Conflict Entrepreneur: Konsep dan Utilisasinya dalam Memahami konflik di Ambon

Pendahuluan

Beragam studi telah dilakukan mengenai konflik-konflik di Indonesia. Akan tetapi, penjelasan terhadap konflik-konflik ini tampaknya belum memberikan pemahaman komprehensif atas beragam aspek dari konflik-konflik tersebut. Setiap konflik, tampaknya, memiliki sebab-sebab dan dinamika yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, umumnya kajian mengenai konflik di Indonesia ditempatkan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas.[1]

Relatif terbatasnya studi mengenai konflik di Indonesia paling tidak disebabkan oleh empat alasan, sebagaimana di identifikasi oleh A. Made Tony Supriatna.[2] Tiga diantaranya relevan untuk disebutkan dalam paper ini. Alasan pertama adalah konflik, terutama konflik komunal, merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi di Indonesia.[3] Kedua, konflik komunal di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang terjadi secara merata disebagian besar wilayah Indonesia. Umumnya ia terjadi di daerah periferi di luar Jawa, seperti Kalimantan Barat dan Tengah, Sulawesi Tengah dan juga Maluku. Ketiga, konflik kekerasan komunal merupakan fenomena yang relatif baru dalam perpolitikkan Indonesia modern.

Lebih jauh, seringkali muncul sebuah pandangan yang kurang tepat mengenai kategorisasi konflik, dimana umumnya di Indonesia konflik dibagi kedalam dua kategori, konflik horizontal dan konflik vertikal. Kategori pertama mengisyaratkan bahwa sebuah konflik terjadi antara dua atau lebih kelompok didalam masyarakat, sementara negara dipandang sebagai salah satu sumber kemungkinan untuk mencapai penyelesaian konflik tersebut. Sementara, konflik vertikal umumnya dirujuk kepada situasi konflik antara Negara dengan satu atau lebih kelompok masyarakat, baik kelompok tersebut memiliki latar belakang etnis, agama atau ideologi tertentu.

Pandangan umum ini sama sekali sulit ditemukan justifikasinya dalam konteks Indonesia dimana negara, pada banyak kasus, menjadi sumber atau menjadi bagian dari konflik tersebut. Misalnya, ketiadaan kapasitas, kebijakan nasional yang seringkali potensial menimbulkan konflik ataupun kelambanan respon dari Negara dalam sebuah situasi yang berkembang menjadi konflik. Hal-hal tersebut, dari pihak negara, bisa menjadi penyulut atau memperpanjang sebuah situasi konflik.[4]

Berkenaan dengan hal ini, literatur dalam studi hubungan internasional memberikan sebuah cara pandang lain dalam memahami konflik. Kenneth Waltz mengajukan pandangan bahwa harus dilakukan pembedaan antara apa yang ia sebut sebagai permissive causes dan immediate causes dari sebuah konflik.[5] Kenneth Waltz menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: permissive cause adalah motivasi dan ruang lingkup (struktur sosial) yang mendorong tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil sebuah tindakan. Sementara itu, immediate cause dilihat sebagai pertimbangan yang diambil sebuah kelompok untuk “menyerang” kelompok lain yang didasarkan pada berbagai faktor seperti size, power, kepentingan, tradisi dan lain-lain.[6]

Dalam pengertian lain, immediate causes merujuk pada sebuah peristiwa (event) khusus yang mendorong sebuah kelompok untuk menggunakan kekerasan terhadap kelompok lain. Sementara itu, permissive causes adalah penyebab konflik yang berhubungan dengan sebuah konteks atau sebuah kondisi umum (misalnya ekonomi, sosial, politik) yang dapat mengubah sebuah kondisi konflik laten menjadi konflik terbuka dengan disertai kekerasan.[7]

Proses transformasi dari sebuah situasi dimana konflik masih berupa potensi menjadi konflik terbuka dengan kekerasan, secara teoritik, mensyaratkan adanay sebuah faktor yang memfasilitasinya. Faktor ini merupakan hasil dari interaksi antara artikulasi kekecewaan/keresahan (grievances) dari sebuah kelompok masyarakat dan faktor “keserakahan” (greed) pada pihak elit, baik pada tingkat lokal atau lebih luas.

Pada titik inilah, kehadiran “conflict entrepreneur” menjadi signifikan dan sangat mungkin akan mempertajam konflik. Conflict entrepreneur secara sengaja memanfaatkan dan memanipulasi greed dan grievances dan pada akhirnya mengakumulasi keuntungan – yang tidak harus selalu berupa keuntungan materi baginya.[8]

Conflict Entrepreneur: Kerangka Konseptual

Sebagai ilustrasi awal, sangat berguna untuk mencermati sebuah episode dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan April 2001 di Jakarta. Dalam seminar bertajuk “Indonesia Next”, Letjen (Purn) Prabowo Subianto, mantan Komandan Kopassus dalam presentasinya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“Indonesian culture is very violent and the military is a mirror of society. An example of this mirroring can be seen in Maluku…It is not really “politically correct” for me to say this…but like it or not, politically correct or not, this whole culture in Indonesia is a culture of violence between tribes and ethnic groups. Indonesians can very quickly turn to violence. The word “amok” comes from the lingua franca of this archipelago. This is something that we are aware of, something we do not like, and something that we would like to address, to control, to manage. But it is there: fighting between ethnic groups, and finally fighting between religions.”[9]

Sebagaimana diargumentasikan oleh Elizabeth Collins dalam tulisan tersebut, wajah kekerasan di Indonesia ketika itu lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor diluar masyarakat daripada faktor internal yang mengasumsikan bahwa kekerasan adalah bagian inheren dari budaya masyarakat Indonesia, sebagaimana diyakini oleh Prabowo Subianto. Faktor diluar masyarakat diantaranya adalah kegagalan elit politik menyelesaiakan isu ketidakadilan, dominasi militer yang terus berlangsung, ketidakmampuan aparat keamanan menegakkan hokum dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini membuka peluang bagi masyakat untuk menyelesaikan persoalan dengan caranya sendiri, yang kerap diikuti dengan kekerasan.[10]

Dengan demikian, pernyataan Letjen Prabowo tersebut bisa dibaca dari perspektif berbeda. Pernyataan tersebut lebih tepat dilihat sebagai usaha menjustifikasi sebuah pandangan khas pihak militer bahwa sudah sepatutnya sebuah institusi negara, dalam hal ini militer, diberikan dan menggunakan kekuatannya untuk mengontrol sebuah bangsa yang secara inheren memiliki kecenderungan menyukai kekerasan. Pernyataan semacam itu lebih banyak digunakan untuk memobilisasi dukungan masyarakat bagi kepentingan korporat pihak militer yang mempersepsikan diri sebagai garda terdepan dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.

Ilustrasi ini relevan dengan kajian mengenai conflict entrepreneur dalam studi konflik yang memfokuskan pada aktor-aktor, terutama aktor elit masyarakat atau kelompok, dan tindakannya dalam konflik. Kajian mengenai conflict entrepreneur merupakan kajian relatif baru dalam studi konflik. Kajian ini berangkat dari asumsi yang sama seperti diungkapkan oleh Kenneth Waltz mengenai permissive cause dari sebuah konflik. Selain itu, asumsi utamanya adalah bahwa perang atau konflik tidaklah terjadi begitu saja, namun ia dimulai secara aktif.[11] Karena itu, banyaknya kajian mengenai “akar masalah” dari sebuah konflik, perlu dilengkapi dengan kajian mengenai elemen mengenai pemicu aktif dari sebuah konflik. Karena, seringkali apa yang disebut sebaai “akar masalah” dari sebuah konflik di suatu tempat kehilangan kekuatan penjelas ketika ia dibenturkan pada situasi masyarakat di sebuah tempat yang lain dengan kondisi yang sama dengan “akar masalah” di tempat pertama, namun tidak mengalami konflik.

