Menjadikan Warga sebagai Aktor Utama Pembangunan Pariwisata Mamasa*)

Pengantar

Dalam lanskap makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ada semacam pembagian peran dan fokus pembangunan antar-region. Wilayah Kabupaten Mamuju dan sekitarnya diandalkan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sulbar, Kabupaten Majene diproyeksikan sebagai kota pendidikan, Kabupaten Polewali sebagai pusat pengembangan ekonomi dan perdagangan. Sementara Kabupaten Mamasa akan diandalkan menjadi “kota pariwisata”. Untuk menopang Mamasa menjadi kota pariwisata, pemerintah Provinsi Sulbar, bahkan, telah memberikan dukungan khusus melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2008. Surat Keputusan Gubernur Sulbar ini telah menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi pariwisata Sulbar.

Senada dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa juga menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan. “Kita sudah mempunyai rencana untuk membangun sektor pariwisata sebagai andalan Kabupaten Mamasa. Obsesinya, Mamasa ke depan akan menjadi pilihan orang untuk wisata selain Toraja,” ucap Bupati Mamasa, Ramlan Badawi. Namun demikian, di tengah ragam potensi dan pesona pariwisata yang dimiliki Kabupaten Mamasa serta gairah dan obsesi bupati itu tampaknya perlu juga untuk menyampaikan pertanyaan urgen, sanggupkah Mamasa membuktikan dirinya menjadi kota pariwisata? Langkah apa yang harus ditempuh untuk mewujudkan Mamasa sebagai kota pariwisata? Bagaimana pula menjadikan warga sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata Mamasa?

“Gadis Belia” Bernama Mamasa

Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) pada tahun 2002 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002. Kabupaten Mamasa awalnya sering disebut sebagai “Toraja Barat” karena letaknya persis berada di sebelah barat Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Pada saat awal pembentukannya, Kabupaten Mamasa masih berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Dua tahun kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu: Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, serta Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara. Jika dihitung dari saat pemekarannya pada 2002, usia formatif Mamasa sebagai kota kabupaten baru berjalan sekitar tiga belas tahun, layaknya gadis belia yang menyimpan segenap pesona sekaligus kegundahan atas masa depannya.

Dalam waktu relatif cepat, pembentukan Kabupaten Mamasa segera diikuti pemekaran wilayah kecamatannya. Pada awal pembentukan, Kabupaten Mamasa hanya terdiri dari empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Mamasa, Kecamatan Mambi, Kecamatan Pana, dan Kecamatan Sumarorong. Dalam hubungannya dengan pengembangan wilayah dan alasan untuk mendekatkan pelayanan, pembentukan kabupaten ini juga kemudian dibarengi dengan pemekaran kecamatan. Kecamatan Mamasa dimekarkan menjadi empat kecamatan, yaitu: Mamasa, Balla, Sesenapadang, dan Tawalian. Kecamatan Sumarorong dimekarkan menjadi tiga, yaitu Sumarorong, Messawa, dan Tanduk Kalua. Demikian juga Kecamatan Pana dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Pana, Nosu dan Tabang. Sementara Kecamatan Mambi secara bertahap dimekarkan menjadi tujuh kecamatan, yaitu: Mambi, Tabulahan, Rantebulahan Timur, Bambang, Aralle, Mehalaan, dan Buntu Malangka. Dengan pemekaran ini, jumlah kecamatan di Kabupaten Mamasa meningkat pesat dari empat kecamatan pada 2002 menjadi 17 kecamatan dengan 177 dan 181 desa/kelurahan pada 2012 dan 2013.

Tabel 1. Pengembangan kecamatan di Kabupaten Mamasa

Sebelum pemekaran Setelah pemekaran
Mamasa Mamasa, Balla, Sesenapadang, Tawalian
Sumarorong Sumarorong, Messawa, Tanduk Kalua
Pana Pana, Nosu, Tabang
Mambi Mambi, Rantebulahan Timur, Aralle, Tabulahan, Bambang, Buntu Malangka, Mehalaan

Sumber: Bappeda Kabupaten Mamasa 2010

Sebagaimana pemekaran sebuah kabupaten, pemekaran semua kecamatan di wilayah Kabupaten Mamasa juga niat awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat selain menjawab tuntutan pengembangan wilayah. Sejumlah masyarakat menilai, ketika Kabupaten Mamasa masih terdiri dari empat kecamatan, pelayanan publik masih banyak terkendala. Untuk memenuhi banyak urusan seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain misalnya warga harus menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju ibukota kecamatan yang jaraknya relatif jauh. Sebenarnya, kalau diukur dari sisi jarak, letak antara satu kecamatan dengan kecamatan lain serta jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten Mamasa tidaklah terlalu jauh. Kecamatan terjauh adalah Kecamatan Pana yang memiliki jarak sekitar 90-an kilometer dari ibukota Kabupaten Mamasa. Jarak antar kecamatan dan jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan

No Kecamatan Ibukota Jarak (dalam km)
1 Sumarorong Sumarorong 38
2 Messawa Messawa 58
3 Pana Pana 95
4 Nosu Nosu 67
5 Tabang Tabang 36
6 Mamasa Mamasa 0
7 Tanduk Kalua Minake 19
8 Balla Balla Satanetean 14
9 Sesenapadang Orobua 8
10 Tawalian Tawalian 3
11 Mambi Mambi 44
12 Bambang Galung 32
13 Rantebulahan Timur Salumokanan 56
14 Mehalaan Mehalaan 45
15 Aralle Aralle 55
16 Buntu Malangka Buntu Malangka 69
17 Tabulahan Lakahang 87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2013

Persoalan utamanya, sebenarnya lebih pada belum tersedianya infrastruktur jalan yang baik dan belum tersedianya sarana transportasi publik  yang memadai, sehingga butuh waktu tempuh yang lama untuk melakukan perjalanan di wilayah Kabupaten Mamasa. Hingga saat ini, hanya ada tiga poros jalan dari Kabupaten Mamasa menuju luar kota. Pertama, jalan poros Mamasa-Polewali melintasi Kecamatan Balla, Nosu, Sumarorong, Messawa hingga tersambung ke arah Polewali Mandar. Kedua, jalan poros Mamasa-Mamuju melalui pasar Malabo di Kecamatan Tanduk Kalua, Mambi, Aralle, Buntu Malangka, Tabulahan dan kemudian tersambung ke Kabupaten Mamuju.  Ketiga, jalan poros Mamasa-Toraja melintasi Kecamatan Tawalian, Sesenapadang, Tabang, dan kemudian bersambung ke Kabupaten Tanah Toraja.

Selain ketiga jalur poros itu, masih ada jalan antar-kecamatan dan antar-desa yang sebagian besar masih merupakan “jalan perintis”.  Masih terbatasnya sarana infrastruktur jalan dan belum tersedianya sarana transportasi publik tentu menjadi kendala. Termasuk dan terutama dalam upaya pembangunan pariwisata Mamasa. Usia formatif Kabupaten Mamasa yang relatif masih belia seringkali menjadi alasan atas beragam keterbatasan ini. Kondisi ini tentu harus menjadi catatan dan perhatian tersendiri terutama dalam kaitannya dengan rencana pengembangan pariwisata sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Mamasa. Daya dukung infrastruktur, terutama keberadaan sarana jalan dan transportasi publik yang baik tentu sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pariwisata sebagai sektor andalan bagi kemajuan Mamasa.

Pariwisata: Primadona Mamasa?

Memasuki Kabupaten Mamasa dari arah poros mana pun kita akan disuguhi pemandangan alam nan indah. Hamparan hutan hijau yang begitu sejuk dan asri menjadi pemandangan utama sejauh mata memandang. Dari arah jalan poros Polewali-Mamasa, misalnya, bentangan pemandangan kanan-kiri jalan didominasi hutan pinus yang hijau. Demikian pula arah dari poros Toraja melewati Tabang, Tawalian, dan sebagian daerah Sesenapadang, mata kita akan dimanjakan dengan hijaunya hutan yang masih perawan. Dari arah Mamuju melintasi Tabulahan, Buntu Malangka, Aralle, Mambi, Tanduk Kalua, Balla hingga masuk ke pusat kota Mamasa juga tak henti-hentinya kita akan disuguhi hijaunya hutan dengan ragam pepohonan. Panorama serupa juga dapat kita saksikan jika kita melintasi Mamasa melalui jalur udara. Memakai pesawat “Aviastar” dengan ketinggian jelajah yang relatif rendah akan tampak jelas bahwa sebagian besar wilayah Mamasa adalah daerah hutan primer dengan rangkaian pegunungan yang indah. Di sela-sela hamparan hijaunya hutan tampak banyak aliran sungai dan air terjun di sejumlah titik. Mamasa sungguh memiliki potensi wisata alam yang sangat menakjubkan.

IMG_7859

Gambar 1. Panorama alam Mamasa yang indah, sejuk dan asri (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

Selain potensi wisata alam, Mamasa juga memiliki potensi wisata budaya yang cukup kaya. Perpaduan budaya Toraja dan Mandar dapat disaksikan, tapi sekaligus menyajikan budaya Mamasa yang khas. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa menyebutkan bahwa di kota ini tidak kurang dari empat puluh tempat yang menyimpan benda dan situs yang merupakan Cagar Budaya, seperti Rumah Adat Rambu Saratu di daerah Rante Buda, Rumah Adat Orobua, Rumah Adat Buntu Kasisi di Osango, Rumah adat Balla Satanetean, serta Makam Tedong-Tedong yang berada di Balla Barat, Paladan dan Messawa.

IMG_7966

Gambar 2. Rumah Adat Batarirak di Kecamatan Balla (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

Mamasa juga memiliki kekayaan sanggar seni budaya yang beragam. Meskipun mendapat pengaruh cukup kuat dari budaya Toraja dan Mandar, tapi seni-budaya Mamasa tetap memiliki ciri khas tersendiri. Hampir di semua kecamatan terdapat sanggar seni dengan ragam keunikannya masing-masing.  Sayangnya, hingga sat ini keberadaan sanggar seni-budaya Mamasa masih kurang mendapat perhatian semestinya. Masih lebih banyak sanggar seni yang “belum resmi” ketimbang sanggar seni yang secara formal sudah memiliki akta notaris dan diakui keberadaannya oleh pemerintah secara resmi. Data sanggar seni di Kabupaten Mamasa dapat disimak dalam tabel berikut.

Tabel 3. Data Sanggar Seni di Kabupaten Mamasa, 2012

No Kecamatan Sanggar Seni Jumlah
Berakta Notaris Belum Berakta Notaris
1 Mamasa 1 4 5
2 Tawalian 2 2
3 Sesenapadang 2 2
4 Balla 1 2 3
5 Tanduk Kalua 1 1
6 Sumarorong 4 4
7 Messawa
8 Nosu 4 4
9 Pana
10 Tabulahan 1 12 13
11 Rantebulahan Timur
12 Bambang 18 18
13 Mambi 1 10 11
14 Mehalaan 1 1
15 Aralle 2 2
16 Buntu Malangka 11 11
17 Tabang 4 4
Jumlah 4 77 81

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, 2012

Daya dukung lainnya dalam konteks pengembangan pariwisata juga sangat potensial, seperti suasana kehidupan sosialnya yang aman, tertib, dengan sikap masyarakatnya yang sangat ramah. Alhasil, jika konsep “sapta pesona” dijadikan rujukan atau parameter dalam pengembangan pariwisata maka sesungguhnya Kabupaten Mamasa memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata sebagai sektor primadona. Sebagaimana kita mafhumi bahwa “sapta pesona” merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat para wisatawan datang berkunjung ke suatu daerah. Sapta pesona terdiri dari tujuh unsur yang dapat mendukung pengembangan pariwisata, yaitu: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan.

Dengan melihat berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Mamasa, sektor pariwisata sejatinya punya kans untuk dikembangkan sebagai primadona. Hal ini setidaknya karena tiga alasan. Pertama, posisi strategis Kabupaten Mamasa terletak di jalur wisata Tanah Toraja yang sudah sangat terkenal. Kedua, kultur dan sikap positif masyarakat yang sangat kondusif. Sikap santun, terbuka, dan rasa saling percaya yang tinggi merupakan salah satu modal sosial yang sangat mendukung bagi pengembangan pariwisata. Ketiga, kondisi alam dan iklim sejuk yang tentu saja sangat kondusif sebagai magnet yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah ini. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, termasuk dan terutama potensi pertanian, Kabupaten Mamasa juga punya peluang untuk mengembangkan fokus khusus pariwisata yang lebih spesial, misalnya pengembangan agrowisata. Harus disadari bahwa Mamasa memiliki banyak komoditas pertanian dan perkebunan yang dapat dijadikan andalan untuk menunjang pengembangan agrowisata. Kopi dan tomarilo, misalnya, merupakan dua contoh komoditas yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai potensi andalan.

Gambar 3. Kopi, salah satu andalan komoditas perkebunan Mamasa (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

Gambar 3. Kopi, salah satu andalan komoditas perkebunan Mamasa (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

Gambar 4. Tomarilo, salah satu andalan komoditas pertanian Mamasa (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

Gambar 4. Tomarilo, salah satu andalan komoditas pertanian Mamasa (Sumber: Dokumen Interseksi/Sasgart)

SWOT Pariwisata Mamasa

Analisis SWOT (strengths, weaknessess, opportunities, threats) adalah alat identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi sebuah institusi dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) dan secara bersamaan melakukan upaya meminimalkan kelemahan (weaknessess) serta ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan visi, misi, tujuan, dan kebijakan program dari sebuah institusi. Dalam konteks pengambilan keputusan strategis ini, analisis SWOT kerap dijadikan alat bantu untuk merumuskan dan memetakan pilihan-pilihan secara objektif.

Pada prinsipnya, analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap faktor dari keseluruhan fungsi institusi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa, analisis SWOT dapat membantu merumuskan sekaligus memetakan persoalan secara simultan. Secara internal dapat diidentifikasi apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Dalam waktu bersamaan, secara eksternal dapat dirumuskan secara saksama peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi. Dengan memanfaatkan analisis SWOT, persoalan pariwisata di Mamasa secara umum dapat dipetakan dalam bagan berikut.

SWOT Mamasa

Dengan pemetaan persoalan tersebut setidaknya dapat ditempuh empat strategi sehubungan dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Mamasa. Pertama,  “Strategi SO” yang berupaya untuk memanfaatkan kekuatan dalam rangka meraih peluang. Kedua, “Strategi ST” yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Ketiga, “Strategi WO” dengan mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Keempat, “Strategi WT” dengan meminimalisasi kelemahan agar mampu bertahan dari ancaman.

Ada banyak ragam potensi yang dimiliki Mamasa yang dapat diandalkan sebagai kekuatan. Setidaknya, ada tiga kekuatan utama yang dimiliki Kabupaten Mamasa, yaitu keindahan alam dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki (S-1), ragam seni budaya yang ada (S-2), serta sikap masyarakat yang santun dan kondusif (S-3). Namun di balik potensi yang menjadi sumber kekuatan, sejumlah kelemahan pun mengintai, misalnya tampak pada buruknya kondisi infrastruktur, terutama jalan (W-1), Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah (W-2) dan posisi Mamasa yang masih terisolir (W-3).

SWOT

Kekuatan dan kelemahan merupakan aspek internal yang perlu dikontraksi dan direkonstruksi sehingga aspek yang melemahkaan tidak menjadi kendala dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sementara itu, peluang dan ancaman yang merupakan aspek eksternal perlu dikelola secara baik. Dengan begitu, sejumlah  ancaman seperti kondisi politik yang tidak stabil (T-1), kekhawatiran akan munculnya penetrasi budaya luar (T-2), serta ketergantungan ekonomi (T-3) tidak terus tumbuh menjadi aspek yang membahayakan dan menghambat pencapaian peluang-peluang utama, yaitu: peluang pengembangan agrowisata (O-1), wisata budaya (0-2) dan peluang Mamasa untuk menjadi interseksi antara Mandar dan Toraja (O-3).

What Has to Be Done?

SWOT analisis memang hanya salah satu alat bantu untuk merumuskan sekaligus memetakan persoalan dalam rangka mencari pilihan-pilihan kebijakan secara objektif. Model ini tentu dapat dikomplementasikan dengan model strategi kebijakan lainnya untuk menemukan pilihan alternatif yang lebih tepat. Namun demikian, dari analisis SWOT yang sudah dilakukan setidaknya dapat direkomendasikan beberapa upaya strategis dan urgen dalam kaitannya dengan rencana pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan di Kabupaten Mamasa.  Pertama, dukungan infrastruktur secara serius.  Kedua, popularisasi kebijakan secara massif. Ketiga, kombinasi program dan sinergi kelembagaan. Keempat, menjadikan warga sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata Mamasa.

Dukungan infrastruktur

Dari sisi ketersediaan infrastruktur, terutama sarana jalan, Mamasa dapat dikategorikan sebagai wilayah yang terisolir. Akses menuju Mamasa yang berada di wilayah pegunungan ini masih sangat terbatas. Terdapat tiga jalan poros yang menghubungkan Mamasa dengan wilayah lain. Pertama, jalan poros Mamasa-Polewali melintasi Kecamatan Balla, Nosu, Sumarorong, Messawa hingga tersambung ke arah Polewali Mandar. Meskipun kondisi jalannya masih buruk, tapi jalur ini menjadi poros utama dari Mamasa menuju ke luar kota. Kedua, jalan poros Mamasa-Mamuju melalui pasar Malabo di Kecamatan Tanduk Kalua, Mambi, Aralle, Buntu Malangka, Tabulahan dan kemudian tersambung ke Kabupaten Mamuju dengan kualitas jalan yang sama buruknya dengan jalan poros Polewali-Mamasa. Ketiga, jalan poros Mamasa-Toraja melintasi Kecamatan Tawalian, Sesenapadang, Tabang, dan kemudian bersambung ke Kabupaten Tanah Toraja dengan kualitas jalan yang jauh lebih buruk lagi dari pada dua jalan poros sebelumnya. Kondisi jalan di Mamasa secara umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Mamasa, 2008-2012 (km)

Kondisi Jalan 2008 2009 2010 2011 2012 
Baik 185.66
91*
225.06
97*
208.06
35*
215.3
93*
259.33
40.25*
28.75**
Sedang 315.14
315.35
304.35
25*
476
149*
78**
381.80
28.75*
23**
Rusak 867.4
124*
867.54
118*
879.54
62*
845.5
20*
1064.25
57.20*
Rusak berat 356.10
24*
358.1
24*
374.1
26*
91**
296.8
20*
30**
60.68
17.00*
44.05**
Jumlah Total 1.724.30
239*
1.766.05
239*
1.766.05
86*
153**
1.842.60
282*
103**
1.766.06
86*
153**

Keterangan:
*   = Jalan Provinsi
** = Jalan Negara
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Mamasa (2013)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam lima tahun (2008-2012) kondisi jalan di Kabupaten Mamasa masih didominasi jalan rusak. Dari total panjang 1.766.06 kilometer pada 2012, lebih dari tujuh puluh persennya atau sekitar 1.064.25 kilometer merupakan jalan rusak. Sementara jalan yang masuk katgori baik tidak sampai dua puluh persen dari keseluruhan jalan yang ada. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya nyaris tidak ada perubahan dan perbaikan infrastruktur jalan secara signifikan, baik untuk kategori jalan provinsi, jalan negara atau jalan nasional maupun jalan kabupaten.

Kondisi jalan yang buruk ini memunculkan insiatif untuk dibangunnya bandara di Mamasa. Ide awalnya berasal dari Gubernur Sulawesi Barat, Adnan Anwar Saleh. Rencana pembangunan bandara ini sudah mulai disampaikan Gubernur Sulbar sejak 2010 namun baru terrealisasi pada awal 2013. Dibangunnya bandara Mamasa yang terletak di Kecamatan Sumarorong ini memang sangat diharapkan dapat membuka isolasi Mamasa sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai daerah terisolir karena medannya yang sulit dijangkau. Selain itu, hadirnya bandara di Kabupaten Mamasa diharapkan akan meningkatkan daya tarik pariwisata sebagai salah satu potensi andalan Kabupaten Mamasa. Namun sayangnya –karena masih terkendala sarana transportasi dan jalan raya menuju bandara yang masih kurang memadai– keberadaan bandara Sumarorong ini belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Infrastruktur lainnya yang penting dibangun terkait pengembangan pariwisata di Mamasa adalah “rumah seni dan budaya” yang dapat dijadikan media aktualisasi warga dalam berkesenian dan pengembangan kebudayaan. Keberadaan Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan setempat dengan segala perangkat infrastruktur dan suprastrukturnya tentu akan mendorong tumbuh-kembangnya seni-budaya Mamasa.  Kehadiran “rumah seni dan budaya” ini tentu diharapkan dapat melahirkan sejumlah kreativitas, misalnya penyelenggaraan “Festival Tahunan Seni-Budaya Mamasa” dan agenda seni-budaya lainnya yang pada gilirannya dapat menopang gairah pariwisata kian bergeliat. Minimnya kegiatan seni-budaya di Mamasa dalam beberapa tahun belakangan ini salah satunya mungkin disebabkan karena belum tersedianya “rumah seni dan budaya” Mamasa yang representatif dan memadai.

Popularisasi kebijakan

Surat Keputusan Gubernur Sulbar No.15 Tahun 2008 memang telah memberi dorongan spesifik bagi pemajuan pariwisata Kabupaten Mamasa. Secara eksplisit Surat Keputusan Gubernur Sulbar tersebut telah menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai destinasi wisata Sulbar. Namun sayangnya Surat Keputusan Gubernur  No.15 Tahun 2008 ini belum diterjemahkan dalam legislasi kebijakan di bawahnya secara implementatif. Hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang secara spesifik menerjemahkan Surat Keputusan Gubernur tersebut.

Dengan situasi seperti ini maka menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Kabupaten Mamasa untuk menginisiasi dan merancang semacam kebijakan kepariwisataan yang dapat menjadi rujukan serta landasan hukum untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan Kabupaten Mamasa. Pekerjaan rumah yang sama juga perlu dilakukan kalangan eksekutif di jajaran Pemda, terutama dalam menginisiasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi programatik seperti penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rapat Perencanaan Daerah (Raperda) dan forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam berbagai level. Dalam konteks ini, partisipasi warga dalam merancang kebijakan juga dapat turut mendorong agar pariwisata benar-benar menjadi sektor andalan dalam pembangunan Mamasa. Proses rancang-bangun kebijakan pariwisata dapat dilakukan secara sinergis antara eksekutif, legislatif, dan publik secara kolektif. Hal ini dapat divisualisasikan dalam bagan berikut.

Kebijakan daerah

Dukungan kebijakan ini tentu menjadi urgen karena nantinya akan berimplikasi pada penganggarannya. Ketika sektor pariwisata telah secara formal dan sah ditetapkan dalam produk legislasi daerah maka akan memiliki kekuatan hukum dan membawa konsekwensi pada penganggaran. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung juga akan berimplikasi pada ragam kegiatan turunannya yang satu sama lain akan saling menopang. Kondisi seperti ini yang saat ini belum tampak sehingga persoalan kebijakan dan anggaran sektor pariwisata di Kabupaten Mamasa masih menjadi kendala tersendiri. Hal ini diakui Yesaya, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa. “Anggaran sektor pariwisata masih sangat minim sehingga kita kesulitan membuat program dan ragam kegiatan,” ujarnya.

Kombinasi program dan sinergi kelembagaan

Meskipun sektor pariwisata telah dipilih dan ditetapkan sebagai sektor prioritas, bukan berarti Pemda Kabupaten Mamasa melupakan sektor lainnya. Terlebih sektor pertanian yang sejatinya merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamasa. Sektor pertanian juga kini masih menjadi mata pencaharian paling dominan di Kabupaten Mamasa sehingga kontribusinya terhadap Pruduk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga sangat besar. Nilai kontribusi sektor pertanian mencapai hampir separuh dari nilai PDRB secara keseluruhan. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel  5.  Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Mamasa, 2012

No Sektor Rupiah Prosentase
1 Pertanian 762.362.51 49,91
2 Pertambangan dan penggalian 9.275.94 0,61
3 Industri Pengolahan 68.753.51 4,50
4 Listrik, gas, dan air bersih 4.422.59 0,29
5 Konstruksi 98.427.99 6,44
6 Perdagangan, hotel, dan restoran 166.033.06 10,87
7 Pengangkutan dan komunikasi 22.831.17 1,49
8 Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan 84.589.4 5,54
9 Jasa-jasa 310.725.13 20,34
PDRB 1.527.421.30 100

Sumber: Bappeda Kabupaten Mamasa, 2013

Menurut Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa, Yosephin Meity, tabel di atas menunjukkan sinyal penting bagi pemerintah untuk  tidak melupakan sektor pertanian yang saat ini masih menjadi sektor kunci di Kabupaten Mamasa. Karena itu, ketika Pemda Kabupaten Mamasa sudah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor prioritas yang diandalkan maka sangat mungkin -atau bisa jadi harus- dikombinasikan dengan sektor pertanian yang secara riil telah memberi kontribusi terbesar dalam PAD maupun PDRB Kabupaten Mamasa. Sinergi antara sektor pariwisata dengan pertanian dapat menjadi pilihan strategis dalam rangka meraih dan menciptakan beragam peluang.

Mengawinkan sektor pariwisata dengan sektor pertanian untuk kemudian dijadikan sektor prioritas yang diandalkan memang tidak mudah. Namun hal ini tentu bukan sesuatu yang mustahil. Tantangan untuk mengkombinasikan sektor pariwisata dengan sektor pertanian bahkan dapat menjadi peluang tersendiri. Pilihan untuk mengembangkan agrowisata, misalnya, dapat menjadi kombinasi program spesifik yang menarik. Dari sini misalnya dapat dirancang dan ditawarkan sesuatu yang khas dan menjadi “ikonik” Mamasa. Contoh konkretnya misalnya peningkatan budidaya buah tomarilo yang kini menjadi salah satu andalan komoditas pertanian Mamasa. Buah unik ini tentu dapat dijadikan sebagai salah satu ciri khas Mamasa, baik dalam bentuk buah segar maupun dalam bentuk kemasan seperti jus tomarilo sebagai “buah tangan” ketika orang berkunjung ke Mamasa.

Untuk merealisasikan program ini Pemda Kabupaten Mamasa dapat memulainya, misalnya dengan merencanakan studi banding yang tepat dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Mamasa. Beberapa daerah di wilayah Bandung Selatan, seperti Pangalengan, Ciwidey serta Dieng dan Wonosobo di Jawa Tengah dapat dipertimbangkan untuk menjadi tempat studi banding. Demikian juga Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan merupakan salah satu proto tipe kota pegunungan yang layak dijadikan role model.  Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik iklim serupa dengan Mamasa dan telah cukup berhasil menjalankan program argowisata.

Selain kombinasi program, sinergi  kelembagaan juga tidak kalah penting untuk dipikirkan. Program pariwisata tentu tidak dapat dijalankan secara sektoral, tapi butuh topangan sektor-sektor lainnya secara sinergis. Dalam konteks Mamasa dimana sektor pertanian masih dominan dan kondisi infrastruktur masih lemah maka sangat dibutuhkan sinergi tiga kelembagaan secara simultan: Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Koordinasi dan sinergi kelembagaan akan saling menguatkan satu dinas dengan dinas lainnya sehingga sinergi kelembagaan diharapkan dapat mempermudah implementasi dan eksekusi program. Secara illustratif, sinergi kelembagaan ini dapat divisualisasikan dalam bagan berikut.

dinas PU-Pariwisata-Pertanian

Point utama bagan tersebut adalah bahwa pariwisata tidak dapat dijalankan secara sektoral, tapi butuh topangan sektor-sektor lainnya secara kompak, sinergis dan integratif.. Koordinasi programatik antara Dinas PU, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian tentu akan saling menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mamasa, termasuk dan terutama pembangunan pariwisata yang menjadi salah satu andalan Mamasa.

Menjadikan warga sebagai aktor utama

Dalam model demokrasi apa pun peran warga sejatinya memiliki posisi sangat sentral. Prinsip utama demokrasi seringkali dinisbatkan pada postulat yang dikemukakan Abraham Lincoln “government of the people, by the people, and for the people” atau istilah yang sering diungkapkan  J.J. Rousseau: Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Secara teoretik, rakyat sebagai warga negara memiliki peran kunci dalam kehidupan demokrasi. Inilah yang disebut Richard Bellamy (2008) sebagai arti penting citizenship sebagai sekumpulan hak-hak warganegara untuk turut berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Harus disadari bahwa partisipasi kini telah menjadi salah satu elemen kunci dalam proses demokrasi. Partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi segenap proses pembangunan diyakini dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan. Karena itu, idiom pembangunan yang sebelumnya terlanjur didefinisikan sebagai upaya top-down penguasa kini dievaluasi dan didefinisi ulang. Ada peran dan partisipasi publik yang kemudian diniscayakan agar segenap proses pembangunan menjadi milik bersama. Dengan begitu, semua orang bukan saja turut terlibat dalam proses pembangunan, tapi lebih dari itu juga turut merasa memiliki (sense of belonging) atas proses dan hasil-hasilnya.

Dalam hubungan ini, penetapan Mamasa sebagai destinasi pariwisata Sulbar melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2008 tentu masih bersifat top-down. Perlu ada dorongan berimbang secara bottom-up sehingga publik merasa turut memiliki program ini. Karena itu, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, misalnya, dapat menjadi pilihan tepat dalam pembangunan pariwisata Mamasa.  Dalam konteks ini, beragam forum seperti Musrenbang, public hearing, dan beragam saluran forum warga lainnya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam rangka menangkap tuntutan dan harapan warga secara terbuka.

Demikian halnya dalam program pariwisata yang telah dicanangkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten mamasa. Publik dan warga Mamasa pada umumnya perlu dilibatkan mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan program, sampai pada tahap evaluasinya secara partisipatif seperti diamanatkan dalam Pasal 30 UU No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan. Partisipasi warga dalam pembangunan pariwisata di Mamasa bukan saja akan memberi peluang lebih besar bagi dunia pariwisata itu sendiri, tapi sekaligus akan menumbuh-kembangkan ruang-ruang publik yang lebih baik. Kegiatan seni-budaya, komunitas ekonomi kreatif, dan forum-forum warga lainnya diharapkan tumbuh seiring bergeliatnya dunia pariwisata Mamasa. Pariwisata dengan begitu dapat menjadi kunci pembuka yang memposisikan warga sebagai aktor utama pembangunan di Mamasa.

Sumber Pustaka

Buku  dan Artikel

Abdullah, Muhammad Arafat. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat). Bogor:  Tesis pada Institut Pertanian Bogor (IPB), 2006.

Adams, Kathleen M. (January 31, 1990). “Cultural Commoditization in Tana Toraja, Indonesia”. Cultural Survival Quarterly 14 (1). Diakses 14 Desember  2013.

Brata Kusumah, Solihin. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Bellamy, Richard. Citizenship, A Very Short  Introduction. New York: Oxford University Press, 2008

Budiman, Hikmat & Landry H. Subianto, ed. Hak Minoritas, Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme, Jakarta: The Interseksi Foundation, 2009.

Burn, Danny, Robin Hambleton, Paul Hoggett. “Citizen Participation: Theory and Practice” in The Politics of Decentralisation: Revitalising Local Democracy. London: MacMillan, 1994.

Kalaloh. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Langford, G. “Local Government and Democracy”, Public Administration, vol-3 1953 (Spring).

Mandadung, Arianus. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mamasa. Naskah Buku Tanpa Penerbit, 2008.

Manggeng, Marthen.  “Misi Gereja di Tanah Toraja Mamasa” dalam INTIM-Jurnal STT-INTIM Makassar, Edisi No.6 Semester Genap 2004.

Ngelow, Zakaria J. (Summer 2004). “Traditional Culture, Christianity and Globalization in Indonesia: The Case of Torajan Christians”.

Volkman, Toby Alice. “Feasts of Honor: Ritual and Change in he Toraja Highlands”  dalam American Ethnologist, Volume No. 16,  USA: University of Illiois Press, 1948.

————— “Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze”.  American Ethnologist 17 (1), page:  91–110, February 1990.

Perundangan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa
Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.15 Tahun 2008
Perda Kabupaten Mamasa No.10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa 2014-2018

Wawancara

Wawancara dengan Halilintar Latief, Makasasar, 27 Maret 2014
Wawancara dengan Aruen Lumene, Mamasa, 29 Maret 2014
Wawancara dengan Yahuda, Mamasa, 31 Maret 2014
Wawancara dengan Demianus, Mamasa, 31 Maret 2014
Wawancara dengan Ramlan Badawi, Mamasa, 1 April 2014
Wawancara dengan Pdt. Marthen Manggeng, Mamasa, 3 April 2014
Wawancara dengan Alexy Losong, Mamasa, 3 April 2014
Wawancara dengan Pdt. Hengky Gunawan, Mamasa, 5 April 2014
Wawancara dengan Pdt. Yusuf Artha Mamasa, 5 April 2014
Wawancara dengan Mad Jaiz, Mamasa, 6 April 2014
Wawancara dengan Yesaya, Mamasa, 8 April 2014
Wawancara dengan Karel Silele, Mamasa, 8 April 2014
Wawancara dengan Muh. Syukur Badawi, Mamasa 10 April 2014
Wawancara dengan David Bambalayuk, Mamasa 11 April 2014
Wawancara dengan Thomas D, Mamasa 11 April 2014
Wawancara dengan Dermawan Monggoli, Mamasa 11 April 2014
Wawancara dengan John Batarogoa, Mamasa 14 April 2014
Wawancara dengan Arminto, Mamasa 15 April 2014
Wawancara dengan Selang, Mamasa 15 April 2014
Wawancara dengan Suripto, Mamasa 15 April 2014
Wawancara dengan Arifin Baso, Mamasa 16 April 2014
Wawancara dengan Labora Tandipuang, Mamasa 17 April 2014
Wawancara dengan Nehru, Mamasa 17 April 2014
Wawancara dengan Nanni Suwarni, Mamasa 18 April 2014
Wawancara dengan Sulaiman, Mamasa 18 April 2014
Wawancara dengan Akbar Arief, Mamasa 18 April 2014
Wawancara dengan Naharuddin, Mamasa 22 April 2014
Wawancara dengan Arianto Deppaulin, Tanah Toraja 23 April 2014
Wawancara dengan Chritian Obed, Mamasa 3 Juni 2014
Wawancara dengan Berlin Tridarsa, Mamasa 3 Juni 2014
Wawancara dengan Josephin Metiy, Mamasa 4 Juni 2014
Wawancara dengan Mas’ud Sunusi, Mamasa 5 Juni 2014
Wawancara dengan Abdul Azis, Mamasa 5 Juni 2014
Wawancara dengan Hardy Manurung, Mamasa 6 Juni 2014

*) Makalah disampaikan dalam forum public hearing, pada 25 Februari 2015 di Mamasa, Sulawesi Barat

Associate Researcher, the Interseksi Foundation