Dominasi Kuasa Sultan yang Tergadai: Sejarah Politik dan Sosial Sulawesi Tenggara Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia*

Abstrak

Fakta historis Sulawesi Tenggara  hingga hari ini masih diwarnai oleh dinamika social dan politik. Masyarakat di wilayah itu tidak pernah lepas dari beban sejarah penguasa yang mengiringi jalan hidup mereka, meskipun sebenarnya terdapat keinginan kuat menghilangkannya. Reproduksi isu etnis dan sejarah yang terjadi pada masa lalu yang dihembuskan oleh elite politik local dan pendidik ikut menjadi penghabat upaya harmoni social yang terjadi di setiap level masyarakat Sulawesi Tenggara.

Realitas itu pada akhirnya akan menjadi benang merah yang selalu kusut tanpa bisa menjadi benang putih yang bisa terurai hingga menjadi perajut harmoni social masyarakat di Sulawesi Tenggara, karena  sejarah yang terus diwariskan di satu sisi, sementara ikatan cultural sebagai suatu kawasan budaya masih melekat kuat di sanubari masyarakat Sulawesi Tenggara pada sisi yang lain. Sebuah ironi.

Polarisasi social dan etnisitas yang terjadi ketika proses pemilu atau pemilihan pimpinan di lembaga birokrasi dan pendidikan hingga tingkat mahasiswa menjadi cermin betapa kuatnya potensi gesekan yang setiap saat bisa terjadi. Di ranah budaya, justru berbanding terbalik, seluruh komponen social justru menyatu dalam keluarga yang utuh (berkeluarga).

Demografi dan Wilayah Sulawesi Tenggara

Makalah ini akan memberikan pemahaman tentang wilayah dan demografi Sulawesi Tenggara sejak era kerajaan  sampai kesultanan Buton.  Hal ini penting dihadirkan untuk mengetahui batas-batas geografis, sosial, politik dan budaya yang  mewarnai masyarakat Sulawesi Tenggara.

Apabila menelusuri terbentuknya Sulawesi Tenggara sebagai sebuah kawasan secara historis, perlu diperhatikan institusi kerajaan yang pernah ada di wilayah itu dengan para penguasanya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerajaan-kerajaan itu yang membentuk identitas wilayah itu menjadi sebuah nama daerah atau kultur yang saat ini dikenal dengan Sulawesi Tenggara. Selain itu, perkembangan budaya, dan semua aktivitas masyarakatnya dipengaruhi oleh kerajaan yang berkuasa di wilayah itu.[1]Dalam beberapa hal, faktor eksternal berpengaruh dalam pembentukan kultur suatu masyarakat, terutama masyarakat pantai yang sifatnya terbuka untuk menerima perubahan. Dalam konteks inilah identitas masyarakat Sulawesi Tenggara dapat dipahami setelah melalui proses yang panjang.[2]

Kerajaan yang tercatat dalam sejarah dan pernah berkuasa di Sulawesi Tenggara di antaranya; Kerajaan Buton, Muna, Konawe, dan Laiwoei.[3] Kerajaan yang paling lama berkuasa adalah kerajaan/kesultanan Buton. Wilayah kekuasaan Kesultanan Buton meliputi sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara.[4]Pada perkembangannya wilayah administrasi Buton oleh Belanda ditetapkan sebagai ibukota Afdeling Sulawesi Timur pada tanggal 11 September 1911.[5] mengintegrasikan wilayah kekuasaannya, kesultanan Buton membangun wilayah Barata. Wilayah barata ini terdiri dari barata Muna, barata Kaledupa, barata Kalingsusu, dan barata Tiworo. Diduga pembentukan barata ini pada abad XV ketika Kesultanan Buton dipimpin oleh sultan La Elangi. Wilayah barata  ini berfungsi sebagai basis pertahanan dan keamanan Kesultanan Buton. [6]

Gambar 1: Wilayah Barata Kesultanan Buton

Gambar 1: Wilayah Barata Kesultanan Buton

Wilayah Kerajaan Laiwui terdiri dari 4 bagian.[7] Pembagian wilayah kerajaan Laiwui terkandung dua maksud, yaitu pertama untuk pertahanan dan keamanan, Kedua untuk kepentingan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada adanya jabatan syahbandar[8]yang terletak di Latoma atau wilayah barat kerajaan itu. Wilayah kerajaan Laiwui pada perkembangnya meliputi Ronomeeto, Lainea, Meramo, Poasia, Mandonga, Kendari, Soropia, Wawonii, dan Sampara yang kini menjadi wilayah Kendari.

Pertanian di Laiwui menghasilkan jagung, kacang, palawija, dan beras. Hasil-hasil ini selanjutnya diperdagangkan ke Ronomeeto. Ronomeeto maju karena daerah ini dijadikan sebagai pusat perdagangan.[9] Pedagang yang datang ke Ronomeeto berasal dari Jawa, Madura, Bugis, Bone, dan Makassar. Pada perkembangan kemudian, Ronomeeto dipimpin oleh seorang pedagang yang berasal dari bangsawan Bugis, bernama Arung Bakung.[10] Arung Bakung melakukan ekspansi ke Tiworo untuk memperluas kekuasaan. Arung Bakung berhasil menaklukan Tiworo pada awal abad ke-19 melalui strategi perkawinan. Anaknya bernama La Sambawa kawin dengan putri Raja Tiworo bernama Maho. Maho adalah seorang perempuan dan menjadi pemimpin di kerajaan Laiwui.[11]

Kelompok social di Sulawesi Tenggara meliputi berbagai etnis seperti etnis Cina, Arab, Jepang, Eropa, dan penduduk pribumi. Etnis Cina, Jepang, Arab, dan Eropa jumlahnya lebih sedikit dibanding etnis pribumi lainnya seperti Bugis-Makassar, Toraja, Ambon, Buton, dan Manado.[12] Orang-orang Ambon dan Manado sengaja didatangkan oleh Pemerintah kolonial Belanda ke Sulawesi Tenggara bekerja sebagai tentara dan pejabat birokrasi. Orang-orang itu datang ke Kendari bersamaan dengan dikuasainya wilayah itu oleh kolonial Belanda sejak tahun 1906-1930-an. Keberadaan etnis itu terkait dengan kebutuhan tenaga yang tidak tersedia di Sulawesi Tenggara.[13]

 

Tabel 1. Jumlah Etnis yang tinggal di Buton dan Laiwui/Sulawesi Tenggara 1905-1930

 No  Etnis

Tahun

1905 1920 1930a 1930b
1 Cina 288 554 842 843
2 Eropa 128 69 197 185
3 Pribumi 187.477 211.630 399.107 399.239
4 Lainnya 60 75 135 134
Jumlah 187.953 212.328 400.281a 400.401b

Sumber: Indisch Verslag, 1930a, hlm. 14 Volkstelling, 1930b, Jilid V, hlm. 121-122, 163-166

Orang-orang Bugis, Bone, Toraja, dan Makassar berprofesi sebagai pedagang, pengumpul barang dagangan, dan buruh tambang aspal di Pasarwajo Buton.[14] Selain itu, mereka dipekerjakan pada pertambangan nikel di Pomalaa.[15] Kedatangan mereka ke wilayah itu bersamaan dengan terbukanya kesempatan ekonomi, khususnya perdagangan.[16]

Orang-orang Bajo dikenal sebagai orang laut yang mengembara dari satu pulau ke pulau lain. Orang-orang Bajo mendiami wilayah teluk Kendari dan menyebar di sepanjang teluk yang membentang hingga ke Buton. Mereka juga menyebar di pulau-pulau sekitar kota Buton, terutama di Kepulauan Tukang Besi, seperti di Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.[17] Mata pencaharian etnis Bajo sebagai nelayan, yakni mencari teripang, lola, dan sirip ikan hiu.[18] Hasilnya dijual kepada para pedagang Cina yang datang ke Sulawesi Tenggara. Selanjutnya para pedagang Cina menjualnya ke Makassar. Melalui perdagangan ini orang-orang Bajo melakukan interaksi dan memenuhi kebutuhan berupa pakaian dan perhiasan yang dibeli dari pedagang lain. Aktivitas ini dilakukan masyarakat Bajo hingga awal abad XX.[19]

Istilah Sulawesi Tenggara ditemukan dalam catatan kolonial Belanda pada abad ke-19, yakni dari catatanJ.N Vosmaer yang  mengunjungi Kendari pada tanggal 9 mei 1831. Vosmaer dalam laporannya dilengkapi dengan membuat peta teluk itu. Vosmaer menyebut daerah itu dengan istilah “Zuid-oostelijk schiereeiland van Celebes” (tanjung Tenggara pulau Sulawesi). Selanjutnya teluk itu dikenal dengan nama teluk Vosmaer (Vosmaer’s baai).[20]

A. Ligtvoet sekretaris pemerintah Belanda yang ditempatkan di Buton menulis tentang sejarah Buton.[21]Ligtvoet menamakan wilayah ini dengan “het Zuidoostelijk schiereiland van Celebes”.[22] Pada tahun 1903, Frits Sarasin menulis Reise von der Mingkoka Bai nach Kendari Südost Celebes. Seorang misionaris Belanda Albert C. Kruyt menyebut Sulawesi Tenggara dalam tulisannya yang  berjudul “Een en ander over de Tolaki  van Mekongga (Zuidoost Celebes)”  tahun 1922.[23] Berdasarkan catatan itu, maka istilah Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi bagian lainnya mulai dikenal sebagai suatu unit geografis dalam sejarah[24] Sejarah juga mencatat bahwa Sulawesi Tenggara pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa, Ternate, dan Hindia Belanda.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda mengenai suatu wilayah sering berubah-ubah termasuk Sulawesi Tenggara.[25] Wilayah Sulawesi Tenggara sampai awal abad ke-20 masih menjadi bagian dari Sulawesi Selatan, yakni Celebes en Onderhoorigheden. Penggabungan wilayah itu dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan administrasi bagi pemerintah.[26]

Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Tenggara selalu ditentukan oleh pusat pemerintahan di Makassar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pusat kekuasaan untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya adalah dari Makassar. Pemerintahan wilayah di Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan keputusan pemerintah tanggal 27 April 1916 nomor 49.[27] Dalam keputusan ini diangkat seorang asisten residen dan 8 controleur atau gezaghebber untuk mengepalai wilayah afdeeling dan onderafdeeling.[28] Selain itu, diangkat pula pegawai pribumi yang digaji sebesar f 75 setiap bulan. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam keputusan ini berada pada Afdeeling Sulawesi Timur (Afdeeling Oost Celebes). Onderafdeeling ini berkedudukan di Bau-Bau (Buton).[29]

Kekuasaan Kesultanan Buton pada Masyarakat Sulawesi Tenggara: Warisan  Sejarah dan Akar Konflik

Disertasi Susanto Zuhdi yang berjudul Labu Rope Labu Wana; Sejarah Butun Abad XVII-XVIII, 1999 menggambarkan dengan jelas bahwa kekuasaan kesultanan Buton meliputi seluruh Sulawesi Tenggara saat ini, sebagian Sulawesi Timur, kecuali Kolaka karena masuk dalam wilayah kerajaan Mekongga dan tunduk pada kerajaan Luwu (Sulsel). Pada periode itu, kerajaan-kerajaan yang berdiri dalam wilayah itu seperti kerajaan Muna tunduk dan di bawah kekuasaan Kesultanan Buton.[30] Wilayah kekuasaan kesultanan Buton itu berhasil dipertahankan hingga tahun 1960an yang ditandai dengan dijadikannya Buton sebagai Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara oleh pemerintah Indonesia. Ketika itu, Sulawesi Tenggara belum menjadi wilayah propinsi sendiri, yakni masih di bawah propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Ibukota Makassar.

Sejarah kekuasaan Kesultanan Buton yang panjang dan mencakup wilayah Sulawesi Tenggara dapat dikatakan sebagai berikut;, pertama, pola umum yang terjadi pada masyarakat yang dikuasai oleh dominasi kekuasaan dalam jangka waktu lama dan di dalamnya ada otoritas kekuasaan local selalu terjadi perlawanan yang mengarah pada konflik melawan dominasi kekuasaan yang ada di luar mereka (kesultanan Buton). Kondisi ini terjadi pada kerajaan Raha dan Laiwui yang dalam sejarah tercatat beberapa kali mencoba melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kesultanan Buton, namun selalu gagal. Kedua, Akibat percobaan perlawanan yang gagal dan melibatkan komunitas setempat, senantiasa menghasilkan dendam sejarah yang mengakar pada masyarakat local dan peristiwa tersebut membekas pada ingatan/memori kolektif warga masyarakat Raha/Muna dan Laiwui/Kendari. Ketiga, otoritas yang pernah kalah selalu mencari ruang untuk menghadang dominasi kekuasaan yang secara rutin membatasi aktivitas dan memori kolektif mereka.

Lamanya kekuasaan kesultanan Buton pada masyarakat Kendari dan Muna/Raha menjadi bagian terbesar sebagai penyebab akar masalah dan konflik yang menyertai perjalanan kedua komunitas yang di masa lalu pernah hidup berdampingan. Konflik kedua kelompok social seperti yang terekam dalam harian lokal (Kendari Pos, Jawa Pos, Kompas, Radar Buton, dll.) dan bahkan nasional sering kali berlatar belakang etnisitas. Demikian pula konflik antar Buton dan Kendari, sering kali isu terdepan yang  berkembang adalah etnisitas. Kondisi itu menghadirkan realitas bahwa Buton berada pada posisi ‘dilawan’ oleh komunitas yang dalam sejarah pernah bersama-sama membangun kultur dan identitas bersama.

Kasus perkelahian yang melibatkan mahasiswa di Kampus dan perebutan jabatan birokrasi di setiap level kekuasaan politik lokal, etnisitas menjadi isu utama. Hal ini didasari oleh akses yang lebih luas ketika kekuasaan ada di tangan salah satu etnis, maka seluruh posisi penting akan diisi oleh etnis tertentu itu pula. Pada tataran ini, etnisitas kemudian menjadi obat mujarab untuk memperkuat solidaritas/soliditas. Kondisi ini hanya terjadi ketika memiliki lawan politik dari etnisitas yang selama ini menjadi ‘lawan mereka’. Solidaritas ini untuh ketika ‘lawan’ berasal dari kelompok social yang sama.

Rekaman sejarah dominasi kekuasaan kesultanan Buton pada kerajaan Muna dapat dilihat pada upaya pergantian sultan Buton yang berasal dari lahirnya konflik antara Dewan Syarat Buton yang terkena dampak politik kesultanan Ternate. Janji menjadikan putra bangsawan Ternate,  La Simbata untuk berkuasa di Muna. Upaya pemaksaan ini tidak bisa dijalankan karena calon sultan dari Ternate tersebut terbunuh oleh bajak laut ketika dalam perjalanan menuju Buton.[31] Terdapat banyak konflik yang terjadi di sekitar pergantian kekuasaan kesultanan. Konflik itu disebabkan oleh tidak adanya aturan yang memadai dan adil dalam pemilihan sultan, adanya campur tangan pihak luar dalam upaya mengontrol kekuasaan kesultanan karena posisi strategisnya pada masa itu, dan adanya polarisasi yang terjadi di internal kelompok bangsawan yang memiliki hak menduduki jabatan sultan Buton. Rentetan konflik yang mengiringi perjalanan kekuasaan kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara ikut melemahkan kekuasaan itu pada masa-masa kemudian. Hal terbukti dari tidak mampunya kesultanan Buton menjadikan wilayahnya menjadi ibukota Sulawesi Tenggara sejak daerah itu ditetapkan menjadi propinsi sendiri pada tahun 1964.

Integrasi Kolaka ke Wilayah Sulawesi Tenggara: Solusi dan Masalahnya Bagi Eksistensi Kuasa Sultan Buton

Jika dilihat dari sudut geografis, aktivitas utama masyarakat Kolaka ada di daerah pantai/pesisir. Pusat aktivitas masyarakat terletak pada pusaran arus perdagangan yang terkoneksi dengan arus pelayaran dan perdagangan global. Kolaka terletak di teluk Bone bersama dengan kerajaan Luwu, Bone, dan Mekongga.[32] Kolaka dalam perkembangannya menjadi pintu masuk masyarakat Bugis, Bone, dan Makassar menuju Kendari Sulawesi Tenggara. Ikatan cultural antara Luwu dan perantauan masyarakat Bugis- Makassar serta migrasi masyarakat Toraja ke daerah baru yang didorong oleh kebijakan kolonila Belanda menjadi salah satu factor pesatnya pertumbuhan migrasi di Sulawesi Tenggara.

Berproduksinya tambang Nikel di Pomalaa dan berkembangnya tambang aspal di Buton pada tahun 1920an menjadi sebagian pemicu makin derasnya masyarakat Sulawesi Selatan datang ke Sulawesi Tenggara. Produksi aspal tentu untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Sulawesi Tenggara dan daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, jalan yang baik memperlancar arus ekonomi colonial pada tahun 1920an.[33] Pada sector pertambangan inilah masyarakat Toraja dipekerjakan, sedangkan sector pertanian, budidaya mutiara, nelayan, perdagangan, dan peternakan banyak ditekuni oleh masyarakat Bugis-Makassar.

Masuknya Kolaka ke dalam wilayah Sulawesi Tenggara pada tataran normatif adalah karena faktor geografis dan memenuhi persyaratan Undang-undang pembentukan propinsi baru, Sulawesi Tenggara dan berpisah dari propinsi induknya Sulawesi Selatan Tenggara. Akan tetapi, secara politik, masuknya Kolaka dapat dibaca sebagai ‘menghadirkan Sulawesi Selatan’ di Sulawesi Tenggara dan pada saat yang sama melegitimasi masyarakat Sulawesi Selatan sebagai penduduk Sulawesi Tenggara, meskipun pada tataran cultural dan identitas etnis tidak mungkin diubah.

Kondisi itu menjadi angin segar bagi kelompok social yang selama ini berada dalam baying-bayang kuasa Buton sehingga memperoleh teman baru untuk melawan kekuatan dan kekuasaan yang sudah lama menguasai birokrasi. Dalam konteks inilah kehadiran Kolaka menjadi masalah buat posisi politik Buton dalam pertarungan pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Seperti diketahui bahwa pada awal kemerdekaan, status kota Bau-bau masih tetap sebagai ibukota Swapraja Buton. Status itu masih merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda (tanggal 2 Agustus 1918-1942) dan pemerintah pendudukan Jepang (1942-1945).[34] Setelah kemerdekaan (1946-1949), status kota Bau-bau/Buton berubah menjadi daerah neo-swapraja, sebagaimana tercantum dalam statuta Negara Indonesia Timur (NIT). Statuta itu menyatakan bahwa semua daerah onderafdeeling diubah statusnya menjadi neo-swapraja. Daerah-daerah yang menjadi bagian dari neo-swapraja itu adalah Buton (Bau-bau), Muna, Kendari, dan Mekonga (sekarang: Kolaka) yang tergabung dalam wilayah federasi Sulawesi Selatan.[35] Status itu masih bertahan hingga masa RIS tahun 1949-1950.

Perubahan status kembali terjadi ketika Sulawesi Tenggara menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bau-bau  menjadi Ibukota Kabupaten Sulawesi Tenggara. Perubahan itu ditandai dengan perubahan status dari neo-swapraja menjadi Daerah Sulawesi Tenggara dengan ibukota Buton yang berpusat di kota Bau-bau.[36] Pada tahun 1950–1960, Sulawesi Tenggara dihadapkan pada tiga persoalan politik, yakni wilayah itu menjadi pusat kekacauan sebagai rangkaian pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzzakar, pesta demokrasi (Pemilu I) 1955, dan konflik penentuan ibukota propinsi Sulawesi Tenggara.[37] Meskipun demikian, posisi kota Bau-bau tetap menjadi pusat politik, ekonomi, dan pusat pemerintahan, sekaligus menjadi ibukota kabupaten, artinya Bau-bau menjadi pusat kota.[38]

Realisasi pemekaran Sulawesi Tenggara menjadi daerah otonom ternyata membawa persoalan baru dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang berasal dari Sulawesi Tenggara tidak memadai, sehingga posisi penting dalam birokrasi pada level kabupaten banyak diisi oleh orang-orang berpendidikan yang berasal dari Makassar, sehingga kondisi itu menimbulkan ketegangan antara pendatang dan penduduk asli.[39]

Berbagai persoalan yang dihadapi daerah diantaranya sulitnya birokrasi dan lemahnya koordinasi sebagai dampak dari fasilitas komunikasi yang tidak memadai antara pusat (Makassar) dan daerah Buton telah mendorong penguatan tuntutan otonomi. Sulawesi Tenggara yang pada tahun 1950-an berpusat di Bau-bau mendorong dibentuknya propinsi Sulawesi Timur.  Pada tanggal 17 Pebruari 1957 telah dilaksanakan Musyawarah di Makassar yang terdiri dari pemuda daerah itu yakni dari (Bau-bau) Buton, Banggai, Luwuk, Bungku, Mori, Kolaka, dan Muna  yang bertempat di ruang belajar SMEP atau di Jl. Bawakaraeng no. 39 Makassar untuk membentuk Badan penuntut bagi perjuangan terbentuknya Daerah Tingkat I Sulawesi Timur lengkap dengan anggotanya yang terdiri dari pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi Timur dan diketuai oleh Nitung dari Luwuk. Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah itu antara lain adalah memberikan mandat kepada badan pengurus untuk menyampaikan tuntutan pembentukan propinsi Sulawesi Timur baik secara tertulis maupun dengan jalan perundingan.[40]

Pada tahun 1960, ketika penentuan ibukota propinsi Sulawesi Tenggara tarik menarik kepentingan antara tokoh masyarakat lokal sangat terasa. Pemerintahan swapraja Buton yang berkedudukan di kota Bau-bau seperti selama ini) merasa berhak menjadi ibukota, ternyata kalah dalam pemilihan. Keseluruhan suara yang ikut dalam pemilihan ketika penentuan ibukota propinsi adalah Buton (27 suara), Raha (15 suara), Kendari (15 suara) dan Kolaka (15 suara). Dengan komposisi itu, Buton (27) melawan 45 suara yang dimiliki Kendari karena Kendari, Kolaka dan Raha bergabung menjadi satu. Muna pada awalnya diprediksi memihak dan ikut mendukung delegasi Buton, akan tetapi kenyataannya lain, sehingga Kendari ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara.[41]

Satu catatan penting menyoroti perjuangan bersama mengenai pembentukan Sulawesi Timur dan Sulawesi Tenggara adalah ketika gagalnya Sulawesi Timur menjadi kabupaten sendiri. Hal ini terjadi karena Kolaka menarik dukungannnya bagi pembentukan Sulawesi Timur. Malahan Kolaka memperjuangkan dirinya sendiri untuk melepaskan diri dari kekuasaan Luwu. Kenyataan ini disinyalir sebagai konsekuensi dari banyaknya orang-orang Makassar yang menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintahan di seluruh Sulawesi Tenggara.

Kuasa Sultan yang Tergadai, Gagalnya Buton Menjadi Ibu Kota: Sebuah Kesimpulan

Dengan melihat realitas di atas, maka gerak perubahan yang terjadi pada kehidupan politik dan social di Sulawesi Tenggara dapat dibaca seperti berikut ini. Pertama, kekuasaan kesultanan Buton yang lama ikut mempengaruhi kehidupan social, politik dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pengaruh itu, dapat dilihat pada harmoni dan disharmoni social yang berlangsung hingga pertengahan abad ke-20.

Kedua, ketiadaan perangkat aturan yang memadai dalam menjaga kelangsungan kekuasaan,  masuknya pengaruh kekuasaan luar seperti Ternate, Bone, dan Luwu menjadi penyebab lemahnya posisi politik kesultanan Buton. Kondisi ini berujung pada kekalahan penguasa (kesultanan Buton) ketika berhadapan dengan kelompok social yang selama ini menjadi daerah taklukannya atau di bawah pengawasannya.

Ketiga, factor migrasi yang telah berlangsung lama sejak masa kerajaan, kesultanan, colonial Belanda hingga penguatan Birokrasi sesudah kemerdekaan dengan sangat nyata ikut menjadi bagian yang membawa derita penguasa tradisional (kesultanan). Realitas pemilihan Ibukota propinsi menjadi bukti paling nyata atas kegagalan itu yang hingga hari ini belum juga mampu dibalas. Isu pembentukan Propinsi Buton Raya yang sudah hampir berusia 10 tahun adalah upaya mengembalikan kegemilangan sejarah di masa lalu yang belum bisa ditebus. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Sultan Buton oleh Bupati menjadi salah satu upaya menebus kuasa yang tergadai itu, yang toh hingga tulisan ini dibuat belum menampakan hasil atas kembalinya kuasa yang digadaikan itu.

Dalam konteks ini kita dapat memahami bahwa tidak selamanya kekuasaan politik tradisional dapat membangun solidaritas warganya, bahkan bisa sebaliknya jika menilik kasus Sulawesi Tenggara, tidak termasuk Buton yang menjadi bagian pendukung utama dan secara emosional menjadi bagian dari kesultanan Buton yang hingga hari ini masih bermimpi menebus harga kuasa yang pernah ada dalam tinta emas sejarah kesultanan Buton. Ikatan cultural justru menjadi penyelamat dan pengikat seluruh komunitas di Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan tiadanya batas di antara mereka. Mereka bisa kawin berlainan etnis, mereka bisa satu tujuan dalam memahami kepercayaan dan upacara tradisional, dan selalu beradaptasi dengan adat manapun yang ada dalam masyrakat di Sulawesi Tenggara.

Bibliografi

A. Arsip, MvO, dan Dokumen Tercetak

Besluit tanggal 18 Mei 1909 nomor 30, besluit tanggal 15 Nopember 1911, besluit, 2 Januari 1912 no 52, dan besluit tanggal 10 Juni 1913 nomor 38
DPRD Sul. Tenggara, Documenta DPRD Sulawesi Tenggara (Kendari: DPRD, 1977)
Ordonantie Indonesia no.143 1946
Korte Verklaring tanggal 2 Agustus 1918
Plas, V.O. Militaire Memorie van de Onderafdeling Laiwui (patrouillegebied van het detachement Kendari) Buton, Celebes en Onderhoorigheden, 27 April 1929. Koleksi Arnas,  Microfilm, Reel 32, M.v.O seri I e 6  Celebes,  Jakarta
Keputusan Pemerintah (Besluitnomor 19 tanggal 15 Nopember 1911 dan dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1911 Nomor 606
TaatgenF.H. F, Memorie van Overgave van de onderafdeeling Kendari, 1933, hlm. 8, Koleksi Arnas,  Microfilm, Reel 32, MvO seri Ie 6 Celebes,  Jakarta
Undang-undang No. 4 tahun 1964. Tambahan Berita Lembaran Negara RI No. 2,  jo. UU no. 4 tahun 1964
Vonk, H.W. Nota Betreffende het Zelfbestuuren Landschap Boeton, Celebes en Onderhoorigheden, tahun 1937, dalam Koleksi ARNAS, Jakarta, Reel 31 Seri Ie6.

 B. Buku, Monograf dan Majalah

Barbara S. Harvey, Kahar Muzakar, dari Tradisi ke DI/TII, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 16; Volkstelling, 1930 Jilid V,
Broesma, R. “Mededeelingen over het Eilanden van het Sultanaat Boeton”, dalam, Koloniaal Tijdschrift, 1930,
Basrin Malemba, Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906-1942, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2011
Elbert, Johannes.  Die Sunda–Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main, Band I,(Frankfurt am Main: Druck und Verlag von Hermann Minjon, 1911)V.O Plas, 1929
Fox, James, J. “Notes on the Southern Voyages and Settlements of the Sama-Bajau”, dalam; BKI, Nomor 133 .vol 4, Leiden: KITLV, 1977
George Y. Aditjondro, “Setelah Lorena Dibendung” dalam, Majalah BINA DESANo. 18-20, April 1980; G.Y. Aditjondro, “Dapatkah Soroako dan Tambangnya menjadi Pusat Perkembangan Daerah?”, dalam Prisma No. 11, Edisi Nopember, (Jakarta: LP3ES, 1982),
Hasselt, A.L van. “Nieuwe Onderzoekingstochten van Dr. Paul Sarasin en Dr. Fritz Sarasin op Celebes”, in;TNAG, Tweede Serie Deel XX, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij, E.J. Brill, 1903)
Husein A. Chalik, B. Bhurhanuddin, Anhar Gonggong, Sejarah Sosial Sulawesi Tenggara, (Jakarta: Depdikbud, Jarahnitra, 1984/1985
Kruyt, Albert, C. “Een en Ander over de Tolaki  van Mekongga (Zuidoost Celebes)”,  dalam; TBG, 1922,
Ligtvoet, A. “Beschrijving en Geschiedenis van Boeton”, dalam BKI, no. 26, ‘s-Gravanhage: 1878;
La Ode Rabani, Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara, (Yogyakarta: Ombak, 2010).
______, “Sebelum dan Sesudah Pemilihan Umum 1955 di Kota Bau Bau”, dalam  Taufik Abdullah dan Sukri Abdurrahman (ed.), Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa 1930-1960, Jakarta: LIPI Press, 2011
Nurdin Yatim, Pelayaran Teripang dari Makassar ke Marege, Ujung Pandang: Pemda Tk.I Sulsel, 1987
Susanto Zuhdi, Said, D. dan G.A. Ohorella, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton, (Jakarta, Depdikbud, 1996), hlm. 51.
————-, Labu Rope Labu Wana; Sejarah Butun Abad XVII-XVIII, Disertasi Universitas Indonesia, 1999.
Sutherland, Heather. “Trepang And Wangkang, The China Trade of Eighteenth-Century Makassar c. 1720-1840”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde(BKI) nomor 156.3 (Leiden: KITLV, 2000),
Spillett, P.G. “ Notes on the Sama Bajo People of Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Northern Australia,Makalah dipresentasikan dalam International Seminar On Bajau Communities, Jakarta:LIPI, 22-25 Nopember, l993
Said D, “Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi” Tesis (Jakarta: PPS UI), 1997
Treffers, F. Enkele Kantteekeningen op “Reise von der Mingkoka-Bai Nach Kendari, in TBG, 1922,
Treffers, F. “Het Landschap Laiwoei in Z.O. Celebes en Zijne Bevolking, dalam; TNAG, Tweede Serie Deel XXXI, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij, E.J. Brill, 1914)
Voereen L. van, Het Gouvernement Celebes Proeve Eener Monographie Deel I 1920
Vosmaer, J.N. Korte Beschrijving van het Zuid Oostelijk Schiereeiland van Celebes” in:  Verhandelingen van het Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen VBG, No. 17, 1839
Velthoen, Esther dan Greg Acciaioli. “Fluctuating States, Mobile Population: Shifting Relation of Bajo to Local Rulers and Bugis Traders in Colonial Eastern Sulawesi”. Makalah dipresentasikan dalam International Seminar On Bajau Communities (Jakarta: LIPI, 22-25 Nopember, 1993)
A.M. Zahari, Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni, 1977

References and Footnotes

  1. Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak semua pulau yang ada memiliki sebutan Tenggara dalam arti identitas, bukan arti geografis. Di Jawa tidak ada istilah Jawa Tenggara, Sumatra Tenggara, dan Irian Tenggara. Hanya kawasan tertentu saja yang secara historis memiliki identitas “Tenggara” (southeast). Istilah ini mencerminkan suatu komunitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya yang tergabung dalam suatu kawasan geografis, meskipun semua kawasan atau wilayah memiliki bagian sebelah Tenggara.
  2. Belanda menyebut wilayah ini dengan istilah Zuid-Oost Celebes atau ‘Zuid-oostelijk schiereeiland van Celebes’. A. Ligtvoet, “Beschrijving en Geschiedenis van Boeton”, dalam BKI, no. 26, (‘s-Gravanhage: 1878), hlm. 1; J.N. Vosmaer, Korte Beschrijving van het Zuid Oostelijk Schiereeiland van Celebes” in: Verhandelingen van het Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ( VBG, No. 17, 1839 ), hlm. 63-184.
  3. Kerajaan Konawe pada perkembangan selanjutnya digantikan oleh kerajaan Laiwui. Kerajaan ini berdiri pada abad XIX sampai awal abad XX.
  4. Wilayah Kekuasaan kesultanan Buton meliputi p. Buton, Muna, Tiworo, Tikola, Tobea besar dan kecil, pulau Makassar (di selat Buton), Kadatuang, Kabaena, Siompu, Masiring, Talaga besar dan Talaga kecil, Wawonii, p. Wantji, Kambodia (Kapota), Kaledupa, Tomea, dan Binongko (KTB), dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. L. van Voereen, Het Gouvernement Celebes Proeve Eener Monographie Deel I (Hoofd Ene Bureau, 1920)
  5. Penetapan Buton sebagai ibukota Afdeeling Sulawesi Timur dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Nopember 1911 yang dituangkan dalam Keputusan Pemerintah (Besluit nomor 19 tanggal 15 Nopember 1911 dan dimuat dalam Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1911 Nomor 606.
  6. Barata Muna yang berkembang menjadi salahsatu kota pantai di Sulawesi Tenggara. Mengenai letak barata itu lihat gambar 1. Susanto Zuhdi, Said, D. dan G.A. Ohorella, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton, (Jakarta, Depdikbud, 1996), hlm. 51.
  7. Pembagian wilayah Laiwui adalah sbb: pertama, wilayah timur (tambo i losoano oleo) meliputi wilayah Ronomeeto dipimpin oleh sapati. Kedua,wilayah barat (tambo I tepuliano oleo), terletak di Latoma yang dipimpin oleh sabandara (syahbandar). Ketiga, wilayah kanan (Barata I hana-[sayap kanan]), terletak di Tonggano dipimpin oleh Penggawa. Dan keempat, wilayah kiri (Barata I moeri-[sayap kiri]) meliputi wilayah Asaki yang dikepalai oleh seorang Inowa.
  8. Jabatan syahbandar biasanya berfungsi untuk mengurusi masalah pelabuhan dan pajak bagi kapal-kapal yang berlabuh dan melakukan perdagangan di  wilayah kerajaan tertentu.
  9. V.O. Plas, Militaire Memorie van de Onderafdeling Laiwui (patrouillegebied van het detachement Kendari) Buton, Celebes en Onderhoorigheden, 27 April 1929. Koleksi Arnas, Microfilm,Reel 32, M.v.O seri I e 6  Celebes,  Jakarta.
  10. A.Ligtvoet, 1879, op.cit., hlm. 22
  11. A. Ligtvoet menyebut Maho dengan vorstin van Laiwoei (Raja Putri Laiwui). A. Ligtvoet, 1878,ibid.
  12. Barbara S.Harvey, Kahar Muzakar, dari Tradisi ke DI/TII, (Jakarta: Grafiti Press, 1987), hlm. 16; Volkstelling, 1930 Jilid V, hlm. 121-122 dan 163-166. Pembahasan mengenai komposisi etnis dan penduduk Sulawesi Tenggara dibahas pada bab III tesis ini.
  13. Husein A. Chalik, B. Bhurhanuddin, Anhar Gonggong, Sejarah Sosial Sulawesi Tenggara, (Jakarta: Depdikbud, Jarahnitra, 1984/1985), hlm. 58
  14. F.H. F, Taatgen, Memorie van Overgave van de onderafdeeling Kendari, 1933, hlm. 8, Koleksi Arnas, Microfilm,Reel 32, MvO seri Ie 6 Celebes, Jakarta.
  15. George Y. Aditjondro, “Setelah Lorena Dibendung” dalam, Majalah BINA DESANo. 18-20, April 1980; G.Y. Aditjondro, “Dapatkah Soroako dan Tambangnya menjadi Pusat Perkembangan Daerah?”, dalam Prisma No. 11, Edisi Nopember, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 48-64.
  16. Perdagangan itu berlangsung sejak abad ke-17 sampai awal ke-20. Untuk etnis China, Makassar, Bugis, dan Bone kedatangannya ke Sulawesi Tenggara hingga sekarang masih berlangsung sebagai pedagang eceran dan perantara. Ada juga yang berprofesi sebagai pejabat birokrasi.
  17. Esther Velthoen dan Greg Acciaioli. “Fluctuating States, Mobile Population: Shifting Relation of Bajo to Local Rulers and Bugis Traders in Colonial Eastern Sulawesi”. Makalah dipresentasikan dalam International Seminar On Bajau Communities (Jakarta: LIPI, 22-25 Nopember, 1993) hlm. 1-11.
  18. Untuk mencari teripang, lola dan sirip ikan hiu, Orang Bajo berlayar sampai ke Australia Utara. Nurdin Yatim, Pelayaran Teripang dari Makassar ke Marege, (Ujung Pandang: Pemda Tk.I Sulsel, 1987), hlm. 19.
  19. J.N. Vosmaer, 1839, op. cit., hlm. 66-68; Heather Sutherland, “Trepang And Wangkang, The China Trade of Eighteenth-Century Makassar c. 1720-1840”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde(BKI) nomor 156.3 (Leiden: KITLV, 2000), hlm. 86; P.G. Spillett, “ Notes on the Sama Bajo People of Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Northern Australia, Makalah dipresentasikan dalam International Seminar On Bajau Communities (Jakarta:LIPI, 22-25 Nopember, l993) hlm. 3, 5-7; James, J. Fox, “Notes on the Southern Voyages and Settlements of the Sama-Bajau”, dalam; BKI, Nomor 133 .vol 4, (Leiden: KITLV, 1977), hlm. 459-465.
  20. Ibid.
  21. A. Ligtvoet, 1878, .op. cit., hlm. 8.
  22. A. Ligtvoet,  lbid.
  23. Albert, C. Kruyt, “Een en Ander over de Tolaki  van Mekongga (Zuidoost Celebes)”,  dalam; TBG, 1922, hlm. 427 – 470.
  24. Sulawesi Tenggara makin terkenal ketika penemuan Aspal Buton dan pengelolaan Nikel di Pomalaa Kendari. R. Broesma, “Mededeelingen over het Eilanden van het Sultanaat Boeton”, dalam, Koloniaal Tijdschrift, 1930, hlm. 26-40.
  25. Suatu kebiasaan pemerintah Hindia Belanda adalah membagi wilayah suatu daerah sesuai keinginannya. Mungkin ini yang disinyalir oleh banyak penulis atau sejarawan bahwa model penaklukan dan penegakan kekuasaan Belanda di atas kertas. Sulawesi Tenggara tergabung dengan Sulawesi Selatan sampai 1964, yang dikenal dengan Sulawesi Selatan Tenggara. Sulawesi Tenggara terpisah menjadi propinsi sendiri dengan Undang-undang No. 4 tahun 1964. Tambahan Berita Lembaran Negara RI No. 2,  jo. UU no. 4 tahun 1964
  26. F. Treffers, Enkele Kantteekeningen op “Reise von der Mingkoka-Bai Nach Kendari, in TBG, 1922, hlm. 229; A.L van Hasselt, “Nieuwe Onderzoekingstochten van Dr. Paul Sarasin en Dr. Fritz Sarasin op Celebes”, in; TNAG, Tweede Serie Deel XX, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij, E.J. Brill, 1903) hlm. 575-578; F. Treffers, “Het Landschap Laiwoei in Z.O. Celebes en Zijne Bevolking, dalam; TNAG, Tweede Serie Deel XXXI, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij, E.J. Brill, 1914) hlm. 188-221; Johannes Elbert, Die Sunda–Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main,Band I,(Frankfurt am Main: Druck und Verlag von Hermann Minjon, 1911)V.O Plas, 1929 loc.cit; H.W. Vonk, Nota Betreffende het Zelfbestuuren Landschap Boeton, Celebes en Onderhoorigheden, tahun 1937, dalam Koleksi ARNAS, Jakarta, Reel 31 Seri Ie6.
  27. Dasar dari keputusan ini adalah Besluit tanggal 18 Mei 1909 nomor 30, besluit tanggal 15 Nopember 1911, besluit, 2 Januari 1912 no 52, dan besluit tanggal 10 Juni 1913 nomor 38, yang mengatur sementara kepentingan daerah-daerah penguasa pribumi di Sulawesi dan sekitarnya.
  28. Daftar pejabat  pemerintah Hindia Belanda yang pernah  bertugas di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada lampiran. Data diambil diRegering Almanak (RA) dan diolah dari berbagai tahun.
  29. Wilayah lain yang tergabung dalam Afdeeling Sulawesi Timur adalah Banggai, Bungku dan Mori. Wilayah itu termasuk dalam wilayah Sulawesi Tengah pada masa kemerdekaan hingga sekarang.
  30. Susanto Zuhdi, Labu Rope Labu Wana; Sejarah Butun Abad XVII-XVIII, Disertasi Universitas Indonesia, 1999.
  31. Susanto Zuhdi, dkk. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 88, A.M. Zahari, Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni, 1977), hlm. 47
  32. Basrin Malemba, Kota Pelabuhan Kolaka di Teluk Bone, 1906-1942, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2011), hlm. 26-27
  33. Ibid. lihat juga, La Ode Rabani, Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara, (Yogyakarta: Ombak, 2010).
  34. Korte Verklaring tanggal 2 Agustus 1918.
  35. Ordonantie Indonesia no.143 1946
  36. Penjelasan mengenai berbagai perubahan politik yang muncul dari proses pembentukan propinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada karya Said D, “Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950-1978: Studi Konflik dan Integrasi” Tesis (Jakarta: PPS UI), 1997
  37. Said D, Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950 – 1978: Studi Konflik dan Integrasi (Jakarta: Tesis Pascasarjana UI, 1997)
  38. Kota Bau-bau tidak bisa mempertahankan kedudukannya sebagai ibukota propinsi Sulawesi Tenggara, ketika wilayah itu menjadi propinsi tersendiri pada tahun 1962. Hanya saja, masih tetap menjadi ibukota Kabupaten Buton.
  39. Beberapa literatur mengatakan bahwa orang-orang Bugis-Makassarlah yang mendominasi tenaga birokrasi di Sulawesi Tenggara (Buton). Terminologi Bugis Makassar menurut Edwar. L. Polinggomang adalah ciptaan kolonial untuk melemahkan kekuatan etnis itu. Mereka sebenarnya berasal dari satu etnis yang sama, tetapi sengaja dibedakan agar mereka saling bermusuhan. Materi diskusi pada lokakarya Kurikulum Berbasis Kopentensi di Surabaya yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Unair tanggal 13 – 17 Juli 2005. 
  40. DPRD Sul. Tenggara, Documenta DPRD Sulawesi Tenggara (Kendari: DPRD, 1977), hlm. 35. lihat juga Said D, Pembentukan Propinsi Sulawesi Tenggara 1950 – 1978: Studi Konflik dan Integrasi (Jakarta: Tesis Pascasarjana UI, 1997), hlm74-79.
  41. DPRD Kendari, 1977, op. cit., hlm. 32-33. lihat juga notulen Rapat DPRD Kendari, 1977, koleksi Arsip Daerah.
Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, Surabaya