Kesukubangsaan, Nasionalisme dan Multikulturalisme*

I

Pembicaraan mengenai nasionalisme dan multikulturalisme bersifat posteriori karena beberapa konsep harus dibicarakan lebih dahulu sebelum membahas isyu tersebut. Menurut pendapat saya–dalam hal ini tentu banyak diwarnai oleh pemikiran antropologi — konsep-konsep yang harus dibicarakan lebih dahulu setidak-tidaknya adalah sukubangsa, kesukubangsaan, bangsa, negara-bangsa, dan kebangsaan. Semenjak lama kajian antropologi mengenai kesukubangsaan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar kelompok yang kelompok-kelompok tersebut dianggap memiliki “ukuran sedemikian” sehingga memungkinkan dikaji melalui penelitian lapangan tradisional seperti pengamatan terlibat, wawancara pribadi, maupun survei dalam pengertian tertentu. Fokus empiris kajian antropologi nyaris merupakan kajian komunitas lokal. Apabila negara dibicarakan dalam hal ini, maka negara ditempatkan sebagai bagian dari konteks yang lebih luas, misalnya sebagai “agen luar” (external agent) yang mempengaruhi kondisi-kondisi lokal. Selain itu, antropologi masa lampau kerapkali bias terhadap kajian “the others”. Istilah-istilah seperti “masyarakat primitif”, “masyarakat belum beradab”, “masyarakat sederhana” dan lainnya jelas menunjukkan bagaimana para antropolog Barat pada akhir abad 19 hingga pertengahan abad ke 20 memandang dan menyebut masyarakat asing (“the others”) yang di hadapinya di lapangan.

Pergeseran peristilahan dari “suku bangsa” menjadi “kelompok etnik” (ethnic groups) merelatifkan dikotomi “kita”/”mereka”, karena istilah “kelompok etnik”, berbeda dari “sukubangsa”, berada atau hadir di dalam “kita” (“self”) sekaligus “orang lain/mereka” (“others”). Mekanisme batas (boundary mechanism) yang menyebabkan kelompok etnik tetap kurang-lebih distinktif atau diskret memiliki karakteristik formal yang sama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta maupun di daerah pedalaman pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, dan perkembangan identitas etnik dapat dipelajari dengan peralatan konseptual yang sama di Indonesia maupun di negeri-negeri lain, meski pun konteks-konteks empirisnya berbeda-beda atau mungkin unik. Pada masa kini, kalangan antropologi sosial mengakui bahwa mungkin sebagian besar peneliti kini mempelajari sistem-sistem kompleks yang “unbounded” daripada komunitas-komunitas yang “terisolasi”.

Kebangsaan atau nasionalisme adalah topik baru dalam antropologi. Kajian tentang nasionalisme – ideologi negara-bangsa modern—sejak lama adalah topik pembicaraan ilmu politik, sosiologi makro dan sejarah. Bangsa (nation) dan ideologi kebangsaan adalah fenomena modern berskala besar. Meski pun kajian mengenai nasionalisme memunculkan masalah-masalah metodologi yang baru yang berkaitan dengan skala dan kesukaran mengisolasi satuan-satuan penelitian, masalah-masalah ini justru mengkait dengan topik-topik lain. Perubahan sosial telah terjadi di wilayah sentral kajian antropologi, yang mengintegrasikan jutaan orang ke dalam pasar dan negara. Perhatian antropologi terhadap nasionalisme justru menempuh jalur yang berbeda dari ilmu politik yang sejak awal menempatkan negara sebagai pusat kajian. Antropologi, sejalan dengan tradisi teorinya yang menempatkan evolusi sebagai premis dasar memposisikan negara sebagai bagian dari pembicaraan mengenai evolusi masyarakat dari sederhana ke kompleks (modern). Dalam hal ini negara menjadi bagian dari pembicaraan tentang proses masyarakat mengkota (urbanizing) sebagai akibat proses evolusi dari masyarakat sederhana (d/h masyarakat primitif). Dengan kata lain, negara adalah suatu institusi yang merupakan konsekuensi dari evolusi masyarakat tersebut, suatu pengorganisasian yang tumpang-tindih dengan institusi kekerabatan pada masyarakat sederhana pada masa lampau. (Cohen 1985). Secara metodologi, seperti halnya kita yang hidup pada masa kini, dan disini, informan penelitian antropologi adalah warga negara. Selanjutnya, masyarakat primitif mungkin tak terisolasi seperti pada masa lampau, sehingga kini tak lagi “lebih asli” atau “lebih murni” daripada masyarakat kita kini .

Para antropolog sejak lama berupaya mengangkat kasus-kasus pada tingkatan mikro, sebagaimana tercermin dari masyarakat sederhana (d/h primitif) yang berskala kecil, populasi kecil, hidup di suatu lingkungan yang relatif terisolasi, dan memiliki kebudayaan yang relatif homogen, ke tingkatan abstraksi yang bersifat makro, sehingga mampu menjelaskan gejala yang sama di berbagai tempat di dunia. Meski demikian, upaya ini tidak mudah diwujudkan terlebih ketika antropolog masa kini semakin cenderung menyukai keanekaragaman dalam paradigma berfikir konstruktivisme yang kini berkembang, seolah paradigma relativisme kebudayaan yang berakar pada tradisi antropologi masa lampau memperoleh tempat baru pada masa kini (Saifuddin 2005)

Dalam terminologi klasik antropologi sosial, konsep “bangsa” (nation) digunakan secara kurang akurat untuk menggambarkan kategori-kategori besar orang atau masyarakat dengan kebudayaan yang kurang lebih seragam. I.M. Lewis (1985: 287), misalnya, mengatakan bahwa :”Istilah bangsa (nation), mengikuti arus pemikiran dominan dalam antropologi, adalah satuan kebudayaan.” Selanjutnya Lewis memperjelas bahwa tidak perlu membedakan antara “sukubangsa” (tribes), “kelompok etnik” (ethnic groups), dan “bangsa” (nation) karena perbedaannya hanya dalam ukuran, bukan komposisi struktural atau fungsinya. “Apakah segmen-segmen yang lebih kecil ini berbeda secara signifikan? Jawabannya adalah bahwa segmen-segmen tersebut tidaklah berbeda; karena hanya merupakan satuan yang lebih kecil dari satuan yang lebih besar yang memiliki ciri yang sama….” (Lewis 1985: 358).

Dalam terminologi masa kini, ketika argumentasi homogenitas semakin sukar dipertahankan, maka pembedaan bangsa dan kategori etnik menjadi semakin penting karena keterkaitannya dengan negara modern. Lagi pula, suatu negara yang isinya adalah suatu kategori etnik semakin langka adanya. Dengan kata lain, suatu perspektif antropologi menjadi esensil bagi pemahaman secara menyeluruh mengenai nasionalisme. Suatu fokus yang bersifat analitis dan empiris mengenai nasionalisme dalam penelitian modernisasi dan perubahan sosial, menjadi penting dan sangat relevan dengan lapangan kajian yang lebih luas dari antropologi politik dan kajian mengenai identitas sosial.

Barangkali penting merujuk pandangan Ernest Gellner (1983) tentang nasionalisme: “Nasionalisme adalah prinsip politik, yang berarti bahwa satuan nasion harus sejalan dengan satuan politik. Nasionalisme sebagai sentimen, atau sebagai gerakan, paling tepat didefinisikan dalam konteks prinsip ini. Sentimen nasionalis adalah rasa marah yang timbul akibat pelanggaran prinsip ini, atau rasa puas karena prinsip ini dijalankan dengan baik.Gerakan nasionalis diaktualisasikan oleh sentimen semacam ini” (hal. 1). Pandangan Gellner tentang nasionalisme ini lebih pas untuk konteks negara-bangsa (nation state). Hal ini tercermin dari konsep “satuan nasion” yang terkandung dalam kutipan di atas. Nampaknya Gellner masih memandang “satuan nasion” sama dengan kelompok etnik – atau setidak-tidaknya suatu kelompok etnik yang diklaim keberadaannya oleh para nasionalis :” Ringkas kata, nasionalisme adalah suatu teori legitimasi politik, yakni bahwa batas-batas etnik tidak harus berpotongan dengan batas-batas politik” (Gellner 1983: 1). Dengan kata lain, nasionalisme, menurut pandangan Gellner, merujuk kepada keterkaitan antara etnisitas dan negara. Nasionalisme, menurut pandangan ini, adalah ideologi etnik yang dipelihara sedemikian sehingga kelompok etnik ini mendominasi suatu negara. Negara-bangsa dengan sendirinya adalah negara yang didominasi oleh suatu kelompok etnik, yang penanda identitasnya –seperti bahasa atau agama—kerapkali terkandung dalam simbolisme resmi dan institusi perundang-undangannya.

Tokoh lain yang dikenal dengan gagasan teoretisnya tentang nasionalisme, khususnya Indonesia, adalah Benedict Anderson (1991[1983]: 6) yang mendefinisikan nasion sebagai “an imagined political community” – dan dibayangkan baik terbatas secara inheren maupun berdaulat. Kata “imagined” di sini lebih berarti “orang-orang yang mendefinisikan diri mereka sebagai anggota suatu nasion, meski mereka “tak pernah mengenal, bertemu, atau bahkan mendengar tentang warga negara yang lain, namun dalam fikiran mereka hidup suatu citra (image)mengenai kesatuan komunion bersama” (hal. 6). Jadi, berbeda dari pendapat Gellner yang lebih memusatkan perhatian pada aspek politik dari nasionalisme, Anderson lebih suka memahami kekuatan dan persistensi identitas dan sentimen nasional. Fakta bahwa banyak orang yang rela mati membela bangsa menunjukkan adanya kekuatan yang luar biasa itu.

Meski Gellner dan Anderson memusatkan perhatian pada tema yang berbeda, prinsip politik dan sentimen identitas, keduanya sesungguhnya saling mendukung. Keduanya menekankan bahwa bangsa adalah konstruksi ideologi demi untuk menemukan keterkaitan antara kelompok kebudayaan (sebagaimana didefinisikan warga masyarakat yang bersangkutan) dan negara, dan bahwa mereka menciptakan komunitas abstrak (abstract communities) dari keteraturan yang berbeda dari negara dinasti atau komunitas berbasis kekerabatan yang menjadi sasaran perhatian antropologi masa lampau.

Anderson sendiri berupaya memberikan penjelasan terhadap apa yang disebut “anomali nasionalisme”. Menurut pandangan Marxis dan teori-teori sosial liberal tentang modernisasi, nasionalisme seharusnya tidak lagi relevan di dunia individualis pasca Pencerahan, karena nasionalisme itu berbau kesetiaan primodial dan solidaritas yang berbasis asal-usul dan kebudayaan yang sama. Maka, kalau kita kini menyaksikan “goyahnya” nasionalisme di Indonesia, hal ini mungkin disebabkan antara lain oleh masuk dan berkembangnya pemikiran liberal dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia, dan menjadi bagian dari cara ilmu-ilmu sosial memikirkan negara-bangsa dan nasionalisme kita sendiri.

Kajian antropologi mengenai batas-batas etnik dan proses identitas mungkin dapat membantu memecahkan problematika Anderson. Penelitian tentang pembentukan identitas etnik dan dipertahankannya identitas etnik cenderung menjadi paling penting dalam situasi-situasi tak menentu, perubahan, persaingan memperoleh sumberdaya, dan ancaman terhadap batas-batas tersebut. Maka tak mengherankan bahwa gerakan-gerakan politik yang berdasarkan identitas kebudayaan kuat dalam masyarakat yang tengah mengalami modernisasi, meski pun hal ini tidaklah berarti bahwa gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan-gerakan nasionalis.

II

Titik temu antara teori-teori nasionalisme dan etnisitas perlu disinggung di sini. Menurut hemat saya, baik Gellner maupun Anderson tidak berupaya menemukan titik temu tersebut; kedua pandangan teori mereka dikembangkan sendiri-sendiri. Baik kajian etnisitas di tingkat komunitas lokal maupun kajian nasionalisme di tingkat negara menegaskan bahwa identitas etnik maupun nasional adalah konstruksi. Berarti kedua identitas tersebut bukan alamiah. Selanjutnya, jalinan hubungan antara identitas khusus dan “kebudayaan” bukanlah hubungan satu per satu. Asumsi-asumsi titik temu yang tersebar luas antara etnisitas dan “kebudayaan obyektif” adalah kasus yang terpancarkan dari konstruksi kebudayaan itu sendiri. “Berbicara tentang kebudayaan” dan “kebudayaan” dapat dibedakan ibarat kita berbicara tentang perbedaan antara menu dan makanan. Keduanya adalah fakta sosial dengan keteraturan yang berbeda.

Tatkala kita menyoroti nasionalisme, jalinan hubungan antara organisasi etnik dan identitas etnik sebagaimana didiskusikan sebelumnya menjadi lebih jelas. Menurut nasionalisme, organisasi politik seharusnya bersifat etnik karena organisasi ini merepresentasikan kepentingan-kepentingan kelompok etnik tertentu. Sebaliknya, negara-bangsa mengandung aspek penting dari legitimasi politik yakni dukungan massa yang sebenarnya merepresentasikan sebagai suatu satuan kebudayaan.

Di dalam antropologi dapat kita temukan juga teori-teori tentang simbol-simbol ritual yang dalam konteks pembicaraan ini juga menggambarkan dualitas antara makna dan politik, yang umum kita temukan baik dalam kajian etnisitas maupun kajian nasionalisme. Menyitir Victor Turner (1969 : 108) :”simbol-simbol itu multivokal karena memiliki kutub instrumental dan sensoris (makna)”. Itulah sebabnya, pendapat Turner ini relevan dengan apa yang dikemukakan Anderson (1991) bahwa nasionalisme memperoleh kekuatannya dari kombinasi legitimasi politik dan kekuatan emosional. Sejalan dengan hal di atas, seorang ahli antropologi lain, Abner Cohen (1974) mengemukakan bahwa politik tidak dapat sepenuhnya instrumental, melainkan harus selalu melibatkan simbol-simbol yang mengandung kekuatan untuk menciptakan loyalitas dan rasa memiliki. Para antropolog yang mengkaji nasionalisme umumnya memandang isyu ini sebagai varian dari etnisitas. Tentu saja dapat muncul pertanyaan bahwa kalau nasionalisme dibicarakan dalam atau sebagai bagian dari etnisitas, dan nasionalisme yang berbasis etnisitas itu imaginable – kalau kita mengikuti pandangan Anderson – maka bagaimana dengan nasionalisme yang dibangun tidak berdasarkan etnik ? Apakah untuk kasus ini juga imaginable ?

Para pengkaji nasionalisme menekankan aspek-aspek modern dan abstrak. Perspektif antropologis khususnya penting di sini karena para antropolog lebih suka mengetengahkan karakter nasionalsme dan negara-bangsa yang khusus dan unik melalui pembandingan-pembandingan dengan, atau pemikiran yang berakar pada masyarakat yang berskala kecil. Dalam perspektif ini, bangsa (nation) dan ideologi nasionalis setidak-tidaknya nampak sebagai “peralatan” simbolik bagi kelas-kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang tanpa peralatan simbolik itu bangsa rentan terancam perpecahan. Sebagian ahli berpendapat bahwa nasionalisme dan komunitas nasional dapat memiliki akar yang kuat dalam komunitas etnik sebelumnya atau ethnies (A.D. Smith 1986), tetapi niscaya kurang tepat untuk mengklaim bahwa kesinambungan masyarakat komunitas pra-modern atau “kebudayaan etnik” menjadi nasional terjaga dengan baik. Contoh Norwegia menunjukkan bahwa tradisi dan simbol-simbol nasional lainnya memiliki makna yang sangat berbeda dalam konteks modern dibandingkan makna pada masa lampau (A.D.Smith 1986).

 III

Multikulturalisme: Penguatan Politik dan Sentimen Kebangsaan Negara-Bangsa

Seperti telah dikemukakan di atas, konsep negara dalam antropologi adalah perluasan dari konsep-konsep sukubangsa, kelompok etnik, etnisitas, yang pada setiap konsep tersebut konsep nasionalisme menyelimuti sekaligus memberikan roh. Dalam konteks ini negara merupakan suatu bentuk pengorganisasian warga masyarakat yang secara intrinsik berasal dari sukubangsa atau kelompok etnik tersebut. Konsep negara-bangsa (nation-state), misalnya, jelas sekali menunjukkan orientasi pemikiran antropologi ini.

Dipandang dari perspektif ini, nasionalisme yang sukses ditentukan oleh keterjalinan ideologi etnik dengan aparatus negara. Negara-bangsa, seperti halnya banyak sistem politik lain, memandang pentingnya ideologi bahwa batas-batas politik harus saling mendukung dengan batas-batas kebudayaan. Selanjutnya, negara-bangsaa memiliki monopoli atas keabsahan untuk memungut pajak, dan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga yang dianggap menyimpang dari kehendak negara. Monopoli ini adalah sumber kekuasaan yang paling penting. Negara bangsa memiliki administrasi birokrasi dan undang-undang tertulis yang meliputi semua warga negara, dan memiliki sistem pendidikan yang seragam di seluruh negeri, dan pasar tenaga kerja yang sama bagi semua warga negara. Hampir semua negara-bangsa di dunia memiliki bahasa nasional yang digunakan untuk komunikasi resmi. Suatu ciri yang khas dari negara bangsa adalah konsentrasi kekuasaan yang luarbiasa. Cukup jelas bahwa Indonesia adalah salah satu contoh negara-bangsa.

Negara Bangsa dan Multikulturalime

Dari pembicaraan kita tentang perspektif antropologi mengenai nasionalisme dan negara di atas, dapatlah dikemukakan bahwa negara-bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan-tantangan besar, yang apabila kita tak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan tersebut, dapat diprediksi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berakhir. Akan tetapi kalau kita memiliki kesepakatan dan komitemen bahwa negara kesatuan ini adalah final, maka kita perlu memperhatikan secara seksama tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan tugas-tugas yang harus kita laksanakan untuk menghadapinya. Banyak orang berpendapat bahwa multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat untuk membangun kembali integrasi bangsa tersebut, meski belum ditemukan model multikulturalisme seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia. Pendapat tersebut benar, karena pendekatan proses dalam multikulturalisme lebih relevan untuk menjawab isyu kebangsaan dan integrasi nasional yang kini dituntut mampu menjawab tantangan perubahan.

Buku Sdr Mashudi Noorsalim (ed.) yang kini sedang kita bahas – menurut hemat saya – mengandung empat persoalan besar (penulis menyebutnya “dilematis”) berkaitan dengan isyu hak-hak minoritas dalam kaitannya dengan multikulturalisme dan dilema negara bangsa.

  1. Fakta keanekaragaman sukubangsa, ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi, semakin diperumit oleh faktor geografi Indonesia yang kepulauan, penduduk yang tinggal terpisah-pisah satu sama lain, mendorong potensi disintegrasi meningkat.
  2. Premis antropologi bahwa nasionalisme dan negara seyogyanya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep “sukubangsa”, “kelompok etnik”, dan “etnisitas”, jelas menunjukkan bahwa apabila semangat nasionalisme luntur karena berbagai sebab, maka yang tertinggal adalah semangat kesukubangsaan yang menguat. Dengan kata lain, meningkatnya semangat primordial ( antara lain kesuku-bangsaan) di tanah air akhir-akhir adalah indikasi melunturnya nasionalisme.
  3. Hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan seragam dan sentralistis maka fakta pluralisme, diferensiasi, dan hirarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat. Dalam kondisi ini hak-hak minoritas akan terabaikan karena tertutup oleh kebijakan negara yang terkonsentrasi pada kekuasaan sentralistis. Namun, apabila pengaturan tersebut adalah demokratis dan/atau multikuluralistis maka hak-hak minoritas akan semakin dihargai. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa upaya membangun bangsa yang multikultural itu berhadapan dengan tantangan berat, yaitu fakta keenekaragaman yang luas dalam konteks geografi, populasi, sukubangsa, agama, dan lainnya. Oleh karena itu membangun negara-bangsa yang multikultural nampaknya harus dibarengi oleh politik pengaturan dan sentimen kebangsaan yang kuat.
  4. Perekat integrasi nasional yang selama ini terjadi seperti politik penyeragaman nasional dan konsentrasi kekuasaan yang besar sesungguhnya adalah hal yang lumrah dalam politik pemeliharaan negara bangsa. Namun, mekanisme pengaturan nasional ini terganggu ketika seleksi global – pernyataan saya ini dipengaruhi oleh prinsip alamiah proses seleksi alam dalam evolusionisme – “tidak lagi menghendaki” (not favour) bentuk negara-bangsa sebagai bentuk pengaturan nasional pada abad yang baru ini. Kondisi negeri kita yang serba lemah di berbagai sektor mempermudah kita menjadi rentan untuk “tidak lagi dikehendaki” dalam proses seleksi global.

PUSTAKA

Anderson, B. (1991 [1983]) Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 2nd edition. London: Verso.
Cohen, A. (1974) Two-dimensional Man. London: Tavistock.
Furnivall, J.S. (1938) The Netherlands Indies: A Study in Plural Economy. Cambridge: Cambridge University Press.
Geertz, C. & D. Apter, eds. (1969) The Old Societies and New States. Chicago: Aldine Publications.
Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism. Oxford : Blackwell.
Saifuddin, A.F. (2005) Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritik Mengenai Paradigma. Jakarta : Prenada-Media.
Smith, A.D. (1986) The Ethnic Origin of Nation. Oxford: Blackwell.
Turner, V. (1969) The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publications.

 

*) Masukan Reflektif Bagi Buku Noorsalim dkk. (eds). (2007), Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa. Jakarta. The Interseksi Foundation. Makalah untuk diskusi dan peluncuran buku tgl. 4 September 2007. Tidak dipresentasikan.

Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta