Civil Rights dan Kisah Kekalahan Masyarakat di Hadapan Negara*

Civil rights acap juga disebut hak masyarakat, bukan lah suatu kosa kata yang bersifat ideologis. Namun, sebagai sebuah bangsa yang terlalu lama dalam cengekaraman rezim otoriter, “hak masyarakat” bak kata ajaib yang memiliki nilai ideologis; berupa ajakan atau dorongan untuk melakukan perlawanan. Seperti halnya dengan kosa katademokrasi, hampir tidak ada rezim di dunia ini yang menyebut diri sebagai rezim otoriter atau diktator. Dengan kata lain, semua rejim menyatakan diri sebagai rezim demokratis, meski dalam praktiknya jauh untuk bisa dikatakan demokratis. Demokrasi, dengan demikian menjadi kata yang terus diperebutkan oleh pihak yang menginginkan tegaknya demokrasi, maupun pihak yang benar-benar tak menginginkan demokrasi.

Membicarakan hak masyarakat secara implisit mengandaikan pula adanya hak-hak lain di luar masyarakat; hak individu dan hak negara (state). Dalam sejarahnya yang panjang, hubungan di antara ketiga hak ini lebih banyak didominasi oleh pihak yang terakhir, yaitu negara, daripada kedua yang pertama. Adakalanya memang, hak individubisa melampaui hak negara maupun masyarakat, tetapi individu-individu ini terbatas hanya di kalangan raja-raja diktator, penguasa (presiden) atau ketua partai yang berkuasa, yang kemudian menjadikan negara sebagai alat kekuasaan untuk mendominasi masyarakat atau rakyatnya. Karena itu, berbicara mengenai hak masyarakat sebenarnya berkisah mengenai sejarah kekalahan; kekalahan masyarakat di hadapan negara. Dan lebih ironis lagi, kisah kekalahan masyarakat tersebut justru terjadi tepat bersamaan dengan hadirnya entitas politik yang bernama negara.

Dengan mengambil satu aspek hak masyarakat, yakni hak kesederajatan di hadapan hukum, Ignas Kleden membuat illustrasi yang menjelaskan kenyataan ini: Ketika pada bad ke-4 sebelum masehi di dalam negara kota Athena mulai diperkenalkan dan dipraktekkan gagasan kemerdekaan politik dam kesamaan setiap warga, maka sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh penduduk Athena berada dalam status budak. Dalam masa modern setelah berkembangnya filsafat sosial di Eropa pada paruh kedua abad ke-18 hingga abad ke-19, terlihat bahwa tokoh-tokoh pembela kesederajatan ini, dalam hidupnya sehari-hari, tidak dapat menghindar dari ketaksederajatan yang secara teoritis tidak mereka benarkan.

Filosuf Perancis, Jean Jaques Rousseau (1712-1778), penganjur kebebasan alamiah untuk setiap orang, lepas dari ikatan kebudayaan dan pendidikan, tercatat sebagai seorang aristokrat yang manja dan eksentrik. Thomas Jafferson di Amerika (1743-1826) yang menganjurkan gagasan kesamaan atau kesederajatan semua orang, yang kemudian dimasukkan ke dalam Declaration of Independence Amerika Serikat, ternyata selama hidupnya adalah seorang pemilik budak belian. Demikian pula Karl Marx (1818-1883), yang dianggap nabi masyarakat tanpa kelas, melewatkan tiga puluh tahun terakhir hidupnya dalam lingkungan kelas menengah yang menyenangkan di Highgate dan mempekerjakan beberapa pelayan di rumahnya.

Sejarah kekalahan masyarakat di hadapan negara rupanya juga terjadi di Indonesia. Sejarah kekalahan itu bisa kita lacak dalam kisah terciptanya Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Prof Supomo mengajukan pertanyaan, teori negara apa yang tepat untuk mengatur hubungan negara dan agama, negara dan ekonomi dan negara dengan rakyat. Hal ini dipertanyakan Supomo sebab teori negara yang ada pada waktu itu sudah tidak memuaskan lagi. Mengenai hubungan negara agama ada dua tawaran; negara agama dan negara sekuler. Mengenai hubungan negara dan ekonomi ada dua usulan gagasan; negara Marxistis dan negara kapitalistik. Supomo menolak semua usulan ini, oleh karena dianggap tidak bisa mewadahi negara Indonesia merdeka yang masyarakat sangat majemuk.

Supomo kemudian berpaling ke falsafah negara tradisional yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia tradisional yang sampai zaman kolonial masih bertahan yaitu tipe Jawa-Bali yang menitikberatkan kekuasaan pada Raja, tipe melayu yang membagi kekuasaan dengan penasehat, tempat raja bermusyawarah dan tipe Bugis/Makasar yang menitikberatkan kekuasaan pada dewan kerajaan yang disebut Hadat. Tipe-tipe ini sebenarnya, menurut PJ Suwarno, merupakan suatu upaya mengangkat keaslian budaya Indonesia yang lebih umum, yaitu struktur sosial desa yang ditandai oleh kuatnya adat, nilai yang dijunjung tinggi adalah kebersamaan di dalam tindakan (gotong royong) dan pengambilan keputusan (musyawarah untuk mufakat) dengan menjaga serta memelihara keserasian hubungan di dalam kelompok.

Namun sesuai dengan situasi saat itu, yang berkembang adalah falsafat tradisional Jawa yang menekankan kesatuan yaitu dalam pengertian manunggaling kawula gusti. Supomo mengangkat pengertian manunggaling kawula gusti dalam dimensi politikdengan bantuan konsep Hegel mengenai negara. Maka yang ditemukan adalah teori negara persatuan. Teori negara persatuan itu kemudian digunakan untuk memecahkan masalah hubungan negara-agama, negara-ekonomi dan negara-rakyat. Menurut teori ini, negera tidak mengidentifikasikan diri dengan kelompok yang terbesar saja, tetapi akan mengatasi semua golongan dan akan mengindahkan serta menghormati keistimewaan semua golongan. Negara juga tidakareligius, sebab negara akan nemelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat seperti yang diajarkan agama-agama.

Mengenai hubungan antara negara dan rakyat, teori negara persatuan menghendaki supaya pimpinan negara terutama lewat kepala negara selalu bersatu jiwa dengan rakyat lewat badan permusyawaratan, sehingga dia mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Demikian pula dalam hubungannya dengan ekonomi, ekonomi dikelola oleh negara tetapi diserahkan kepada badan-badan yang relevan dengan mengingat kepentingan negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir persatuan, budi pekerti kemanusiaan yang luhur, badan permusyawaratan, dan sistem ekonomi kekeluargaan untuk kepentingan seluruh rakyat itulah yang kemudian dirumuskan Soekarno menjadi Pancasila.

Yang tidak boleh dilupakan di sini adalah kenyataan bahwa, ketika merumuskan negara persatuan tersebut, fokus pembicaraan Supomo adalah falsafah tradisional Jawa-Bali—yang lebih menekankan ketunggal ikaan—daripada falsafah tradisional Bugis/Makasar yang lebih menerima kebhinekaan. Dalam filsafat Jawa konsep manunggaling kawula gusti dalam dimensi politik menunjukkan hubungan raja dan kawuladalem. Raja dan rakyat merupakan kesatuan yang erat tetapi karena run ilahy yang disebut pulung atau wahyu, maka raja tetap mempunyai kelebihan yang sifatnya adikodrati.

Dalam kosmologi Jawa, menurut Soemarsaid Murtono, hubungan antara rakyat Jawa dan Raja dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pertama, hubungan pribadi yang akrab yang disertai dengan perasaan saling mengasihi dan menghormati dianggap pola atau model baku dalam komunikasi sosial. Kedua, takdir menetapkan kedudukan manusia dalam masyarakat apakah dia dilahirkan sebagai abdi atau tuan. Akibatnya ialah bahwa manusia tidak mempunyai pilihan lain kecuali melakukan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan oleh takdir. Ketiga, sebagai implikasi butir kedua di atas, penguasa atau para pejabatnya dalam membuat kebijakan harus memperhatikan para warganya seperti orang tua mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian, penguasa memiliki sikap keunggulan (superioritas) yang melindungi, sedang yang diperintah memiliki sikap patuh yang tulus.

Supomo mencoba memodernisir manunggaling kawula gusti tersebut dalam hubungan pemimpin negara dan rakyat. Pemimpin negara Indonesia harus selalu bersatu jiwa dengan rakyat lewat badan musyawarat. Maksudnya agar pemimpin itu dapat selalu mendengar rasa keadilan rakyat, dan kemudian menuangkan rasa keadilan itu dalam peraturan perundang-undangan negara, dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara teoritik, Pancasila dimaksudkan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk, kompleks dan sangat rawan perpecahan. Dalam menjelaskan sila ketiga Persatuan Indonesia, Notonegoro mengatakan “Persatuan” mempunyai kata asal “satu” lalu mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang artinya “menjadikan”. Maka Persatuan Indonesia sebenarnya artinya menjadikan satu Indonesia. Jadi kalau orang mengamalkan sila Persatuan Indonesia, dia harus menjadi satu Indonesiaapapun sukunya, tanpa ada paksaan.

Namun untuk menjadi satu tidak mudah, sebab pada dasarnya bangsa Indonesia majemuk, multideminesional. Penjajahan Belanda bisa berlangsung begitu lama, antara lain karena kemampuannya untuk mengeksploitasi keanekaragaman masyarakat ini. Belanda sengaja tidak mematikan struktur sosial dan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan penduduk pribumi. Bahkan kerajaan-kerajaan tradisional secara kultural tetap diberi otonomi, sedangkan kekuasaan politiknya diambil. Birokrasi tradisional itu dibiarkan eksis, tetapi mulai asisten residen sampaiGubernur Jendral semua dijabat oleh personil Belanda. Dengan demikian muncullah struktur sosial feodo-kapitalis yang memberi keuntungan finansial kepada kapitalis asing, terutama Belanda.

Struktur feodo-kapitalis ini tetap berjalan ketika Indonesia merdeka. Dan ketika Soekarno tampil menjadi penguasa baru, struktur ini rupanya terus dipertahankan, karena dirasakan cukup efektif bagi kemapanan (establishment)kekuasaannya. Bahkan belakangan pada rezim Soeharto yang panjang, sistem feodo-kapitalis yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang ini diperkukuh dengan dukungan militer yang koersif, dan revitalisasi konsep manunggaling kawula gusti secara massif. Berbagai kegiatan penataran P4 di semua level masyarakat beberapa tahun lalu, sebenarnya tak lain dimaksudkan untuk menyokong sistem feodo-kapitalis ini.

Maka sejak itu sebenarnya polarisasi dalam masyarakat Indonesia telah bertambah satu lagi, polarisasi antara masyarakat (rakyat) dengan negara. Polarisasi itu sering muncul sebagai kekerasan dan pemberontakan. Dan pemerintah jarang berhasil menyelesaikan persoalan ini, karena pemerintah jelas-jelas menjadi salah satu pihak yang terlibat di dalamnya, bukan wasit yang berdiri di tengah.

Berangkat dari kenyataan ini, ada dua rekomendasi penting yang bisa diajukan. Pertama, untuk mendapatkan kembali hak-haknya, masyarakat harus merebut sendiri hak-hak tersebut dari tangan kekuasaan. Kedua, mengingat begitu kompleksnya unsur-unsur di dalam masyarakat, maka harus ada upaya mempertemukan berbagai unsur tersebut dalam posisi yang sejajar. Rekonsiliasi budaya (atau) apapun namanya barangkali bisa menjadi jembatan untuk pertemuan tersebut. Langkah ini penting, sebab tanpa ada kesatuan diantara unsur-unsur masyarakat, kita khawatir kisah civil rights di Indonesia hanya akan memperpanjang kisah kekalahan di hadapan negara.

Daftar Pustaka

Ignas Kleden, Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
PJ Soewarno, ‘Pancasila sebagai Modus Kompromi’, makalah tidak diterbitkan, 1997
PJ Soewarno, Pancasila Budaya bangsa Indonesia, Yogyakarta: Kanisius, 1993
Eka Dharmaputera, Pancasila Identitas dan Modernitas, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987
Muhammad Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Djakarta: Tinta Mas, 1969
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Djakarta: Prapantja, 1959
Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
Mochtar Pabottingi, ‘Pancasila dan Demitologi’, dalam Jurnal Prisma, No 8/Agustus 1977, hal. 120-126

 

*) Makalah disiapkan untuk diskusi Forum Interseksi-The Japan Foundation, di Kuningan Jawa Barat, Senin-Rabu, 27-29 Januari 2003

Staf peneliti pada Desantara Institute for Cultural Studies, alumnus Program Magister Sosiologi UI.