Catatan Diskusi Civil Rights*

“Buanglah sama sekali faham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-undang Dasar kita yang dinamakan ‘rights of the citizens’ sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya…” (pidato Soekarno di hadapan sidang kedua BPUPKI, 15 Juli 1945 pagi hari).

Soekarno tentu tidak membayangkan bahwa 21 tahun kemudian negara yang ikut dibentuknya balik menghantam dan membuntungi sebagian hak-hak sipilnya sampai ia meninggal dunia. Ada beberapa alasan mengapa kebebasan individu, termasuk hak-hak sipil dan politik ditentang demikian hebat.[1] Pertama, karena adanya campur aduk pengertian antara liberalisme, kapitalisme dan hak individu yang diperjuangkan oleh negara-negara Barat. Indonesia, menurut para peserta sidang, berjuang selama berabad melawan kolonialisme yang identik dengan kekuasaan Barat. Tentunya mereka tidak dapat menerima pembentukan republik atas dasar dan ‘falsafah’ sama yang menindas mereka selama berabad-abad. Kedua, bagi Soekarno setidaknya, hak-hak individu tidak ada artinya tanpa keadilan sosial. Dalam kata-katanya sendiri,

“Tuan-tuan yang terhormat! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet menuliskan, bahwa manuisa bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadapan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang berisi ‘droit de l’homme et du ctioyen’ itu tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan.” (hlm. 259)

Karena ‘prinsip individualisme’ melahirkan kesengsaraan maka sudah sewajarnya orang Indonesia mencari prinsip baru yang bertolak dari ‘tradisi’. Dalam konteks inilah Supomo melangkah lebih jauh dan mengatakan,

“Dalam sistem kekeluargaan sikap warga negara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak-hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: Apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara Indonesia ini. Bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah (familie) dan sebagai anggota kekeluargaan daerah, misalnya sebagai anggota desa, daerah, negara, Asia Timur Raya dan Dunia itu? Inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semua.” (hlm. 276)

Alasan ketiga, dan mungkin paling mendasar, karena tidak adanya bayangan bahwa orang Indonesia – ‘anggota keluarga’ dalam paham Soepomo atau natie bagi Soekarno – ternyata dapat melakukan penghancuran hak-hak asasi manusia yang hebat. Semua orang saat itu ada dalam semangat perjuangan melawan kolonialisme Belanda, dan sebagian bahkan menganggap dirinya sebarisan dengan Jepang dalam membentuk Asia Timur Raya. Semangat melawan kolonialisme Barat menghidupi semua diskusi. Karena itu jawaban atas persoalan kuli kontrak yang diperlakukan sebagai budak misalnya adalah penghapusan sistem perkebunan, dan bukan penghargaan terhadap hak-hak seorang kuli di bawah sistem apa pun. Ada anggapan bahwa jika penguasa kolonial berhasil ditendang keluar (dan sudah dilakukan Maret 1942 oleh tentara Jepang), maka semua persoalan lain akan bisa diselesaikan dengan sendirinya.

Agak berbeda dari anggapan sebagian orang bahwa hak-hak asasi manusia berakar dalam pemikiran para pendiri republik, saya justru berpikir bahwa pemikiran ke arah itu pada zamannya sangat tipis. Tapi begitu pula halnya di Amerika Serikat yang sekalipun memiliki konstitusi yang menjunjung civil rights, tetap memberlakukan segregasi ras yang kental sampai 1960-an dan sepertinya memulai ronde segregasi baru di bawah panji anti-terorisme. Dengan kata lain, sangat mudah mencomot kutipan untuk membuktikan (atau sebaliknya membantah adanya) ‘akar-akar pemikiran’ mengenai civil rights dalam tradisi apa pun. Tapi tantangan yang jauh lebih besar dan sulit adalah menjelaskan mengapa tidak ada penghargaan terhadap hak-hak itu dalam kebanyakan masyarakat dunia?

Dalam benak para perencana pembangunan saya kira, manusia Indonesia bukanlah individu dengan hak-hak, tapi sekadar deret statistik yang bisa diubah, dipindahkan, dipekerjakan dan ditentukan nasibnya sesuai dengan ide-ide besar mengenai kemajuan pembangunan. Bagi para pemilik perusahaan multinasional orang adalah ‘faktor produksi’ (tenaga kerja) yang perlu direkrut untuk mendatangkan keuntungan. Di mata penguasa militer, mayoritas orang Indonesia mungkin tidak lebih dari kumpulan ternak yang harus diatur, didisiplinkan dan dihukum jika melawan. Mereka merasa bisa menangkap, menahan dan menyiksa orang kapan pun. Mungkin sekarang ini ada kekhawatiran bahwa mereka bisa dihukum, tapi jelas bukan kesadaran bahwa tindakan itu salah. Tidak ada minat untuk memahami kemanusiaan apalagi menghargai hak-haknya yang diatur dalam konstitusi sekalipun.

Semua ini saya kira tidak ada kaitan dengan kuat-tidaknya tradisi pemikiran civil rights dalam sebuah masyarakat. Saya kira keliru kalau kita beranggapan bahwa praktek pelanggaran hak asasi manusia itu adalah akibat dari tidak adanya pembahasan mengenai persoalan itu dalam sidang BPUPKI, atau – seperti yang dilakukan sebagian penulis – menyalahkan Soekarno, Supomo dan Ki Hadjar Dewantara dengan ide kolektivisme dan negara kekeluargaan mereka. Penegakan civil rights seperti hak asasi manusia pada umumnya adalah buah pergulatan masyarakat dalam dimensi kelas, gender, ras, etnik, agama dan beragam identitas lainnya.

Sejarah perjuangan civil rights di Amerika Serikat kaya akan contoh semacam itu. Konstitusi 1776 pada dasarnya menguraikan prinsip-prinsip dasar yang sampai saat ini masih terus diperbaiki melalui amendemen sesuai dengan perkembangan pergulatan tadi. Seperti para pendiri republik, para penulis Federalist Papersmembayangkan persamaan bagi mereka (umumnya laki-laki kulit putih dari kelas menengah) tapi tidak punya bayangan apa pun mengenai nasib indigenous people dan orang kulit hitam, apalagi kaum perempuannya. Tanpa Malcolm X, Martin Luther King Jr, Rosa Parks dan Black Panther mungkin Civil Rights Act 1964 tidak akan pernah diberlakukan. Gerakan civil rights 1960-an membuka jalan bagi masuknya ide-ide kebebasan dalam banyak sekali bidang kehidupan dan menciptakan perangkat aturan yang sungguh kompleks.

Begitu pun dengan perumusan Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia 1948. Pemikiran Barat, mulai dari liberalisme sampai sosialisme, sangat kuat pengaruhnya dalam dokumen itu, tapi jelas bukan satu-satunya sumber. Beberapa pasal seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari hukuman mati dan siksaan, kebebasan bergerak, diilhami oleh pengalaman spesifik Eropa di bawah kekuasaan Hitler. Rumusan itu bukanlah produk Kehendak Umum atau Idee Absolut a la Hegel, tapi bertolak dari masalah-masalah konkret yang merintangi kemanusiaan seperti Holocaust, perang saudara di Spanyol (terutama pemboman Guernica), pembantaian Nanking dan proses dekolonisasi di beberapa belahan dunia yang kemudian diungkap dan ditanamkan dalam kesadaran kolektif.

Lalu, bagaimana kita memahami Indonesia sekarang dengan perspektif semacam itu? Sidang BPUPKI saya pikir sama pentingnya dengan cara kekuasaan itu berpindah ke tangan pendiri republik. Tidak ada proses mengungkap kebobrokan sistem kolonial dan perlunya membangun tatanan yang sama sekali baru dan sekaligusmenjamin bahwa kejahatan, kekerasan atau keburukan lainnya tidak akan terulang di masa mendatang. Tidak di dalam sidang, tidak pula di luarnya. Tidak ada mekanisme seperti pengadilan Nuremberg dan Tokyo yang membuktikan kejahatan, menetapkannya sebagai kesalahan dan selanjutnya mengilhami perumusan hak-hak asasi manusia yang universal. Alih-alih membongkar kejahatan kolonialisme, dalam Konperensi Meja Bundar delegasi Indonesia di bawah tekanan Merle Cochran, utusan Amerika Serikat, setuju untuk mengambilalih hutang Hindia Belanda sebesar $1,13 milyar yang kira-kira $800 juta di antaranya dipakai untuk membiayai militer Belanda yang mau menghancurkan Republik.[2]

Selama 20 tahun pertama kemerdekaan praktis tidak ada ruang untuk mengembangkan civil rights secara penuh. Pemberontakan di mana-mana, kesulitan ekonomi, jargon revolusi dan bermacam masalah lain membuat diskusi tentang pengakuan dan penegakan (apalagi enforcement-nya) seperti berjalan di tempat. Sidang-sidang Konstituante sebenarnya merupakan eksperimen penting dari segi pemikiran sampai diakhiri oleh Dekrit 5 Juli 1959. Indonesia kemudian sepertinya terus ada dalam situasi darurat, di mana prinsip senantiasa mengalah pada kebutuhan praktis untuk mempertahankan batas-batas negara, menjaga imbangan kekuatan politik, membela kepentingan komersial yang sangat sempit, maupun sekadar merebut atau sebaliknya mempertahankan kekuasaan saja.

