Konteks Sosial-Budaya Demokrasi di Sulawesi Selatan

Pengantar

Dalam sebuah tulisannya mengenai politik di kawasan Asia Tenggara James Scott (1978) pernah mangatakan bahwa situasi sosial politik Asia Tenggara di tahun 1950an tidak sama dengan situasi di kebanyakan negara di Barat. Kalau di Barat partai-partai politik merupakan unsur sistem politik yang sangat penting, dan seseorang mengikuti atau memilih partai tertentu karena alasan ideologis, atau karena memperhatikan ideologi yang diperjuangkan dan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah partai, tidak demikian halnya di Asia Tenggara di tahun 1950-1960an. Di kawasan ini partai-partai politik memang telah hadir dan ideologi serta nilai-nilai yang mereka anut juga cukup jelas, namun dua hal ini masih belum begitu kuat berakar dalam masyarakat. Umumnya warga masyarakat Asia Tenggara memilih sebuah partai tidak atas dasar iedologi partai, sehingga analisis politik dengan memusatkan perhatian pada partai dan kelompok politik akan terperangkap dalam sejumlah asumsi yang kurang sesuai dengan realitas yang ada.

Salah satu asumsi dari analisis yang berpusat pada partai politik adalah pandangan bahwa sebuah partai politik dibentuk karena adanya pandangan-pandangan atau ideologi dan nilai-nilai tertentu yang layak diperjuangkan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap partai politik akan memiliki corak ideologi yang berbeda dengan partai yang lain. Kenyataan politik seperti ini pernah ada di Indonesia pada masa pra-Orde Baru (era Orde Lama). Akan tetapi, penetapan Pancasila sebagai asas tunggal partai telah mengubah realitas tersebut, dan hal ini –tanpa disadari oleh banyak partai di Indonesia– masih tetap berlangsung sampai saat ini. Partai-partai politik di Indonesia kini memang sangat jelas nama dan lambangnya, namun tidak begitu jelas ideologinya.

Tidak adanya orientasi ideologis yang jelas dari partai-partai politik di Indonesia dengan sendirinya membuat analisis yang berpusat pada partai politik tidak lagi tepat untuk konteks Indonesia. Hal ini telah mendorong Scott (1978) mengusulkan paradigma lain untuk analisis politik di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yaitu paradigma yang lebih memusatkan perhatian pada relasi-relasi antarindividu, terutama relasi patron-klien (patronage) atau patronase. Melalui perspektif ini peneliti akan lebih dapat menjelaskan berbagai gejala dan peristiwa politik di Asia Tenggara, yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan paradigma yang berlaku dalam analisis politik di Barat.

Sehubungan dengan pendapat Scott tersebut, saya berpendapat bahwa memahami dan menjelaskan fenomena demokrasi dan perpolitikan di Sulawesi Selatan di masa kini rasanya tidak mungkin dilakukan tanpa dengan memahami budaya dan relasi-relasi sosial yang sudah lebih dulu hadir di kalangan orang Sulawesi Selatan –terutama di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar– sebelum datangnya relasi-relasi sosial yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem politik di Sulawesi Selatan dewasa ini, karena relasi-relasi sosial yang lama ini sudah sangat berakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Relasi-relasi sosial ini juga melekat kuat dengan pandangan hidup, perangkat nilai dan norma, serta sumberdaya material mereka. Meskipun sebagian nilai-nilai dalam sistem politik yang demokratis tidak sangat asing bagi masyarakat Sulawesi Selatan, namun sistem politik demokrasi yang sekarang tengah berusaha dibangun di kalangan mereka bagaimanapun juga merupakan sebuah sistem politik yang berbeda dengan yang selama ini mereka kenal. Adanya beberapa persamaan dan perbedaan pada sistem politik yang demokratis di masa kini dengan sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan, memiliki effek positif dan negatifnya.

Dalam makalah pendek ini saya mencoba menunjukkan beberapa unsur budaya dan relasi sosial tradisional yang penting di Sulawesi Selatan yang masih sangat mewarnai berbagai peristiwa dan sistem politik yang berlaku di situ. Pembahasan tentang hal ini dianggap penting berdasarkan pada asumsi bahwa, pertama, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki perangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma tertentu, yang mereka gunakan untuk memahami dan memperlakukan lingkungan alam, sosial dan budaya mereka, sehingga mereka dapat tetap bertahan hidup. Perangkat pengetahuan dan nilai-nilai tersebut mereka wariskan dari generasi ke generasi. Melalui perangkat pengetahuan dan nilai budaya ini pula masyarakat Sulawesi Selatan memahami, menafsirkan serta menentukan tindakan-tindakan mereka berkenaan dengan realitas dan sistem politik baru yang mereka kenal.

Kedua, relasi-relasi sosial lama dalam suatu masyarakat tidak bisa hilang begitu saja manakala relasi-relasi sosial yang baru mulai masuk –yang didukung oleh perangkat nilai yang baru–, dan mulai diikuti oleh banyak warga masyarakat. Relasi-relasi sosial yang lama ini tetap akan menjadi basis bagi berbagai jenis organisasi sosial yang baru, termasuk di dalamnya sistem politik abru, sehingga meskipun pada satu sisi terlihat adanya perubahan atau pembaharuan dalam masyarakat, namun di sisi lain, terlihat masih bertahannya berbagai relasi sosial lama dalam organisasi sosial yang baru.

Ketiga, perangkat nilai yang mendasari relasi-relasi sosial yang lama akan memengaruhi nilai-nilai relasi sosial yang baru, sehingga relasi-relasi sosial yang baru ini sedikit banyak akan mengalami perubahan dan penafsiran ulang, sehingga dapat lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sosial yang baru. Demikian juga halnya dengan nilai budaya dan relasi sosial yang lama. Pemahaman mengenai bekerjanya relasi-relasi sosial baru dalam masyarakat Sulawesi Selatan tidak akan diperoleh tanpa dengan memahami perangkat nilai dan pengetahuan, serta berbagai relasi sosial lama yang masih bertahan dalam masyarakat Sulawesi Selatan dewasa ini.

Relasi-relasi sosial apa yang sudah terlebih dahulu hadir di Sulawesi Selatan sebelum diperkenalkannya sistem politik Indonesia yang baru di kawasan tersebut? Dan nilai-nilai budaya politik apa yang telah lebih dulu ada, yang turut menentukan dinamika dan arah perkembangan system politik di situ? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang berusaha dijawab dalam makalah ini.

 

Sistem Kekerabatan di Sulawesi Selatan

Penelitian-penelitian antropologi menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat atau sukubangsa di dunia yang tidak memiliki sistem kekerabatan. Hubungan-hubungan kekerabatan ini –yang kemudian membentuk sistem kekerabatan– merupakan hubungan sosial yang paling awal yang dikenal oleh setiap individu, sehingga dalam banyak masyarakat hubungan ini tetap dipertahankan meskipun berbagai unsur budaya dan sosial di situ telah mengalami banyak perubahan. Hubungan kekerabatan ini juga tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut.

Seperti halnya masyarakat-masyarakat yang lain di dunia, sampai saat ini masyarakat Sulawesi Selatan masih menganggap hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang sangat penting, jika bukan yang terpenting, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di daerah pedesaan kedekatan hubungan kekerabatan ini juga diwujudkan dalam kedekatan secara fisik, yaitu dalam hal bertempat tinggal. Sampai awal tahun 2000an, dan saya kira juga sampai sekarang, rumah-rumah keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain umumnya terletak bersebelahan atau berdekatan. Kedekatan secara fisik ini memungkinkan keluarga-keluarga ini mudah melakukan kegiatan saling menolong di antara mereka yang masih sekerabat. Dengan demikian mereka dapat saling menjaga siri (rasa malu; harga diri) mereka sebagai anggota sebuah keluarga luas.

Selain kedekatan fisik, arti penting hubungan kekerabatan juga diwujudkan melalui pernikahan. Penelitian yang saya lakukan di awal tahun 1990 di pedesaan Bantaeng menemukan bahwa pernikahan pada masyarakat pedesaan Bantaeng umumnya berlangsung di antara mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain Hal ini juga terlihat dari pandangan tentang pasangan yang dianggap ideal, yaitu mereka yang tergolongan sepupu satu kali, sepupu dua kali atau sepupu tiga kali. Pada sebagian kalangan, sepupu sekali dipandang sebagai pasangan ideal atau yang diinginkan, sedang di kalangan yang lain, sepupu dua kali atau sepupu tiga kali yang dipandang sebagai pasangan ideal (lihat Ahimsa-Putra, 1988).

Kecenderungan untuk menikah dengan mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain ini membuat banyak warga kampung atau desa di Sulawesi Selatan beranggapan bahwa di desa atau kampung mereka “Tidak ada orang lain”, karena di sekeliling mereka adalah kerabat-kerabat mereka. Sebagian merupakan kerabat melalui perkawinan, sebagian lagi merupakan kerabat yang berasal dari satu nenek-moyang, atau satu kakek-nenek atau satu bapak-ibu (lihat Chabot, 1966)

Hingga kini, hubungan antara sistem kekerabatan dengan berbagai gejala sosial-budaya lain dalam masyarakat Sulawesi Selatan relatif tidak banyak dibahas oleh para ilmuwan sosial-budaya di Indonesia. Mungkin hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka mengenai relasi-relasi antara sistem kekerabatan tersebut dengan berbagai gejala sosial-budaya lain; Mungkin pula karena relasi dan sistem kekerabatan tersebut merupakan fenomena yang begitu biasa, sehingga luput dari perhatian. Apa hubungan sistem kekerabatan dengan proses politik dan demokratisasi di Sulawesi Selatan? Tidak terlihat jelas jika kita tidak menelitinya. Namun, kita tahu bahwa nilai-nilai dasar demokratisasi tidak sejalan –bahkan berlawanan dengan– nilai-nilai kekerabatan.

Pertama, nilai-nilai demokrasi tidak membolehkan seseorang menempatkan kerabat pada jabatan tertentu bilamana kerabat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sementara nilai kekerabatan menekankan pentingnya seseorang mengutamakan kerabatnya dibanding mereka yang bukan kerabat, meskipun kerabat ini tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dalam kaitannya dengan aktivitas politik, nilai-nilai demokrasi yang diberlakukan pada sebuah sistem politik tidak akan selalu dapat mengalahkan kekuatan nilai-nilai kekerabatan yang lebih mengutamakan kerabat sebagai pihak yang pertama-tama harus ditolong jika terjadi perselisihan, kecelakaan, atau persaingan.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai demokrasi yang baru tidak selalu merupakan nilai-nilai yang dianggap lebih menarik dan penting, jika tidak dianggap lebih buruk malahan. Nilai-nilai demokrasi ini tidak akan serta-merta menjadi perangkat nilai yang diterima sebagai landasan untuk diwujudkan berbagai perilaku dalam berbagai situasi dan arena sosial. Di sinilah proses demokratisasi biasanya mengalami kendala yang serius.

Sebagai sebuah kawasan dimana nilai-nilai kekerabatan masih menjadi pedoman utama warga masyarakat dalam berinteraksi sosial, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya lebih mementingkan hubungan kekerabatan daripada ideologi partai atau ideologi organisasi yang pada dasarnya tidak begitu mereka pahami maknanya dan effeknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Ideologi partai, sepengetahuan saya, masih merupakan hal yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan sebenarnya bilamana kehadiran berbagai macam partai di Sulawesi Selatan –yang biasa dianggap sebagai indikator penting dari proses demokratisasi– ternyata tidak begitu banyak membantu mempercepat kehidupan politik yang lebih demokratis.

Untuk memahami dan menentukan tingkat atau derajat demokratisasi yang telah berhasil dicapai di Sulawesi Selatan perlu dilakukan penelitian yang lebih serius, yang dapat mengungkap pola-pola perilaku warga masyarakat, relasi-relasi sosial yang dominan di kalangan mereka, berbagai pandangan mereka mengenai partai politik, serta berbagai nilai yang mendasari berbagai jenis relasi sosial tersebut

 

Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan

Kalau hubungan kekerabatan seorang individu merupakan hubungan yang langsung dimiliki ketika dia lahir di dunia, tidak demikian halnya dengan hubungan patron-klien. Hubungan yang menurut Scott (1972) merupakan relasi pertukaran antara individu yang lebih tinggi kedudukannya secara ekonomi dan sosial, dengan individu yang lebih rendah kedudukannya ini merupakan hubungan yang harus dibina oleh kedua belah pihak. Di antara keduanya tidak harus ada –dan biasanya memang tidak ada– hubungan kekerabatan tertentu. Dengan kata lain, kalau hubungan kekerabatan merupakan hubungan yang bersifat ascribed (diperoleh), hubungan patron-klien merupakan hubungan yang bersifat achieved (dicapai).

Deskripsi mengenai hubungan patron-klien atau patronase (patronage) di Sulawesi Selatan mulai muncul dalam literatur ilmiah di akhir abad 19, ketika seorang pegawai kolonial Belanda, seorang kontroleur, bernama P.J.Kooreman menulis dalam jurnal Indische Gids mengenai keadaan faktual di Sulawesi Selatan yang dijumpainya ketika dia bertugas di daerah tersebut (lihat Kooreman, 1883). Kooreman tidak menyebut relasi tersebut sebagai relasi patron-klien, karena di masa itu konsep patron-klien belum begitu dikenal dan ilmu sosial-politik juga belum sangat berkembang. Dia menyebutnya sebagai volgelingzijn (kepengikutan).

Hubungan patron-klien yang telah dilihat oleh Kooreman semenjak zaman penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan ini, ternyata di kemudian hari juga dilihat oleh peneliti-peneliti lain. Chabot yang melakukan penelitian di kalangan orang Makassar massih menemukan gejala sosial ini. Demikian juga peneliti-peneliti lain seperti Pelras di tahun 1980an, Ahimsa-Putra di tahun 1990an, dan juga Lampe yang melakukan penelitian di kalangan nelayan (lihat Lampe, 2012 ). Hal ini setidak-tidaknya menunjukkan bahwa relasi patronase merupakan salah satu relasi sosial yang penting di daerah tersebut, dan tetap berhasil bertahan, sampai saat ini, meskipun secara sosial dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hubungan patronase masih merupakan hubungan yang banyak ditemukan di daerah pedesaan, di kalangan petani dan nelayan, di Sulawesi Selatan. Di daerah pertanian relasi ini biasanya ada antara pemilik tanah dan penggarap tanahnya (punggawa-pajama)

Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi modern. Dalam hubungan patron-klien baik patron maupun klien masing-masing pihak tidak diinginkan bersikap kritis terhadap pihak yang lain. Salah satu pandangan utama yang mendasari relasi ini ada-lah “right or wrong my patron/leader” (pada pihak klien) dan “right or wrong my client/ follower” (pada pihak patron). Seorang klien tidak akan menyalahkan atau mencela patronnya, tetapi akan membela mati-matian atau sebisanya. Demikian pula patronnya. Oleh karena itu, kekalahan seorang patron dalam suatu pilkada atau pileg tidak akan mudah diterima. Jika klien atau pengikut menerima begitu saja kekalahan tersebut akan muncul kesan bahwa klien tidak berbuat apa-apa atas kekalahan tersebut atau tidak membalas jasa patron kepada klien.

Nilai-nilai dalam relasi patronase yang masih kuat berakar ini juga telah membuat “ideologi” apapun yang diusung oleh sebuah partai tidak menjadi faktor penting dalam kehidupan politik, kecuali oleh para patron. Di sisi lain, berbagai partai politik yang hadir di Sulawesi Selatan –dan juga Indonesia pada umumnya– merupakan partai-partai yang tidak sangat jelas “ideologi”-nya, sehingga kehadiran partai-partai ini dirasakan semakin tidak relevan oleh klien atau pengikut para patron, yang di beberapa daerah jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, dalam pilkada atau pileg, “ideologi” baik dari partai maupun patron –kalau memang ideologi itu ada– tidak sangat penting bagi banyak klien. Mereka memilih partai atau calon lebih didasarkan pada hubungan personal antara mereka dengan calon-calon yang ada dalam partai, bukan dengan ideologi partai.

Di tengah kondisi sosial dan budaya seperti itu, memahami perilaku pemilih dalam proses demokrtaisasi politik di Sulawesi Selatan tidak akan pernah tepat, jika tidak memerhatikan berbagai relasi patron-klien yang ada dalam masyarakat. Kelalaian memerhatikan dinamika relasi patron-klien beserta basis relasi ini akan membuat kita salah memahami proses demokratisasi politik, yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan.

 

Pelapisan Sosial Tradisional di Sulawesi Selatan

Para pengamat masyarakat Sulawesi Selatan di masa kini relatif jarang menyinggung tentang sistem pelapisan tradisional dalam masyarakat tersebut, Apakah karena sistem pelapisan tersebut telah jauh berkurang atau tidak ada lagi? ataukah karena para pengamat kurang memperhatikannya? Pelapisan sosial di Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Friedericy (1933) dan Chabot (1996  ) kini boleh dikatakan sudah sangat kabur. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa pelapisan itu telah hilang sama sekali dari ingatan kolektif masyarakat Sulawesi Selatan.

Sampai saat ini, masyarakat dii daerah pedesaan Sulawesi Selatan masih belum sepenuhnya lepas dari kerangka berfikir yang memandang dunia sosial mereka sebagai sebuah dunia yang terdiri dari sejumlah individu dengan status sosial yang berbeda berdasarkan atas keturunan. Sejumlah individu ditempatkan pada status sosial yang lebih tinggi berdasarkan atas kedekatan hubungan kekerabatan mereka dengan tokoh mitologis –yang dikenal dengan nama “To-Manurung”– atau dengan mereka yang menguasai sumber-sumber daya tertentu berdasarkan atas “sejarah” kedatangan atau hubungan kekerabatan mereka. Perbedaan status sosial ini telah membuat masyarakat kemudian terlihat seperti sebuah “kue lapis”. Masing-masing lapisan sosial terdiri dari individu dengan status sosial yang kurang lebih sama. Mereka yang memiliki “darah” To-manurung ditempatkan dalam lapisan sosial yang tinggi –jika bukan yang tertinggi– dalam masyarakat, dan dianggap paling pantas untuk menempati kedudukan-kedudukan yang ada dalam sistem politik yang berlaku.

Di antara mereka yang berasal dari lapisan sosial yang kurang lebih sama terlihat untuk menjalin hubungan perkawinan. Di masa lampau, hal ini telah membuat masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan berdasarkan atas “kemurnian darah” keturunan To-manurung yang dianggap mengalir dalam diri individu-individu di situ. Di daerah pedesaan masa kini kecenderungan ini telah menghasilkan pelapisan-pelapisan sosial baru berdasarkan atas pekerjaan atau status sosial tertentu, seperti misalnya lapisan “pegawai”, “guru”, “haji”, “pengusaha” dan sebagainya, dan tinggi-rendahnya kedudukan sosial seseorang berdasarkan atas tempatnya dalam sistem pelapisan sosial yang ada sangat menentukan legitimasi mereka untuk menempati kedudukan tertentu dalam sistem politik yang ada.

Panndangan masyarakat seperti ini telah membuat posisi-posisi dalam sistem politik yang ada tetap hanya “pantas” diduduki oleh individu-individu yang berasal dari lapisan sosial tertentu, terutama yang berasal dari kalangan bangsawan. Asumsi bahwa dalam sistem demokrasi suatu jabatan politik terbuka untuk siapa saja tidak sepenuhnya berlaku di sini. Mereka yang berasal dari lapisan sosial tertentu yang menurut tradisi dianggap tidak atau kurang pantas menguasai kedudukan tertentu akan sangat sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat jika mereka berkeinginan menempati kedudukan tersebut.

Dalam kondisi sosial-budaya seperti di atas, pemahaman mengenai proses demokratisasi yang berlangsung di Sulawesi Selatan tidak akan tepat jika tidak memerhatikan sistem pelapisan tradisional yang pernah ada serta kekuatan nilai-nilai yang mendasari sistem pelapisan tersebut sebagai perangkat pdeoman untuk berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Tentu, keberadaan dan kekuatan perangkat nilai-nilai pelapisan tradisional ini tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dugaan sementara yang masih perlu diteliti lebih lanjut kebenaran empirisnya adalah bahwa di daerah-daerah di mana pernah terdapat kerajaan-kerajaan atau sistem politik tradisional yang cukup kokoh, kehadiran “kaum bangsawan” akan masih terlihat jelas, dan mereka merupakan lapisan sosial yang dianggap pantas untuk menempati posis-posisi dalam sistem politik yang berlaku.

Proses demokratisasi politik yang tengah berlangsung di Sulawesi Selatan sangat perlu dinilai berdasarkan hubungannya pandangan masyarakat mengenai sistem pelapisan sosial mereka. Di daerah di mana sistem pelapisan tradisional masih dikenal dan menjadi salah satu bentuk organisasi sosial yang jelas, proses demokratisasi yang tengah berjalan di situ perlu dipantau secara seksama, karena bukan tidak mungkin berbagai proses politik yang pada sisa luarnya terlihat demokratis, ternyata sisi dalamnya, yaitu perangkat nilai serta pandangan hidup yang mendasarinya tidak menunjukkan ciri-ciri demokrasi.

 

Nilai-nilai Budaya Politik di Sulawesi Selatan

Paparan di atas memusatkan perhatian pada berbagai jenis relasi sosial yang setahu saya masih merupakan relasi-relasi sosial yang banyak ditemukan atau banyak dimiliki oleh warga masyarakat Sulawesi Selatan. Relais-relasi tersebut sedikit banyak didasarkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan kepentingan tertentu, namun paparan tersebut belum seluruhnya mampu mengungkap berbagai nilai budaya yang sedikit-banyak masih turut menentukan. Kajian mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam mitos politik yang sangat populer di Sulawesi Selatan, yaitu mitos To-manurung, menunjukkan adanya seperangkat nilai politik tertentu (lihat Ahimsa-Putra, 2010), yang masih terwujud dalam berbagai aktivitas dan proses politik di Sulawesi Selatan.

Berikut adalah beberapa nilai budaya yang terdapat dalam mitos To-manurung tersebut. [1]

 

a. Nilai “Resprositas”. Resiprositas (reciprocity) sebagai perangkat nilai mengata-kan bahwa suatu pemberian yang diterima harus dibalas kembali dengan pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam waktu yang bersamaan ataupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari nilai resiprositas ini terwujud dalam bentuk interaksi tukar-menukar, terutama yang bersifat tidak langsung, dimana suatu pemberian tidak harus dibalas dengan pemberian yang sama dalam waktu yang sama pula. Yang penting adalah bahwa apa yang diberikan adalah yang dianggap berharga oleh pihak yang lain, atau mungkin tidak dimiliki oleh pihak lain (cf. Foster, 1963; Gouldner, 1977).

Dalam mitos To-manurung dari Bantaeng, hubungan pertukaran ini terlihat pada pemberian dari To-manurung berupa lahan-lahan baru yang dapat digunakan oleh penduduk Bantaeng untuk bertempat tinggal dan bercocok-tanam. Sebagai gantinya, penduduk kemudian membuatkan tempat tinggal yang besar bagi To-manurung dan memberikan kepatuhan kepadanya. Tukar-menukar yang terjadi di sini memang dapat dikatakan tidak seimbang, karena To-manurung tampak memberikan jauh lebih banyak kepada penduduk, daripada sebaliknya. Oleh karena itulah, dalam hubungan pertukaran tersebut To-manurung kemudian berada dalam posisi seorang “patron” (cf. Foster, 1963; Scott, 1972), sedang penduduk menjadi “klien”nya. To-manurung kemudian menjadi “pemimpin” mereka.

Sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sulawesi Selatan di masa lampau, hubungan patron-klien di situ merupakan salah satu gejala sosial yang sangat menonjol. Di masa itu hubungan timbal-balik antara seorang bangsawan (anakaraeng) dengan pengikutnya (ana’-ana’) merupakan hubungan patron-klien, di mana pihak anakaraeng biasanya memberikan tanah untuk digarap, sedang ana’-ana’ memberikan kesetiaan mereka kepada anakaraeng (Kooreman, 1888). Nilai resiprotas merupakan landasan utama hubungan patron-klien ini. Mitos To-manurung di atas menunjukkan bahwa dalam sistem politik di Bantaeng ada hubungan timbal-balik atau hubungan pertukaran antara seorang pemimpin dengan mereka yang dipimpin. Hubungan pertukaran ini bersifat tidak langsung dan bersifat sukarela. Baik pemimpin maupun yang dipimpin sebaiknya tidak merasa terpaksa dalam menjalin hubungan tersebut. Dalam pertukaran ini sang pemimpin diharapkan memberikan lebih banyak kepada yang dipimpin, daripada sebaliknya.

Nilai resiprositas tersebut juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin seyogyanya tidak membebani atau menyulitkan mereka yang dipimpinnya, bahkan kalau bisa selalu berusaha meringankan beban mereka. Seorang pemimpin dalam pandangan politik tradisional di Sulawesi Selatan adalah seseorang yang juga dapat memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang dipimipinnya. Oleh karena itu seorang pemimpin di situ dituntut memiliki sumber daya yang mampu mencukupi kebutuhan mereka yang dipimpinnya.

 

b. Nilai “Kebersamaan”. Adanya resiprositas antara pemimpin dan pinimpin (yang dipimpin) akan memudahkan tercapainya kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, karena resiprositas berawal dari dan memungkinkan tumbuhnya rasa saling percaya yang lebih kuat (Gouldner, 1977). Kebersamaan atau kesediaan untuk hidup berdampingan dan siap memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain memang terlihat penting dalam konteks sistem politik tradisional di Sulawesi Selatan. Nilai budaya kebersamaan sulit untuk ditinggalkan dalam poilitik, karena politik selalu melibatkan kehidupan dan kepentingan bersama, kepentingan banyak orang.

Nilai kebersamaan merupakan nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dan kehidupan manusia itu sendiri selalu merupakan sebuah kehidupan sosial, kehidupan bersama orang lain. Berbagai tujuan hanya dapat dicapai jika usaha pencapaian tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Nilai kebersamaan di sini antara lain menyatakan bahwa seseorang sebaiknya selalu bersedia dan siap untuk hidup bersama atau melakukan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan hal yang baik dan perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam nilai kebersamaan ini juga tidak ada pandangan bahwa individu yang satu lebih penting daripada yang lain. Semua individu yang terlibat dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu sama penting kedudukannya. Masing-masing individu memberikan sum-bangan yang berbeda di situ, tetapi saling mengisi, saling mendukung. Hal ini hanya akan dapat berjalan dengan baik bilamana ada pembagian kerja. Pembagian kerja di-dasarkan pada nilai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai berbagai tujuan, dan dalam mitos di atas ini terlihat pada miteme-miteme yang menceriterakan tentang pembukaan sawah yang dilakukan dengan memberikan tugas-tugas tersebut pada orang-orang tertentu, yang kemudian disebut baku.

Nilai kebersamaan ini juga terlihat pada penyampaian mimpi yang dialami oleh Pole kepada para to-mangada, serta ajakannya untuk melaksanakan apa yang ada dalam mimpi bersama-sama. Mimpi sebagai sebuah peristiwa pribadi di situ dipandang dan dijadikan sebagai sebuah peristiwa yang bersifat kolektif. Bahwa apa yang terjadi dalam mimpi seseorang pada dasarnya merupakan sebuah pesan yang dianggap ditujukan pada suatu kolektivitas, suatu kumpulan individu. Nilai kebersamaan merupakan dasar dari pandangan semacam ini.

Nilai kebersamaan di sini juga diarahkan pada satu hal yang menjadi tujuan utama bersama, yakni To-manurung . Sosok To-manurung merupakan tokoh utama dalam kegiatan kerjasama ini. Dengan kata lain, pola kerjasama di antara mereka yang setara akan dapat berlangsung bilamana di situ terdapat seseorang yang diakui bersama sebagai pemimpin. Pemimpin di sini tidak selalu dan tidak harus bertindak sebagai pengatur kegiatan bersama, tetapi kehadirannya diperlukan untuk dapat berjalannya kerjasama itu sendiri, karena kerjasama tersebut harus diarahkan atau ditujukan kepadanya atau untuk kepentingannya. Tanpa adanya sosok pimpinan yang diakui bersama seperti To-manurung, sulit diselenggarakan kerjasama di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan

 

c. Nilai “Kesepakatan”. Nilai kesepakatan berawal dari pandangan bahwa segala sesuatu akan dapat dengan mudah dicapai bilamana ada kesamaan pandangan mengenai sesuatu tersebut. Nilai ini mengatakan bahwa kesepakatan, persetujuan, kesamaan pandangan atau pendapat merupakan hal yang baik, dan perlu dicapai dalam upaya mewujudkan keinginan atau cita-cita bersama. Dengan adanya kesepakatan akan ada rasa saling percaya bahwa masing-masing pihak atau setiap orang akan bersedia melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dengan kesepakatan ini bisa terjalin pembagian kerja dan kerjasama yang baik, yang memudahkan proses mencapai tujuan yang diinginkan.

Nilai kesepakatan ini tampak menonjol dalam mitos To-manurung, sebagaimana terlihat pada kesepakatan yang ada antara To-manurung dengan wakil-wakil rakyat untuk mengangkat seorang wakil yang tidak ditunjuk oleh To-manurung, tetapi dipilih oleh para wakil penduduk; pada pengerjaan sawah yang dilakukan oleh penduduk; pada pemilihan Karaeng Bantaeng oleh para to-mangada, serta pada pembentukan Hadat Bantaeng secara bersama-sama. Dengan adanya nilai kesepakatan tersebut berbagai macam persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan relatif mudah dan cepat. Miteme dan ceriteme yang memperlihatkan nilai kesepakatan tersebut telah membuat kita menangkap citra masyarakat Bantaeng, dan mungkin juga masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, sebagai masyarakat yang sangat mudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara bersama-sama.

Pengambilan keputusan -sebagaimana disampaikan secara tersirat dalam mitos To-manurung di atas- sebaiknya didasarkan untuk kepentingan orang yang dipimpin, dan ini sebaiknya dicapai melalui kesepakatan. Kesepakatan akan memudahkan pembagian kerja dan kerjasama, yang kemudian akan mempermudah usaha-usaha mewujudkan keputusan yang telah diambil. Kesepakatan dapat dicapai melalui proses musyawarah. Akan tetapi musyawarah menjadi cukup sulit dilakukan ketika melibatkan begitu banyak orang. Oleh karena itu, nilai budaya berikutnya perlu dijadikan patokan, yakni nilai budaya perwakilan.

 

d. Nilai “Perwakilan”. Selanjutnya, untuk mempermudah mencapai kesepakatan -yang dianggap sebagai kesepakatan semua yang dipimpin-, pihak yang dipimpin perlu mengangkat wakil. Perwakilan merupakan salah satu nilai budaya penting dalam sis-tem politik tradisional di Sulawesi Selatan, khususnya di Bantaeng. Perwakilan inilah yang memunculkan institusi Hadat di Sulawesi Selatan di masa lampau. Anggota Ha-dat adalah para wakil rakyat. Dengan perwakilan ini cara untuk mencapai kesepakatan bersama menjadi lebih mudah, karena mereka yang terlibat langsung jumlahnya lebih sedikit, tanpa mengurangi keabsahan kesepakatan yang berhasil dicapai.

Nilai perwakilan dalam kasus mitos To-manurung dari Bantaeng di atas didasarkan pada sebuah nilai yang lain, yakni kepraktisan atau kemudahan. Sistem perwakilan ini diusulkan oleh sang pemimpin, To-manurung, yang kemudian diterima oleh yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa asas kepraktisan atau kemudahan dalam berbagai hal me-rupakan asas yang perlu diikuti oleh seorang pemimpin. Nilai budaya perwakilan di sini mengatakan bahwa mewakilkan suatu tugas kepada orang lain berdasarkan atas kese-pakatan bersama merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Bahkan, dalam situasi dan kondisi tertentu perwakilan tersebut bukan hanya baik, tetapi juga harus dilakukan

Usul yang dikemukakan oleh To-manurung agar para to-mangada menunjuk wakil mereka untuk berhubungan dengan To-manurung merupakan wujud dari nilai budaya perwakilan ini, dan nilai budaya ini terkait dengan nilai budaya lain, yakni nilai keprak-tisan atau kemudahan. Nilai ini mengatakan bahwa memilih suatu tindakan yang lebih mudah dikerjakan dan tidak menyulitkan banyak orang merupakan hal yang baik dan perku dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu. To-manurung mengusulkan adanya perwakilan dari para to-mangada adalah untuk memudahkan kehidupan para to-mangada itu sendiri. Dengan adanya wakil yang mereka percayai ini mereka tidak lagi perlu menghadap atau bertemu sendiri dengan To-manurung setiap hari.

Kemudahan yang diusulkan oleh To-manurung juga dapat ditafsirkan bahwa seorang pemimpin seyogyanya tidak membuat orang-orang yang dipimpinnya merasa kesulitan atau terbebani. Sebagai sosok yang bijak, To-manurung dapat memahami kesulitan yang dialami oleh para to-mangada karena merasa berkewajiban untuk menghadap To-manurung setiap hari, padahal hal itu tidak selalu perlu dilakukan. Nilai tersebut juga tersirat dalam miteme berupa ucapan To-manurung yang menyatakan, bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada wakil-wakil penduduk yang datang menghadap kepadanya dan melaporkan segala sesuatunya.

 

Penutup

Dalam makalah ini saya memaparkan konteks sosial-budaya di daerah Sulawesi Selatan yang saya pandang relevan dengan proses demokratisasi yang tengah diba-ngun di situ. Berdasarkan asumsi bahwa proses perubahan sosial-budaya merupakan sebuah proses yang berjalan secara bertahap atau sedikit demi sedikit, dan tidak da-pat berlangsung sekaligus dalam beberapa hari, bulan atau tahun saja, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama, maka proses perubahan yang tengah berlangsung; yaitu demokratisasi- tentu juga akan berjalan seperti itu. Di situ berbagai relasi sosial dan nilai budaya yang lama tentu masih akan bekerja dan berpengaruh terhadap proses perubahan yang tengah terjadi.

Sehubungan dengan itu, proses demokratisasi tersebut perlu dilihat sebagai sebuah proses peralihan dari sebuah sistem politik tradisional menuju sebuah sistem politik baru, yang tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Di tempat-tempat tertentu persaingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru –yang berlangsung melalui individu-individu sebagai aktornya– dapat berlangsung pada tataran sosial, sedang di tempat yang lain berlangsung pada tataran budaya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dan benar mengenai sistem sosial dan sistem budaya tradisional di Sulawesi Selatan perlu diperoleh agar peralihan dari sistem politik yang lama ke sistem politik yang baru tidak menimbulkan masalah-masalah sosial dan budaya baru, yang sulit diatasi atau yang membawa masyarakat Sulawesi Selatan ke dalam situasi dan kondisi sosial-budaya yang lebih buruk.

 

Daftar Pustaka
  • Ahimsa-Putra, H.S. 2009. Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural. Yogyakarta: Kepel Press.
  • _________. 2010. “Nilai Budaya Politik dan Struktur Politik dalam Mitos To-Manurung dari Bantaeng Sulawesi Selatan”. Makalah.
  • Gouldner, A. 1977. “The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement” dalam Friends, Followers and Factions, S.W.Schmidt et al  (eds.). Berkeley: University of California Press.
  • Kooreman, P.J. 1883. “De feitelijke toestand in het gouvernementsgebied van Celebes en Onderhoorigheden”. Indische Gids 5 (1): 167-200; 308-384; 482-498; 637-655; (2): 135-169; 348-358.
  • Lévi-Strauss, C. 1963. Structural Anthropology: New York: Basic Books.
  • Matthes, B.F. 1885. “Over de Ada’s of gewoonten der Makassaren en Boegineezen”. Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen 3(2): 137-189.
  • Noteboom, C. 1948. “Aantekeningen over de cultuur der Boeginezen en Makassaren”  Indonesie II: 244-255.
  • Scott, J.C. 1972.  “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”. The American Political Science Review 66 (1): 92-113.

References and Footnotes

  1. uraian di bagian ini diambil dari makalah H.S.Ahimsa-Putra yang berjudul "Nilai Budaya Politik dan Struktur Politik dalam Mitos To-Manurung dari Bantaeng Sulawesi Selatan". 2010.
Guru Besar Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta