami, sehingga dapat diasumsikan bahwa Pak Tajudin bukan satu-satunya orang yang memiliki pendirian seperti ini di Kabupaten Minahasa Utara. Tulisan ini akan menguraikan kecenderungan respon warga di kabupaten Minahasa Utara, khususnya warga disekitar perkebunan kelapa di kecamatan Likupang Timur, terhadap praktek money politics.

Respon 1. Menganggap sebagai Rangkaian Kebohongan

Masih terkait dengan AMALTA, yang sudah diuraikan secara singkat diatas, LSM besar di Tomohon, Yayasan Suara Nurani yang memotori terbentuknya AMALTA adalah pemicu respon pertama warga di sekitar pertambangan PT. Mina Soputan Mining (MSM). Warga menganggap bahwa peristiwa money politic merupakan rangkaian kebohongan kepada rakyat. Hingga Pak Tajudin beserta beberapa warga yang sempat berdiskusi menganggap bahwa hampir 100% calon anggota DPR, khususnya untuk tingkat kabupaten adalah calon yang ‘kotor’. Maksudnya karena hampir seluruh calon mengunjungi desa-desa di daerah pemilihannya dan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar pemenangannya. Apakah tabiat ini akan terus berlanjut secara negatif maupun positif, satu hal yang dapat dinilai dari sejumlah calon angota legislatif ini adalah mereka selalu bekerja berdasarkan kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan rakyatnya yang akan mereka wakili di parlemen tingkat kabupaten.

Pada prakteknya, walaupun ada ajang kampanye yang sudah diatur jadwalnya oleh KPU setempat, tetapi tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk memaparkan apa programnya atau menanyakan apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD jika terpilih nanti kepada pemilihnya. Hal yang dilakukan adalah langsung menemui sejumlah tokoh masyarakat di desa-desa dan meminta mereka untuk menggalang warganya agar memilih calon yang mendatangi tokoh masyarakat tertentu. Misalnya Pak Tajudin, didatangi oleh sejumlah calon yang salah satunya adalah Ia yang, kira-kira 10 tahun yang lalu, pernah menjanjikan akan mendukung rakyat di sekitar wilayah pertambangan PT MSM untuk menolak sehingga terbentuk AMALTA. Berdasarkan pengalaman yang terjadi sekitar tahun 2003-2004[3], warga kemudian menolak kedatangan calon anggota legislatif tersebut dan (tentunya) tidak akan memberikan pilihannya kepadanya, bahkan memberikan keterangan-keterangan mengapa calon tersebut kemudian dikenal sebagai ‘penipu’ oleh warga khususnya anggota AMALTA kepada warga di desa lainnya. Kendati demikian, sang calon tetap menjalankan aksinya untuk membagikan amplop berisi uang kepada sejumlah warga.

Hal ini menunjukkan bagaimana sang calon sangat tidak mempedulikan apa yang pernah dia lakukan pada masa silam dan terus menerus memberikan harapan-harapan berupa kebohongan-kebohongan kepada warga pemilihnya. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana sang calon tidak mengidentifikasi daerah pemilihannya agar kemenangan bisa dicapai. Di desa-desa dimana eks anggota AMALTA berada, tentunya sudah diketahui bagaimana penipuan yang dilakukan kepada warga sekitarnya, tetapi sang calon tetap memilih di daerah pemilihan tersebut. Walaupun hal ini kemungkinan bukan pilihan sang calon, namun di dalam tindakannya pada masa kampanye tidak menunjukkan penyesalan atau mengubah strategi untuk mengambil hati warga desa agar pada hari pencoblosan berkenan untuk memilihnya, atau membuat warga kembali percaya kepadanya. Hal inilah yang kemudianyang membuat warga menganggap bahwa kegiatan money-politic adalah bagian dari rangkaian kegiatan untuk terus-menerus membohongi rakyat. Atau dengan kata lain bahwa pesta demokrasi 5 tahunan ini pun secara umum bisa dikatakan sebagai waktu yang tepat untuk memberikan harapan sekaligus kebohongan untuk rakyat di pedesaan.

Respon 2. Menerima Uang bukan Berarti Menerima Janjinya

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa warga di desa tetap turut serta dan berpartisipasi di dalam proses pemilihan calon anggota legislatif dengan kondisi ketidakpercayaan yang sangat dalam? Jawabannya yang paling sering terlontar secara spontan adalah karena mereka hanya berusaha menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik[4]. Kenyataannya kegiatan money politics adalah sesuatu yang sepertinya harus dijalankan oleh caleg, sehingga warga pun terlibat karena dianggap sebagai objek kegiatan tersebut (Manado Post, 2014). Apa sebenarnya yang ada di pikiran warga ketika banyaknya caleg yang melakukan money politics?

Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, para calon anggota legislatif itu memberikan uang tanpa menjanjikan apapun, melainkan hanya meminta kesediaan warga untuk memilih dengan target bukan untuk kembali mengabdi untuk melayani kebutuhan warga yang memilihnya. Salah satunya adalah secara terang-terangan di dalam kampanye menyatakan bahwa peluang untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi jika bisa mengumpulkan suara terbanyak, seperti caleg asal PDIP, atau mengulang sukses calon presiden hasil konvensi partai Demokrat yaitu SH Sarundajang (Tribun Manado, 2014). Hal ini yang kemudian mengukuhkan sikap warga bahwa kegiatan money politics adalah rangkaian kegiatan seluruh caleg yang sedang bertarung, sehingga warga tidak pernah sungkan untuk menerima sejumlah uang yang disediakan.

Dengan demikian, tidak bisa disamakan maknanya antara sikap menerima pemberian amplop tersebut dengan pemahaman para calon anggota legislatif, diantara mereka tetap memiliki pikiran yang berbeda satu sama lain. Di sisi warga penerima, dengan latar belakang kondisi ekonomi yang tidak menentu, kegiatan money politics seperti ‘hadiah’ di masa sulit. Sehingga tidak sedikit juga yang menunggu distribusi ‘hadiah’ tersebut di banyak daerah di kabupaten Minut (Manado Post, 2014), walaupun mereka mengetahui dengan pasti konsekuensi untuk memilih caleg yang melakukan distribusi tersebut, tetapi, warga pun bisa bersikap sangat cerdas, karena seringkali distribusi tidak dilakukan langsung oleh caleg yang bersangkutan, sehingga mereka tidak merasa mendapatkan mandat untuk memilih. Lain halnya jika caleg itu sendiri yang datang dan melakukan dialog secara mendalam dengan warga, warga akan sangat menghargai dan akan mempertimbangkan untuk memilih, sekalipun mereka tidak mendapatkan ‘hadiah’ (Koran Sindo, 2014).

Respon 3. Keyakinan yang Menentukan Pilihan Caleg

Lalu, sesungguhnya siapa yang warga pilih dan apa dasar pertimbangannya? Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pilihan warga adalah pilihan rasional yang bisa mereka pilih pada saat ini yaitu keyakinan akan persamaan agama yang dianut dan keyakinan bahwa mungkin akan ada peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonominya di masa datang (Manado Post, 2014). Kedua pertimbangan itulah yang kemudian mencuat ketika warga akan memilih calegnya, walaupun yang dipilihnya itu tidak pernah memberikan amplop.

Kembali ke cerita di Desa Kalinaun, kecamatan Likupang Timur, jumlah umat muslimnya hanya berjumlah 31 KK, dan mereka disarankan untuk memilih calon anggota legislatif yang juga muslim. Menurut Pak Tajudin yang juga sebagai Imam di Desa Kalinaun, pilihan ini adalah pilihan paling netral untuk menengahi kebingungan warga karena banyak caleg yang memberi amplop. Walaupun paling sedikit ada 5 caleg yang megirimkan amplopnya ke setiap kepala keluarga di desa Kalinaun, namun justru sebaiknya mereka tidak dipilih. Bukan hanya mereka bukan muslim, tetapi juga karena mereka bukan calon pemimpin yang baik karena memilih strategi money politics. Menurut Pak Imam, ajaran agama manapun tentunya tidak membenarkan hal tersebut, karena meminta imbalan dari apa yang sudah diberikan kepada warga. Karenanya pilihlah yang diyakini orang itu baik atau jika memang tidak ada pilihan, pilihlah yang muslim.

Kendati demikian, dari 6 orang calon anggota legislatif tingkat kabupaten berasal dari Desa Kalinaun, tidak ada satupun dari mereka yang menang suaranya di TPS yang ada di Desa Kalinaun. Menurut penilaian pak Imam, hal ini terkait dengan tingkah polah mereka yang tidak percaya diri dan mengandalkan strategi money-politic. Hasil sementara, ke-6 caleg tersebut kalah didalam perhitungan suara.

Tidak hanya warga di desa Kalinaun, warga di desa pesisir juga menghendaki calon yang benar-benar akan membela rakyatnya dan mengerti kebutuhan rakyat. Seperti yang dikatakan Hukum Tua Talise,

“Kami inginkan yang terpilih nanti adalah caleg yang berintegritas dan mau peduli dengan kebutuhan warga pesisir Sulut”, Ganap, Hukum Tua Talise (Koran Sindo, 2014).

Dengan respon-respon terhadap kegiatan money politics yang sedikit diuraikan diatas, tidak sedikit juga yang merasa pesimis dengan harapan besar seperti yang diuraikan oleh Pak Ganap diatas.

Sumber

KoranSindo. (2014, April 18). Kualitas Pemilu Legislatif Buruk.
KoranSindo. (2014, April 5). Warga Pesisir Minut Dukung Caleg Berintegritas dan Peduli: Tolak money politik.
Manado Post. (2014, April 16). Dua Pindekab Bakal Tumbang.
Manado Post. (2014, April 7). Jangan Jadi Generasi Suap.
Manado Post. (2014, April 7). Masa Tenang, Rawan Pelanggaran.
Manado Post. (2014, April 7). Pileg Sulut Kuat Money Politics: Pelayanan Kesehatan Hingga Sumbang Rumah Ibadah.
Tribun Manado. (2014, April 5). Olly Berpeluang Dampingi Jokowi.

Table 1. Perkiraan Perolehan Kursi di DPR Minut

Partai Perolehan Sementara per 15 April 2014 Jumlah Kursi
Dapil I(Liktim-Likbar-Wori) Dapil II(Kauditan-Kema) Dapil III(Airmadidi-Kalawat) Dapil IV(Dimembe-Talawaan-Liksel)
Gerindra
  1. Jantje Londong
  1. Joutje Mengko
  1. Shintia Gelli R
  2. Nonna Rimporok
  1. Shintia RE
  2. Royke R
6
PDI-P
  1. Moses Corneles
  2. Abraham Eha
  1. Jimmy J Mekel
  1. Berty Kapojos
  2. Novie Paulus
  1. Altje Polii
  2. Lucky Kiolol
7
Golkar
  1. Sienko BPT
  1. Elia Montung
  1. Denny Wowiling
  1.  Edwin Nelwan
4
PKB
  1. Sarhan Antili
1
Partai Demokrat
  1. Yetti Karamoy
  1. Stefano Pangkerego
  1. Stendy S Rondonuwu
  1. Stevanus Prasethio
4
Hanura
  1. Doudje Dengah
  1. Joseph Dengah
  1. Wentrik Sembiran
3
PPP
  1. Munawir Djubedi
1
PG
  1. Herman Papia
1
PKPI
  1. Denie Sompie
  1. Julita J. Karuntu
  1. Paulus Londong
3
Nasdem
  1. Fredrik Runtuwene
1
TOTAL 31

Sumber: (Manado Post, 2014)

*) Sebuah catatan lapangan di sela-sela penelitian tentang komoditi kelapa di Kab. Minahasa Utara, selama bulan April 2014.

 

References and Footnotes

  1. Wawancara Ketua KPK, Bapak Abraham Samad di TV - One pada tanggal 7 April 2014.
  2. AMALTA adalah Aliansi Masyarakat Limbah dan Tambang, dibentuk tahun 2001 oleh sejumlah LSM di Sulawesi Utara dan masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan di kecamatan Peneleng, Likupang Timur dan LIkupang Barat, Kab. Minahasa Utara.
  3. Tetapi, pada akhirnya kemudian AMALTA dianggap sudah menerima keberadaan pertambangan tersebut akibat anggota AMALTA terlalu mempercayakan kepada oknum-oknum yang tergabung didalam YSN yang juga menjadi bagian dari AMALTA. Hal ini membuat warga, khususnya yang tergabung di dalam AMALTA, merasa ditipu karena selama prosesnya warga tidak pernah meneriakkan penerimaan keberadaan pertambangan tersebut. dengan ‘kelihaiannya’ dan kedekatannya dengan GUbernur yang menjabat pada saat itu, mereka melakukan kompromi tanpa berkoordinasi dengan anggota aliansi lainnya. Bahkan, ketika diselidiki, kedua oknum YSN tersebut, hingga saat ini tercatat sebagai anggota komisaris PT MSM. 
  4. Dalam diskusi bersama 4 orang warga desa Kalinaun di kediaman Pak Tajudin tanggal 16 April 2014.
Peserta Program Pelatihan Penelitian HAM dan Diversitas Kultural Yayasan Interseksi-HIVOS 2008. Saat ini menjadi anggota Tim Peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi