Di Balik Teror Bom Bangkok

Mengejutkan, di tengah gonjang-ganjing perpolitikan Thailand, serangkaian bom meledak di Kota Bangkok dan Chiang Mai pada malam tahun baru 2007 lalu. Peristiwa ini bisa dikatakan klimaks dari kekeruhan politik Thailand sepanjang tahun 2006. Perpolitikan Thailand memang terus memanas sepanjang tahun 2006 sejak demonstrasi besar-besaran menentang Perdana Menteri Thaksin Sinawatra merebak Februari 2006 akibat penjualan bebas pajak (tax-free sale) 49,6 persen saham Shin Corp kepada perusahaan Temasek Singapura sebesar US$1.9 miliar, sampai dengan berlangsungnya kudeta militer penggulingan Thaksin terjadi 19 September 2006. Thaksin pun kini menjadi pesakitan di pengasingannya dan terancam meja hijau jika ia kembali ke Thailand.

Perdana Menteri Surayud Chulanont yang diangkat Council for National Security (CNS) pimpinan Jendral Sonti Bonyaratkalin, pemimpin kudeta tak berdarah 19 September 2006 menyebut pemboman itu dilakukan kelompok-kelompok yang kehilangan kekuasaan di masa lalu. Surayud tidak secara langsung menuduh Thaksin di balik peristiwa teror bom tersebut, namun Thaksin buru-buru membantah tuduhan Surayud dari pengasingannya di Beijing. Tulisan bantahan Thaksin yang dikirim via faksmili kepada kuasa hukumnya, Nappadon Patama kini beredar luas di berbagai media massa Thailand.

***

Sebelum terjadinya bom malam tahun baru itu, sebenarnya selama tiga bulan pemerintahan Surayud telah mengundang kekecewaan sebagian publik akibat lambannya mengatasi bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Thailand dan juga kusutnya investigasi atas tuduhan korupsi yang dilemparkan kepada pemerintahan Thaksin. Kritik belum lagi reda, Bank Thailand pada 18 Desember 2006 tiba-tiba membuat kebijakan kontroversial mengontrol kapital untuk memperkuat mata uang Baht dengan membawa akibat yang tidak diinginkan, yakni larinya investor farang maupun domestik dari pasar modal Bangkok, sehingga 15 persen saham lepas dalam satu hari. Kondisi instabilitas politik ini memungkinkan mengganggu kokohnya stabilitas ekonomi Thailand.

Gambaran politik Thailand sepanjang 2006 lalu tak ubahnya membawa kembali negeri itu pada Februari 1991, ketika perdana menteri terpilih Chatichai Choonhawan digulingkan militer pimpinan Jendral Suchinda Kraprayoon. Hanya bedanya, Suchinda mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri, sementara kini Jendral Sonti hanya duduk sebagai kepala Council for National Security (CNS) yang menunjuk pejabat perdana menteri. Apapun, tradisi kudeta sendiri sudah menyejarah di negeri Gajah Putih itu dan tercatat telah terjadi 18 kali kudeta sejak tahun 1932 ketika Thailand beralih menjadi negara monarkhi konstitusional.

Kudeta 19 September itu sendiri terjadi di tengah kebimbangan pemerintahan Thaksin dalam mengatasi gerakan separatis Muslim di Thailand. Kegundahan Thaksin bertambah berat kiranya, ketika menjelang ia dikudeta, kemelut politik menderanya. Bulan April 2006, Thaksin sempat mengumumkan pemilu setelah ia membubarkan parlemen, namun keputusannya itu ditolak Mahkamah Konstitusi Thailand. Sementara secara bersamaan, konflik berdarah terus memanas di propinsi perbatasan Thailand Selatan. Berlarut-larutnya kemelut politik yang mengarah pada disintegrasi itu menjadi alasan militer melakukan kudeta tak berdarah tersebut.

Konflik separatisme di Thailand Selatan sendiri paling tidak sudah berlangsung hampir satu abad sejak pemberontakan separatis Muslim di Yala dan Narathiwat tahun 1910-1911. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Thailand Selatan dan selalu menjadi ganjalan setiap pemerintahan yang berkuasa. Ganjalan itu juga menimpa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin, seorang pensiunan kolonel polisi dan belakangan menjadi pengusaha.

Michael Gilquin dalam bukunya The Muslims of Thailand (2005: 129-130) menyebutkan sejak terjadinya perampokan dan penyerangan gudang persenjataan militer di wilayah Thailand Selatan pada 4 Januari 2004, konflik separatisme berdarah terus memanas. Peristiwa itu sendiri menewaskan empat tentara dan lebih dari 300 persenjataan berbahaya dibawa kabur. Kejadian ini terang membuka kembali konflik pemerintah dengan kelompok separatis di Thailand Selatan. Setelah peristiwa itu Thaksin menetapkan propinsi perbatasan selatan sebagai daerah darurat perang (martial law) dan karena itu menambah kekuatan militer. Namun hari-hari setelah pemberlakuan darurat perang itu korban terus berjatuhan silih berganti dari kedua belah pihak. Pemberlakuan darurat perang itu bukannya mengurangi polemik, justru menjadikan wilayah selatan ke dalam siklus kebiadaban dan saling bunuh hampir setiap hari dengan korban dari pihak tentara, polisi, pegawai pemerintah, kelompok muslim separatis dan juga para bhikkhu Buddhis. Hal lain yang menambah kerumitan adalah pada 12 Maret 2004 seorang pengacara muslim terkemuka, Somchai Neelapaijit diculik dan tidak diketahui rimbanya hingga sekarang. Somchai merupakan pengacara yang gigih membela para tahanan yang diduga anggota Jamaah Islamiyah. Suasana saling bunuh, zero sum game hingga hari ini masih terus terjadi di Thailand Selatan.

Perdana Menteri Surayud kini juga tidak terbebas dari rongrongan separatisme Thailand Selatan sekalipun ia digaransi Jendral Sonti yang bertradisi Islam, sama dengan mayoritas penduduk Thailand Selatan. Kekerasan di bagian selatan terus terjadi dan kini kekerasan sudah merambah Ibu Kota Bangkok. Tidak mustahil, ledakan bom malam tahun baru itu adalah awal dari tragedi besar yang akan menggoncang pemerintahan bentukan militer.

Saat ini pun kredibilitas Jendral Sonti mulai digoyang. Sekelompok mahasiswa dan akademisi penentang kudeta 19 September yang tergabung dalam White Dove 2006 menuduh Jendral Sonti, melanggar hukum dengan memiliki dua istri. Hukum Thailand hanya memungkinkan seseorang memiliki satu pasangan (registered marriage). Jika memiliki istri lebih dari satu disebut bigami atau poligami dan demikian diklasifikasikan melanggar hukum (Bangkok Post, 29/12/2006).

***

Kebijakan represif yang digelontorkan pemerintah terhadap kelompok separatis di Thailand Selatan, lama kelamaan melahirkan perasaan traumatik tersendiri di kalangan umat Islam yang tinggal di daerah konflik. Sekalipun penganut Islam kini gampang ditemui di Bangkok karena terdapat setengah juta penganut Islam di sana dan juga muslim keturunan China di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand utara, namun bukan berarti integrasi mereka terhadap nasionalisme Thailand dalam tataran yang sepadan. Kaum muslim di Bangkok dan di Chiang Mai berbeda persepsi tentang integrasi terhadap bangsa Thailand dengan kaum muslim di Selatan. Kaum muslim Selatan didorong intensi kultural mereka yang kental, menuntut hak-hak kultural mereka seperti pemakaian Bahasa Melayu (Yawi) diakui pemerintah. Tuntutan demikian ini jarang terdengar dari kalangan muslim di luar wilayah konflik di Selatan.

Instabilitas politik yang berlangsung sepanjang tahun 2006 lalu memungkinkan tumbuhnya gerakan separatisme lain dalam bentuk teror. Demokrasi dalam pengertian mengedepankan proses pemilihan umum sulit bertahan di Thailand, karena sistem monarkhi lebih menancap kuat. Di sisi lain, monarkhi dipandang sebatas simbol belaka. Karena itu, dilihat dari segi organisasi, disiplin, sentral komando dan monopoli senjata, militer Thailand menjadi institusi yang sangat powerfull sekarang ini, bahkan melebihi pemerintah itu sendiri.

Di tengah kontrol militer berlebihan itu, berbagai spekulasi mungkin saja bermunculan tentang siapa pelaku bom malam tahun baru lalu. Bukan tidak mustahil, peristiwa itu juga melibatkan konflik identitas, sebuah pertarungan identitas antara kultur muslim yang mengancam kultur Buddhis, di samping kemungkinan keterlibatan kelompok antikudeta maupun separatis muslim Selatan.

Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahun Kedua, Yayasan Interseksi