Seluruh pencapaian pada 20 tahun pertama inilah yang kemudian digulung oleh Orde Baru pada Oktober 1965. Pembuntungan hak-hak sipil dimulai sejak hari pertama kekuasaannya dengan membunuh ribuan orang di jalan-jalan, menahan ribuan lainnya tanpa pengadilan dan memberlakukan pembatasan hak-hak sipil dan politik bagi jutaan orang lainnya. Praktek serupa kembali muncul di Timor Lorosae ketika tentara Indonesia membunuhi ribuan penduduk termasuk orang tua dan anak-anak, dan membom daerah pesisir utara dan selatan Papua dalam rangka ‘integrasi’. Di Aceh selama sepuluh tahun orang hidup di bawah kekuasaan militer dan ribuan orang menjadi korban akibat itu. Kekerasan juga digunakan untuk ‘membersihkan lahan pembangunan’ di mana-mana. Semua ini dimungkinkan bukan karena ada tidaknya akar pemikiran mengenai civil rights di dalam berbagai tradisi Nusantara atau pemikiran para pendiri republik, tapi semata-mata karena semua kejahatan itu tidak pernah dianggap salah dan tak seorang pun pelakunya dibawa ke pengadilan.

Kita mungkin sudah lelah dengan political bashing yang melimpahkan semua kesalahan ke pundak Orde Baru. Perlu diingat bahwa kalangan intelektual maupun pemimpin atau aktivis politik, tua maupun muda, sampai waktu cukup lama tidak pernah mempersoalkan pembunuhan massal dan segala kejahatan yang dilakukan oleh Orde Baru.[3] Sementara di Jerman pengalaman buruk semasa kekuasaan Nazi melahirkan Historikerstreit yang luar biasa dari segi pemikiran maupun konsekuensinya dalam kehidupan nyata, di Indonesia orang sepertinya sudah cukup senang jika tidak menjadi korban keganasan rezim dan memilih bungkam. Kombinasi kekejaman, kekebalan hukum penguasa dan kebungkaman civil society inilah yang menurut saya menjadi alasan utama mengapa civil rights di Indonesia tidak pernah berkembang.

Sewaktu Soeharto mundur sebenarnya ada peluang untuk memperbaiki semua ini. Dorongan untuk mengungkap kejahatan negara dan bermacam pelanggaran hak-hak asasi manusia muncul dari mana-mana. Para penyintas (survivor) pun mulai angkat suara dan mendesak para pemimpin baru untuk bertindak. Tapi tidak ada proses membongkar kejahatan Orde Baru secara menyeluruh dan membangun kesadaran kolektif baru tentang akibat-akibat dari pengingkaran civil rights. Kita mengulangi kesalahan sejarah yang sama memindahkan kekuasaan dari tangan elite satu ke elite yang lain, dan berharap bahwa mereka akan mendatangkan keadilan. Kejadian paling mencekam dalam hal ini adalah penolakan Megawati Soekarnoputri untuk menangani peristiwa 27 Juli 1996 di mana anggota partai dan dirinya menjadi korban dari pengingkaran hak-hak asasi manusia.

Kelemahan ini juga tercermin dalam amendemen kedua UUD 1945 yang melahirkan pasal 28 yang baru mengenai hak-hak asasi manusia. Satu-satunya perdebatan seru ada di sekitar butir (i) mengenai pemberlakuan asas non-retroaktif dalam pengadilan, karena dapat menjadi alasan bagi para pelanggar hak asasi manusia di masa lalu untuk mengingkari pengadilan. Selebihnya orang merasa puas dengan adopsi beberapa prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi, seolah sudah menjadi jaminan bahwa pengingkaran civil rights tidak akan terulang lagi. Mungkin tidak disadari bahwa di samping konstitusi dan aturan hukum penghargaan dan penegakan civil rights memerlukan kesadaran kolektif mengenai apa yang salah dan tidak boleh dilakukan, dan apa yang perlu menjadi hak dasar bagi setiap orang. Jalan untuk mengembangkan kesadaran semacam itu belum lagi ditempuh, dan hak sipil akan terus dibuntungi jika kombinasi represi, impunity dan kebungkaman masih bertahan.

Jakarta, 27 Januari 2003

 

*) Kertas Kerja untuk Forum Diskusi Interseksi, “Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia”, (12-14 Agustus 2002, Selabintana, Sukabumi). Tidak dipresentasikan.

References and Footnotes

  1. Mohammad Hatta adalah satu dari sedikit yang bersikeras menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak-hak politik agar republik nantinya tidak berkembang menjadi machtstaat (negara kekuasaan). Lihat Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), 27 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 262-63.
  2. UN Commission for Indonesia, Special Report to the Security Council on the Round Table Conference, 5/1417, 10 November 1949.
  3. Bahkan ada intelektual dan ahli hukum yang menganggap masa awal Orde Baru (1965-71) adalah zaman keemasan bagi hak asasi manusia di Indonesia. John Pemberton dalam On the Subject of ‘Java’ membuat pengamatan menarik dan mengatakan bahwa persoalannya lebih serius dari sekadar trauma seperti yang diklaim kebanyakan orang.
Jaringan Kerja Budaya