Pajak, Samin dan Kita*

Tahun 1914:
“Kamu masih hutang 90 persen kepada negara ”
“Saya tidak hutang kepada negara ”
“Tapi kamu mesti membayar pajak”
“Wong Sikep (orang Samin) lakmengenal Pajak”
“Apa kamu gila atau pura-pitra Gila?”
“Saya tidak gila, dan tidak pura2 gila”
“Kamu biasanya bayar pajak, mengapa sekarang tidak? ”
Dulu Hit dulu, sekarang itu sekarang. Mengapa negara tidak habis-habisnya minta uang?”
“Negara mengeluarkan uangjuga untuk penduduk pribumi. Kalau negara tak punya cukup uang, tak mungkin merawat jalan dengan baik”.
“Kalau menurut kami,jika keadaanjalan itu lidak baik, kami bisa membelulkannya sendiri. ”
“Jadi kamu tidak membayar pajak? ”
“Wong Sikep tak mengenal pajak’

Tahun: 2002: Mbah larno:
“Negara itu langgeng, bukan president bukan bupati, bukan nama Indonesia, Bukan. “Bukan jenderal, bukan MPR, bukan menteri. ” Mereka itu buru’nyang dibayar, negara bukan itu, “Negara itu “neg – nege wong loro “. Yang menjadikon banyak seperti ini. “Itulah negara: Bum: pertiwi”. Bumi pertiwi itu apa, mbah?
“Bumi itu perempuan. Bu ‘ itukan perempuan . Pertiwi, Wi: itukan wiwitan. Jadi bumipertiwi itu ibu kita semua”. “Kok, gitu”?
“Pasti kamu berfikir gitu ya? ” “Bumi itukan tanah, pertiwi itukan air. “Setiap tanah yang bertemu dengan air jadilah kehidupan. “Kita semua seperti itu, dari tanah dan air.
“Jadi semua hants didukung dengan kesadaran agar semua merasakan bcrsama. Agar nusaniara ini kemba’.i indah dan kembalipada tatananyang Becik (baik) pula.

***

Apa yang dikemukakan dimuka. baik orang Samin pada tahun 1914, maupun Mbah Tarno (Wawancara saya Oktober, 2002) saya yakin merupakan ekspresi mendalam yang berkaitan dengan problem kewarganegaraan kita. Sejak semula, sejakSamin dikenal sebagai “pembangkangan kaum tani abad ke-19”, masalah pajak menjadi sorotan penting dalam aksi pergulatan mereka. Bahkan sampai kini perdebatan dan perbincangan mengenai pajak masih menjadi sikap mereka dalam melakukan “counter” terhadap perilaku pemerintah yang tidak benar.

Bagi orang Samin, negara adalah sebuah bentuk dari persekutuan dua kepentingan untuk mencapai cita-cila bersama. atau bisa dimaknai sebagai kontrak dua kepentingan yang didasari oleh sikap saling menguntungkan (negoro iku uneg-unege wong loro). Jadi, jikaternyata dalam perjalanan berikutnya, bentuk dan kebijakan negara tidak merepresentasikan dari yang dibuat oleh dua kepentingan tersebut maka batal lah semua kesepakatan untuk mengakui kedaulatan negara. Karena kontrak dua kepentingan itu tidak diakui lagi, maka batal pula kewajiban satu pihak (masyarakat) untuk mengeluarkan kewajibannya memberikan pajak kepada pihak negara.

Sekitar tahun 1900an, gerakan Samin mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial. Mereka mulai meresahkan Belanda oleh karena secara terang-terangan menolak membayar pajak, melawan politik etis, kerja paksa dan lainnya. Meskipun tokohgerakan ini ditahan Belanda dan di buang ke luar pulau Jawa (1907), gerakan-gerakan mereka masih terasa hingga tahun 1930-an.

Sayang rasionalilas di balik pemberontakan kaum Samin justru dibalik sedemikian rupa oleh rezim pemerintah kolonial. Pertama-tama rezim kolonial memasukkan pemberontakan Samin sebagai bagian dari perilaku atau tindakan orang bodoh, uneducated,komunisme awal yang utopis. atau komunisme-tradisional (Keane, 1967). Pihak kolonial bahkan menumpas pemberontakan samin tanpa melalui proses hukum yang jeias. Di kalangan orang Indonesia sendiri. sebagian intelektual kita juga masih mengidap penyakit “kolonial”. Misalnya Cipto Mangunkusmuo, seorang Priyayi Jawa mengidentifikasi Samin sebagai pemberontakan yang mirip clengan pemberontakan salah satu sekte agama di Rusia pada zaman Tsar. Cipto bahkan sama sekali tidak menyinggung bagian penting (yakni pajak) yang justru menjadi perhatian utama kaum Samin. Suripto Sadi Hutomo pada tahun 1985 menerbitkan buku, “Samin Surontiko dan Ajaran-Ajarannya”. yang sekedar memaparkan nilai-nilai filosofis ajaran Samin dikaitkan dengan kosmologi Jawa.

Sartono Kartodirjo juga mengulangi kesalahan yang hampir sama, dengan mengidentifikasi pemberontakan Samin sebagai bagian dari “pemberontakan petani yang berpaham ratu adil”. Bagian penting yang menjadi soal utama orang Samin (pajak) justru tidak pernah diungkap oleh berbagai kalangan, sejarawan bahkan sosiolog di kemudian hari. Upaya penulisan kembali gerakan sosial Samin yang reduksionis semacam ini lebih menyerupai eksotisasi dari fenomena gerakan sosial itu sendiri.

Sementara itu, jika kita telusuri berbagai perdebatan dari founding fathers, sampai pada perdebatan belakangan yang berhubungan dengan masalah kebangsaan dan kewargarganegaraan di Indonesia, pajak belum menjadi persoalan serius, bahkan tidak pemah dianggap serius di kalangan mereka. Perdebatan di BPU PKI, lebih memfokuskan pada soal-soal abstraks; perdebataan soal dasar negara, falsafah negara dll. Di UUD pun mekanisme dan soal yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pajak sama sekali tidak disinggung. Padahal, Tak bisa dielakkan pajak merupakan instrumen paling penting untukmenyelenggarakan kontrak bernegara – state vis a vis society. Seandainya tanpa pajak, dan negara mampu menyediakan resourcesekonomi untuk memenuhi kepentingannya sendiri, maka tidak ada alasan yang cukup kuat supaya wewenang kontrol atas semua perilaku negara dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Jika negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bersandar kepada masyarakat, apa perlunya kontrol masyarakat? Dalam konteks semacam ini pajak saya kira merupakan “cincin pengikat”supaya hubungan antara negara dan masyarakat bersifat saling menguntungkan (baca: demokratis). Karena, dengan diselenggarakannya mekanisme pajak yang baik, negara telah mendapatkan sumber dana dari masyarakat secara tidak Cuma-Cuma. Sebaliknya, masyarakat berhak mengontrol berbagai kebijakan negara.

Sebaliknya, negara-negara yang tidak pernah merasa perlu memungut pajak (sumber dana) dari masyarakat, mekanisme demokrasi bukan menjadi kebutuhan penting, bahkan seringkali sangat mengganggu. Brunei saya kira kasus yang penting uniuk disimak. Sebagai sebuah pemerintahan Brunei Darussalam tidak pemali merasa bertanggung jawab kepada masyarakat, sebaliknya, semua sarana dan aktifitas publik mampu disediakan oleh negara, dan negara bahkan mampu menyediakan jaminan kesejahteraan kepada masyarakatnya, tanpa harus bertanggung jawab kepada masyarakat itu sendiri. Demokrasi, baik bagi negara Brunei, maupun bagi masyarakat Brunei rnenjadi sesuatu yang sangat asing – dan mungkin menjadi sangat tidak masuk akal – jika harus dipaksakan di negara yang kaya dengan sumber dana minyak tersebut. Singapore juga demikian. Sebagai negara kecil, dengan kemampuan negara yang sangat besar untu menyediakan fasilitas publik secara memadai, demokrasi hanya menjadi perdebatan omong kosong.

Jadi berdasarkan pemikiran di atas, ada baiknya memperbincangkan demokrasi seyogyanya dimulai dengan soal pajak (taxation),karena saya kira semangat jargon, no taxation without representation, sama artinya dengan no taxation without democracy. Dalam konteks ini, maka saya tertarik dengan persoalan pajak yang dalam Islam selalu dan senng di sebut-sebut sebag?a persoaian yang mendasan hubungan sosiai/ politik umat, yang dalam al-Qur’an disebut sebagai zakat.

Pajak = Zakat dalam Islam, Kepanringan Masyarakat = Kepentingan Tuhan

Menurut pemahaman saya, Islam tidak mengenal sekularisasi. jika sekularisasi dimaknai sebagai pemisahan agama dan negara. Agama yang saya maksud bukan sebagai institusi sosial seperti lembaga MUI, NU atau Muhammadiyah, melainkan prinsip-prinsip etis dan moral dimana manusia meyakini sesuatu yang bersifat transendental (batiniah/ semangat ilahi) atas semua tindakan sosialnya. Penolakan sekulerisasi oleh Islam, menurut saya bisa diterima sejauh ini dihubungkan dengan semangat untuk menolak dualisrne dalam pemikiran filsafat yang berkembang di Barat di mana ruh terpisah dari badan, isi terpisah dari bentuk, semangat ilahiah terpisah dari sejarah manusiawi, kehidupan sosial terpisah dari kehidupan batiniah.

Justru dalam gerakan sosial yang di bangun Muhammad – setidaknya menurut Asghar Ali Engineer dan Hassan Hanafi, dualisme dalam gerakan sosial Isa dan pengikutnya — tokoh gerakan sosial sebelum Muhammad, yang memperjuangkankepentingan politik masyarakat dipisahkan dengan kepentingan agamawi di tolak3.

Karena itulah sebetulnya penyebutan zakat (pajak) dalam Islam sudah memuat dua kepentingan sekaligus yakni memenuhi kepentingan tuhan, dan kepentingan manusia sekaligus. Ini artinya bila kita tempatkan pajak dalam negara demokrasi, makamenurut saya, pajak itu sendiri – dalam koridor demokrasi –sudah berarti memenuhi kepentingan tuhan – dus dengan demikian sangat religius. Ini artinya bahwa jika kita sudah membayar pajak dengan baik. niscaya hilang sudah kewajiban kita membayar zakat.

Namun harap dipahami bahwa semangat kita untuk membayar pajak yang disamakan dengan membayar zakat harus diletakkan dalam konteks negara (sebagai baitul mal) yang sudah merepresentasikan din sebagai negara yang sudah menjalankanamanahnya untuk mendistribuskan pajak kepada kelompok-kelompok yang sudah ditentukan (tasarruful imam manuthun bil maslahah). Dengan kata lain, jika kita setuju pajak sebagai instrumen penting untuk mengikat masyarakat vis a vis negara dalam koridor demokrasi maka, mekanisme pajak harus didistribuskan dan diatur sedemokratis mungkin, dimana posisi pajak dalam kehidupan bemegara diketahui secara persis oleh masyarakat.

Sayang, sampai saat ini pengelolahan pajak di Indonesia masih sangat amburadul. Disamping ketidakmarnpuan birokrasi mengelola pajak secara baik, masyarakat sendiri tidak memahami makna penting pajak dalam kehidupan bemegara Ujungnya, di satu sisi KKN, terus terjadi di lingkup birokrasi, departemen pengelola pajak, masyarakat sendiri tidak banyak yang tahu sebetulnya untuk apa berbagai pajak ditimpakan kepada mereka Akibatnya. sambil KKN terjadi secara berulang-ulang tanpa ada penyelesaian yang jelas, rnasyarakat sendiri untuk beberapa konteks ada yang sukses membangun koalisi dengan oknum birokrasi untuk “menilep” pajak sesuai dengan yang harus dia tanggung, namun pada sisi lain, beberapa masyarakat yang kntis,sambil tetap membayar pajak kepada negara (karena takut direpresi tentara), memaknai pajak sebagai upeti (“pungutan liar”), mirip seperti negara feodal yang memungut upeti dari rakyatnya pada zaman kerajaan (seperti yang kita lihat dari sedikit gambaranmasyarakat Samin di atas).

Jika demikian apakah “pemberontakan” kaum Samin atas gugatannya kepada negara soal pajak perlu kita bela?

*) Disampaikan pada Forum Diskusi Interseksi, “Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia”, (12-14 Agustus 2002, Selabintana, Sukabumi)

Anggota Tim Supervisi Penelitian Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahap 3. Peneliti Yayasan Interseksi