Politik Uang Caleg Kerabat Elit

Pemilu 2014 di Sulawesi Selatan diramaikan dengan hadirnya kerabat kepala daerah (istri, anak, ponakan, ipar). Mereka bertarung dengan mengandalkan dua modal, modal sosial (jaringan birokrasi) dan modal capital (uang). Namun, dalam optimalisasi modal capital, mereka berpolitik uang.

Politik uang adalah bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pencoblosan. Aksi politik uang dikemas dengan nama bantuan caleg untuk warga di daerah pemilihan. Seolah-olah aksi tersebut sebagai aksi filantrop sehingga caleg dipandang sebagai filantropis. Dalam Undang Undang tentang Pemilu, pelaku politik uang dapat disanski penjara, namun, hingga pemilu usai, belum ada kerabat kepala daerah terindikasi berpolitik uang.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memiliki tiga kerabat berpolitik uang. Tenri Olle Yasin Limpo (kakak), Dewie Yasin Limpo (adik), Indira Chunda Thita (anak). Politik uang Tenri Olle dalam bentuk bantuan kepada nelayan. Sementara Dewie dalam bentuk asuransi jiwa. Sedangkan Indira Thita dalam bentuk pemberian traktor tangan dan pompa air untuk petani. Semua bantuan itu diberikan kepada warga di daerah pemilihan.

Aliyah Mustika, istri Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, juga tidak kalah. Ia juga mengasuransikan warga di daerah pemilihannya melalui asuransi serba guna Kartu Aliyah Mustika Ilham. Pemberian asuransi dimulai saat kampanye berjalan. Saat kampanye, Aliyah juga menggelar kontes berhadiah perangkat elektronik.

Kendati bukan kerabat kepala daerah, caleg DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1, Andi Ridwan Wittiri menggelar undian umrah dan layanan ambulans. Hal yang sama juga dilakukan caleg DPRD Makassar, Abd Azis Namu.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan politik uang rupanya tak digubris. Imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak dihiraukan. KPK, saat masa kampanye menyosialisasikan implikasi hukum politik uang, di Makassar, namun caleg tetap saja melanggar.

Di Sulawesi Selatan, larangan politik uang dianggap sebagai upaya menghalangi rezeki. Sebagai contoh, panitia pengawas lapangan menjadi sasaran amarah warga saat berusaha menghentikan pembagian paket sembako di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalante, Kota Makassar, Sabtu (5/4/2014) lalu atau pada akhir masa kampanye. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Seorang pemantau pemilu diancam diparangi karena berusaha menghentikan politik uang.**

Peserta Program Pelatihan Penelitian Kelas 2013/2014, dan anggota tim peneliti Kota-kota di Sulawesi, Yayasan Interseksi