Misalnya, segregasi etnis seringkali dianggap sebagai “akar masalah” dari sebuah konflik. Akan tetapi, studi yang dilakukan Ashutosh Varshney mengenai berbagai kerusuhan di India memperlihatkan bahwa di beberapa tempat yang sarat dengan segregasi etnis ternyata tidak ditemukan konflik dan kerusuhan yang signifikan. Sementara, di dibeberapa tempat lain dengan segregrasi etnis yang sama terjadi konflik yang menimbulkan korban jiwa. Akibatnya, segregasi etnis dalam kasus ini yang diidentifikasi sebagai “akar masalah” kehilangan relevansinya ketika menjelaskan perihal “akar masalah” tersebut. Studi Varshney tersebut menemukan faktor lain yang lebih penting bahwa ditempat yang tidak terjadi konflik atau kerusuhan beruhlang terdapat sebuah keadaan yang mengakomodasi hubungan baik antar etnis yang didorong oleh keberadaan organisasi masyarakat sipil (civil society) yang solid.[12]

Selain itu, sebuah konsekuensi logis dari alur pemikiran “segregasi etnis” ini adalah daerah dengan tingkat homogenitas etnis tinggi berpeluang lebih besar untuk mencapai sebuah keadaan, jauh dari konflik kekerasan komunal. Akan tetapi, keadaan sebaliknya terjadi di Somalia dimana situasi homogenitas etnis tidak menghalangi konflik komunal di negara yang akhirnya sering dikategorikan sebagai Failed States tersebut.[13]

Dengan demikian, dalam konteks terjadinya konflik, pemahaman mengenai akar masalah perlu dilengkapi dengan aspek pemicu aktif dalam sebuah konflik, yang dinisbatkan kedalam konsep conflict entrepreneur tersebut.

Conflict entrepreneur, oleh Espen Eide, didefinisikan sebagai: individuals who takes the necessary and deliberate steps to ignite a violent conflict by utilising a specific situation or in order to gain something through the exploitation of new power relationships”. Walaupun demikian, conflict entrepreneur tidak harus selalu diasosiasikan dengan usaha mengambil keuntungan personal, karena bisa jadi ia terbentuk karena alasan-alasan kolektif. Bisa disimpulkan bahwa conflict entrepreneur adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung menjadi elemen aktivasi dalam konflik. Dengan kata lain mereka memiliki pengaruh dalam proses awal terjadinya atau berlangsungnya sebuah konflik.

Beberapa pertanyaan penting perlu dijawab berkenaan dengan hal tersebut diatas, yaitu: (1) bagaimana conflict entrepreneur melakukan justifikasi atas tindakan dan imbauannya untuk menggalang dukungan?; (2) mengapa seseorang mengidentikkan dirinya dengan seorang conflict entrepreneur dan bahkan kemudian merelakan dirinya terlibat dalam konflik dengan kekerasan yang bahkan melibatkan pembunuhan?

Act of Speech dan Politik Identitas

Pertanyaan-pertanyaan diatas dapat ditemukan jawabannya dengan menggunakan pendekatan studi strategis kontemporer dalam ilmu hubungan internasional. Studi strategis yang memfokuskan diri pada kajian mengenai isu-isu keamanan telah mengalami perkembangan signifikan beberapa waktu terakhir. Perubahan itu terkait dengan semakin berkembangnya pemahaman bahwa konsep-konsep keamanan tidak lagi memadai karena sudah terlalu lama dibangun dalam pengertian yang state-centric. Akibatnya, keamanan yang dimaksud adalah keamanan yang menempatkan “negara” sebagai unit yang perlu dilindungi. Karena itu, kebijakan keamanan selalu dipahami dalam konteks kebijakan keamanan yang dibuat untuk melindungi negara. Sebagai konsekuensinya, ia merujuk pada keamanan negara terhadap ancaman yang datang dari negara lain (konflik antar negara) atau yang datang dari dalam wilayah sendiri (subversi, separatisme dan lain-lain). Padahal, sebagaimana diketahui, frekuensi terjadinya konflik internal berbasis etnis, agama dan yang lainnya memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Sebuah kubu pemikiran dalam studi strategis, yang dikenal sebagai ”Copenhagen school” telah membangun basis teori mengenai keamanan yang multi dimensional. Kubu ini memulai eksplorasi teoritisnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai konsep keamanan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

  1. Hal apa yang seharusnya dilindungi (being secured)? Apakah sistem internasional, nation-state, Barat, masyarakat, kultur?
  2. Hal-hal apa saja yang menentukan kondisi keamanan? Apakah keamanan berarti perlindungan dari musuh? Jika ya, apakah musuh dari sisi eksternal atau internal? Perlindungan dari negara tetangga? Pengekangan terhadap individu atau kelompok individu dengan warna ideologi atau agama tertentu yang mengancam negara? Keberlangsungan perlindungan lingkungan?
  3. Bagaimana ide atau pemahamam mengenai keamanan terbangun? Bagaimana pemikiran mengenai keamanan memasuki wilayah perdebatan publik dan akhirnya terinstitusionalisasi kedalam sebuah organisasi, peran, dan tindakan-tindakan praktis? Apakah ia berkembang dari ancaman obyektif dari struktur sistem internasional yang anarkis ataukah ia merupakah sebuah konstruksi sosial atas persepsi ancaman yang dirasakan oleh tiap individu?[14]

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terefleksikan dalam pemikiran ”Copenhagen school” yang meyakini bahwa setelah usainya Perang Dingin, konsep keamanan berkembang dan paling tidak memiliki lima dimensi yang kait mengkait dan tidak terisolasi satu sama lain, yaitu: militer, politik, ekonomi, societal dan lingkungan.[15] Catatan penting yang diungkapkan Barry Buzan (1991) mengenai konsepsi keamanan ini adalah bahwa dalam mencapai security, negara dan masyarakat (state and society) tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis. Seringkali, keduanya berada dalam posisi diametral. [16]

Dimensi societal menjadi basis pemikiran yang kemudian banyak diadopsi untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang melibatkan konflik kekerasan. Dimensi sosial ini sangat terkait erat dengan salah satu aspek penting dalam konsepsi keamanan yang diajukan Buzan, yakni keamanan individual (individual security). Konsep ini menyediakan peluang analisis bahwa konflik internal dalam sebuah negara adalah merupakan isu keamanan. Karena itu, tool of analysis dari studi keamanan bisa dipergunakan untuk memahami konflik-konflik itu.

Pada dasarnya, kubu ”Copenhagen School” memberi alternatif pandangan dalam studi strategis untuk lebih menekankan ”proses” dimana sebuah fenomena berkembang menjadi masalah keamanan. Hal ini tercermin dalam kelompok pertanyaan nomor tiga sebagaimana diajukan oleh Ronnie Lipschutz diatas. Aliran pemikiran ini memberi pemahaman baru bahwa isu keamanan merupakan sebuah konstruksi sosial. Pada level negara, misalnya, negara dapat dengan mudah membuat sebuah isu menjadi keamanan (atau disebut sebagai usaha sekuritisasi) dalam rangka meningkatkan kontrol dan kekuasaannya. Karena itu, sebuah isu menjadi masalah keamanan apabila elite negara mendeklarasikannya menjadi isu keamanan.[17]

Dengan demikian, sekuritisasi (securitization) sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan agen tertentu dalam menjadikan sebuah isu menjadi sebuah isu keamanan. Karena anjuran untuk menekankan pada proses, pendekatan baru ini mengadopsi pendekatan lain seperti penggunaan teori linguistik dan juga analisis wacana dalam melakukan analisa terhadap sebuah fenomena.

