Jejak-jejak Perkembangan Pemerintahan dan Politik di Sulawesi*

Pulau Sulawesi didiami berbagai suku bangsa utama, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Buton, Gorontalo, Duri, Mamasa, Mori, Mekongga, Kulawi, Kaili, Tolaki, Same Bajo, dan sebagainya. Tiap-tiap suku mempunyai bahasa dan kekhasan budaya. Manakala kita mencermati peta Sulawesi, maka kita akan melihat bentukan yang aneh dan kompleks yang acap digambarkan berbentuk anggrek, laba-laba mabuk,  seekor kalajengking berbisa, raksasa tanpa kepala, atau merupakan seseorang yang tengah main pencak. Ia menghadap ke depan, ke Lautan Teduh yang maha luas itu, layaknya seorang pahlawan yang gagah perkasa dalam melakukan penjagaan terhadap wilayah NKRI.

Letak geografis Sulawesi memperlihatkan betapa Sulawesi berada dilintasan perjalanan baik secara regional maupun internasional. Jalur-jalur perjalanan telah terbentuk bahkan beberapa diantaranya telah digunakan secara berabad-abad. Peranan historis Makassar dan Buton sebagai pusat dari jalur rempah sejak abad pertengahan, memberi citra tersendiri dalam tradisi perjalanan dunia yang mencantumkan kawasan ini dalam peta-peta tua yang ada.

Posisi strategis dan potensi yang dikandungnya menjadikan kawasan ini menjadi ajang perebutan hegemoni dari masa ke masa. Manusia-manusia yang mendiami pulau ini mengalami pergolakan seakan tidak pernah berhenti. Mulai perebutan hegemoni diantara kerajaan-kerajaan yang pernah ada di pulau ini, kedatangan para pedagang dan bangsa asing yang kemudian diantaranya koloni di tempat ini, hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia pun masih terjadi berbagai pertikaian. Ketika proklamasi kemerdekaan Reublik Indonesia telah dikumandankan, justru pulau Sulawesi dijadikan tumpuan perlawanan penjajah untuk mematahkan kesatuan NKRI dengan membentuk Negara Indonesia Timur hingga tahun 1950.

Makalah ini mencoba melihat posisi orang-orang Sulawesi dalam arus globalisasi yang sedang berlangsung, khususnya untuk memperlihatkan bagaimana orang Sulawesi dalam penataan kehidupan sosial yang lebih baik dari masa ke masa; dan merumuskan suatu rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut pada kota-kota/komunitas di Sulawesi saat otonomi daerah dalam proses desentralisasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

 

A.   Dari Imperium Ke Kabupaten

1.    Gowa: Sebuah Contoh Kasus

Sekitar abad ke-16 hingga masuknya kekuasaan kolonial Belanda, di Sulawesi terdapat kerajaan-kerajaan lokal yang merdeka dan terkenaI, diantaranya ialah Tana Luwu, Tana Bone, Tana Wajo, Tana Soppeng, Tana Suppa, Kerajaan Buton, Kerajaan Makassar, Kerajaan Mandar, Kerajaan Mengkongga, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Paniki, Kerajaan Bulo Bulo, Kerajaan Bantaeng, Kerajaan Bungku, dan sebagainya. Pada bagian ini akan ditinjau Kerajaan Gowa sebagai salah satu contoh kasus. Sebagaimana telah tersebar, bahwa kerajaan Gowa-Tallo pernah menjadi kerajaan yang Berjaya di nusantara. Nanum sejak kemerdekaan, ex kerajaan tersebut terbagi menjadi beberapa kabupaten – kota, yaitu Kabupten Gowa sendiri, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kota Makassar.

Pergaulan antar budaya sudah sejak lama dikenal oleh orang-orang Makassar yang dikenal sebagai pelaut yang ulung. Sebagaimana telah diketahui secara luas bahwa suku bangsa Makassar memiliki dua kerajaan yang cukup besar dan berjaya pada masa lampau, yaitu kerajaan Tallo dan kerajaan Gowa. Walau pun urusan dalam negeri kedua kerajaan tersebut berdiri sendiri, tetapi sebenarnya keduanya merupakan kerajaan kembar yang hanya satu saja. Hal ini disebabkan karena bila salah satu dari kedua kerajaan kembar tersebut hendak mengerjakan sesuatu, maka kedua kerajaan tersebut haruslah mengadakan permufakatan terlebih dahulu. Bahkan Raja Tallo itu biasanya merangkap menjadi Mangkubumi Kerajaan Tallo dengan gelar Tumailalang. Karena itu, rakyat Gowa dan Tallo biasa digelar: “Ruwa Karaeng, sekre ata”, artinya dua raja satu hamba (rakyat). Dibunuh orang yang bermimpi mempertentangkan Gowa dan Tallo.

Karaeng Bainea adalah putri Raja Tallo Tumenenga ri Makkoayang. Beliau menjadi Raja Kerajaan kembar Gowa dan Tallo sejak permulaan abad ke-15 hingga abad  ke-17 dikenal oleh raja-raja se nusantara mau pun oleh bangsa-bangsa asing sebagai Kerajaan Makassar. Ibukota Kerajaan Makassar ketika itu ialah Makassar, yang sebenarnya adalah kompleks sekumpulan ratusan kampung yang diduga diberi nama oleh orang-orang asing. Ketika itu, Kota Makassar memanjang dari Barombong di sebelah Selatan hingga ke Tallo di sebelah Utara. Sebagian kecil dari kota Makassar dulu dilindungi oleh batu-batu karang. Kota Makassar merupakan kota pusat kerajaan yang paling berpengaruh di kawasan Timur Nusantara. Kota ini ramai dikunjungi oleh pendatang asing dan domistik. Menurut Ongkhokhan, penduduk Kota Makassar  pada abad ke-17 telah mencapai 160.000 jiwa. Pada saat yang sama jika dibandingkan dengan Paris dan Napoli 100.000 jiwa, sedang Surabaya 50.000 jiwa dan Gresik 30.000 jiwa (Ongkhokhan, 1983). Ketika itu, sejumlah perwakilan dagang bangsa asing dan domestik tercatat di kota Makassar. Orang Melayu mula-mula bermukim di Kampung Manngallekana di sebelah Utara Benteng Sombaopu dan mendirikan mesjid di tempat tersebut. Orang Inggeris di sebelah Utara Benteng Ujung Pandang, sedangkan orang Portugis, Denmark dan Belanda bermukim di sebelah Utara Benteng Sombaopu.

Kesanggupan untuk mendialogkan potensi-potensi kultural mereka secara kreatif dengan potensi-potensi baru yang muncul dari pergaulan antarbudaya, telah dibuktikan oleh orang-orang Makassar beberapa abad yang lampau. Tercatat dalam lontar beberapa teknologi asing berhasil diadopsi masuk dalam budaya orang Makassar masa itu. Lontarak Tallo (Rahim, 1975) menuliskan bahwa Raja Tallo I Sambo Daeng Ningai Karaeng Bainea bergelar Karaeng ri Pattingaloang, adalah salah satu dari sekian raja-raja Makassar yang menjadi pelopor pembaharuan. Karaeng Bainea adalah putri Raja Tallo Tumenenga ri Makkoayang. Beliau menjadi Raja Tallo menggantikan ayahnya dan memerintah bersamaan dengan suaminya Tunijallo yang menjadi Raja Gowa. Pada masa pemerintahan beliau tercatat banyak pekerjaan penduduk yang lama dihapuskan dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru, seperti pekerjaan melebur emas, membuat talam berukir, membuat pingir sarung yang berbunga sebelah menyebelah, dan ikat pinggang yang diberi anyaman sebelah menyebelah (Rahim, 1975: 14).

Saudara Karaeng Bainea yang menggantikan beliau menjadi Raja Tallo,  I Malingkaang Daeng Mannyonri bergelar anumerta Tumenenga ri Agamana. Beliau juga bergelar Kareang Kanjilo, Karaeng ri Segeri, Karaeng Matoaya, Sultan Abdullah Auwalul Islam. Beliaulah raja yang pertama kali dilantik dengan dua sumpah, yaitu bersumpah pada Qur’an dan bersumpah pada Sudanga. Beliau adalah pelopor penggunaan teknologi senjata api bagi orang Makassar. adalah pelopor penggunaan teknologi senjata api bagi orang Makassar. Beliaulah yang pertama-tama menjadikan bedil sebagai senjata, pertamakali membuat meriam, bedil kecil, sendawa, menuang busaku, rantakang, bilu, dan sonrik. Pada jamannya jugalah, orang Makassar untuk pertama kalinya menggunakan paku besar dari besi untuk memaku perahu, dan untuk pertama kali juga orang Makassar pandai membuat perahu yang dinamai gallek. Raja inilah juga yang pertama-tama membuat uang mas yang disebut dinarak (uang dinar), dan uang timah dari timah. Beliau pula yang pertama-tama membuat benteng dari batu, membuat irigasi, memberi palang pada benawa, dan membikin pintu gerbang yang berbentuk melengkung pada benteng Sombaopu (Rahim, 1975: 16-18). Semua itu adalah bukti kemampuan budaya Makassar untuk berdialog dengan budaya-budaya asing yang persentuhan secara intensip ketika itu.

I Malingkaang Daeng Mannyonri dipuji dalam lontar-lontar sebagai seorang cendikiawan, berpengetahuan luas, jujur, peramah, adil,  pemberani, dan seorang penembak jitu. Beliau disukai oleh semua kalangan, mulai dari para saudagar, sanak familinya, bawahan, pejabat istana, hingga para raja-raja. Raja Tallo yang merangkap sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa ini juga adalah seorang seniman. Keterampilan tangannya terkenal karena pandai mengukir, melarik (menganyam), meraut, serta membikin dupa dan menyulin wewangian. Keahliannya membuat sujijawa (bordir gaya Jawa), sujibugis (bordir gaya Bugis),  peluru, mercun, kembang api,  perahu palari, dan perahu; seimbang dengan kepandaian beliau menari Sere Maloku (Rahim, 1975).

Puncak kejayaan seni budaya Makassar terjadi pada masa-masa I Malingkaang Daeng Mannyonri menjadi Mangkubumi di Kerajaan Gowa. Awal “Jaman Emas” (Golden Age) itu dimulai semasa beliau mendampingi pemerintahan Raja Gowa Sultan Alauddin. Ekspansi Kerajaan Gowa dengan alasan penyebaran Islam, membuat kerajaan tersebut mengembangkan kerajaannya bukan hanya di Sulawesi, tetapi bahkan ke luar Sulawesi seperti ke Kalimantan Timur (Berau dan Kutai), Nusa Tenggara (kecuali Bali), Merege (Australia Utara), dan Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara). Hingga pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin, separuh kawasan Nusantara di bawah dominasi Kerajaan Makassar.  “Jaman Emas” ini berakhir setelah perang Makassar tahun 1667 dan ditandatanginya “Perjanjian Bungayya” (Cappayya ri Bungayya/ Bongaanisch Tractaat) antara Makassar dan Kompeni Belanda pada tanggal 18 November 1667. “Jaman Emas” Kerajaan Makassar berlangsung selama kurang lebih enampuluh dua tahun, dari tahun 1605 hingga tahun 1667. Sejak “Perjanjian Bungayya” inilah, Speelman lebih menekankan dan menonjolkan nama “Gowa” daripada nama “Makassar” (Patunruk, 1969).

Perjanjian Bungayya bukannya membuat orang-orang Makassar menjadi jerah dan berhenti berperang, tetapi justru membuat mereka penasaran dan terus melakukan perlawanan. Hal ini dapat dilihat dari berulang-ulangnya perjanjian itu diperbaharui. Munculnya berbagai pemberontakan seperti Pemberontakan I Sangkilang Batara Gowa, Pemberontakan Karaeng Data yang berulang-ulang, dan Karaeng Galesong, adalah pertanda bahwa orang-orang Makassar terus menerus berjuang mengangkat senjata melawan penjajah yang telah menyinggung harga diri dan martabat mereka. Speelman sendiri dalam catatan hariannya mengakui bahwa peperangan melawan Sultan Hasanuddin dalam tahun 1669 (dua tahun setelah Perjanjian Bungayya), adalah peperangan yang paling hebat dan paling dahsyat yang pernah dialami oleh VOC di Indonesia (Patunruk, 1969)

Boleh dikatakan bahwa titik balik kemerosotan seni budaya Makassar di mulai ketika Perjanjian Bungayya ditandatangani. Sejak saat itu pranata-pranata sosial dan kultural orang Makassar, secara berangsur-angsur mulai melemah dan memudar. Hal ini terjad karena konsentrasi orang-orang Makassar terpusat pada perlawanan dengan kekuatan fisik

Mereka yang tidak tahan dan atau tidak rela bekerjasama dengan kaum penjajah, terpaksa mencari penghidupan baru di rantau orang. Perhatian terhadap perang yang terus menerus beberapa abad, membias pada persepsi tentang seorang pria yang ideal yaitu haruslah seorang yang perkasa, yang kerjanya adalah untuk berperang. Hal ini juga masih melekat hingga saat kemerdekaan telah tercapai, misalnya pandangan yang menganggap seorang pria yang menggeluti tari dianggap hina dan dituduh banci atau sebagai wanita yang tidak pantas, apalagi ia seorang bangsawan.

Tahun 1936, I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo dilantik oleh pemerintah Belanda menjadi raja Gowa dengan gelar Sultan Muhammad Tahir Muhibbuddin (Patunruk, 1969: 121). Residen Selebes Selatan dan daerah-daerah taklukannya mengangkat dua orang pejabat tinggi (Tumailalang Towa dan Tumailalang Lolo) untuk membantu raja Gowa. Ketika raja Gowa meninggal, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin. Pengangkatan raja Gowa terakhir ini disyahkan dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 5 September 1946.

Pada masa pemerintahan Negara Indonesia Bagian Timur (selanjutnya disingkat NIT) (1946-1950), kerajaan Gowa adalah juga menjadi anggota dari pemerintahan gabungan Selebes Selatan yang telah dibentuk oleh pemerintah NIT (Patunruk, 1969).

Pertengahan tahun 1950, hampir di seluruh Indonesia terjadi pergolakan menentang agar Republik Indonesia Serikat (RIS) digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 (Patunruk, 1969). Di Selebes Selatan pun terjadi pergolakan-pergolakan demikian. Banyak kerajaan-kerajaan (swapraja-swapraja) yang didemessionerkan secara revolusioner oleh organisasi-organisasi politik dan digantikannya untuk sementara dengan pemerintahan darurat yang disebut Komite Nasional Indonesia (KNI). Raja-raja atau pengusaha-pengusaha yang berkuasa sebelumnya, mengundurkan diri dari kedudukannya masing-masing untuk menyelematkan diri dari ancaman-ancaman penganiayaan dan pembunuhan. Pemerintah gabungan Selebes Selatan dengan Hadat Tingginya didemisionerkan dan digantikan dengan pemerintahan darurat, dalam mana tokoh-tokoh politik dapat duduk menggantikan pejabat-pejabat yang lama.

Melalui peraturan Pemerintah Pusat  tertanggal 12 Agustus 1952 No. 34, pemerintah gabungan Selebes Selatan dibubarkan dan diciptakan menjadi tujuh buah daerah Kabupaten yang otonom berdasarkan Undang-undang NIT 1950 No.44, tetapi yang setingkat dengan kabupaten swasantra tingkat II menunurut Undang-undang 1948 No. 22 ciptaan NKRI (Patunruk, 1969). Diantara ketuju buah daerah kabupaten baru itu terdapat Kabupaten Makassar yang meliputi onderfdeling-onderafdeling lama, yaitu : Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros dan Pangkajene. Ibukotanya ialah Sungguminasa yang juga ibukota terakhir dari kerajaan Gowa setelah dipulihkan dalam tahun 1936. Gowa ketika itu sebagai bagian dari kabupaten Makassar, masih de facto de jure berstatus swapraja, walaupun hak-hak dan tugas-tugasnya sudah mulai dikurangi tahap demi tahap ke arah penghapusan swapraja-swapraja di seluruh Indonesia.

Tokoh-tokoh politik dan masyarakat tidak puas atas keputusan pemerintah pusat tersebut, mereka menuntut agar Gowa dilepas dari daerah otonom Makassar dan dijadikan daerah otonom sendiri. Usaha desakan tersebut membuahkan  hasil berupa Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1957, yang memecahkan Kabupaten Makassar menjadi tiga buah daerah otonom yang salah satunya adalah Daerah Swapraja Gowa. Raja Gowa Andi Ijo Karaeng Lalolang diangkat menjadi kepala Daerah Gowa menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Februari 1957 No. U.P.7/2/24. Dengan demikian maka beliau telah menjadi pegawai negeri, sehingga Swapraja Gowa menghadapi masa penghapusannya defacto dan dejure. Raja atau Kepala daerah Gowa tahun 1957 mulai mereorganisasi pemerintahan dan wilayahnya (Patunruk, 1969). Terjadilah berbagai perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan di seluruh wilayahnya. Kerajaan pun berakhir dan meleburkan dirinya masuk dalam NKRI.

 

2. Pahlawan : Perlawanan Terhadap Penjajahan di Sulawesi

Pergolakan-pergolakan di kawasan Sulawesi Selatan sudah di mulai sejak perang Makassar, dan berlangsung terus hingga abad ke-20. Diantara sekian banyak perjuangan di daerah ini, maka yang dapat dikemukakan disini, ialah Kerajaan Gowa dimasa Sultan Hasanuddin walaupun selain Sultan Hasanuddin masih banyak  pahlawan yang lain di seluruh Sulawesi. Misalnya perjuangan Pahlawan Lasinrang di Pinrang Pare-pare pada th. 1904. Páhlawan Koringking dan Serapong di Minahasa (1807) yang tak mau lagi menyadi rakyat van zijne Majesteit den Koning van Holland. Di Gorontalo dengan Sultan Panipinya. Di Su­lwesi Tengah dengan perlawanan pahlawan Malonda Raja Bale di Donggala (Th. 1902). Di Moutong perlawanan rakyat Motttong yang dipimpïn oleh raja Moutong Tombolotutu. Di Sigi (Biramaru) perlawanan terhadap Belanda oleh Raja Lemba (Tumai Dompu) th. 1904. Di Salumpaga perla­wanan rakyat Toli-toli. Di Kulawi perlawanan Sigípalu yang dibakar oleh Belanda. Di Banggai perlawanan Pahlawan Laginda di daerah Balantak yang mengakibatkan ia dipotong tangannya oleh Kompeni Belanda. Di Mori Ko­lonodale perlawanan Marundu dan rakyat Mori. Di Sangir Talaud perjuangan pahlawan Santiago.

Andaikan ditelusuri lebih jauh, maka niscaya masih banyak pahlawan-pahlawan di Sulawesi yang belum diketahui secara umum. Perlawanan terhadap Kompeni Belanda ditiap-tiap tempat memang ada, karena mereka tidak ingín diperintah oleh Belanda. Tetapi sayang semuanya ini patah karena perjuangan pada waktu itu masih bersifat lokal. Namun demikian salah satu contoh yang dapat dikemukakan disini ialah perjuangan Pahlawan Sultan Hasanuddin. Untuk itu, H.D. Mangemba pernah menulis dalam bukunya “Pahlawan Hasanuddin” demikian: Sebagai juga halnya dengan Sri Sultan Alauddin, raja yang ke XIV yang memerintah dari tahun 1593 sampai tahun 1639, demikian juga keadaannya dengan Sri Sultan Muhammad Said yang selalu memberikan bantuannya kepada penduduk Maluku yang memberontak kepada Belanda, yang terkenal dalam sejarah dengan nama „Perang Honggi”, maka Sultan Hasanuddin.

 

B.   Dari Negara Indonesia Timur (NIT) Ke Republik Indonesia Serikat (RIS)

1.    Konperensi Malino (15 Juli 1946)

Sejalan dengan operasi-operasi yang dijalankan oleh Tentara Belanda di Sulawesi untuk merintis jalan yang akan dilalui oleh tindakan politik ketata-negaraannya, maka setelah mereka berhasil menarik sebagian dari raja-raja kembali memangku jabatan mereka begitu pula setelah berhasil menarik sebagian pegawai bangsa Indonesia bekerjasama de­ngan mereka. Maka mulailah direncanakan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT). Pembentukan Negara Indonesia Timur ini dimaksudkan untuk me­nentang Negara Kesatuan yang dipelopori oleh Republik Indonesia. Jadi daerah NIT dimaksudkan untuk dijadikan zet „Balkanisasi politiek”. Di­maksudkan untuk mengadu dombakan antara rakyat yang mendiami daerah R.I. dengan rakyat daerah NIT.

Konperensi ini oleh pihak Belanda dimaksudkan pelaksanaan pidato radio Ratu Belanda pada tahun 1942, bahwa kepada Hindia Belanda akan dilberi­kan „Hak menentukan nasib sendiri” (Zelfbeschikkingsrecht). Maka Kon­perensi Malino adalah meliputi daerah-daerah administratif Timur Besar, Borneo (Kalimantan), Bangka-Belitung dan Riau. Daerah-daerah ini di­wakili dalam Konperensi tersebut. Hanya saja wakil-wakil itu, tentu saja mereka yang mau menyokong politik Belanda. Atau dengan lain perkataan alat politik Belanda. Karena mereka yang tidak mau menyokong politik Belanda, dengan sendirinya tidak akan menghadiri konperensi tersebut. Ada 15 daerah-daerah dengan 39 wakil-wakilnya ditambah dengan beberapa pena­sihat-penasihat mereka dalam konperensi ini.

Belanda mengatakan, bahwa dengan adanya Konferensi Malino ini, maka mereka mengharapkan suatu saluran untuk mendengarkan kehendak­kehendak rakyat dari daerah-daerah yang dimaksudkan itu secara demokratis.

Dalam pidato pembukaan yang diucapkan oleh Dr.H.J.van Mook antara lain dikemukakan, bahwa hanya dengan bersatunya seluruh Indonesia yang dapat menjamin tercapainya keteguhan untuk menentukan nasib diri sendiri. Dan dengan itu pula dapat mengambil tempat di antara bangsa-bangsa di dunia yang kuat perekonomiannya.  Jawa tanpa daerah seberang akan kekurangan. Makassar memerlukan Maluku dan Menado selaku pedalamannya, sernentara negeri-negeri ini pun bersandar pada Makassar selaku pusat perdagangan dan perhubungan. Pembentukan suatu Indonesia yang memerintah diri sendiri lengkap dengan segala alat-alatnya dengan selekas mungkin, yang akan memilih tempatnya diantara pergaulan bangsa-bangsa didunia, jaitu dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap-tiap negeri, akan dapat merintis jalannya, sendiri buat masa datang. Beleid ini tidaklah ditentukan oleh paham-paham politik dari beberapa golongan-golongan kecil atau dari beberapa orang oknum, akan tetapi ia berakar pada kejadian-kejadian di dunia sendiri, yang telah menghilangkan sama sekali dasar-dasar perhubungan kolonial yang lama.

Purbasangka di Jawa dan Sumatera menjadi perintang yang terbesar untuk mencapai persetujuan. Sebagian disebabkan oleh karena pening­galan masa-masa lampau, dan sebagian lainnya disebabkan oleh karena rasa tidak percaya jang disebarkan oleh pihak musuh. Demikian juga di­daerah-daerah seberang penjesuaian pada suatu perhubungan baru yang berjiwa baru sebagian mengalami kesulitan-kesulitan. Rasa kekhawatiran dan purbasangka harus kita hilangkan dan selaku manusia terhadap manusia sesamanya dan curiga sesamanya harus belajar melihat dan saling menghargai. Beratus ribu penduduk yang berasal dari luar negeri, toch merasa diri sebagai ber­ada dinegerinya sendiri selaku penduduk asli, menjadi suatu anasir (dasar) kuat di dalam masyarakat dan kerjasama yang penuh kepercayaan terhadap scsamanya warga bangsa Indonesia, akan sangat memperteguh dasar-dasar hidup bersama.

Penghapusan semua perbedaan bangsa dalam hal ini sangat penting. Supaya dapat dicapai suatu kerjasama diatas dasar yang sama. Siapa-siapa yang merasa dirinya sebagian yang terasing di negeri ini, maka ia tetap akan menjadi orang asing.

Tentang bentuk kesatuan dan federasi menurut van Mook dalam pidatonya tersebut; dinyatakan, bahwa Negara Kesatuan hanya memerlukan lebih sedikit biaya perongkosan dan lebih sedikit tenaga-­tenaga pimpinan yang diperlukan, dibanding dengan Negara yang berstruktur Federasí. Hanya saja kesatuan ini mengandung bahaya atas dirinya sendiri. Karena dalam suatu Negara Kesatuan, golongan-golongan tertentu akan menguasai bagian-bagian lainnya, dan oleh karena akan timbul perpecahan dalamnya, dan akan mendatangkan bahaya bagi kesatuan tersebut. Sebaliknya dalam suatu Negara Federasi dapat didjamin ke­hidupan-kehidupan dari segenap golongan-golongan dan dengan demikian akan dapat ditempatkan pada suatu pembagian tugas yang tepat antara Pemerintah Pusat disatu pihak dan daerah-daerah dilain pihak.

Konperensi ini dengan bebas dapat memperundingkan tentang status daerah ini. Dalam pada itu pendirian Pemerintah Belanda sendiri ialah, bahwa bentuk Republik tidaklah dapat diterima, baik untuk seluruh daerah ini maupun untuk bagían-bagiannya.

Tentang, alat-alat pemerintahan, van Mook selanjutnya menyatakan, bahwa pemarintahnya (Belanda) telah memikirkan dalam bentuk  ßegeering~commisariaat untuk Borneo dan Timur Besar dengan tugas pe­rintah timbal-balik, menyusun ketata-negaraan dan koordinasi tindakan di lapangan sosial-ekonomi dan pembangunan kebudayaan. Dalam hubungan ini pemerintah akan mengadakan perundingan selekas mungkin dengan wakil rakyat.

Tentang rencana kemakmuran yang sistematis dikemukakannya, bahwa di samping pembangunan ketatanegaraan, maka dida­lam perbaikan di lapalangan perekonomian juga akan diadakan, disamping mana juga mempertinbangkan pendidikan dan pengajaran. Tentang memper­timbangkan  pendidikan dan pengajaran, maka akan disediakan paling sendikit 100 beasiswa yang dipergunakan untuk anak-anak negeri ini yang sedang menduduki bangku sekolah. Universitas atau pun sekolah-sekolah Tinggi yang selanjutnya pengutusan mereka ke negeri Belanda untuk pendidikan menjadi pekerja untuk pembangunan Indonesia. Sedangkan tentang rencana mempertinggi perekonomian akan diadakan perbaikan pada pelabuhan-pelabuhan setempat, berikut dengan beberapa kapal-kapal ber­motor buat pelayaran-pasisir. Selanjutnya memodernisir perahu-perahu layar dengan memberikan motor, yang mana sangat dibutuhi oleh negeri ini.

Konferensi Malino juga merekomondasikan, supaya sementara menunggu status politik dari Indonesia, maka dalam waktu yang secepatnya mungkin akan disusun suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang akan turut membuat undang-undang. Konperensi pertama ini dijadikan dasar dengan dilengkapi dengan wakil-wakil dari golongan-golongan yang masih belum me,mperoleh perwakilan dalam konperensi tersebut.

Konferensi  Malino ini mendapat tanggapan dari pihak Republik. Drs. Mohammad Hatta membuat pidato me­lalui radio Jogya pada tanggal 17 Juli 1946. Bung Hatta menyatakan : “Konferensi Malino berlangsung di atas udjung bajonet”, dan “wakil-wakil buat Konferensi tersebut dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda, sementara terutama Bangka, Belitung dan Borneo Selatan, Sjahrir dikehendaki selaku Wakil yang akan dikirim ke Malino”. Para peserta konferensi mulai berang dan membuat pernyataan : “bahwa  ucapan tersebut adalah penghinaan terhadap wakil-wakil rakyat dari Konferensi Malino dan bertentangan dengan hak dan kebenaran.” Olehnya itu mereka membantah ucapan-ucapan tersebut dan mosi ini dikirim ke pers untuk diumumkan.

 

2.    Konferensi Denpasar

Lima bulan setelah Konferensi Malino (15-25Juli 1946), maka pada tanggal 7 desember 1946 diadakan Konferensi Denpasar sebagai  kelanjutan dari Konferensi Malino. Secara resmi Konferensi Denpasar  yang berlangsung di Bali ini dibukan pada tanggal 8 Desembar 1946.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Konferensi Malino telah diambil suatu resolusi jang berbunyi:

Mu’tamar di Malino menganggap perlu, bahwa usul-usul yang hendak dilaksanakan tentang perubahan pembentukan tatanegara Borneo dan Tímur Besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan dikemukakan kepada Mu’tamar yang kedua dari utusan-utusan yang terpilih buat semua golongan–golongan bangsa dari daerah itu dan berpendapat, bahwa mu’tamar harus diadakan pada suatu tempat, supaya dipandang pada suatu sisi para utusan dari tiap-tíap bagian gabungan (negara) yang akan dibentuk dapat memperbincangkan usul-usul yang berhubungan dengan bagian-bagian itu dan pada prespektip lain, kepentingan bersama-sama dari negara itu dapat diperundingkan dalam pertemuan bersama-sama.

 

3.    Masa Sebelum Federasi

Masa sebelum Federal (prafederal), dimulai semenjak Maret 1948. Karena pada waktu itulah oleh van Mook dilantik suatu Peme­rintah Federal Sementara. Pemerintah ini adalah hasil dari permusyawaratan di Jakarta antara anggota-anggota B.F.O. (Bijeenkemst Federaal Overleg). Perlu ditekankan disini, bahwa pemerïntah Federal Semen­tara íni, tidaklah terrnasuk Republik Indonesia, karena cara dan isinya tidaklah sebagai yang dikehendaki oleh Republik.

Negara Indonesia Timur yang semenjak mula pembentukarnya oleh Belanda dimaksudkan untuk dijadikan pion untuk menentang Republik Indonesia, telah terang-terang merubah haluan, dari politik reaksioner kepada politik synthese. Jakni politik yang bermaksud mendekati dan kerjasama dengan Republik selaku satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah-air.

