Molibu: Pengambilan Keputusan Masyarakat dalam Pengembangan Bidang Perikanan di Kabupaten Donggala

Komoditas kelautan dan perikanan adalah salah satu komoditas yang sangat penting dalam perdagangan global karena memiliki nilai yang sangat besar terhadap tingginya permintaan dunia. Di samping komoditas kelautan yang terdiri atas  berbagai macam bentuk jenis produk, komoditas perikanan juga memiliki nilai yang sangat besar dalam perdagangan global. Manfaat, fungsi, dan kegunaan komoditas kelautan dan perikanan yang sangat besar di samping sebagai bahan makanan dapat juga digunakan sebagai bahan baku untuk diolah kembali menjadi barang olahan.

Beberapa negara di dunia pada saat ini telah gencar melakukan upaya optimalisasi potensi sumberdaya komoditas perikanan termasuk salah satunya adalah Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki potensi yang sangat besar terhadap komoditas kelautan. Dari seluruh penjuru wilayah Indonesia, beberapa daerah masing-masing memiliki potensi yang sangat besar terhadap komoditas perikanan. Akan tetapi yang menjadi kendala pada saat ini adalah kurangnya upaya untuk mengoptimalisasikan potensi tersebut dibeberapa daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Donggala.

Donggala merupakan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.890,8 km² dan berpenduduk sebanyak 466.898 jiwa dalam hasil sensus pada tahun 2007. Seluruh wilayah Kabupaten Donggala terletak di daerah pesisir laut yang berada di sekitar Teluk Tomini dan perairan Selat Makassar dengan panjang pantai sekitar 400 km.[1]

Kabupaten Donggala memiliki potensi perikanan laut di Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Labuan, Tanantovea, Sindue, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Damsol, Sojol dan Sojol Utara,  sedangkan untuk perikanan darat merata di semua kecamatan kecuali Kecamatan Pinembani. Hasil produksi komoditas perikanan di Kabupaten Donggala pada Tahun 2007 mencapai 11.819,84 ton, kemudian pada Tahun 2008 meningkat menjadi 12.920,01 ton, dan pada Tahun 2009 juga mengalami peningkatan hingga mencapai 14.327,37 ton.[2]

Kondisi tersebut menyatakan bahwa Donggala memiliki peluang yang besar terhadap komoditas perikanan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir di daerah Donggala yang bekerja sebagai nelayan untuk memanfaatkan potensi tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Donggala memiliki potensi sumberdaya yang besar khususnya untuk komoditas perikanan, akan tetapi sampai saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat khususnya para nelayan yang masih melakukan penangkapan dengan cara tradisional dan hidup dalam belenggu kemiskinan.[3]

Untuk menyiasati hambatan tersebut dalam upaya optimalisasi sumberdaya perikanan di Kabupaten Donggala, dibutuhkan adanya strategi yang tepat untuk memaksimalkan tujuan tersebut. Merujuk kepada Public Policy Theory sebagai konsep dalam menganalisis strategi yang tepat terhadap kebijakan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Secara definisi Public Policy (kebijakan publik) merupakan suatu tindakan oleh pemerintah yang dikategorikan ke dalam sebuah program untuk mencapai suatu tujuan.[4] Kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah terhadap suatu tujuan pencapaian didasari oleh adanya ransangan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah upaya untuk mengoptimalisasikan potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki oleh Donggala. Sehingga pemerintah menyadari diperlukan adanya upaya untuk mengambil alih  sebagai tindakan antisipasi agar tidak memberikan kerugian yang besar atau justru sebaliknya dapat memberikan keuntungan yang besar.

Pendekatan Pengambilan Keputusan

Di Kabupaten Donggala sangat terkenal dengan konsep Molibu atau dialog antarpihak guna pencapaian konsensus bagi kohesi sosial yang merupakan sebuah konsep kebijakan, sebuah sistem yang telah dibangun dan dipedomani oleh Tokaili sejak berabad-abad lampau. Molibu adalah suatu rangkaian dalam pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak atau seluruh komponen masyarakat Kabupaten Donggala yang diadakan di suatu tempat untuk memecahkan atau mencari solusi tentang sesuatu yang akan diputuskan demi kepentingan orang banyak. Keputusan dari musyawarah itu bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Donggala dengan tidak melupakan hak-hak dan kewajiban warga masyarakat yang terhimpun dalam suatu ikatan yang kuat, yakni ikatan persaudaraan.

Molibu pada dasarnya bukan hanya permasalahan penguatan kelembagaan masyarakat semata, tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi, sosial dan politik di daerah Kabupaten Donggala. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam rangka pengambilan keputusan, sehingga menjadi termajinalkan karena adanya kebijakan ekonomi, sosial dan politik serta budaya yang kurang menguntungkan mereka. Dengan kurangnya keberpihakan pengambilan keputusan, membuat masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya kunci yang dibutuhkan guna menyelenggarakan pemerintahan yang lebih bermatabat. Apabila masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka secara politik masyarakat memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang berpihak dan menguntungkan masyarakat sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 1. Tiga Elemen Kebijakan[5]

gambar makalah juraid 1

Belakangan ini Pemerintah Kabupaten Donggala menyadari bahwa sudah saatnya melakukan perubahan dalam skema kebijakan optimalisasi sumberdaya komoditas perikanan yang dimiliki. Dengan mengajak masyarakat khususnya para nelayan sebagai salah satu actor (pelaku) dalam komoditas perikanan, Pemerintah dapat melakukan kolaborasi ataupun sinergitas berupa kerjasama dalam membangun skema kebijakan yang bersifat oportunis (memiliki kesempatan yang besar untuk dimaksimalkan) sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal. Demikian halnya, masyarakat dapat memberikan banyak masukan kepada Pemerintah terkait dengan isu, kendala, atau hambatan yang dihadapi di lapangan dalam upaya mengoptimalisasikan sumberdaya perikanan.

Pada dasarnya dalam implementasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah akan menciptakan konflik terhadap kelompok-kelompok yang kepentingannnya dipengaruhi.[6] Dalam hal ini adalah apabila kebijakan tersebut memiliki sifat bertolak belakang dengan kebutuhan secara langsung oleh masyarakat khususnya nelayan maka tidak akan memaksimalkan implementasi kebijakan yang diterapkan. Pemerintah harus bersifat fokus dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan melakukan pola yang rasional maka pada akhirnya konflik tersebut dapat diminimalisir. Hal tersebut merupakan tantangan utama bagi pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga perlu diantisipasi secara matang dalam mencapai tujuan utama.

Kondisi sosio-kultural juga menjadi pemicu munculnya konflik dalam masyarakat karena dua hal yakni kondisi primer dan kondisi sekunder. Kondisi primer dapat dilihat dari terdesaknya akses kelompok tertentu ke kekuasaan dan sumber daya, keterdesakan terjadi lewat proses yang dianggap tidak adil dan curang, penguasa baru atas akses dan sumber daya adalah para pendatang. Para pendatang berbeda suku, agama, atau rasnya, dan etnosentrisme dan eksklusivisme. Kondisi sekunder ditandai dengan rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi, aparat pemerintah yang tidak peka terhadap kondisi genting masyarakatnya, aparat pemerintah yang memihak atau mengutamakan salah satu kelompok, kesadaraan kesatuan bangsa yang masih lemah dan pengetahuan budaya lokal yang masih kuat.

Gambar 2. Model Analisis Kebijakan Dunn[7]

gambar makalah juraid 2

Diawali dengan perumusan kebijakan untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam optimalisasi sektor perikanan. Pemerintah mengambil inisiatif untuk mengantisipasi hal tersebut untuk meminimalisir kerugian dan meraih keuntungan semaksimalnya. Kemudian pemerintah menyusun kerangka kebijakan berdasarkan rekomendasi serta pengumpulan bukti-bukti yang ada di lapangan. Dengan merujuk kepada tatanan serta standar internasional yang diberlakukan sebagai bahan acuan. Implementasi dari kebijakan tersebut pada akhirnya akan memberikan hasil untuk dianalisa kembali apakah kebijakan tersebut patut dipertahankan atau diubah berdasarkan kesepakatan. Dengan melakukan pemusatan terhadap masing-masing sektor perikanan. Akan memberikan keterwakilan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan dari masyarakat khususnya nelayan yang terbagi ke dalam beberapa bentuk jenis pengembangan usaha. Selanjutnya pemerintah sebagai pemegang status kebijakan publik akan berfungsi untuk menampung setiap usulan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga akan memberikan keuntungan bagi masing-masing aktor yang berperan dalam pengembangan sektor perikanan di Donggala. Upaya sinergitas kerjasama oleh beberapa aktor yang memiliki kepentingan seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, masyarakat khususnya para nelayan, dan Akademisi akan memberikan hasil yang lebih maksimal dalam impelemtasi kebijakan nantinya sehingga akan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep Molibu dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Molibu berkaitan erat dengan konsep-konsep mengenai pimpinan tradisional secara informal, masyarakat Kaili disebut Totua Nu Ngata di setiap soki : Maradika Ntana (tokoh pertanian), Togura Ntana (pemegang anak tanah), Ulutumba (tokoh pembuka tanah pertanian), Panuntut (wakil Ulutumba), Pagane (ahli mantera/sando) dan Suro (penghubung) dan berkaitan dengan Libu Ntodea (Dewan Legislatif Kerajaan), proses kepemimpinan tradisional tersebut telah direbut oleh sistem kepemimpinan modern sejak masa kekuasaan Belanda hingga kini dan perubahan sejarah seperti itu menimbulkan konflik komunal (mengacu pada perbedaan-perbedaan kelompok kultural, sosial, ekonomi dan politik satu dengan yang lainnya) dan konflik kolektif (mengacu pada tindakan-tindakan kriminal baik itu antar kelompok maupun antar perorangan).

Penerapan konsep molibu saat ini diarahkan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga tertinggi dan menjadi representasi kelompok-kelompok politik masyarakat atau rakyat Kabupaten Donggala. Sekarang ini DPRD Kabupaten Donggala diwakili oleh beberapa partai yang menang dalam PEMILU. Dan semua bentuk kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan Kabupaten Donggala dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan guna mencapai tujuan bersama untuk pembangunan Kabupaten Donggala.

Penerapan Budaya Molibu dalam masyarakat

Contoh penerapan Budaya molibu di lingkungan masyarakat Kaili Donggala diantaranya :

  1. masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambiIan keputusan.
  2. masyarakat berhak menentukan apakah sebuah program dapat diterima atau tidak dilingkungannya.
  3. masyarakat harus mengetahui siapa yang menerima atau siapa sasaran dari pada sebuah program yang berasal dari sebuah kebijakan.
  4. masyarakat yang merencanakan dan menentukan bagaimana menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada dilingkungannya, karena masyarakatlah yang memiliki kedaulatan itu, bukan elit politik.
  5. masyarakat harus diberikan sarana dan prasarana penunjang, agar program yang telah diputuskan dapat berjalan atau dapat terlaksana.
  6. masyarakat yang menetukan siapa dan bagaimana sebuah program dapat dilaksanakan.
  7. masyarakat yang mengusulkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi Pengembangan Perikanan Budidaya

Terdapat 15 program kegiatan pemerintah yang menyesuaikan dengan molibu dalam optimalisasi pengembangan perikanan budidaya pada masyarakat Donggala sebagai berikut :

  1. membangkitkan usaha budidaya ikan dan udang di tambak-tambak yang ada;
  2. peningkatan pengembangan budidaya ikan air tawar;
  3. menyediakan induk dan benih ikan/udang yang berkualitas;
  4. menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha;
  5. mendorong penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan untuk mengatasi kualitas perairan yang semakin memburuk;
  6. perbaikan lingkungan, antara lain : Rehabilitasi dan penanaman mangrove pada jalur hijau, tanah timbul, dan sempa dan saluran tambak;- Pengendalian pencemaran akibat limbah pertanian, industri, minyak dan aktivitas nelayan/pelayaran serta limbah organik rumah tangga.
  7. diversifikasi usaha dengan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
  8. penerapan teknologi biosecurity;
  9. peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
  10. penataan pertambakan, khususnya saluran tambak berkesisteman;
  11. penerapan Sistem Produksi dan Jaminan Mutu Budidaya melalui standarisasi, sertifikasi,  akreditasi dan kajian paket teknologi budidaya;
  12. monitoring budidaya berkelanjutan, dan revitalisasi budidaya air payau di Pantura;
  13. rehabilitasi dan konservasi sumber daya perikanan dan kelautan;
  14. meningkatkan kesehatan ikan melalui pengendalian HPI, OIKB, dan meminimalisir resiko;
  15. memberdayakan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), melalui  KUR, KKPE, PNPM.

DAFTAR PUSTAKA

Asrifai. 2015. Kearifan Lokal dan Politik Sulawesi Tengah. (Online) Tersedia:  http://asrifai.blogspot.com/2015/04/local-wisdom-dan-politik-lokal-sulawesi.html   [27 April 2015].

Fitriana. 2010. Konsep Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu yang dijadikan Model kearifan lokal sebagai konfigurasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Sulawesi Tengah. (Online) http://fitrianauntad.blogspot.com/2010/05/konsep-polibu-ntodea-nosarara27. html. [27 April 2015].

Riady Ibnu Khaldun, 2015. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Daya Saing Rumput Laut di Pasar Global (Tesis Tidak Diterbitkan) Yogyakarta : Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Sri Suwitri, 2008. Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang, Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, VI (No 3). 01-32. ISSN,

William N. Dunn. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto, Universitas Gadjah Mada, hal. 110.

————————. 2003.  Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

References and Footnotes

  1. Donggala “Surga Tersembunyi” di Sulawesi Tengah (online), <http://www.dkp.sulteng.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=238:donggala-surga-tersembunyi-di-sulawesi-tengah-hari-nusantara-2013&catid=3:sekretariat&Itemid=64>, diakses pada tanggal 27 April 2015.
  2. Bupati Donggala Buka Pelatihan Bagi Nelayan Purse Seine di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah (online), <http://103.7.52.50/index.php/arsip/c/5805/BUPATI-DONGGALA-BUKA-PELATIHAN-BAGI-NELAYAN-PURSE-SEINE-DI-KABUPATEN-DONGGALA-PROVINSI-SULAWESI-TENGAH/?category_id=91>, diakses pada tanggal 27 April 2015.
  3. Ibid.
  4. Sri Suwitri, Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir Dan Rob Pemerintah Kota Semarang, Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA Banjarmasin, VI (No 3). 01-32. ISSN, 2008, hal. 2.
  5. William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto, Universitas Gadjah Mada, 2000, hal. 110.
  6. William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Erwan Agus Purwanto, Universitas Gadjah Mada, 2000, hal. 110.
  7. William N. Dunn, hal. 20.
Guru Besar Sejarah, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah