Peace Building: Merentang Kedamaian yang Rentan

Konflik komunal yang terjadi di Tanah Air selama ini mulai disadari pemicunya bukanlah sungguh-sungguh melulu sentimen primordialitas ras, agama, wilayah, etnis dan golongan semata. Sulit ditemukan pemicu konflik yang sebenarnya karena biasanya memang pemicunya tidaklah tunggal. Akan tetapi, salah satu saja dari pelbagi sumber penyebab konflik itu sebutlah kompetisi antarkepentingan.

Kontestasi yang berlangsung begitu ketat, dengan mudah dalam beberapa saat berubah sekuelnya menjadi konflik impersonal yang melibatkan kelembagaan dan simbol. Segeralah dicari-cari variable sui generis yang dianggap pengesah memanggungnya konflik komunal. Mengikuti logika pemaknaan awam, agamalah dijadikan legislator memanggungnya konflik.

Birokrasi yang Terkontaminasi

Kaum deterministik Marxian sungguh maklum dengan konflik, sebab radikalisasi perubahan tidak dapat diwujudkan kecuali dengan konflik. Maka, konflik komunal sekadar pembenaran bahwa kelas proletar telah bergerak. Berbeda dengan pandangan kaum positivistik. Di tengah renggangnya keteraturan sosial (social order), masyarakat pun dilanda kebimbangan serta birokrasi tidak berfungsi dengan semestinya. Tangan-tangan negara yang seharusnya hadir menengahi konflik lemah tak berdaya, sehingga keberadaannya sama sekali tidak signifikan.

Sebuah tatanan birokrasi impersonal dan ideal guna mengintegrasikan social order, yang justru dikhawatirkan Max Weber bisa memenjarakan orang dalam kerangkeng besi (iron cage) birokrasi, dalam konteks konflik komunal semakin hancur lebur karena dilindas sekelompok individu yang menyerang rasionalitas pikir. Mayoritas pemilik rasionalitas hanya bisa diam pasrah karena sebagian bukanlah yang termasuk jajaran birokrasi, meskipun menentang terjadinya pembungkaman rasionalitas.

Dalam skala global, konflik komunal bukanlah khas Indonesia. Negara-negara dunia ketiga yang dibalut civil war atau intra-state wars berkepanjangan terus dihantui munculnya kekerasan massif dengan korban paling banyak kalangan sipil, melandanya bencana kemanusiaan, dan pengulangan damai serta kekerasan yang silih berganti.  Konflik yang terjadi tidak jarang juga diwarnai tuntutan pergantian rezim, otonomi dan atau pemisahan diri. Poin  pentingnya ialah “antara damai dan kekerasan bisa saling silih berganti”. Debiel menamakan gejala ini sebagai “fragile peace. Walaupun kekerasan nyata dalam suatu periode masa tidak berlangsung lagi, namun struktur perekonomian serta pemerintahan masyarakat area konflik sudah terkontaminasi struktur kekerasan. Tidak berlebihan rasanya, pendekatan Debiel ini layak disematkan dalam ranah publik supaya menjadi wacana luas, karena ternyata diam-diam bara api konflik yang bersifat laten terutama di wilayah postconflict, belumlah padam.

Menjadi jelaslah rumusan mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan paska konflik komunal. Setidaknya harus disadari bahwa begitu konflik terjadi, maka sekalipun sudah tidak terjadi kekerasan manifest, namun harus dilihat bahwa masyarakat di wilayah itu telah dikuasai oleh struktur kekerasan. Jika tidak diolah secara baik, baik menyangkut recovery maupun resolusi konfliknya, maka sangat mungkin kekerasan yang sudah pernah terjadi kembali berulang.

Merangkai Peace Building

Dalam kehidupan sehari-hari, relasi antarwarga di wilayah yang terdiri dari beragam agama maupun etnis memang tampak tidak terjadi persoalan mendasar. Keseharian masyarakat paska konflik pun menunjukkan gejala yang normal. Namun, publik baru dibuat tercengang ketika tiba-tiba terjadi kekerasan dan kekerasan lagi yang tidak secara jelas motifnya. Stewart (2000) mencatat, genealogi konflik-konflik demikian ini disebabkan perebutan isu fundamental menyangkut pembagian kekuasaan, baik ekonomi maupun politik, atau keduanya secara bersama-sama.

Karenanya bagi masyarakat pluralistik paska konflik, harus diperhatikan dengan seksama bagaimana seharusnya wujud peace-building digulirkan. Tentu, bukan pendekatan simplifikatif pesimistik yang membiarkan “perdamaian dalam diam” di antara warga paska konflik yang dilihat sebagai kenyataan riil. Apalagi jika hal itu dianggap pendulum positif dengan derajat memuaskan menyikapi kondisi demikian.

Dalam kajian peace-building a la Pemerintah Kanada, tindakan itu dilakukan untuk menciptakan “human security”, sebuah konsep komprehensif yang menitikberatkan pada kesejahteraan (welfare), peluang partisipasi dan hilangnya ketakutan warga negara secara individual. Di dalamnya juga termasuk mengkreasi pemerintahan demokratis, penghargaan HAM, rule of law, pembangunan berkelanjutan, kesamaan akses pada sumberdaya, dan keamanan lingkungan. Selain itu, ini yang tak kalah penting, juga bertujuan meningkatkan kapasitas lokal (indegenous capasity) untuk mengatur konflik tanpa kekerasan. Dengan demikian, peace-building juga menyangkut pencegahan konflik (conflict prevention), resolusi konflik (conflict resolution), dan aneka aktivitas post-conflict lainnya. Seorang peace builder paling tidak menghadapi tiga tipe tantangan dalam sebuah negara yang mengalami transisi war-to-peace, yaitu memperkuat institusi-insitusi politik, menyediakan lingkungan yang aman bagi pembangunan yang mengurangi kemiskinan dan mempromosikan revitalisasi sosial dan ekonomi.

Pendekatan ini penting untuk melihat konflik komunal di Tanah Air terutama dalam satu dekade belakangan ini. Realitas sesungguhnya saat ini adalah sebuah jeda (unceased process) yang disebabkan variabel-variabel peace-building belum berjalan maksimal. Walau demikian, selain diperlukan berjalannya tahapan  peace building, penting pula dilihat kemungkinan lain menyangkut revitalisasi sistem politik dan ekonomi. Di samping itu, rekonsiliasi antaraktor pun sangat dibutuhkan.

Peran Kultural Agamawan

Dalam rangka proses pembangunan damai ini, beberapa pengamat masih memandang penting gerakan kultural. Paul Lederach (1998) misalnya, mendukung kecenderungan publik dan covering media mengenai peacemaking yang menitikberatkan pada personalitas peacemaker, sambil memelihara proses konstruktif pada level selanjutnya. Pada mediasi level tinggi, menurut Lederach (1998), upaya-upaya figur kunci (prominent figures) untuk saling bertemu masih dianggapnya perlu untuk membuka ruang negosiasi dan pada akhirnya mengakhiri kekerasan.

Bahwa di samping revitalisasi sistem ekonomi dan politik, masih diperlukan juga pendekatan bersifat kultural. Para figur kunci, baik tokoh agama maupun para penggerak sosial diperlukan untuk sesering mungkin bertemu yang berguna untuk setidaknya mewujudkan terjadinya pertukaran gagasan (notion exchange) di antara komunitas plural, terlebih yang pernah mengalami deraan konflik. Ketika proses perjumpaan fisik terjadi, bisa diasumsikan bahwa personalitas individu lebih mengemuka tanpa harus menonjolkan impersonalitas agama atau institusi lainnya.

Agenda seperti ini penting untuk dimasukkan sebagai salah satu media conflict prevention, apalagi conflict resolution. Gerakan public sphere dalam skala lokal seperti itu pun sebenarnya cukup efektif untuk meredam konflik. Contoh paling jelas adalah menjamurnya dialog-dialog kultural yang meramu budaya lokal dengan ujaran-ujaran agama sekaligus yang bernafaskan plural di berbagai daerah. Bergeraknya kelompok agamawan pluralis di berbagai tempat di hampir seluruh pelosok negeri juga perlu diapresiasi. Di beberapa tempat bahkan, tokoh-tokoh agama secara persisten dan kontinyu melangsungkan pertemuan dari satu tempat ke tempat lain dengan melibatkan banyak kalangan umat dari berbagai agama.

Pada tataran kultural seperti inilah, upaya peace-building lebih mendekat pada tataran praxis, menyatunya teori dan aksi, yang muaranya jelas untuk menghentikan konflik dan menghindari dampak dari virus-virus  “fragile peace” di atas. Tetapi, langkah kultural ini hanya sia-sia tanpa upaya redistribusi sumberdaya politik dan ekonomi sebagai langkah struktural yang konkrit.

Anggota Tim Peneliti Hak Minoritas dan Multikulturalisme Tahun Kedua, Yayasan Interseksi