Sungguhpun Kabinet Anak Agung yang ketika itu memegang pucuk pimpinan NIT- belum boleh dikatakan sudah bersih dari pengaruh-penga­ruh Belanda. Tetapi dengan dorongan rakyat Indonesia Timur yang meng­hendaki persatuan dengan menyebabkan kabinet ini tidak sampai diombang-ambingkan oleh arus kemauan dan politik Belanda yang separatis.

Kabinet Anak Agung yang semenjak mulanya tidak akan ikut dalam suatu pemerintah Federal Sementara tanpa Republik, tetap mempertahan­kan pendirannya itu. Karena hingga hari terbentuknya Pemerintah Federal Sementara itu, NIT tetap tidak mau ikut memperundingkan pembentukan  pemerintahan tersebut tanpa Republik. Karena Republik memang di­anggap selaku satu anggota terpenting dalam mengatur dan menentukan segala gerak langkah membentuk Indonesia Merdeka.

Lepas dari pada hal-hal yang tersembunji dibalik politik tidak ikutnya NIT dalam Pemerintah Federal Sementara tanpa Republik itu pada mu­lanya, tetapi baru kemudian masuk juga menurut kalangan tersebut, ialah karena Republik baru kemudian menyatakan persetujuannya secara prin­cipil akan adanya Pemerintah Sementara. Prinsip setuju walaupun secara praktis tidak oleh karena inti dan cara Pemerintah Federal sementara itu tidaklah sebagaí yang dikehendaki oleh Republik. Republik menghendaki supaya Pe­merintah Federal Sementara itu, harus berjiwa dan berinti nasional. Se­dang Belanda tidaklah demikian, mereka mau mencampuri urusan-urusan dalam negeri Indonesia. Dengan dasar inilah van Mook membentuk Pemerintah Federal Sementara tanpa Republik dimana didudukkan anasir-anasir dan kaki-tangan Belanda.

NIT yang rupanya sudah puas dengan tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda itu, dan setelah mendengar pula persetujuan Republik terhadap Pemerintah Federal Sementara itu, sekalipun masih dalam tataran prinsip, kemudian masuk menjadi anggota dalam pemerintah se­mentara itu.

Selanjutnya sebagai diketahui, Pemerintah Federal Sementara yang akan dibentuk ini, adalah dimaksudkan untuk mengoper segala tugas-tugas ke­kuasaan Hindia Belanda kepada Negara Indonesia Serikat yang akan di­bentuk pada tanggal 1 Januari 1949. BFO atau Badan Permusyawa­ratan Federal yang bertugas memikirkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk pengoperan kekuasaan dan penyambutan bagi NIT yang akan datang, bermaksud mengacakan lagi konperensi di Bandung.

 

4.    Westerling : Pembersihan

Kegiatan-kegiatan perjuangan-perjuangan bersenjata dari  pihak pemuda Sulawesi menjadi períntang yang hebat bagí tindakan-­tindakan Belanda yang akan menjalankan politik kolonialnya. Maka seiring dengan pelaksanaan pembentukan Negara Indonesia Timur, pada bulan Desember 1946, maka bergeraklah ten­tara Belanda mengadakan pembersian secara besar-besaran dibawah pim­pvian Kapten Westerling. Pembersihan itu sedemikian hebatnya, ka­rena bukan saja pejuang-pejuang bersenjata yang menjadi sasaran, tetapi juga rakyat umum dan segala harta milik mereka habis musnah.

Sulawesi Selatan bandjir darah ! Kalukuang, Jongaja, Mariso, Pabaeng-Baeng dan sebagainya. Di daerah Makassar Bonthain, Bulukumba, Bone, Soppeng, Wajo. Luwu, Pare-pare Mandar, dan sebagaínya bergelimpangan mayat rakyat, yang tewas di ujung bajonet Westerling dan pengikutnya. Harta benda rakyat, sebagai rumah-rumah tinggal mereka, binatang-binatang ternak, barang-barang perhiasan mereka dan lain-lain habis musnah. Musnah oleh api dan musnah oleh perampokan-­perampokan yang dilakukannya. Karena disamping mereka mengadakan pem­bersihan terhadap jiwa, tidak ketinggalan mereka juga mengadakan operasi terhadap harta milik rakyat. Untuk memaparkan satu demi satu peristiwa-peristiwa itu tentu tidak dapat dalam ruangan yang terbatas inì.

 

C.   Dari Negara Federasi Ke Negara Kesatuan

1.    Gerombolan DI/TII

Keamanan dianggap sebagai kunci dari pembangunan. Setiap kabinet, dari corak apa pun juga, yang pernah berkuasa di Indonesia ini, selalu mencamtumkan dalam programnya : “soal pemulihan Keamanan” paling diatas. Disamping dari pada rencana-rencana oprasi yang disiapkan dan dilancarkan secara regional, telah pernah kita pula mengenal rencana-rencana yang disiapkan oleh pusat, yaitu apa yang dikenal dengan nama-nama terkenal : Operasi merdeka, Komando terakhir dan pedoman Matahari. Tetapi semua itu rupa-rupanya  tidak mempan bagi gerombolan. Semuanya tidak berdaya untuk mengatasi persoalan yang sebenarnya.

Apakah sebabnya maka timbul kekacauan di Sulawesi Selatan dan Tenggara? Apakah sebabnya maka kekacauan-kekacauan itu pada suatu waktu pernah mendapat bantuan dan simpati yang sangat besar dari sebagian besar rakyat Sulawesi Selatan dan Tenggara terutama dari pemuda-pemudanya sehingga pada suatu saat tertentu pernah terjadi bahwa Kekuasaan pemerintah RI, disana dapat dikatakan hanya sebatas dalam lingkungan-lingkungan kota saja yang diduduki oleh tentara saja, yaitu kota-kota Propinsi, kabupaten dan Kewedanaan?.

Apakah orang-orang Sulawesi itu tidak puas dengan keadaan kemerdekaan sekarang? apakah sebabnya maka mereka tidak puas? apakah karena orang-orang itu sudah dasarnya pemberontak atau penjahat? Atau apakah mula-mula karna perasaan tidak puas dengan keadaan ekonomi, sebagai kata orang? Atau apakah perasaan daerah pernah dilukai oleh tindakan orang-orang pusat? apa yang ikut mempengaruhi perasaan tidak puas itu? Semuanya itu harus kita tinjau satu demi satu dalam semangat  kejujuran

Secara kasarnya pengacau-pengacau keamanan dapat di bagi dengan dua golongan. Yang pertama tentunya adalah gerombolan orang-orang yang memang sudah pada dasarnya “penjahat” mereka ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pertimbangan lain melainkan untuk mencari nafkanya dengan pengacauan dan penggarongan itu saja. Tidak perlu diterangkan  lagi disini bahwa pengacau-pengacau yang semacam itu sebaiknya dilawan bicara dengan kekerasan saja. Jalan terbaik guna mencegah pengacauan dari orang-orang yang demikian itu hanya dengan cara menakutkan mereka dan meyakinkanya bahwa setiap percobaan mereka untuk mengacau akan menggerakkan seluruh alat-alat penjagaan keamanan negara terhadap dirinya.

Tetapi gerombolan di Sulawesi Selatan dan Tenggara bukanlah gerombolan yang termasuk dalam kategori ini. Di belakang pengacauan-pengacauan itu terdapat suatu cita-cita yang mungkin sesaatnya bukan kepalang tetapi oleh pengacauan-pengacauan itu  sendiri penyokong-penyokongnya diyakini akan kebenaran, keadilan dan kesucian tujuanya. Macam gerombolan inilah yang terdapat di Sulawesi Selatan dan Tenggara yang dengan sendirinya lebih sulit menghadapinya dari pada golongan pertama diatas. Di sini politik kekerasan saja tidak akan berhasil. Kekerasan semata-mata tidak akan mendapat hasil yang tetap untuk selama–lamanya.

Pokoknya dalam hal ini ingin dinyatakan bahwa hal-hal seperti tersebut di atas, yaitu : banditisme, kegagalan hidup dsb-nya itu bukanlah menjadi faktor utama dari timbulnya kekacauan-kekacauan itu, tetapi hal-hal tersebut hanyalah sekedar merupakan katalisator-katalisator di samping hal-hal pokok, yang mempercepat proses perkembangan kekuasaan cita-cita Kahar.

Kalau dipelajari dengan teliti serta mengikuti dengan seksama segala aksi-aksi yang pernah dilancarkan oleh Kahar, terutama sekali bila di telaah segala dokumen-dokumen yang dapat rampas, maka akan Nampak bahwa penyebab utama dari pada pemberontakan Kahar Muzakar ialah : “karena kepercayaannya kepada pemerintah telah hilang sama sekali”. Bahkan juga kewibawaan pemimpin-pemimpin rakyat berangsur lenyap. Dengan instingnya yang tajam ditambah pula pengalamannya yang selalu digenjet sebagai orang daerah, maka ia semenjak dari semula telah dapat memastikan bahwa cita-cita keadilan dan persamaan dalam Republik Indonesia yang luas dan beraneka ragam ini rupa-rupanya sukar akan dapat dilaksanakan oleh pemegang-pemegang kekuasaan yang ada dewasa ini. Bukan ia hanya sekedar ragu-ragu terhadap kesungguhan para pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa itu saja, tetapi memang kepercayaannya telah hilang sama sekali. Hal itu dapat kita lihat dari semboyan-semboyannya semula, yang berbunyi antara lain : “revolusi sejati“, “Menuntut Keadilan dari Pemerintah”, dan lain-lain. Mereka itu menggelar dirinya “Pejuang-pejuang Kemerdekaan Sejati sedang orang-orang Pemerintah  dianggapnya kaki tangan KMB, serta pemimpin-pemimpin yang tidak membenarkan perjuangannya disebutnya “Pemimpin – pemimpin gadungan, pemimpin – pemimpin penghianat”, yang telah membelokkan perjuangan R.I. semula untuk kepentingan golongan-golongan sendiri dan golongan bordjuis.

Pemberontakan Kahar, pada hakekatnya adalah sama saja dengan sebab-sebabnya peristiwa DI/TII. Peristiwa Kahar sendiri yaitu kepercayaanya telah hilang sama sekali terhadap kesungguhan dan kejujuran para pemimpin yang berkuasa untuk melaksanakan cita-cita suci perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan cita-cita persamaan dan keadilan yang merata didalam masyarakat Republik Indonesia yang merdeka.

 

2.    Provinsionis versus Nasionalis

Pada umumnya orang dengan muda saja menuduh gerakan-gerakan Kahar sebagai suatu gerakan Provinciallisme. Apakah memang benar kekacauan-kekacauan di Sulawesi Selatan itu mengandung unsur-unsur Provincialisme?

Bila yang dimaksudkan d ingan istilah “Provvinsialisme” itu adalah suatu faham yang mengigini tiap-tiap daerah yang jauh dari pusat jangan sampai di nomor duakan dalam segala lapangan, jadi aliran yang tidak menghendaki adanya usaha-usaha pembangunan hanya dipusat dan daerah-daerah yang dekat pusat saja, maka dapat ditegaskan disini bahwa memang kekacauan-kekacauan dan orang-orang Sulawesi Selatan dan Tenggara itu adalah sifat provincialistis. Tetapi bila istilah “Provvinsialisme” itu sesuatu yang sinonim dengan aliran-aliran kedaerahan yang bersifat antagonistis terhadap het nationalisme, kenasionalan Indonesia Raya, gerakan-gerakan yang bertujuan memutuskan hubungan daerah dengan pusat sampai kepada struktur politik dan ketata-negaraanya, maka pendapat tersebut patut dibantah kebenarannya. Sebab, aliran yang terdapat di Sulawesi Selatan dan Tenggara dan juga pada umumnya diseluruh daerah-daerah Indonesia yang lasim disebut “daerah seberang” adalah suatu aliran yang menghendaki pelaksanaan cita-cita keadilan dan persamaan dalam masyarakat Republik Indonesia yang merdeka.  Keadilan yang merata dan persamaan yang merata diantara daerah-daerah. Jadi suatu aliran yang menentang akan adanya sistem “pilih kasih” dalam segala lapangan Aliran yang menghendaki kemajuan daerah dan Anak daerah!

Orang-orang daerah (seberang) tetap mau bersatu dalam lingkungan Indonesia Raya, tetapi didalam persatuan itu mereka inginkan juga adanya keadilan dan persamaan. Didalam persatuan itu mereka tidak mengiginkan ditempatkan dilapisan bawah saja, lebih-lebih mereka tidak mengiginkan kelengkapanya sendiri sebagai satuan-satuan tersendiri yang mempunyai corar dan sejarah hidup sendiri. Mereka tidak ingin akan lenyap begitu saja karena diabsorber oleh satuan-satuan lain yang lebih besar dengan siapa mereka bersatu. Persatuan yang orang seberang kehendaki adalah laksana persatuan benang-benang yang beraneka warna yang mempersatukan dirinya didalam persatuan selembar sarung itu tetap terpelihara dan terjamin, sedang warna asli dari masing-masing benang yang menjadi sarung pun tetap dipertahankan dan dijamin.

Apakah orang menghendaki satu warna saja? Boleh! Janganlah hendaknya memilih dan menetapkan warna dari Benang-Benang yang terbanyak jumlahnyalah menjadi warna kesatuan, karena bila terjadi demikian maka tentu akan ada warna tetap dipertahankan adanya sedang disamping itu akan adapula warna-warna yang akan hilang dan ditiadakan, sehingga akan ada bahagian-bahagian tertentu yang bisa dianggap meng-absorber bahagian-bahagian lain. Kalau toh ada orang mengiginkan warna tunggal saja, celuplah saja sarung dengan warna lain, dengansatu warna yang baru sama sekali dan semua warna yang asli hilang! tetapi dalam hal seperti itu tentu saja lambang negara yang resmi harus pula dirobah, harus diganti dengan yang baru pula karena sudah tentu keadaan semacam itu tidak akan sesuai lagi dengan kalimat “bhineka tunggal ika”.

Lebel “Provinsialisme” yang diberikan orang kepada gerakan-gerakan seberang. Yang dimaksud dengan Provincialisme dalam hal ini tentu saja yang mengandung arti yang negatif – Provincialisme yang selalu orang artikan dengan pengertian negatif – destruktife. Apakah rakyat Sulawesi Selatan dan Tenggara pada dasarnya bersifat Provinsialistis semacam itu? Itu tidak benar ! Ini dapat dibuktikan dengan melihat pada waktu pendaratan pasukan-pasukan TNI untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan. Dimana-mana TNI mendapat bantuan-bantuan sepenuhnya dari masyarakat, malah dapat dikatakan bahwa pendaratan  TNI diseluruh Sulawesi Selatan tidak kurang dipermudah oleh adanya gerakan-gerakan imbangan dari pemuda-pemuda gerilya yang bersenjata. Selain dari pada itu dapat pula kita lihat tentang adanya hasrat yang keras dan berapi-api dari rakyat Sulawesi Selatan dan Tenggara di zaman NIT untuk membubarkan NIT dan negara federal RIS dengan segera. Mereka terus menerus menenuntut berlakunya Pemerintah Republik Indonesia diwilayah Sulawesi Selatan.

Dalam taraf perjuangan tersebut diatas, yaitu dalam taraf perjuangan kemerdekaan negara selama pemerintah NIT ala van Mook masih berkuasa, maka partai yang menjadi inti aliran nasionalisme – kesatuan serta pula tidak dapat disangkal tentang banyaknya jasa yang telah disumbangkanya dalam perjuangan kemerdekaan nasional khusus didaerah Indonesia bagian timur, ialah partai Partai Kedaulatan Rakyat (P.K.R.), suatu partai yang berpusat di Makassar dan hanya ada di Sulawesi saja. Tetapi mengapakah gerangan maka justru PKR inilah yang pada akhir-akhir ini paling giat memperjuangkan soal-soal kedaerahan secara legal, sehingga dia cap oleh sebagian orang sebagai partai provinsialis? Dan mengapa maka pemuda-pemuda dan rakyat yang dulu-dulunya mengharapkan datangnya segera pasukan-pasukan TNI dan mengharapkan pula berlakunya segera pemerintahan Republik Indonesia di daerah Sulawesi Selatan, yang kemudian sampai sekarang, matian-matian dan dengan secara fanatik membantu Kahar Muzakkar? apakah yang menyebabkan perobahan sikap yang 180 derajat itu? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena kepercayaan mereka telah hilang sama sekali tentang masih adanya maksud-maksud baik dan kejujuran para pemimpin-pemimpin pusat Republik Indonesia terhadap orang-orang daerah.

Kalau pada orang-orang di lain daerah kecurigaan dan ketidak percayaan lambat sekalitimbulnya dan cara mereka memberikan reaksinya, maka dalam diri kahar dan orang-orang Sulawesi Selatan hal itu adalah lain. Kahar dan orang-orang Sulawesi dapat melihat, merasa dan mengerti dengan cepat adanya sesuatu yang tidak beres, dan mereka cepat pula memberikan reaksinya terhadap keadaan itu.

Pada mulanya memang orang-orang Sulawesi senang sekali dengan ditempatkanya pasukan-pasukan TNI didaeranya selaku pengganti dari pasukan KNIL. Orang merasa sangat bergembira dengan melihatnya bayangan bahwa NIT dan RIS akan segera dibubarkan dan akan diganti dengan NKRI. Memang semua penduduk pada umumnya hanya mengantungkan nasibnya dibawa naungan daulat Republik Indonesia. Memang semua penduduk pada umumnya menganggap bahwa anggota-anggota TNI pembebas-pembebasnya pahlawan-pahlawanya yang harus mereka banggakan! Tetapi tidak berapa lama kemudian keadaan sedemikian itu berobah dengan sekonyong-konyong. Berobah disebabkan karena anggota-anggota tentara sendiri telah mulai mabok pujian, mulai gila hormat, mulai lupa akan dirinya, sehingga betul-betul dalam tindakan-tindakan mereka sehari-sehari membayangkan perbuatan yang hanya biasa dan pantas diperbuat oleh tentara-tentara yang berada di negara asing dan merasa dirinya menang perang! Telah mulai timbul dihati para anggota-anggota Angkatan Perang (AP) itu bahwa mereka sendirilah yang paling berjasa; merekalah yang maha tahu dan yang terpintar; dan dari itu mereka pulalah yang harus paling berkuasa; mereka harus bebas dan berkuasa menjalankan kehendak-kehendaknya begitu saja. Orang-orang lain hanya pantas untuk menerima dan melaksanakan perintah saja.

Selain dari pada itu ada pula diantaranya orang-orang yang merasa pula dirinya derajadnya lebih tinggi dari pada keadaan yang ada disekitarnya. Segala sesuatu yang terlihat disekitarnya dikatakanya rendah tarafnya, dan masih primitif dan hanya sesuatu yang berasal dari daerahnya sedirilah yang selalu ditonjol-tonjolkannya. Berkebudayaan katanya ! Mereka itu adalah orang-orang yang merasa dirinya sebagai orang asing di Sulawesi, tidak serupa dan tidak senasib dengan orang dari daerah Sulawesi. Apakah orang-orang semacam itu dapat diharapkan akan mampu dan bersedia memperbaiki keadaan daerah dan orang daerah  sesuai dengan irama, rasa dan kehendak daerah itu sendiri?

Melihat kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas orang mulai ragu dan kecewa, tetapi orang menjadi lebih kecewa lagi setelah melihat banyak perbuatan anggota-anggota A.P. yang sangat bertentangan kebiasaan daerah, perbuatan-perbuatan yang sangat menyinggung perasaan orang daerah, seperti menciuti (mengganggu) wanita yang lewat, mandi telanjang bulat ditempat umum, prajurit-prajurit yang tak tentu asal usulnya meminang gadis orang bangsawan, perkosaan-perkosaan, dan lain-lain hal. Semuanya itu sangat menyinggung dan menyakiti perasaan orang-orang daerah terutama yang diam di kampung-kampung. Perbuatan semacam itu dianggap oleh mereka itu sebagai perbuatan-perbuatan hina dan menghina hanya biasa dan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal kesopanan dan adat bahkan tidak mengenal agama.

Pada mulanya orang-orang Sulawesi masih sabar; masih dapat menyabarkan hati dengan berfikir bahwa orang-orang yang memperbuat perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi itu adalah orang-orang yang baru di daerah, orang-orang yang belum mengenal dan mengerti daerah-daerah. Mereka tidak dapat dipersalahkan benar, karena tentu mereka belum mengerti norma-norma yang berlaku di daerah. Tentu mereka belum dapat mengerti dan memahami sekaligus apa yang dimaksud dengan istilah  “Siri” oleh orang-orang Sulawesi. Tentu mereka lambat laun akan mempelajari dan menghormati juga segala sesuatunya itu. Sedangkan Tentara Belanda, tentara asing dan penjajah dahulu masih dapat mengerti dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan didaerah, apapula tentara pahlawan kemerdekaan sendiri.

Akan tetapi bersamaan dengan kejadian-kejadian di atas mulai juga bertanya-tanya kepada diri sendiri :

1)    Mengapa toh bukan pasukan-pasukan Anak Sulawesi saja yang ditempatkan di Sulawesi, yang pasti dapat menyesuaikan diri dengan daerah, karena mereka itu tentu akan tahu hal-hal yang boleh dan yang tidak. Mengapa toh pasukan-pasuakan Kahar kabarnya akan dibawah ke Kalimantan Barat dan dibubarkan disana sebagai CTN ?
2)    Mengapa toh pemuda-pemuda bersenjata yang terdapat diseluruh pelosok Sulawesi yang dulunya di organisir oleh pengikut-pengikut Kahar tidak diresmikan saja menjadi tentara yang teratur? Kan mereka selama ini juga turut memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia?

Kekecewaan yang tadinya hanya berupa kekecewaan dan ketidak puasan semata-mata, kini telah meningkat menjadi kecurigaan itu pada akhirnya dengan sekonyong-konyong berubah menjadi kebencian dan ketidak percayaan sama sekali. Terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dan sangat disesalkan, suatu hal yang tidak terduga-duga dari semula, yaitu penembakan mati beberapa pemimpin pemuda yang terkemuka oleh “Brigade Mataram” Orang tidak menyangka semula bahwa Tentara Nasional kita sendiri akan sampai hati menjalankan suatu hukuman mati terhadap bangsa sendiri dengan tidak didahului dengan prosedur hukum sedikitpun juga, Orang umumnya menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu perbuatan yang melampaui batas perikemanusiaan. Diserupakanya dengan perbuatan-perbuatan kejam dari Westerling! Demikianlah maka kepercayaan umum telah hilang sama sekali kepada pasukan-pasukan TNI terutama pemuda-pemuda telah berpendapat bahwa tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi bila pasukan-pasukan yang didatangkan dari luar Sulawesi, yang tidak mau mengerti dan menghormati perasaan-perasaan dan kepentingan-kepentingan daerah itu, masih harus ditempatkan lebih lama lagi di Sulawesi. Mereka harus pulang segera ketempat asalnya. Pulang ke Jawa dan digantikan oleh Anak-anak daerah sendiri.

Suara-suara dan keadaan seperti tersebut diatas tentu dengan sendirinya dipergunakan sebaiknya-baiknya oleh Kahar dan pembantu-pembantunya. Sehingga mulailah timbul kembali nama-nama pejuang lama : Selle, Sose, Daeng Sibali, dan lain-lain ditengah masyarakat. Mereka itu bersama Kahar dengan sendirinya disanjung-sanjung oleh khalayak ramai sebagai pembela-pembela nasib dan hak daerah. Mereka itu dengan giat sekali menyusun kembali anak buahnya dan memperkuat pasukannya menjadi batalion-batalion Gerilya, kemudian mulai melancarkan serangan-seranganya dimana-mana terhadap pasukan-pasukan TNI dengan keyakinan penuh bahwa pada akhirnya pasti pemerintah akan mau mengerti kehendak mereka dan meresmikanya menjadi tetara. Dengan demikian maka mereka nantinya akan pasti menggantikan pasukan-pasukan yang tidak dikehendaki masyarakat Sulawesi. Tujuan mereka itu pada akhirnya dapat dicapai sebagian.

Bersamaan dengan waktu timbulnya keinginan-keinginan pemuda sebagaimana diuraikan di atas tadi maka tersebar pula desas-desus didalam masyarakat bahwa umumnya orang-orang Sulawesi tidak dapat dijadikan perwira! Terhadap anggapan itu orang bertanya-tanya dalam hati : apakah alasanya maka dikatakan tidak dapat? karena tidak memenuhi syarat pendidikankah?  kalau hanya dengan itu sebabnya maka orang kembali : apakah perwira-perwira TNI yang ada semuanya lulusan akademikah? Apakah Pa2 asal suku lain yang ada dewasa itu tidak ada yang cuma tamatan sekolah rakyat sajakah? Jadi terang penolakan semacam itu tidak dapat diterima baik oleh orang-orang Sulawesi, dan memang hal itu logis juga!

Alasan lain lagi ialah karena pemuda-pemuda Sulawesi itu dianggap tidak turut berjuang, pun tidak dapat mereka terima sebagai alasan yang dapat dibenarkan. Terhadap alasan penolakan semacam itu orang memajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1)    Apakah hanya orang yang bergerak dalam ikatan organisasi TNI di pulau Jawa saja.
2)    Apakah bergerilya di daerah yang 100º dikuasai oleh Belanda, dimana sang gerilya tidak mengenal akan adanya daerah pemunduran sendiri yang aman seperti di Jawa itu, dianggap bukan perjuangan?
3)    Apakah korban 40.000 jiwa yang di berikan oleh Sulawesi itu belum cukup dianggap sebagai bukti perjuangan ?

Semua pertanyaan-pertanyaan di atas pernah menguasai pendapat umum di seluruh Sulawesi.

 

3.    Jawanisasi

Belum semua keruwetan-keruwetan diatas dapat diatasi oleh pemerintah, timbul lagi persoalan-persoalan baru. RIS dibubarkan! Pemerintah federal dirubah seluruhnya menjadi pemerintah RI-Kesatuan. Sulawesi dijadikan suatu provinsi, Provinsi Sulawesi. Dengan sendirinya pejabat-pejabat tertinggi di daerah harus dianggkat. Gubernur Sulawesi harus diadakan. Kepala polisi provinsi harus diangkat. Dan disamping itu seorang panglima tentara harus pula diangkat karena kebetulan Kolonel Kawilarang sebagai panglima Tentara lama telah dipindahkan.

Siapakah yang akan dipilih oleh pemerintah pusat untuk memegang jabatan-jabatan tertinggi di daerah itu? Orang-orang daerah menyatakan kenginannya agar supaya putra-putra daerah sendirilah yang ditunjuk untuk meduduki jabatan-jabatan tersebut. Untuk menjadi Gubernur Sulawesi orang mengusulkan Lanto Daeng Pasewang!  Tetapi apa lacur? Semua suara-suara dan saran-saran daerah tidak dihiraukan oleh pusat. Semua dianggapnya kayak angin berlalu yang tiada berkesan! Semua yang diangkat bukanlah anak daerah sendiri! Didatangkan Sudiro sebagai Gubernur. Didatangkan Saleh Sastra negara sebagai Kepala Polisi Propinsi dan diangkat pula Kolonel Gatot sebagai panglima teritorial VII.

Reaksi dengan sendirinya timbul dengan hebat. Orang-orang daerah menyebut keadaan itu sebagai jaman pemerintah S (Sudiro Subroto Satra Negara) dengan staf  “Su-Su”-nya (Anggota-anggota Staf yang kebanyakan terdiri dari nama yang mulai dengan Su). Ada pula sebagian orang yang menamakan keadaan pada waktu itu sebagai Jaman kekuasaan O. Reaksi yang diberikan oleh daerah bukan sekedar terbatas pada kata-kata sidiran itu belaka, tetapi semuanya itu telah diakhiri dengan suatu peristiwa yang sangat disesalkan, yaitu peristiwa pendaulatan Kolonel Gatot oleh Overste Warauw, yang kemudian disusul pula dengan kejatuhan Sudiro dan Sastra Negara.

Bersamaan dengan peristiwa pendaulatan Kolonel Gatot di Makassar itu, terjadi pula di Pare-pare suatu peristiwa perlucutan senjata oleh Bn. Selle terhadap SKI dipimpin oleh Kapten Mulyono almarhamhum. Siapakah sebenarnya Kapten Mulyono itu, dan mengapa kepadanya saja spesial orang tujukan perlucutan senjata itu?.

Kapten Mulyono adalah seorang lulusan Akademi Militer di Jokya. Ia adalah salah seorang yang sangat memandang rendah kepada Pa2 yang berasal dari Sulawesi Selatan dan pula memandang rendah terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahwa Untuk pemuda-pemuda Sulawesi Selatan hanya pantas memangku pangkat pelaton ke bawah. Dengan orang-orang Sulawesi ia kurang senang bergaul, karena orang yang tidak mempunyai kebudayaan sendiri katanya.

Terhadap Pa yang sombang semacam itulah yang menjadi sasaran kemarahan anak buah Andi Selle pada waktu itu. Walaupun Kapten Mulyono pada waktu itu merasa sangat menyesal tentang ucapan-ucapannya diwaktu yang sudah-sudah, namun kemudian setelah ia menjadi komandan dari salah satu Batalion, masih ternyata ia belum dapat merobah sikap dan pendiriannya, sehingga akhirnya pada suatu malam ia tertembak mati dengan tidak diketahui sampai sekarang siapa pembunuhnya. Entah gerombolankah, atau entah anak buahnya sendiri.

Ketika Sudiro jatuh, sekali lagi orang mengusulkan : gubernur harus anak daerah! Tetapi sekali lagi pemerintah pusat memperlihatkan acuh tak acuhnya terhasdap suara-suara daerah! Winarno mereka Angkat dengan sendirinya timbul reaksi hebat. Sedemikian hebatnya sehingga Gubernur baru itu tidak dapat memulai sesuatu. Winarno tidak berdaya sama sekali! Ia tidak dapat berbuat apa-apa! Baru kemudian setelah persoalan telah kasip, barulah Lanto di angkat. Tetapi apa hendak dikata lagi, nasi telah menjadi bubur! Tindakan telah terlambat! Kekacauan telah berlarut-larut, telah meluas dan telah meraja lela dimana-mana. Pun Lanto tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia telah menderita penyakit lumpuh setengah badan. Ia tidak mempunyai kesanggupan lagi berbicara lancar dan bekerja. Ia telah menjadi seorang Infalid! dan apakah lagi yang dapat diharapkan dari seorang Gubernur yang Infalid?

Begitu pulalah halnya dengan pengangkatan panglima Gatot pergi, dan orang lantas saja menyatakan harapannya agar putra Indonesia Timur sendirilah yang diangkat menjadi panglima. Tetapi oleh pusat ditetapkan Kolonel Sadikin. Reaksi pun timbul dengan sendirinya, dan baru kemudian penetapan itu dibatalakan dan disusul dengan pengangkata Letkol Warauw Sebagai Pejabat Panglima.

Semua pernyataan-pernyataan dan gerakan-gerakan yang diuraikan diatas ini oleh sebagian orang tertentu dianggap dan disebut gerakan-gerakan Provinsialisme. Malah ada yang menyebutnya sebagai gerakan-gerakan “Anti Jawa“. Tetapi gerakan-gerakan itu oleh orang-orang daerah sendiri tidak dianggap dan tidak dimaksudkan sebagai tindakan-tindakan yang provensialistis, lebih-lebih tidak dimaksudkan sebagai gerakan Anti Jawa. Gerakan-gerakan itu seharusnya dilihat dari sudut psikologis dan merupakan suatu reaksi belaka atas keadaan-keadaan yang tidak memuaskan. Reaksi ini menimbulkan bahwa anak-anak daerah harus mempertahankan hak hidup dan ruang hidup sendiri.

Ada orang-orang yang menuduh bahwa orang-orang Sulawesi menolak orang-orang Jawa dipekerjakan di Sulawesi. Hal itu sama sekali tidak benar! Karena Orang-orang di Makassar pada hari-hari yang lampau hingga sekarang hampir tiap-tiap hari berteriak-teriak meminta tenaga-tenaga ahli supaya didatangkan dari Jawa ke Sulawesi. Hampir setiap hari orang berteriak meminta dosen-dosen yang ada di Jawa sebagian diberikan kepada perguruan tinggi yang ada di Makassar; hampir setiap hari orang meminta agar tenaga-tenaga dokter yang ada di Jawa dikerahkan sebagian ke Sulawesi, karena jumlah tenaga-tenaga semacam itu di Sulawesi dapat dikatakan sama dengan tidak ada. Setiap hari orang memintra tenaga-tenaga ahli untuk kebutuhan usaha-usaha pembangunan di Sulawesi, tetapi pusat tidak kunjung memberikan tenaga-tenaga yang diminta itu. Tenaga-tenaga yang umumnya dikirim ke Sulawesi hanyala tenaga-tenaga yang tidak diminta sama sekali oleh orang-orang daerah, yaitu tenaga-tenaga yang sebenarnya juga dapat dikerahkan oleh daerah sendiri, karena daerah sendiri telah mempunyai tenaga berkelimpahan tenaga-tenaga semacam itu, yaitu tenaga-tenaga komisaris, tenaga inspektur polisi dan lain-lain. Hanya tenaga semacam itulah yang selalu mau didatangkan oleh pusat ke daerah, tanpa diminta dan tanpa dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Tentu saja tenaga-tenaga semacam itu selalu ditolak oleh daerah-daerah seberang! Bukan ditolak karena orang Jawanya, dan pula ditolak disebabkan karena orang-orang seberang itu provinsialistis;, tetapi mereka itu ditolak terutama karena tenaga-tenaga semacam itu pun  juga terdapat berkelimpangan didaerah seberang. Dan mereka itu semuanya yang memang sudah berada dan terpaku di seberang itu tentu harus pula diberi ruang hidup dan lapangan kerja yang pantas. Mereka itu semuanya harus mendapat pekerjaan, terutama di daerah kelahirannya sendiri!.

Demikian kira-kira terjadinya pertentangan jalan pikiran, pendapat dan saran dalam masalah kepegawaian selama ini. Dari pihak Orang Jawa menuduh orang seberang terlalu provensialistis, dipengaruhi oleh agen-agen gerakan federal dan menolak pegawai-pegawai suku Jawa ditempatkan di Sulawesi, sedang dari pihak orang-orang Sulawesi sendiri menuduh bahwa orang Jawa berusaha untuk menguasai segala-galanya yang terbaik. Malah dituduh berusaha memperkecil kebebasan orang-orang Sulawesi bagaikan orang-orang Belanda berbuat terhadap orang-orang Indonesia seluruhnya.

Disamping semua perkembangan keadaan yang dilukiskan diatas, maka di lain lapangan terjadi pula hal-hal yang sejalan dan serupa sifatnya. Bila sifat sama maka tentu akibanya pun sama. Marilah kita kemukakan sebuah contoh! Kita ambil umpamanya soal kegiatan-kegiatan pemberian dan pergantian nama-nama!

Sejak dari permulaanya orang-orang Sulawesi telah bertanya-tanya : mengapa toh tidak ada satu kesatuan pun yang diberi nama Devisi atau Resimen “Hasanuddin”, di samping devisi Diponegoro, Brawijaya, Siliwangi dan lain-lain? Mengapa toh kapal-kapal ALRI itu cuma memakai nama-nama dewa Ruci, Hang Tuah, Gaja Mada, Patti Unus dan lain sebagainya. Dan tidak ada satupun yang memakai nama yang dapat dibanggakan oleh daerah? Mengapa toh dalam usaha-usaha pergantian nama gedung-gedung menterang orang selalu mempergunakan kata yang sukar dilafaskan oleh lidah daerah? Tapi semuanya itu belum sampai menghebohkan sekali seperti ketika terjadi bahwa didalam kota Makassar sendiri terdapat sebuah jalanan yang  diberi nama Jalan Tello Kidul, Jalan Macini Kidul dan lain-lain. Sedang tempat permandian yang terindah, yang dulunya hanya menjadi monopoli orang kulit putih saja dan dulu bernama “De Harmonie”, dengan sekonyong-konyong diganti namanya menjadi “Tirta Samudra” seakan-akan tak ada lagilah nama bahasa Indonesia yang lebih bagus dari pada itu.

Apakah yang terlihat dari orang-orang Sulawesi dibelakang dari kegiatan-kegiatan pergantian dan pemberian nama-nama semacam itu? Karena mereka pada dasarnya memang sudah kecewa, curiga dan tak percaya lagi, mereka dengan mudah dan cepat saja melihat dan manuduh lagi tentang adanya persamaan dan usaha-usaha Belanda dahulu untuk membunuh semangat dan jiwa kebudayaan bangsa Indonesia.

Jikalau penjajahan Belanda dahulu sampai-sampai ke dalam buku-buku bacaan sekolah  rendah diusahakanya dengan cara yang halus sekali untuk menanamkanya mindermawaardigheids complex kepada kita sejak dari kecil, dengan jalan umpamanya menuliskan : “Meneer Jansen, rookt een sigaar en, si Ali, rookt een strootje, agar supaya sejak dari kecil kita telah merasa dan melihat bahwa guna menyatakan seseorang dari bangsa kita sendiri harus harus mengatakan perkataan “Si” (si Ali, si Amat, si Simin dan lain-lain), sedang untuk menyatakan seseorang Belanda, orang Eropa harus, harus memakai sebutan “Mener”. Bila digambarkan maka si Ali harus memakai sarung dengan kopiah dengan tampa terompah tentunya, sedang untuk Mener Janson harus memakai pantalon jas, topi serta lengkap dengan sepatunya. Bila mereka merokok maka si Ali hanya mengisap een strootje sedang meneer harus mengepulkan een sigaar, sedang bila mereka mandi si Ali digambarkan mandi dikali sedang meneer harus mandi dikamar mandi. Dengan jalan yang sehalus itulah belanda dahulu mengusahakan menanam kesan didalam jiwa anak-anak kita tentang ketinggian dan keunggulan orang-orang Eropa serta kekecilan bangsa Indonesia sendiri, agar dengan demikian bangsa kita tidak akan mempercayai kepercayaan pada dirinya sendiri; agar orang-orang Indonesia bila melihat suatu barang atau pekerjaan yang  hebat, terus akan merasa bahwa ia takakan mampu dan sanggup mengerjakan hal itu, karena ia bukan orang Eropa, karena hanya orang “Inlander” saja.

Bahaya yang semacam inilah yang ditakuti oleh orang-orang daerah dari pergantian dan pemberian nama-nama baru yang mereka anggap serba “o-o” itu. Orang-orang daerah merasa sangat kuatir, kalau-kalau anak-anak cucu mereka nantinya kelak kemudian hari tidak akan merupakan orang-orang Indonesia yang bebas daripada rasa kurang harga diri.

 

D.   Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1.    Provinsi Sulawesi (Otonomi)

Saat awal Sulawesi dijadikan provinsi yang otonom, penduduknya hanya lebih kurang 5.923.750 orang saja. Guna melancarkan roda pemerintahan maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi ini dibagi menjadi 12 daerahKabupaten, 1 Kota Besar dan 1 Kota Kecil. Masing-­masing daerah itu ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Kota dan Kabupaten di Sulawesi

No. Nama Daerah Penduduk Ibu Kota
1. Kota Besar Makassar 285.000 Makassar
2. Kabupaten Makassar 790.055 Sungguminasa
3. Kabupaten Bonthain 545.697 Bonthain
4. Kabupaten Bone 910.669 Watampone
5. Kabupaten Pare-Pare 492.555 Pare-Pare
6. Kabupaten Luwu 535.464 Palopo
7. Kabupaten Sulawesi Tenggara 497.597 Bau-Bau
8. Kabupaten Mandar 319.739 Majene
9. Kabupaten Poso 233.752 Poso
10. Kabupaten Donggala 260.534 P a lu
11. Kabupaten Sulawesi Utara 437.915 Gorontalo
12. Kabupaten Minahasa 503.649 Menad o
13. Kabupaten Sangir/Talaud 153.868 Tahun a
14. Kota kecil Menado 48.868 Menado

 

 1  2 3 4  5

Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi ini ialah Makassar yang terletak kira-kira pada sekitar 5°10’ Lintang Selatan dan 119°30’ Bujur Timur, pada bagian Selatan pulau itu. Kota Makassar inilah satu-satunya kota yang menjadi pusat perkembangan dibagian timur Republik Indonesia. Dan bagi Provinsi Sulawesi -juga bagi daerah-daerah disekitarnya adalah merupakan pusat perkembangan ekonomi. Justeru karena posisinya yang demikian, maka kota ini mendapat kunjungan terutama dilapangan ekonomi dari berbagai-bagai kapal asing yang besar-besar. Pelabuhan Makassar adalah satu-satunya pula pelabuhan yang terbesar dan terbaik dibagian Timur Indonesia itu. Dengan per­antaraan pelabuhan inilah, ditambah dengan sebuah lapangan terbang Mandai yang terletak sekitar 30 KM dari Kota Makassar, daerah Provinsi Sulawesi di perhubungkan dengan daerah-daerah lainnya, juga dengan luar negeri sendiri. Bersama-sama dengan pelabuhan Pare-Pare yang bagus itu, serta pelabuhan Palu dan Menado adalah merupakan empat buah pintu besar dengan Makassar sendiri sebagai pintu gerbang mengeluarkan dan memasukan barang-barang penting.

 

2.    Orde Baru

Senyatanya, kebudayaan dalam bingkai Indonesia sebagai komunitas nasional adalah rangkuman dari puncak-puncak kebudayaan daerah.  Selama masa negara Orde Baru, kita selalu mendapatkan sosialisasi tentang nasionalisme sesuai dengan interpretasi dari rejim yang berkuasa. Akibatnya identitas lokal menjadi termarjinalkan. Identitas lokal seperti identitas yang didasarkan suku bangsa, ras, agama di satu sisi ditekan luar biasa, sehingga identitas nasional ‘Indonesia’ sebagai collective identity tidak berkembang dengan cara-cara demokratis.

Pemaksaan diri terhadap loyalitas identitas nasional dan memarginalkan identitas lokal mengakibatkan pertentangan yang telah mengarah pada kekerasan seperti memisahkan diri dari collective identity  Indonesia (kasus Aceh dan Papua). Pertentangan yang muncul terjadi pada tataran simbolik, akibat tidak dihargainya value yang diaktualisasikan melalui identitas lokalnya. Sebetulnya substansi di dalamnya adalah menyangkut masalah nilai untuk dihargai identitasnya, kebutuhan akan identitasnya dan keadilan (justice) di dalam masyarakat plural seperti Indonesia, terutama berlaku bagi kelompok marjinal dan minoritas seperti masyarakat asli.

Selama pemerintahan Orde Baru, sumberdaya alam lokal dikeruk oleh negara dan perusahaan multinasional yang memanfaatkan sumberdaya alam tadi secara serampangan sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan ekologis di penjuru kepulauan. Akibatnya, kita pun terperosok pada upaya peraihan kepentingan dan kekuasaan terkotak-kotak, dengan semangat kompetisi atau prinsip “menang-kalah.” Sedangkan kekuatan dari masing-masing tidak berimbang, sangat timpang, dan terciptalah ketidakadilan, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Sang Kecil menjadi korban Sang Besar.

Sesudah Orde Baru jatuh, desentralisasi kekuasaan menjadi prioritas utama yang dilakukan pemerintah baru dengan tujuan untuk memuluskan terjadinya proses demokratisasi di Indonesia. Saat ini dalam era otonomi daerah, daerah diharapkan untuk membangkitkan kreativitas dan pikiran inovatif yang berasal dari daerahnya sendiri. Daerah secara nyata harus jauh lebih bertanggungjawab atas pembangunan daerahnya dibandingkan dengan pada zaman Orde Baru. Tidak boleh lagi daerah tidak mau mengetahui tentang dirinya sendiri.

 

3.    Masa Reformasi : OTODA

Ketika Otonomi Daerah (Otoda) mulai dibuka di Indonesia, hal-hal yang menjadi bagian dari lokalitas kita tiba-tiba saja penting. Dalam hal ini etnisitas dan kebudayaan lokal yang menjadi sorotan paling signifikan.  Tentu kita bisa katakan ada beberapa hal yang  mendorong itu, bisa jadi kepentingan politik lokal maupun nasional, juga mungkin saja untuk kepentingan devisa daerah, karena saat ini daerah diberi pula kesempatan untuk  menggali potensi lokalnya untuk kepentingan devisa itu.

Kecenderungan untuk kembali ke lokalitas semakin tinggi ini, menunjukkan betapa penting dan sexinya sekarang semua hal yang berbau lokal. Potensi-potensi lokal yang tadinya diabaikan sekarang mulai dilirik kembali. Gejala ini dianggap sebagai bagian dari kritik terhadap modernisme yang selama ini mengusung wacana universalismenya sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat parsial dan lokalis. Dalam  pencarian  itu,  kita  di  Indonesia  dapat  menarik  faedah  dari  penggalian  kembali  nilai-nilai  yang  ada  dalam  kebudayaan  lokal,  oleh  karena  cukup  banyak  kearifan  tradisional  yang  disimpan  dalam  kebudayaan  lokal.

Pembangunan daerah di Indonesia sejauh ini mengasumsikan bahwa daerah lebih tahu tentang daerahnya sendiri. Oleh karena itu di dalam era otonomi daerah setiap daerah mendapat kesempatan untuk membangkitkan inisiatif lokalnya. Namun sayangnya beberapa daerah gagal dalam membayangkan  potensi lokal yang dimilikinya selama ini, khususnya dalam bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan pula oleh cara pandang kita terhadap kebudayaan yang tunggal, yaitu melihat kebudayaan masayarakat hanya pada artefak-artefaknya, pertunjukan seninya dan sesuatu yang lebih bersifat tontonan belaka. Memang hal itu juga penting khususnya dari sisi parawista, namun bila hanya berakhir disitu maka potensi yang dimiliki oleh kebudayaan bangsa kita sebagai  live experience, tempat produksi dan reproduksi makna tidak akan tergali dan tidak akan bisa memberi sumbangsih apa-apa terhadap denyut perkembangan negeri kita.

Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang mulai memperhatikan tentang pengetahuan dan kebudayaan lokal. Ironisnya pengetahuan dan kebudayaan lokal justru terpendam di dalam masyarakat. Masyarakat hingga saat ini masih merasa jauh dari pemerintah karena pemerintah cenderung lebih berfungsi sebagai instansi pengawas atas masyarakat daripada sebagai instansi pelayanan bagi masyarakat. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu persyaratan utama untuk meningkatkan pengetahuan tentang daerahnya sendiri demi tercapainya pembangunan daerah yang benar. Dalam proses peningkatan pelayanan publik di era otonomi daerah, pemda perlu berusaha untuk mengubah dirinya untuk lebih mendekati dan berpihak kepada masyarakat.

Harapan Indonesia Baru kemungkinan besar berada di daerah, tertama di komunitas-komunitas. Semakin komunitas berkembang, daerah juga berkembang. Maka Indonesia juga akan semakin berkembang. Jangan lupa bahwa harapan utamanya untuk Indonesia Baru tidak berada di pemerintah propinsi atau kabupaten/kota, tetapi berada di masyarakat komunitas. Mulai dari lokal, artinya mulai dari komunitas yang menjadi unit utama kegiatan masyarakat sehari-hari. Untuk menata sistem sosial secara lebih berkelanjutan dibutuhkan pemahaman sifat dan ciri lokal secara subyektif yang bebas dari konstruksi yang dominatif dan hegemonis.

 

E.    Penutup

Sejatinya, alasan keberadaan propinsi adalah menciptakan peluang bagi penduduknya untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi spesifik yang di miliki, serta sebagai media bagi tumbuh berkembangnya tatanan internalnya– dalam hal ini berupa komunitas yaitu tatanan yang berbasis wilayah seperti kampung, kabupaten dan kota, serta tatanan fungsional yang mewujud dalam bentuk lembaga dan organisasi kemasyarakatan–menurut cara yang dipilih secara mandiri oleh masing-masing tatanan internal. Di samping itu, propinsi semestinya pula memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas ketahanan nasional.

Peningkatan kualitas manusia seutuhnya haruslah dijadikan tujuan, bahkan esensi, pembangunan. Membantu dan memberi peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya adalah suatu keniscayaan, sama sekali bukan karena manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk menunjang pencapaian suatu tujuan pembangunan yang didefinisikan dari perspektif lain.

Pembangunan pada tataran propinsi semestinya mewujud dalam bentuk penciptaan peluang kepada setiap daerah kabupaten/kota dan setiap kelompok masyarakat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya menurut karakteristik budaya dan kearifan lokal masing-masing. Dalam hal ini, budaya lokal bukan hanya sekadar diacu, tetapi juga terus dikembangkan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pembangunan pada dasarnya merupakan proses revitalisasi budaya lokal agar senantiasa terkait dengan perubahan yang dibawa oleh spirit zaman sehingga dapat memelihara keterkaitan (inter koneksitas) dengan lingkungan strategisnya. Di samping itu, pembangunan bukan pula sekadar penyaluran aspirasi dari tatanan internal, tetapi jauh lebih maju, karena menfasilitasi setiap tatanan internal untuk mewujudkan aspirasi masing-masing dengan cara yang dipilihnya secara mandiri pula.

Pendekatan pembangunan ini selain akan bermuara pada tumbuh berkembangnya tatanan internal yang beragam yang mampu mengedepankan keunggulan lokal masing-masing, juga akan memperkuat dan memperkaya identitas dari setiap tatanan internal. Kondisi seperti itu akan bermuara pada terwujudnya Indonesia Raya sebagai suatu komunitas pembelajar (Evolution ary Learning Community), komunitas yang terus mengembangkan diri dan memperkaya identitasnya dari hasil interaksi dengan lingkungannya dan dari pergeseran aspirasi tatanan internalnya. Hanya komunitas seperti ini yang mampu mempertahankan keberlangsungan keberadaannya di tengah laju perubahan global yang semakin meningkat sekaligus mampu memberikan kontribusi berarti bagi peningkatkan kualitas ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategisnya.

 

*Makalah disampaikan pada Temu Ahli Tentang Sulawesi oleh Yayasan Interseksi, di GG House Bogor, Jawa Barat, Tanggal 05-08 Mei 2013

Guru Besar Antropologi Universitas Negeri Makassar