Dalam konteks konflik internal, dimensi societal menjadi fokus perhatian. Dalam hal ini, society diasumsikan sebagai sebuah unit yang memiliki ’social inertia, a continuity often across generations and a strong infrastructure of norms, values and institutions in a wider sense’. Karena itu, keamanan dalam dimensi societal adalah mengenai sebuah situasi dimana masyarakat mempersepsikan ancaman terhadap identitasnya. Sehingga, identitas kolektif menjadi hal yang dipandang penting oleh sebuah kelompok masyarakat untuk bisa bertahan dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Pada titik inilah, ketika sebuah kelompok mempersepsikan adanya ancaman terhadap identitas kelompoknya, proses sekuritisasi akan terjadi.

Pertanyaan berikut yang muncul adalah: siapa yang melakukan proses sekuritisasi tersebut; kapan, mengapa dan bagaimanakah proses tersebut dilakukan? Konsep conflict entrepreneur merupakan sebuah entry point untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengikuti definisi yang telah disebutkan diatas, seseorang atau sekelompok orang akan melakukan speech act untuk menjustifikasi dan meyakinkan masyarakatnya bahwa identitas kolektif mereka tengah mengalami ancaman. Speech act dapat berupa pidato, tulisan, berita dan lain-lain untuk meruncingkan identitas sebuah kelompok berhadapan dengan kelompok lain dan umumnya berujung pada konflik dengan kekerasan yang terbuka.

Walaupun demikian, keputusan untuk menerima sekuritisasi berada ditangan audience atau massa pendengar, dan bukan pada aktor-aktor yang melakukan speech act. Dengan demikian, muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana proses sekuritisasi berhasil? dan dalam kondisi apa dan bagaimana efeknya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan ini, Espen Barth Eide memberikan tiga unit yang bisa dijadikan unit analisa: pertama adalah referent object yaitu elemen-elemen society yang dipersepsikan atau dilihat terancam eksistensinya dan memiliki legitimasi untuk menjaga daya survival-nya. Kedua adalah securitizing actor, yaitu mereka yang ’makes the security move’ dengan menyatakan bahwa referent object terancam eksistensinya; yang ketiga adalah functional actors yaitu aktor-aktor yang mempengaruhi dinamika dan secara signifikan mempengaruhi pembuatan keputusan.[18]

Ketiga aktor ini perlu dianalisa secara simultan untuk memahami transformasi cepat dari keadaan dimana konflik masih merupakan sesuatu yang potensial berkembang menjadi konflik terbuka dengan kekerasan. Terhadap pertanyaan kedua: bagaimana proses sekuritisasi berhasil dan dalam kondisi apa serta bagaimana efeknya, tinjauan terhadap politik identitas menjadi elemen penting untuk memahami dinamika sebuah konflik secara keseluruhan.

Politik identitas, yang umumnya terkait dengan identitas etnisitas dan agama, merupakan sebuah topik yang masih menjadi perdebatan dalam studi konflik. Donald Horowitz misalnya, pada satu bagian tulisannya menyebut bahwa etnisitas (dan juga berarti relijiusitas) yang berpuncak pada konflik pada dasarnya merupakan refleksi dan fungsi dari kepentingan-kepentingan lain, terutama kepentingan ekonomi politik.[19]

Sekuritisasi’ Dalam Konflik Komunal Di Ambon

“Akar konflik Maluku lebih banyak bersumber dari factor-faktor eksternal yang memaksa masyarakat kemudian terlibat dalam konflik..eksploitasi agama dan politik oleh pihak militer maupun elite politik, seiring dengan distosi informasi, telah turut menambah parah kerusakan Ambon”.

(Ikhsan Malik, diterjemahkan dari The Jakarta Post, Christians, Muslims meet for reconciliation in Maluku )

Konteks

Konflik Ambon dan Maluku yang berlangsung sepanjang periode 1999 hingga 2000 merupakan peristiwa kerusuhan yang memakan ribuan korban jiwa dan harta benda. Berbagai analisis dari media massa, kajian akademik baik dari Indonesia maupun luar negeri telah mencoba untuk menganalisis konflik Ambon dari perspektif akar konfllik, struktur konflik, aktor-aktor yang terlibat konflik serta pemetaan alternatif untuk resolusi konflik. Bahkan terdapat kajian yang secara khusus melihat persoalan internally displaced atau pengungsi internal dari Ambon yang tinggal di lokasi penampungan pengungsi di Sulawesi.

Mengacu kepada kerangka konseptual dari riset pustaka ini, apa yang dimaksud sebagai ‘conflict entrepreneur’ menekankan pada kapasitas actor untuk melakukan speech act, yang akhirnya dapat memobilisasi identitas mereka sebagai kelompok dan memunculkan persepsi musuh dalam memandang lawan konfliknya. Conflict entrepreneur umumnya didefinisikan sebagai: “an individual who takes the necessary and deliberate steps to ignite a violent conflict by utilising a specific situation or in order to gain something through the exploitation of new power relationships”. Walaupun demikian, conflict entrepreneur tidak harus selalu diartikan mengambil keuntungan personal, karena bisa jadi ia terbentuk karena alasan-alasan kolektif.

Melalui definisi di atas, bisa ditangkap bahwa conflict entrepreneur adalah aktor yang, langsung atau tidak langsung, memiliki pengaruh dalam proses terjadinya dan berlangsungnya sebuah konflik. Aktor-aktor ini menggunakan medium tertentu untuk menyebarluaskan pendapatnya mengenai suatu insiden atau peristiwa tertentu. Beberapa medium yang ditemukan adalah selebaran, bulletin, surat pernyataan, website yang mencerminkan penggalangan opini baik dari kelompok Islam (laskarjihad or.id) maupun dari kelompok Kristen (Ambonberdarah.com); media massa umum yang terbagi menjadi dua bagian (siwalima dan…); dan kaset rekaman VCD yang mayoritas dikeluarkan oleh kelompok Islam yang berkonflik.[20]

Ambon Paska Konflik[21]

Dalam suatu kesempatan datang ke Maluku pada bulan awal Februari dan Maret 2004 yang lalu, sejumlah komunikasi yang dilakukan dengan wartawandan aktivis LSM serta anggota Panwaslu ambon menyebutkan bagaimana kondisi politik di Maluku menjelang Pemilu 2004 yang masih menggambarkan pemisahan masyarakat Maluku. Dari pengamatan terhadap peta politik local, partai besar semacam PDI-P yang mengusung asas nasionalis, ternyata mayoritas simpatisan maupun kadernya adalah komunitas Kristen. Dan ini terpelihara lama, hingga kini. Lain halnya dengan partai Golkar. Dimana simpatisan maupun kadernya terlihat sangat polarisasi. Sementara partai berasakan Islam (PPP, PBB, Partai Keadilan) saling merebut. Jumlah penduduk Maluku (sebelum Malut pisah) 2 juta lebih. Setelah mengalami pemekaran kabupaten, jumlah tersebut tinggal 1,2 juta lebih. Sementara hingga saat ini (2004) penduduk kota Ambon diperkirakan mencapai 300 ribu jiwa.

Meksipun sudah ada tanda-tanda membaiknya komunikasi antar kedua komunitas Islam dan Kristen, namun wilayah kediaman masyarakat masih tersegregasi. Ada perkampungan Islam dan ada perkampungan Kristen. Begitupun lokasi pemukiman yang terbentuk berdasarkan afiliasi suku. Ada perkampungan yang didiami sendiri oleh suku Bugis atau Makassar, rata-rata eks migran yang mengungsi dan kembai setelah konflik. Ada pula kampung yang didiami sendiri oleh suku Buton. Masyarakat ‘asli’ pun tak luput dari kondisi seperti ini. Sebut misalnya, desa Liang kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, hanya ditempati penduduk Liang. Desa, Hitu pun demikian. Ini hanya sample dari karakteristik masyoritas wilayah tempat tinggal masyarakat Maluku yang sekian ratus tahun memang sudah terpisah. Tentu, ini menyimpan potensi konflik yang tanpa sadar, sewaktu-waktu akan meledak. Perbedaan ini pun yang tak disadari masyarakat Maluku.

Dari sisi struktur adat, masyarakat Ambon ada pula hingga kini masih mempercayai tradisi nenek moyangnya.[22] Sehingga aktivitas yang selalu dilakukan masyarakat kadang masih diwarnai tradisi adatnya. Baik dalam pembangunan Masjid, pembangunan Gereja, Pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam. Bahkan saat konflik berlangsung, adat masih memegang peran penting. Misalnya, dalam mengorganisir pasukan perang.Walaupun hal ini hanya dilakukan masyarakat setempat, tapi partisipasi masyarakat non pendatang juga sering terlihat.

Di lain sisi, tumbuhnya kelompok-kelompok paguyuban, baik masyarakat pribumi maupun non pribumi dengan berbagai aktivitas yang dilakukan sendiri-sendiri terlihat meningkat presentasenya. Sebelum konflik, kelompok paguyuban yang terlihat banyak melakukan aktivitas hanyalah Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan. Namun setelah konflik, berbagai kelompok paguyuban mulai muncul. Ada ikatan keluarga Seia Sekato (Minang), ikatan keluarga Sulawesi Tenggara, Ikatan Keluarga. Begitu juga semakin maraknya kelompok paguyuban pribumi (sesuai kampong dan kecamatan/kabupaten).

Pada tingkat strata ekonomi, sebelum konflik masyarakat asal sulawesi tenggara, sulawesi selatan maupun sumatera sangat menonjol. Komponen kelompok ini menguasai sumber-sumber ekonomi menengah kebawah (kios, pasar). Sementara komunitas etnis Cina lebih menguasai ekonomi atas (ruko, swalayan dan pertokoan). Kondisi ini tidak berbeda dengan kondisi pasca konflik. Hanya saja, sebuah perubahan mendasar yang terjadi pada masyarakat pribumi meningkatnya motivasi berdagang atau berusaha. Contohnya, banyak pedagang sayur maupun ikan. Begitupun pengayuh becak pribumi hanya satu orang. Pasca konflik, banyak pemuda Ambon yang mengayuh becak (terutama, warga komunitas Kristen). Pada komunitas Islam, hal ini tidak berubah.Sebuah pemeo yang selama ini terpatri dalam masyarakat Maluku adalah, bekerja sebagai seorang PNS lebih terhormat daripada bekerja lain. Makanya, hampir 90 % pencari pekerja dari orang ‘asli’ lebih memilih PNS dari pada lainnya. Baik lulusan setingkat SMU maupun sarjana.[23]

Arena Konflik Di Ambon: Telaah Literatur

Analisis terhadap konflik Ambon difokuskan umumnya pada dua isu: bagaimana dan mengapa konflik terjadi, serta bagaimana konflik mengalami eskalasi dan berlanjut dalam periode yang panjang. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat beberapa pendekatan yang dikemukakan oleh kajian-kajian mengenai konflik Ambon. Di antaranya dilakukan oleh Human Rights Watch, dengan metode investigative disertai rekomendasi; dan studi yang dilakukan oleh analis politik Australia, Gerry Van Klinken, keduanya pada tahun 1999. Kedua analisis tersebut menekankan pada peran identitas agama dalam menjelaskan kemunculan konflik di Ambon. Sedangkan, studi GJ Aditjjondro difokuskan pada keterlibatan ‘rogue elements’ dalam pertarungan politik di antara elite militer dan sipil pro satus quo Orde baru dengan memanfaatkan identitas agama demi kepentingan modal di Ambon; serta studi Kirsten Schultze (2002) mengenai Laskar Jihad dan Moh. Najib Azca (2003) mengenai partisanship di kalangan militer dan polisi dalam konflik Ambon, yang agaknya menolak asumsi ‘konspirasi’ dalam analisis GJA, Thamrin Amal Tomalgola, dan Munir serta Hefner.

Menurut studi yang dilakukan oleh Margareta dan Tony Aryanto[24], secara garis besar, konflik di Ambon dapat dibagi dalam empat babak yaitu Babak I: Januari-Maret 1999, ketika terjadi konflik antarpreman Batumerah (Muslim) dan Mardika (Kristen) pada 19 Januari 1999 yang menimbulkan pertikaian antarkelompok agama dan sukubangsa, dan meledak menjadi kerusuhan besar di seantero kota Ambon, serta meluas ke seluruh pulau Ambon;[25]

Babak II: Juli-November 1999, dimana Ambon tenang dan tengah menjalani masa kampanye menjelang Pemilu 1999. Status wilayah keamanan ditingkatkan menyusul berdirinya Kodam Pattimura. Masyarakat masih tetap tersegregasi, meskipun di satu dua tempat agak mencair. Kerusuhan di Tual reda dan konfliknya selesai. Usai Pemilu, ketegangan meningkat dan tiba-tiba pecah di daerah Poka, dan meluas ke bagian lain di Ambon;[26] Babak III: akhir Desember 1999- pertengahan Januari 2000, yaitu periode awal memasuki bulan puasa, dimana konflik mereda, namun kesiapsiagaan dan ketegangan meningkat sangat tinggi. Situasi siaga sangat terasa di kedua belah pihak. Hal ini juga terjadi di Pulau Seram dan Pulau Buru. Tanda-tanda akan meledaknya kerusuhan menguat pada saat kunjungan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir bulan Desember 1999. Kerusuhan meledak di Batumerah-Mardika, Ambon, pada 26 Desember 1999;[27] dan Babak IV: April 2000 – Agustus 2000, yang menggambarkan bahwa sejak Februari-Maret 2000, sebenarnya situasi di Ambon sudah tenang. Aktivitas masyarakat mulai pulih meskipun terbatas di wilayah masing-masing.[28] Tetapi, gerakan Jihad yang berpusat di Yogya, Jakarta, Bogor mulai meresahkan masyarakat Ambon. Pers setempat ramai memberitakan ancaman-ancaman Jihad, dan penolakan kedatangan Jihad muncul juga dari masyarakat Muslim, apalagi Kristen.[29]

Analisis investigasi HRW[30] menekankan pada dua hal, yaitu persepsi tentang awal/ insiden pemicu konflik dan eskalasi konflik. Laporan HRW merupakan yang pertama terbit sebelum terbentuknya tim investigasi manapun, selain yang dibuat oleh pemerintah. Dengan mencoba untuk menyajikan fakta-fakta yang berimbang, laporan HRW dilakukan dengan cara mewawancarai sejumlah narasumber baik dari pihak kelompok Islam maupun Kristen yang langsung terlibat sebagai pelaku kekerasan maupun korban dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Investigasi HRW pada intinya memberikan gambaran bagaimana masing-masing pihak yang berkonflik memiliki persepsi masing-masiang tentang awal mula suatu insiden yang tidak jauh dari kontruksi subyektif mereka terhadap pihak yang dianggap lawan.

Karakteristik konflik Ambon, menurut pengamatan HRW ditandai oleh keterlibatan provokatur dan ‘oknum’ aparat keamanan, sebagai kelompok pendukung penguasa status quo yaitu Soeharto dan kroni-kroni militernya. HRW menegaskan fakta-fakta bahwa setiap identitas agama Islam dan Kristen sama-sama telah mengkonstruksi versi yang berbeda mengenai asal mula setiap insiden yang terjadi. Misalnya, dalam menjelaskan insiden pertama pada tanggal 19 Januari 1999, terdapat dua versi penjelasan tentang pertengkaran antar sopir bis, Yopi serta penumpangnya, Salim, seorang Bugis. Dalam wawancara dengan HRW, Yopi mengekspresikan ketidakmampuannya untuk memahami mengapa konflik sehari-hari yang umum terjadi di antara komunitas berlainan agama bisa cepat membesar. Wawancara tersebut menyebutkan pengakuan Yoppy bahwa dialah yang diserang oleh penumpang Bugis tersebut, bukannya sebaliknya. Sedangkan versi pihak Islam, demikian penuturan HRW, menyebutkan bahwa Yoppy dituduh menyerang dua penumpang asal Bugis tersebut karena ia menggunakan pisau dan mengejar mereka yang mengancam untuk meminta uang di terminal Batumerah di kota Ambon Yoppy juga disebut menurut versi Islam menjadi marah karena ia tidak mendapat penumpang seorangpun pada hari itu, sementara pada saaat sampai di terminal Batumerah, justru ditodong oleh penumpang tersebut.[31]

Penekanan pada keseimbangan laporan ditunjukkan HRW dalam merekonstruksi insiden 19 Januari 1999, melalui wawancara dengan seorang pria muslim yang rumahnya dibakar oleh perusuh muslim, yang berkumpul dalam waktu singkat karena menyangka bahwa dia adalah orang Kristen. Laporan HRW juga menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia, salahsatunya adalah agar perintah tembak di tempat yang dikeluarkan oleh Jendral wiranto setelah peristiwa kerusuhan di kawasan kepulauan haruku pada tanggal 14 Februari 1999 yang tejadi antara komunitas muslim di desa Ori dan Pelauw dengan komunitas Kristen dari desa Kariu. Menurut HRW, perintah Wiranto justru menambah jatuhnya korban jiwa.

Dalam menganalisis actor-aktor konflik, HRW memfokuskan pada peran pasukan keamanan selama konflik berlangsung, dengan melakukan cross check data agar tidak dituduh bias dalam menampilkan potret keterlibatan aparat dalam konfllik. Salahsatu akibat dari peristiwa tembak di tempat adalah menurunnya kecenderungan penggunaan senjata mematikan. Sebagaimana tersiar dalam berbagai mass media tentang kecenderungan pemihakan aparat keamanan selama konflik—Brimob berpihak pada kelompok Kristen sementara tentara berpihak pada kelompok Muslim, dengan menunjukkan fakta bahwa kalangan Muslim berpendapat demikian karena Kapolda Max Tamaela beragama Kristen, sementara tambahan pasukan dari Sulawesi berada di bawah komando seorang Jendral beragama Islam.[32]

Sedangkan dalam menganalisis eskalasi konflik, HRW menyebutkan tragedy 1 dan 2 Maret 1999 yang menandai kemunculan solidaritas kelompok Islam di seluruh kepulauan MAluku, termasuk di Halmahera yang didominasi oleh penduduk muslim. Insiden kedua di Ambon pada 1 dan 2 Maret telah melipatgandakan sentimen agama di antara kalangan Islam karena beredar rumor tentang pembunuhan terhadap kalangan muslim yang tengah beribadah di mesjid Al Huda di Rinjani, desa Batumerah. Laporan media massa mengenai angka kematian di dalam mesjid tersebut menimbulkan kemarahan di antara umat muslim di Indonesia, sampai diserukan jihad oleh kelompok-kelompok ‘fundamentalis’ Muslim lainnya.[33] HRW juga mengkritik kecenderungan media massa nasional dan internasional yang hanya condong pada satu versi kejadian tanpa klarifikasi. Dengan mengkonfirmasikan temuanya pada laporan yang dibuat MUI terhadap insiden Maret tersebut, diperoleh keterangan bahwa dari empat orang yang meninggal, hanya satu orang yang diserang dengan pisau. Tidak terdapat konfirmasi tentang orang yang meninggal di dalam mesjid maupun yang tinggal di sebelah mesjid, namun benar ada satu keluarga muslim yang dibunuh dalam insiden kedua di Batumerah. HRW mengkonfirmasikan keberadaan pembunuhan namun masih berspekulasi tentang lokasi kejadian. Pada saat yang sama, tim pencari fakta dari pihak gereja Kristen menyebutkan bahwa 5 orang Kristen ditembak oleh pasukan KOSTRAD. Setelah itu, diadakan penggantian dari KOSTRAD oleh Batalyon Infanteri 733.

Selain menyoroti ketidaknetralan aparat dalam konflik yang berkontribusi terhadap eskalasi konflik, HRW juga melihat isu-isu lain yaitu menurunnya pengaruh kepemimpinan adat, masuknya migrant, persepsi ‘Islamisasi’ yang banyak dikemukakan oleh berbagai pihak, serta rumor tentang Kristenisasi terhadap penduduk muslim di Ambon. Secara singkat, dalam analisisnya HRW menyebutkan dua teori umum yang menganalisis akar konflik Maluku: (1) peran regim militer di balik konflik; (2) peran ‘kelompok sakit hati’ dari kalangan elite Kristen di birokrasi yang memprovokasi terjadinya konflik karena kecewa melihat pengaruh politiknya berkurang dan kemudian meminta bantuan RMS, dengan tujuan mengembalikan kejayaan kelompok Kristen dalam politik, pendidikan, dan eonomi serta mengurangi populasi penduduk Muslim dengan menyerang desa-desa Muslim. Dari investigasinya, HRW lebih condong untuk melihat konflik tersebut sebagai akibat dari rekayasa sekelompok perwira militeer yang memobilisasi RMS untuk melakukan kekerasan, dengan memperkirakan akibat yaitu adanya reaksi dari kalangan Islam yang dengan demikian mengasosiasikan bahwa kalangan Kristen berasosiasi dengan RMS untuk mengusir kalangan Islam. Dalam analisisnya, peran kelompok-kelompok preman juga mendapat sorotan.

Melengkapi teori yang dikemukakan oleh HRW, analis Gerry Van Klinken[34] berpendapat bahwa ketika orang bertindak dengan mengatasnamakan Tuhan, mereka sesungguhnya hanya dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan material. Dan, dalam konteks Indonesia, agama menempati poisisi menentukan serta memiliki pengaruhkuat dalam jaringan sosial. Dalam tulisan Najib Azca mengenai partisanship aparat pada konflikAmbon, pandangan atau pendekatan Gerry Van Klinken itu disebutkan sebagai, ”…to a certain degree shares a similar view by highlighting patronase networks during the transition period-instability which significantly influenced to the nature of conflict in Maluku.” [35]

Dari sisi pandang antropologi Rebeka Harsono berupaya untuk melihat: pertama, proses terjadinya stereotipikasi[36] dalam struktur konteks yang spesifik dimana hubungan etnis dan agama terjadi, yang disebut sebagai proses askirpsi; dan melihatnya melalui dua lensa: (a) peristiwa kekerasan di kawasan Batumerah dan Mardika; untuk melihat pola hubungan etnisitas di antara warga setempat (ambon) dan migran, sebab daerah kota Ambon telah menjadi tujuan migrasi sejak lama; dan (b) peristiwa kekerasan di kepulauan Haruku, untuk melihat hubungan atau relasi agama antar masyarakat di Ambon. Haruku dipilih sebagai representasi daerah dengan spegregasi sosial berdasarkan agama )Islam) yang terbentuks ejak lama. Kedua, Rebeka juga menganalisis penyebab eskalasi konflik dan pola keberlanjutan konflik. Dilihat dari studi kasus (a) di atas, yang mewakili daerah dimana penduduk Kristen merupakan mayoritas dan daerah (b) dimana penduduk Kristen merupakan minoritas di antara desa-desa berpenduduk muslim. Secara khusus, Rebeka juga melakukan penelitian yang intensif di daerah Maluku Utara mengenai peran dan pola relasi di antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masa pilgub Maluku Utara.[37]

Analisis lain adalah studi G.J. Aditjondro yang melihat peran Peran Laskar Jihad dan patron politik elite sipil dan militer dalam konflik Ambon.[38] Keterkaitan di antara tokoh-tokoh elite dalam cabinet Gus Dur dengan aktivis Islam garis keras menjadi tema sentral Aditjondro untuk menganalisis pelaku konflik di Maluku.[39]  Salahsatu yang disebut Aditjondro adalah peran aktivis ‘neo NII’, ayitu Al-Chaidar, berasal dari Aceh, dalam mengorganisir tabligh akbar yang dihadiri antara 40.000 sampai 10.000 orang di Monumen Nasional Jakarta pada tanggal 7 Januari 2000. Tabligh akbar yang menghimbau agar orang Muslim berjihad ke Amdon itu juga dihadiri oleh Amien Rais, ketua MPR, Hamzah Haz, mantan menteri dalam kabinet Wahid, Fuad Bawazier, mantan menteri dalam kabinet Soeharto, serta 22 organisasi Muslim militan, termasuk KISDI, PPMI, FPI dan Asosiasi Muslim Maluku yang dipimpin oleh Ongen Sangaji.  Aditjondro menyebutkan bahwa keterlibatan tokoh-tokoh politisi Poros Tengah seperti Amien Rais, Hamzah Haz, dan Fuad Bawazier itu tidak terlepas dari perbedaan pendapat mereka dengan Presiden Abdurrahman Wahid soal peranan Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Aditjondro secara spesifik mengupas peran yang dilalukan oleh Jafar Umar Thalib, sebagaimana penelitian Kirsten Schultze; yang disebutnya berasal dari gerakan Wahhabi, dan seorang imam gerakan Salafi di Indonesia yang berkiblat ke Arab Saudi. Menurut Aditjondro, Jafar adalah alumnus pesantren Persis di Bangil yang melanjutkan sekolah ke Maududi Institute di Lahore, Pakistan, dan di sana bergabung dengan gerilyawan Taliban di Afghanistan (1987-1989).[40]

Keterlibatan Lasykar Jihad di Maluku diawali turunnya sebuah fatwa, awal 2000 yang lalu, dari salah seorang Imam Salafi di Yaman yaitu Syaikh Muqbil Bin Had Al Wadi’. Fatwa itu dikeluarkan khusus untuk berjihad di Maluku, tidak di seluruh Indonesia.  Di daerah Maluku Utara yang dominan Muslim, keterkaitan antara elite Lasykar Jihad dan Partai Keadilan muncul melalui ideolog partai, Drs. H. Abdi Sumaiti alias Abu Rido. Mantan dosen agama Islam ITB itu, yang menjadi Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan, pernah kuliah di Universitas Madinah, di mana ia bergabung dengan gerakan Wahhabi. Abu Rido juga menentang sekte-sekte Islam lain yang dirasakannya tidak mengajarkan doktrin yang benar. Majalah Sabili, salahsatu dari medium aktivitasnya ketika gerakan ‘neo-NII’-nya masih di bawah tanah, merupakan salah satu corong Lasykar Jihad.

Laskar Jihad juga disebut menerima dukungan politis dari kalangan militer, tidak hanya dari faksi Wiranto di TNI/AD, namun juga dari berbagai faksi di Polri dan Angkatan Laut. Hal ini tampak dari pembiaran Kapolda Jawa Timur waktu itu, Mayjen Da’i Bahtiar, pada saat mereka berlayar dengan kapal Pelni, KM Rinjani, dari Surabaya ke Ambon,meskipun Presiden Wahid memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mencegah pasukan Lasykar Jihad meninggalkan Jawa. Mengutip analisis Greg Fealy, hal ini dihubungkan dengan pernyataan komandan Lasykar Jihad, Ja’far Umar Thalib, yang mengklaim memiliki kontak langsung ke Panglima TNI, Laksamana Widodo (Fealy 2001).  Kenyataannya, para anggota Lasykar Jihad juga dibiarkan mengapalkan senjata mereka dengan kapal lain, KM Tanto Sakti, yang disembunyikan dalam kotak-kotak sabun dalam 200 buah peti kema. Di Ambon, aparat keamanan membiarkan peti-peti kemas itu diturunkan di pelabuhan Yos Sudarso yang dikuasai komunitas Muslim di Waihoang, bukan di pelabuhan Angkatan Laut di Halong.

Aditjondro menekankan bahwa penjelasan mengenai kerusuhan yang berkesinambungan di Kepulauan Maluku harus ditemukan dalam kepentingan-kepentingan militer yang lebih sistemik.  Menurutnya, dengan menganalisis data dan mengkaji cara berfikir dan operasi militer, dapatlah dikatakan bahwa ada lima agenda militer dalam melanggengkan konflik di Maluku.[41] Analisis mengenai peran laskar jihad ini secara khusus juga dibahas oleh Kirsten Schultze;[42] sementara analisis terhadap kecenderungan partisanship kelompok militer dan polisi dalam konflik Ambon diungkapkan oleh M. Najib Azca. Tim LIPI[43] melihat konflik Ambon dengan memusatkan kondisi konflik di Maluku Tengah pada periode 1999-2002 dan memfokuskan pada 3 hal yaitu: (1) pemetaan dan analisis sumber konflik, akselerator dan pemicu; (2) pemetaan dan analisis kelompok-kelompok yang berkonflik serta actor yang terlibat konflik; (3) pemetaan dan analisis peran dan sumber jaringan dari actor yang terlibat konflik.

Perspektif Aktor dalam Konflik Di Ambon: Conflict Entrepreneur

Ulasan mengenai muatan (isi berita) dari setiap medium atau prasarana untuk menyebarluaskan ‘kebencian’ dan memobilisasi semangat masing-masing pihak yang berkonflik, secara ringkas telah disinggung dalam penelitian Tim Lipi, di samping bahasan tentang media di Ambon pada saat konflik Eriyanto (2002).[44]

Dalam riset pustaka ini, sumber-sumber speech act diperoleh dari dokumen yang beredar selama konflik, yang kebanyakan menunjukkan nama penerbit/ kelompok yang mengeluarkan, dan dengan menyusunnya berdasarkan kronologi kejadian kekerasan, dapat diambil suatu benang merah yang salahsatunya menunjukan eskalasi konflik. Selain kronologi kejadian yang digunakan untuk mensistematisasi rangkaian insiden kekerasan, kategorisasi isu juga dapat diterapkan dalam analisis dokumen tersebut. Dokumen dikeluarkan baik oleh pihak Islam dan Kristen.

Beberapa isu yang menonjol dalam selebaran yang dikeluarkan oleh kelompok Islam antara lain (1) masalah pengungsi Islam; (2) tindakan represif aparat TNI dan pasukan batalyon gabungan terhadap kalangan muslim Maluku; (3) pembantaian terhadap kalangan muslim Maluku; (4) seruan Jihad; (5) perspektif penyelesaian konflik dari sisi kelompok Islam; (6) kritik terhadap pejabat PDSM dan Kapolda Maluku, Max Tamaela; (7) peristwa Idul Fitri berdarah 19 Februari 1999; (8) proses Islamisasi.

Dokumen-dokumen berbentuk selebaran dan pernyataan sikap umumnya berisi seruan agar kelompok Muslim bertahan dalam ajaran agama mereka untuk menghadapi musuh yaitu kalangan Kristen. Bahkan dalam bundle bulletin Laskar Jihad (BELA)[45], disebutkan secara detail teknik-teknik yang digunakan untuk menyerang musuh, termasuk gambaran bagaimana awal dan proses penyerbuan terhadap kanting-kantong komunitas Kristen dan proses pembunuhan terjhadap anggota lascar Jihad yang dituduh sebagai pengkhianat. Selain dokumen, beberapa VCD yang diperoleh menunjukkan kekerasan dan mobilisasi kalangan muslim dalam aksi sosial dan jihad di Maluku. Antara lain VCD berjudul “Pasir Hitam Teluk Galela”, “Konflik Berdarah Maluku 2000”,”Lagu Damai Saudaraku”, “dan Kesaksian Pun Menangis”. Mayoritas visualisasi konflik Maluku versi kelompok Islam dalam tayangan VCD disertai narasi lagu-lagu Islami, seraya menayangkan adegan bagaimana kalangan kelompok Islam yang mengenakan ikat kepala hijau bertempur menghadapi kelompok Kristen, di samping adegan yang menggambarjan jatuhnya korban muslim yang diobati di balai-balai pengobatan. Adegan-adegan tersebut juga diiringi sayup—sayup shalawat nabi dan do’a.

Sementara itu, dokumen yang menggambarkan konflik Ambon dari versi Kristen dalam bentuk selebaran antara lain menyebutkan beberapa isu kunci, yaitu (1) versi tentang peristiwa 19 Januari 1999; (2) tragedi di Haruku dan Saneth; (3) pemihakan ABRI terhadap kelompok Islam dalam menyerang umat Kristen; (4) aksi kekerasan di KM Bukit Siguntang; (5) islamisasi di kalangan pemeluk Kristen oileh pasukan Laskar Jihad.(6) perisitwa penyerangan terhadap pengungsi kalangan Kristen; (7) peristiwa Rumah Tiga.[46]

*) Working Paper Draft (Not For Citation)

References and Footnotes

  1. Lihat Rizal Sukma, Ethnic Conflict In Indonesia: Causes and the Quest For Solution, makalah dipresentasikan dalam “Conference on Ethnic Conflict in Southeast Asia: Prevention and Management”, Bangkok, May 2002.
  2. A. Made Tony Supriatna, Communal Violence in Indonesia: a Comparative Study – research design (Department of Government, Cornell University, tanpa tahun), hal. 6.
  3. menurut catatan Made Tony, dibandingkan dengan gerakan sosial lain, frekuensi terjadinya konflik komunal di Indonesia tidaklah tinggi. Misalnya, sepanjang tahun 1998-1999, terjadi 839 protes, kerusuhan dan demonstrasi diseluruh Indonesia. Namun, sepanjang tahun 1980-2002, hanya terdapat kurang dari 15 peristiwa yang bisa dikategorikan sebagai konflik kekerasan komunal.
  4. Ibid
  5. Lihat Kenneth Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, 1959), hal. 231-236.
  6. Ibid, hal. 231-232
  7. lihat Rizal Sukma, Ethnic Conflict In Indonesia: Causes and the Quest For Solution.
  8. Lihat Paul Collier dan Anke Hoeffler, “Greed and Grievance in Civil War”, World Bank, Policy Research Working Paper 2355, 2000.
  9. Presentasi Letjen (Purn) Prabowo Subianto dalam “Indonesia Next Conference”, diselenggarakan oleh Van Zorge, Heffernan & Associates, sebagaimana dikutip dalam Elizabeth F. Collins, “Indonesia: a Violent Culture?” dalam Asian Survey, vol. 42/4 (2002), hal. 582.
  10. Ibid, hal. 583.
  11. Lihat Espen Barth Eide, Conflict Entrepreneurship: On the ‘Art’ of Waging Civil War, bisa diakses dari http://www.nupi.no/UN/publ/HuFo/Chapter2.html.
  12. lihat Ashutosh Varshney, “Ethnic Conflict and Civil Society: India and Beyond”, dalam World Politics 53 (April, 2002), hal. 363.
  13. Lihat Kingsley de Silva, “Ethnicity and Nationalism” dalam de Goor, L; Rupesignhe, K; Sciarone, P. (eds), Between Development and Destruction: an Enquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States (NY: St. Martin’s Press, 1996) hal. 113.
  14. Lihat refleksi menarik mengenai pertanyaan-pertanyaan ini dalam tulisan Ronnie D. Lipschutz, ”On Security” dalam Lipschutz, R. (editor), On Security (New York: Columbia University Press, 1995), hal. 1-23.
  15. Lihat Barry Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies In The Post Cold War Era, 2nd edition, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal. 19-20.
  16. ibid.
  17. lihat Ole Waever, “Securitization and Desecuritization”, dalam Lipschutz, R. (ed), On Security, (New York, Columbia University Press, 1995), hal. 54.
  18. Lihat Espen Barth Eide, Conflict Entrepreneurship: on the Art of Waging Civil War.
  19. Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, (Berkeley: University of California, 1985), hal. 105-106
  20. Data berbentuk dokumen (selebaran, bulletin, kliping berita) baik cetak maupun elektronik sebagian besar digandakan dari koleksi dokumken miik Pusat Data The RIDEP Institute ditambah updating data dari Maluku Media Centre di Ambon dan workshop Penandatanganan MOU antara EU dan Walikota Ambon, Januari dan Februari 2004.
  21. Dino F. Umahuk, MMC, Overview Tentang Ambon dan Maluku Paska Konflik, komunikasi melalui email, Maret 2004. Ditambah diskusi dengan aktivis MMC dan anggota Panswaslu di Ambon, Januari 2004.
  22. Untuk ulasan sejarah Maluku, lihat Edi Masinambouw, ed., 1980, “Raja Ampat…”, Jakarta: LIPI; untuk bahasan terkini tentang konflik politik di seputar pilgub Maluku Utara, lihat tri ratnawati dan Syafuan Rozi, dalam Moch. Nurhasim (ed.,), 2003, Konflik elite Politik di Pemilihan Gubernur Maluku Utara, Jakarta: LIPI.
  23. Kecenderungan ‘ambtenaar’ ini dapat dibaca pada telaah Richard Chauvel, dikutip oleh SriYanuart, dkk (2003) dan Tri Ratnawati (2003)
  24. Margaretha Margawati dan Tony Aryanto (Jaringan Kerja Relawan untuk Krisis Maluku), ”Konflik Antaragama atau Politisasi Agama?” makalah dalam Panel Bhinneka Tunggal Ika: Masih Mungkinkah? pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ‘Mengawali abad ke-21: Menyongsong Otonomi Daerah, Mengenali Budaya Lokal, Membangun Integrasi Bangsa’, 1-4 Agustus 2000, Universitas Hassanuddin, Makassar.
  25. Pada tahun 1999, kerusuhan di Pulau Ambon memunculkan gelombang pengungsi hingga sekitar 100.000 jiwa pengungsi asal Ambon dari jumlah awal 312 ribu jiwa dan menyisakan 20.000 orang tinggal di 34 lokasi pengungsian. Infrastruktur ekonomi dan transportasi di kota dan desa-desa sekitar kota hancur, kebanyakan akibat dibakar oleh para pihak yang berkonflik. Pada saat konflik meningkat eskalasinya, kota Ambon dan sebagian desa-desa sekitarnya terbagi dalam 2 wilayah berdasarkan agama: Islam dan Kristen. Masyarakat dan wilayah Kristen disebut merah, dan yang Muslim disebut putih. Pemerintah daerah, aparat, pemuka agama dan adat melakukan upaya-upaya rekonsiliasi. Upacara panas pela dilakukan. Sejak akhir Maret sampai pertengahan Juli 1999, Ambon relatif reda dari kerusuhan besar, meskipun masih terjadi insiden berdarah di sana-sini, dan di beberapa kota dan desa di pulau-pulau lain. Tetapi, kerusuhan hebat berlangsung di Tual, di wilayah Kepulauan Kei, Maluku Tenggara pada akhir Maret 2000.
  26. Kerusuhan besar melanda wilayah Maluku Utara yang statusnya meningkat menjadi propinsi. Segregasi semakin ketat. Di Ambon hanya tersisa 1 desa (Wayame) yang masyarakatnya tetap berbaur. Sebutan merah diganti dengan Obet (Robert) dan putih menjadi Acang (Hasan). Lokasi pengungsi di Pulau Ambon menjadi 119 site untuk Muslim dan 123 site untuk Kristen. Masyarakat mempersenjatai diri dengan senjata, mulai dari parang, rakitan hingga senjata organik. Milisia mulai menonjol teroganisir di dua pihak yang bertikai, dan kelompok milisia anak-anak disebut pasukan Agas, yang remaja tergabung dalam pasukan Linggis, yang dewasa disebut Laskar Jihad serta Laskar Kristus. Kaum pria pada umumnya membuat senjata, lalu meminta bantuan amunisi atau dana untuk membuat senjata. Amunisi diperjualbelikan secara terbuka.
  27. Hampir serentak. kerusuhan terjadi juga pada hari-hari berikutnya di Masohi, Seram dan Namlea serta sekitarnya, di Pulau Buru. Wilayah-wilayah yang tersegregasi di Maluku Tengah dan Ambon semakin meluas. Selepas kunjungan Wapres berikutnya di bulan Januari 2000 terjadi lagi kerusuhan di Haruku dan Saparua.Korban jiwa berjatuhan kembali, jumlah pengungsi meningkat tajam. Arus pengungsi masukdari P. Buru ke Ambon, sebagian ke Maluku Tenggara. Dari Pulau Seram pengungsi mulai memasuki Sorong, Papua. Sementara itu, arus pengungsi dari Maluku Utara (Pulau Bacan, Pulau Obi, dan Halmahera utara) juga mengalir ke Seram, Ambon, dan Maluku Tenggara. Ambon menjadi penuh sesak dengan pengungsi yang hampir-hampir tidak tertampung lagi.
  28. Jalan-jalan yang diblokir mulai dibuka dan dilewati oleh keduabelah pihak. Upaya rekonsiliasi dilakukan di beberapa tempat: di Jakarta (oleh tim rekonsiliasi pusat), di Belanda atas inisiatif dan undangan pemerintah Belanda, di Bali oleh Pemerintah Inggris lewat Perwakilan PBB, dan di atas kapal-kapal TNI-AL dalam program Surya Bhaskara Jaya (SBJ).
  29. Sehari setelah kunjungan Wakil Presiden ke Ambon dalam rangka program SBJ, diawali peristiwa makan Patita antara kelompok milisia Batumerah (Muslim) dengan Kudamati (Kristen) yang disertai pawai becak, kerusuhan mulai merebak lagi. Kerusuhan juga menjadi berkepanjangan dengan cetusan berbagai insiden seperti insiden di Laha-Tawiri, dan sangat menghebat di bulan Juni-Juli dengan adanya ribuan pasukan Jihad di Ambon. Desa-desa Kristen seperti Ahuru, Poka, Rumah Tiga, Waai, dan kampung-kampung Kristen di Urimesing, Batumeja, Batugantung habis rata dengan tanah. Universitas Kristen, Universitas Negeri Pattimura, sejumlah bank swasta, gedung-gedung umum, rumah sakit swasta, bahkan asrama Brimob di Tantui ikut menjadi korban. Ambon saat itu benar-benar porak poranda, bantuan kemanusiaan sulit dilakukan, dan di seluruh wilayah Maluku diberlakukan Darurat Sipil, setelah Pangdam Pattimura diganti. Relawan dari Jaringan Kerja Relawan untuk Krisis Maluku yang saat ini berada di Ambon melaporkan bahwa situasi masyarakat memprihatinkan, baik di wilayah Muslim maupun Kristen. Sekelompok orang di seputar Bandara menyerbu bantuan yang baru diturunkan dari hercules. Meskipun dapat diatasi, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa masyarakat (Muslim) sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Relawan Muslim juga sangat sulit berkomunikasi dengan yang Kristen, karena takut terhadap tekanan dari jihad. Di wilayah Kristen, bantuan sulit untuk disalurkan, karena faktor transportasi dan pemblokiran jalur masuk. Reaksi dari masyarakat Kristen terhadap bantuan memperlihatkan semacam apatisme. Mereka mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah intervensi asing untuk pengamanan, bukan barang-barang bantuan.
  30. Human Rights Watch. 1999. Indonesia: The Violence in Ambon. Washington DC, diakses dari http://www.hrw.org/reports/1999/ambom/
  31. HRW, ibid., hlm. 1-2.
  32. HRW, op.cit., hlm. 12. Peran aparat ini disoroti oleh HRW dalam menganalisis 14 Februari 1999, dimana kedua pihak Islam maupun Kristen sama-sama menuduh keberadaan polisi berpakaian sipil yang menembak ke arah desa Muslim di Pelaw, dan mengakibatkan serangan pihak Muslim terhadap pihak Kristen, yang dilindungi oleh aparat keamanan beragama Kristen dengan penggunaan senjata api.
  33. ibid., Hlm. 12
  34. Klinken, Gerry van, 1999. What Caused the Ambon Violence? Inside Indonesia no. 60 Oct-Dec 1999. diakses dari http://www.insideindonesia.org.
  35. M. Najib Azca, 2004
  36. Rebeka Harsono, 2001
  37. Rebeka Harsono, 2001, Pemiilhan Gubernur Malut: Isu Strategis Bagi Penyelesaian Konflik dan Agama, draft.
  38. George J. Aditjondro,  ORANG JAKARTA DI BALIK TRAGEDI MALUKU (III-habis). Ia melihat bahwa Laskar Jihad berada dalam rangkaian kegiatan jaringan Muslim militan, yang bekerjasama dengan jaringan militer untuk mengirimkan enam ribu orang pemuda Muslim ke Kepulauan Maluku diharapkan dapat 'membebaskan saudara laki- laki dan perempuan Muslim mereka dari para penindas Kristen mereka'.
  39. Menurut GJA, kebanyakan pemimpin massa yang direkrut untuk mengobarkan Jihad di Maluku berasal dari arus kaum militan Muslim baru, yang mengikuti ajaran gerakan Wahhabi. Gerakan internasional ini bertujuan untuk kembali kepada Islam dari generasi awal yang didanai oleh para anggota dinasti Saud. Gerakan itu dinamai dengan nama pendirinya, Muhammad bin Abdul-Wahab (1705-1787), yang ajarannya diterapkan oleh Ibnu Saud, ketika ia mendirikan monarki Saudi pada tahun 1925.  Di Indonesia, mereka berkembang pesat di luar dua organisasi Muslim yang paling besar -- Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah -- dalam gerakan Tarbiyah, yang membentuk jamaah salaf di kalangan mahasiswa di beberapa universitas negeri, seperti ITB. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam, karena itu mereka juga dikenal sebagai gerakan 'neo-NII', untuk membedakan mereka dari gerakan bawah tanah lewat jaringan operasi intelijen Ali Murtopo.
  40. Analisis terhadap kelompok militant ‘di luar mainstream’ ini dapat dilihat pada kolom harian Republika, Sabtu, 1 Juni 2002, dengan judul “kelompok Yang bersikap Keras”.
  41. Menurut GJA, agenda pertama adalah membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horisontal; agenda edua adalah mempertahankan konsep Wawasan Nusantara; agenda ketiga adalah mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat; agenda keempat adalah mempertahankan kepentingan bisnis militer; sedangkan agenda kelima mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan ABRI yang dituduh terlibat kejahatan korupsi serta pelanggaran hak-hak asasi manusia.
  42. KIRSTEN E. SCHULZE, Laskar Jihad and the Conflict in Ambon Spring 2002 – Volume IX, Issu 57 dalam http://www.watsoninstitute.org/bjwa/archive/9.1/Indonesia/Schulze.pdf.
  43. Tim Lipi,2003, Konflik di Maluku Tengah: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang, Jakarta: LIPI.
  44. Ibid, hlm.94-95.
  45. Bundel BELA, April-Februari 2000, Reportase dari Medan Jihad di Bumi Maluku, Forum Jaskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah.
  46. Beberapa dokumen dikeluarkan oleh Tim Pengacara Gereja khusunya untuk kasus insiden 19 Januari 1999; oleh Keuskupan Amboina (Crisis Centre Diocese amboina); juga dikeluarkan oleh beberapa gereja serta organisasi kemasyarakatan (misalnya yaysan Sala waku) yang menjadi sentra info dari perkembangan situasi konflik Islam-Kristen dan secara khusus menyoroti keadaan warga Kristen, yang dilaporkan secara berkala.
Researcher, Department of International Relations, CSIS Jakarta; Political Science Department, Northern Illinois University. Core member of the Interseksi Foundation
Program Director of The Interseksi Foundation, Jakarta. She also works as a researcher at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta.