Pembangunan Sektor Perikanan di Kabupaten Donggala dengan Pendekatan Ekosistem

ABSTRAK

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat serta meningkatnya kebutuhan hidup, kondisi sumberdaya alam semakin tertekan secara, termasuk secara khusus sumberdaya perikanan. Tekanan tersebut mencakup dampak aktivitas antropogenik langsung maupun tidak langsung, termasuk perubahan iklim global dan pengasaman air laut. Penerapan pola perikanan berkelanjutan merupakan komitmen dan tantangan besar pada tingkat global, regional, nasional dan daerah. Kompleksitas perikanan dan interaksinya dengan lingkungan alam maupun sosio-ekonomi mengharuskan sebuah pendekatan holistik. Ecosystems Approach to Fisheries Management (EAFM) atau pegelolaan perikanan berdasarkan pendekatan ekosistem dikembangkan sebagai pendekatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Penerapan penilaian indikator Ecosystems Approach to Fisheries Management (EAFM) di WPP 713 khususnya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan pengelolaan perikanan pada kategori “Sedang”, masih banyak isu dan permasalahan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dari aspek bioekologi maupun sosio-ekonomi. Dalam upaya mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan Kabupaten Donggala, dua domain dalam pendekatan EAFM yaitu Habitat dan Sumberdaya Ikan merupakan dasar pembangunan dan kelestariannya adalah syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan tersebut, namun nyata terancam. Teknologi penangkapan ikan merupakan domain EAFM terburuk, sedangkan diperlukan pula perhatian terhadap domain sosial, ekonomi dan kelembagaan. Strategi yang disarankan antara lain peningkatan efektivitas upaya dan kemitraan dalam pemberantasan kegiatan ilegal dan atau destruktif; pengembangan jejaring kawasan konservasi (JKKP) yang tangguh dan multi-guna, didesain untuk berfungsi antara lain sebagai fisheries management tool; revitalisasi konsep ICZMP untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut dari hulu; penerapan konsep Karbon Biru (mangrove dan lamun)sebagai mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim, antara lain dengan perluasan program REDD pada mangrove dan revitalisasi POKJA Mangrove; perhatian terhadap sektor perikanan berskala kecil dari aspek keselamatan, teknis, fasilitas pendukung (termasuk es), penanganan pengolahan dan pemasaran hasil, dan kewirausahaaan; perlengkapan kerangka aturan dan kelembagaan, dan pengembangan sumberdaya manusia berkaitan dengan semua komponen tersebut.

Kata Kunci:Pembanguan Perikanan Berkelanjutan, Ecosystems Approach to Fisheries management (EAFM), Kabupaten Donggala, Peningkatan Kapasitas, Jejaring Kawasan Konservasi (JKKP), Karbon Biru.

Pendahuluan

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas laut teritorial yang melebihi luas daratan. Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti polamaritim tersebut dengan luas wilayah perairan laut sekitar tiga kali lipatdibanding luas wilayah daratan. Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah memiliki garis pantai sekitar 435.2 km (Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 08/2013) dan sejumlah pulau-pulau kecil: 15 menurut BLH (2013),sedangkan diuraikan 30 pulau bernama di internet (http://pulau-sampiding-di-kabupaten-kotawaringin-timur.ptkpt.net/). Dari aspek pengelolaan perikanan, perairan Sulawesi Tengah mencakup sebagian dari empat Wilayah Pengelolaan Perikanan nasional, yaitu WPP 713 (perairan di Selat Makassar), WPP 714 (perairan di Teluk Tolo), WPP 715 (perairan di Teluk Tomini) dan WPP 716 (perairan di Laut Sulawesi). Sedangkan pada tingkat pengelolaan kelautan dan perikanan daerah, dibagi dalam tiga zona: Zona I (Selat Makassar dan Laut Sulawesi), Zona II (Teluk Tomini) dan Zona III (Teluk Tolo). Perairan Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala berada di Selat Makassar dan masuk pada WPP 713 serta Zona I. Selat Makassar merupakan jalur utama Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dengan masa air yang mengalir dari Samudera pasific ke Samudera Hindia.  Keberadaan Arlindo sangat menentukan kondisi biofisik, antara lain dari aspek suhu, salinitas, dan tentu saja arus dan gerakan air laut lainnya (Susanto dkk., 2012), dan pada gilirannyapenyebaran dan kelimpahan biota tertentu serta konektivitas antar ekosistem dan populasi.

Secara alami tiga ekosistem pesisir tropis kunci,yaitu hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang, terdapat sepanjang sebagian besar pesisir (Whitten dkk., 2002). Terletak di kawasan Wallacea dan di jantung segitiga karang, biota perairan cukup beragam (Anonim, 2009). Jenis yang dimanfaatkan secara ekonomis, secara legal maupunilegal, mencakup ikan dan avertebrata pelagis maupun demersal sertasebagian besar biota laut yang dilindungi di Indonesia(STPL, 2007). Secara turun temurun, masyarakat pesisir cenderung memanfaatkan sumberdaya laut dan pesisir untuk menopang kehidupannya, dan jumlah penduduk dengan ketergantungan tinggi terhadap sumberdaya tersebut jauh melebihi jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan (YACL, 2002; Ndobe dan Moore, 2008). Dalam konteks tersebut dapat dikatakan bahwa sektor perikanan sangat penting bukan hanya sebagai usaha ekonomi tetapi dari segi ketahanan pangan dan kesejahteran lebih luas.

Pembangunan diartikan dalam berbagai macam konteks, namun umumnya mencakup sedikitinya 3 unsur/elemen. Pertama, pembangunan adalah suatu proses perkembangan atau perubahan; kedua, pembangunan diartikan sebagai usaha atau tindak aktif untuk meningkatkan atau mencapai sesuatu atau suatu kondisi yang diinginkan atau dinilai (lebih) baik; dan ketiga, pembangunan seharusnya berisfat berkelanjutan, berlangsung atau bertahan dalam jangka  waktu yang panjang. Dalam konteks sosio-ekonomi, pembangunan cenderung disalah artikan sebagai pertumbuhan ekonomi namun istillah tersebut jauh lebih sempit, meskipun dapat merupakan bagian dari suatu proses pembangunan. Selain aspek ekonomi murni, pengertian pembangunan seharusnya lebih holisitk, mencakup pula berbagai dimensi sosial dan etis, budaya, sains dan tekmologi, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya.

Pembangunan berkelanjutan – terjemahan dari “sustainable development” – adalah proses pembangunan yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (Brundtland Report dari PBB, 1987).Konsep tersebut muti-dimensi, dimana salah satu aspek inti adalah bagaimana menghindari atau memperbaiki degradasi lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks perikanan, konsep atau payung pembangunan bersifat berkelanjutan dikembangkan di bawah naungan lembaga pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu FAO, dengan prinsip dasar bahwa “hak menangkap ikan disertai oleh kewajiban melakukannya secara bertanggungjawab untuk menjamin/mewujudkan pelestarian dan pengelolaan sumberdaya perairan yang efektif” (FAO, 1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), berarti Tata Kelola Perikanan yang Bertanggungjawab, telah diadopsi secara luas, termasuk oleh Indonesia, antara lain melalui Undang-Undang Perikanan (UU 31/2004 dan UU 45/2009) serta turunannya.

Sektor perikanan sangat kompleks, dan pendekatan klasik telah gagal dalam mewujudkan pemanfaatan berkelanjutan berbagai stok ikan dan dewasa ini, perikanan dunia mengalami krisis multi-dimensi (Pauly dan Zeller, 2003; Kura dkk., 2004). Permintaan dan kebutuhan akan ikan meningkat terus sedangkan mayoritas stok ikan telah menurun dan berada pada kondisi tangkap lebih. Kemudian degradasi habitat ikan disebabkan antara lain oleh pencemaran, sedimentasi, kerusakan atau konversi ekosistem pesisir maupun lahan di hulu. Paradigma global tersebut terjadi pula di Kabupaten Donggala. Semua ekosistem pesisir telah mengalami degradasi nyata (BLHD, 2013; Moore, 2004; Moore dkk., 2004; Ndobe & Moore, 2008; Ndobe, 2008; Ndobe dkk., 2014; Ndobe dan Moore, 2014).

Selain semua tekanan tersebut akibat aktivitas masyarakat pada tingkat lokal, sumberdaya perikanan terancam oleh perubahan iklim global dan pengasaman air laut akibat emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, CO2 (Hoegh-Guldberg, dkk., 2009; Cochrane dkk., 2009;Ospar, 2010; Cheung dkk., 2013). Beberapa dampak yang diprediksi dan atau sudah mulai terjadi secara fisiko-kimiawi adalah peningkatan suhu rata-rata perairan dan anomali suhu; peningkatan severitas badai; perubahan dalam pola presipitasi dan musim; perubahan dalam salinitas, sedimentasi, penurunan kadar oksigen terlarut; peningkatan paras air laut dan abrasi pantai; perubahan pola arus dan ombak. Dari aspek habitat dan ekosistem termasuk peningkatan severitas dan frekuensipemutuhan karang, tekanan terhadap lamun dan mangrove yang akan cenderung bermigrasi ke arah darat namun terhalang oleh infrastruktur dan bangunan (coastal squeeze), sehingga terjadi degradasi/kehilangan habitat kritis (daerah asuhan, pemijahan, perlindungan). Dampak pada sumberdaya perikanan (stok ikandan avertebrata) antara lain perpindahan penyebaran dan atau jalur ruaya biota perairan (umumnya ke arah lintang tinggi); penurunan produktivitas perairan lintang rendah; peningkatan frekuensi HAB (harmful algal blooms) – kelimpahan alga renik bersifat toksik dan organisme patogen; perubahan ukuran (cenderung menurun) dan fenotipe biota perairan.

Khususnya pengasaman air laut, hal tersebut terjadi akibat penyerapan CO2 melalui proses penyeimbangan konsentrase diantara perairan dan atmosfir. Sekitar 30% emisi CO2 antropogenik sejak revolusi industri telah terserap oleh perairan laut. Oleh karena derajat keasaman berupa skala logaritme, perubahan kecil (beberapa desimal) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan bahkan konsentrase berkali lipat dibanding kondisi semula. Dampak yang diprediksi dan mulai terlihat pada lokasi tertentu termasuk kesulitan organisme laut dalam melakukan kalsifikasi cangkangdan kerangka;misalnya kerangka karang lambat timbuh, rapuh atau bahkan mulai terlarut; peningkatan frekeunsi dan severitas kelainan rangka pada larva ikan serta pertumbuhan yang lambat; cangkang yang rapuh pada Moluska dan biota lain sehingga rawan pemangsaan. Selain itu, kondisi asam mendukung kelimpahan dan penularan berbagai organisme patogen (hama dan penyakit).

Dari aspek positif, pergerakan air relatif kencang ARLINDO diduga berdampak positif dalam konteks resilience atau daya lenting ekosistem terumbu karangterhadap perubahan iklimSecara empirik dugaan tersebut diperkuat fakta bahwa pada tahun 2010 saat terjadi hotspot (anomali suhu perairan panas berkepanjangan) dan pemutihan karang (bleaching) di Teluk Tomini, tidak terjadi fenomena serupadi Selat Makassar (Ndobe dkk., 2010; Ndobe dan Moore, 2014). Fenomena tersebut mungkin pula akan meunjang reslience ekosistem sehingga Kabupaten Donggala berpeluang sebagai daerah yang relatif tangguh terhadap dampak perubahan iklim, khususnya sumberdaya pesisir dan laut. Namun sangat kecil kemunginan peluang tersebut dapat terwujud apabila tekanan lainnya tidak dikendalikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Westmacott dkk. (2001), resilience terhadap dampak perubahan iklim sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam pengendalian tekanan lain seperti sedimentasi, pencemaran, tangkap lebih (terutama terhadap ikan dan avertebrata herbivora)  dan kerusakan fisik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hoegh-Guldberg dkk. (2009), dalam menghadapi perubahan iklim dua aspek penting adalah tingkat pemaparan (faktor eksternal) dan tingkat kerentanan atau sensitivitas, termasuk faktor-faktor internal yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan perilaku masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu adanya data dan informasi mengenai pemaparan yang bakal dialami, kemudian merencanakan mitigasi dan adaptasi, serta mengidentifikasi faktor kerentanan dan bagaimana membangun komunitas yang tangguh (resilient). Proses tersebut membutuhkan keterpaduan berbagai disiplin ilmu saintifik dan rekayasa sosial (social engineering). Kemudian mitigasi dan adaptasi dapat menguntungkan, namun jika diabaikan resiko kerugian sangat tinggi (OECD, 2010).

Pendekatan Ekosistem – EAFM

Dalam rangka menuju pengelolaan lestari perikanan tangkap di Indonesia, merujuk pada Code of Conduct for Sustainable Fisheries (CCRF), bersama dengan negara lainnya di Segitiga Karang, Indonesia mengadopsi pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, atau lebih lazim disebut EAFM (Ecosystems Approach to Fisheries Management) (National Secretariat of CTI-CFF Indonesia,  2009). Pendekatan tersebut didasarkan pada fakta bahwa sumberdaya perikanan tidak dapat dipisahkan dari konteks lingkungan (ekosistem) ataupun sosial ekonomi dan budaya. Prinsip-prinsip dasar EAFM bahwa: (1) Perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) Interaksi ekologis antar sumberdaya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3) Perangkat pengelolaan sebaiknya kompatibel dengan penyebaran sumberdaya ikan; (4) Prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; (5) Tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia.

Penerapan dan penilaian keberhasilan EAFM bersifat holisitik namun secara praktis mencakup enam (6) Domain yaitu Habitat, Sumberdaya Ikan, Teknologi Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (NWG EAFM, 2014). Penilaian ke-6 domain EAFM di Indonesia menggunakan 29 indikator yang telah disepakati dan disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 18/ Kep-DJPT/ 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator untuk Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem.Pada tahun 2013/2014, Kabupaten Donggala sebagai salah satu kabupaten sampel (studi kasus) penilaian perikanan tangkap menggunakan indikator-indikator EAFM di WPP 713. Penilaian tersebut oleh Learning Centre (LC) EAFM Provinsi Sulawesi Tengah di Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPL) Palu, dalam rangka program kerjasama The Worldwide Fund for Nature (WWF-Indonesia) dengan Dirjen Sumberdaya Ikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Hasil secara agregat per Domain dan WPP disajikan dalam bentuk bendera atau flag analysis (Tabel 1) dan ringkasan hasil penilaian per domain pada Gambar 1.

Tabel 1. Skala penilaian Flag Analysis EAFM Indonesia

Rentang nilai Model Bendera Deskripsi
Rendah Tinggi
1 20 Buruk dalam menerapkan EAFM
21 40 Kurang dalam menerapkan EAFM
41 60 Sedang dalam menerapkan EAFM
61 80 Baik dalam menerapkan EAFM
81 100 Baik Sekali dalam menerapkan EAFM

Sumber:(Anonim, 2014) 

Gambar 1. Ringkasan Penilaian EAFM di Kabupaten Donggala (WPP 713)

gambar makalah samliok

Domain Habitat dan Ekosistem

Domain habitat  dan ekosistem mendapatkan nilai tertinggi (63%), namun dapat dikatakan “baik kurus”. Tidak satupun kriteria yang “baik”, ekosistem mangrove “kurang” dan lainnya “sedang”. Meskipun masih dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, kondisinya dinilai sangat rentan menurun. Hal tersebut erat kaitan dengan perikanan destruktifserta berbagai ancaman lainnya termasuk penambangan karang sebagai bahan bangunan, degradasi lahan hulu dan perubahan iklim. Salah satu indikator EAFM pada domain ini adalah keberadaan kajian khusus dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan perencanaan atau aksi mitigasi dan adaptasi. Meskipun terdapat kajian terhadap perubahan iklim dalam BLHD (2013), kajian tersebut bersifat parsial, berfokus pada daratan dan belum mencakup isu-isu penting perikanan ataupun pesisir dan laut dalam kajian ataupun rencana dan rekomendasi aksi.

Salah satu potensi besar dalam mitigasi dan adaptasi adalah konsep Karbon Biru (Blue Carbon). Ekosistem mangrove dan lamun memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon berkali lipat dibanding hutan darat (Nelleman dkk., 2009; The Blue Carbon Initiative, 2014). Sebaliknya, kawasan mangrove yang terdegradasi atau dikonversi dapat melepasan CO2 dan gaz rumah kaca lain dalam jumlah banyak selama waktu yang panjang (Ong, 2002). Hasil kajian bahwa kondisi umum ekosistem karang dan lamun masih sedang namun hutan mangrove “kurang’ (merah), dan lebih dari separuh luasan semula telah hilang atau rusak berat (Ndobe, 2008; BLHD, 2013). Jumlah instansi terkait mangrove cukup banyak, dan POKJA Mangrove pernah terbentuk dalam rangka program SUSCLAM Tomini, namun sejak program tersebut berakhir nampaknya kurang aktif. Kajian dan program REDD berkaitan dengan pengurangan atau mitigasi emisi gaz rumah kaca di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di Kabupaten Donggala terbatas pada hutan di daratan dan belum mencakup hutan mangrove.

Kualitas air secara umum masih sedang namun menurun. Sampah merupakan isu pentingdi Kabupaten Donggala, terutama plastik/ bahan tidak terurai, meskipun Kota Donggala berhasil meraih Adipura. Permasalahan berkaitan eutrofikasi (pupuk dari sawah, perkebunanan, limbah tambak, sewagedll) dan sedimentasi (akibat degradasi lahan di hulu) semakin nampak di beberapa lokasi. Khususnya di Teluk Palu, pencemaran oleh air raksa (Hg) dari penambangan emas liar di Kota Palu cepat atau lambat akan berpengaruh pula pada lingkungan dan biota perairan di Kabupaten Donggala.

Khusus kriteria habitat unik atau khusus, letak-letak daerah pemijahan ikan masih dugaan, belum ada kajian khusus, belum didata atau dilestarikan. Pantai bertelur penyu dan habitat kepiting kenari Birgus latroterdapat di Suaka Marga Satwa Pulau Pasoso (Sinaling  dkk., 2004; Sulistiono, 2009) dan di Pulau Maputi (Ndobe dkk., 2014). Status dan pengelolaan Pulau Pasoso tidak jelas & tumpang-tindih instansi/aturan, sedangkan Pulau Maputi sudah disurvei namun belum dilindungi.

Domain Sumberdaya Ikan

Isu penting antara lain berkaitan indikator proporsi ikan juvenil (yuwana) yang tertangkap. Meskipun secara keseluruhan pada kisaran sedang, hasil pengamatan bahwa pada jenis ikan dan alat tangkap tertentu sebagian besar ataupun 100% hasil tangkapan belum mencapai ukuran matang gonad pertama (Lm) menurut Froese dan Pauly (2014) atau berdasarkan pengamatan gonad. Sekalipun hasil tangkapan masih cenderung didominasi oleh ikan dewasa ditinjau dari aspek berat atau volume, dari aspek jumlah individu sebagian besar masih pada fase juvenil. Teridikasi bahwa jumlah terminal males cenderung rendah pada ikan bersifat protogynous (awalnya betina, fase terminal jantan), dan diduga terjadi penurunan ukuran penggantian jenis kelamin. Fenomena tersebut dilaporkan antara lain oleh Sattar dkk. (2008) pada ikan kerapu (Serranidae) dan oleh Taylor (2013) pada ikan kakatua (Scaridae).

Kriteria tren ukuran ikan, data dan informasi menunjukkan bahwa ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil. Fenomena tersebut paling menonjol pada ikan demersal meskipun terindikasi sebagian ikan pelagis mengalami tren serupa. Range collapse adalah fenomena dimana ikan semakin sulit/langka dan atau semakin jauh daerah penangkapannya, dan nyata untuk ikan demersal. Nmun ikan pelagis masih umumnya tetap pada jalur ruayanya, sekalipun jika kelimpahan menurun.

Hampir semua jenis biota langka dan dilindungi dimanfaatkan secara ilegal, berlebih dan kerapkali destruktif(YACL, 2002; Ndobe dan Moore, 2008; Ndobe dkk., 2014). Beberapa data dan informasi mengenai jenis-jenis tersebut pada Tabel 2.Meskipun sebagian besar biota laut prioritas nasional dan atau dilindungi di Indonesia terdapat di perairan WPP 713 Sulawesi Tengah, provinsi tersebut tidak terdaftar dalam uraian provinsi penyebaran sebagian spesies tersebut pada basis data pemerintah (kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-jenis-ikan) ataupun non-pemerintah, misalnya peta penyu di Indonesia pada website WWF (http://www.wwf.or.id/?9360/Peta-Konservasi-Penyu-di-Indonesia). Fenomena tersebut menekankan pentingnya penghimpunan dan pengelolaan data berkaitan dengan biota dan ekosistem perairan.

Tabel 2. Status Jenis Biota Laut Prioritas Nasional dan Dilindungi  di Kabupaten Donggala

Jenis Biota PP No 7 1999 RedlistIUCN CITES Data Indikasikondisi Prioritas Nasional Aturan Sektoral Dimanfaat-kan
Dugong dugonDuyung Ya VU I Minim Kritis Ya Mungkin Ya
Crocodylus porosusBuaya muara Ya LR I /II Minim MenurunTerancam Mungkin
Chelonia mydas Penyu hijau Ya EN I Sedikit/lama MenurunTerancam Ya Ya Ya
Eretmochelys imbricataPenyu sisik Ya CR I Minim MenurunTerancam Ya Ya Ya
Birgus latroKepiting kenari Ya DD Sedikit/lama MenurunTerancam Ya Ya Ya
Nautilus pompilius Ya 2016? Tidak ada data Ya
Charonia tritonisTriton terompet Ya Gagal 1994 Minim Sangat langka Ya
TridacnidaeKima  (6 spp) Ya LRVU II Minim Semakin langka Ya Ya
Cassis cornutaKepala kambing Ya Minim Semakin langka Ya
Trochus niloticusLola Ya Minim Semakin langka Ya Ya
Antipathes sp.Akar bahar Ya II Minim TerancamBiopros-pecting Ya
Isis hippurisBambu laut Kajian BPSPL Ya SK Gubernur Ya
Cheilinus undulatusIkan napoleon EN II Minim Semakin langka Ya Ya Ya
Karang Hias Per jenis II Minim Menurun Ya Ya Ya
Anguilla spIkan sidat (tropis) NT**LC Data minim diKab. Donggala Ya Ya Ya
Hippocampus sp.Kuda Laut DD Minim Tidak ada data Ya ? Ya
Rhincodon typusHiu Paus VU II Minim Tidak ada data Ya Ya Mungkin
CetaceaPaus/Lumba-lumba Ya Per jenis I/II Minim Tidak ada data Ya(Paus) ? Ya (Lumba-lumba)

* CR = Critically Endangered/Genting; EN = Endangered/Terancam Punah; NT: Near Threatended/Hampir Terancam Punah; VU: Vulnerable/Rentan; LR = Low Risk/Ancaman Kepunahan Rendah; LC: Least Concern/Kurang Terancam; DD: Data Deficient/Data tidak mencukupi untuk menentukan kategori

** LC untuk Anguilla marmorata; jenis sidat lainnya yang pasti/mungkin terdapat di WPP713 semuanya NT

Domain Teknik Penangkapan Ikan

Tingkat Ilegal, Unregulated and Unreported Fisheries (IUUF) masih tinggi dan cukup beragam, termasuk perikanan destruktif maupun berbagai pelanggaran lainnya termasuk ship-to ship. Pendataan masih lemah khususnya perikanan skala kecil. Kemudian konflik/potensi konflik horizontal antar nelayan cukup tinggi (destruktif/tidak, berbeda alat dan skala, lokal dan dari luar daerah, dll) dan terjdi pula konflik (terbuka atau tertutup) antar nelayan dan stakeholders lain (pariwisata, pembudidaya dll). Rantai dingin (cold chain)  masih menjadi tantangan besar, merugikan nelayan maupun konsumen, berpengaruh terhadap mutuhasil dan efisiensi/keberlanjutan pengelolaan sumberdaya. Isu pengukuran kapal (GT) dan dokumen kapal lainnya tidak sesuai; ketrampilan dan sertifikasi awak cenderung rendah/tidak sesuai. Ukuran ikan tertangkap mengindikai pula modifikasi alat tangkap dan alat bantu tangkap, misalnya mesh size pada pukat dan kekautan lampu pada bagan. Penggunaan kompressor juga masih rawan.

Domain Sosial

Partisipasi pemangku kepentingan: belum merata, relatif  tinggi hanya di PPI Donggala (UPTD Provinsi). Konflik perikanan: konflik terbuka maupun tertutup cukup banyak, antara lain di Teluk Tambu. Konflik tersebut antar pelaku perikanan destruktif  dan tradisional, nelayan bagan (pendatang, pindahan dari Teluk Palu) dan  lainnya; berkaitan dengan rumpon; antar nelayan lokal dan  dari daerah lain (andon atau tanpa ijin); dan lainnya. Untuk kegiatan ilegal, umumnya pelaku diketahui dan mayoritas masyarakat tidak setujuh namun susah membuktikan dan ada ketakutan; tantangan termasuk keterlibatan oknum aparat penegak hukum atau keamanan. Untuk kriteria pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan SDI (termasuk TEK, traditional ecological knowledge), belum ada TEK khusus yang teridentifikasi, namun berpeluang untuk kembangkan pengetahuan lokal termasuk dengan pola moderen (misalnya peraturan pada tingkat desa/daerah).

Domain Ekonomi

. Kepemilikan aset secara rata-rata cenderugn meningkat, terlihat dari perubahan dalam ukuran armada dan jumlah perahu bermotor (katintin). Belum merata dan bantuan kadang tidak tepat sasaran dari aspek teknis maupun penerima. Kesenjangan kesejahteran cukup menonjol antar nelayan lokal yang umumnya masih tradisional dan nelayan andon/pendatang dengan unit lebih besar dan teknologi lebih maju. Secara umum pendapatan nelayan/RTP sangat bervariasi dalam waktu dan antar individu. Banyak nelayan dan atau keluarganya memiliki sumber pendapatan lain, kadang dalam sektor perikanan (pemasaran/pengolahan, perawatan sarana/prasarana), kadang di sekotr lain (pertanian/perkebunan, sebagai ojek dll). Nelayan benar miskin terutama di desa/dusun terpencil; pemilik kapal atau punggawa dan nelayan (mayoritas) andon di PPI Donggala nyata di atas UMR. Pendapatan tahunan rata-rata RTP diestimasi tidak jauh berbeda dengan masyarakat di sekitarnya, namun bersifat musiman atau tidak rutin. Permasalahan ekonomi utama adalah kelemhan dalam manajemen keuangan dan usaha. Untuk savings rate: kecuali punggawa, umumnya nelayan tidak memiliki tabungan atau hanya sedikit (kecuali emas).

Domain Kelembagaan

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikananyang telah ditetapkan, secara formal maupun non-formal masih rendah, banyak permasalahan dan tantangan terungkap saat studi. Kelengkapan/penerapan aturan main dalam pengelolaan perikananrelatif baik, sebagian aturan yang seharusnya berada telah dilengkapi dan saat studi ada yang dikembangkan. UU 23/2014 dan perubahan lain pada tingkat nasional akan membawah perubahan besar dan sangat mengurangi hak maupun kewajiban Kabupaten/Kota sehingga kemungkinanperlu adanya revisi dan aturan baru. Penerapan aturan dan kebijakan belum sepenuhnya efektif, tentang antara lain sarana/alat, SDM  dan dana operasional kurang. Didapat informasi bahwa sebagian besar pelanggaran tidak dapat teguran dan sangat jarang mendapatkan hukuman. Informasi bahwa oknum dari instansi-instansi penegak hukum/aturan merupakan pelaku atau berkolusi dalam berbagai kegiatan ilegal.

Mekanisme pengambilan keputusan, sejauh diketahui belum ada secara formal dan menyeluruh (pada tingkat WPP). Rencana pengelolaan perikanan tingkat WPP telah ada draft dansedang dalam proses menuju legalitas. Unutk sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan: tidak ditemukan adanya konflik terbuka antar lembaga, namun nampaknya kebanyakan belum berkomunikasi atau bersinergi secara efektif. Salah satu contoh, tidak sinkron antar Perikanan dan Perhubungan mengenai soal pengukuran dan dokumen kapal. Demikian pula, tidak ditemukan banyak konflik yang berarti antar kebijakan di bidang perikanan namun juga tidak banyak kebijakan yang saling mendukung.

Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan cukup banyak, terdiri atas pelatihan, pembinaan dan lainnya, dan sebagian nyata difungsikan. Namun peningkatan kapasitas cenderung terkonsentrase di daerah relatif mudah dijangkau, dan masih kurang di daerah-daerah terpencil dengan banyak nelayan miskin; terindikasi bahwa tidak selalu tepat sasaran dari aspek peserta atau cakupan. Di PPI Donggala upaya peningkatan kapasitas cukup tinggi dan difungsikan, namum penerima manfaat dominan nelayan andon (Mandar, Sulbar) bukan lokal.

Sekilas studi kasus 5 komoditas

Cakalang – SEDANG: sumberdaya ikan (stock) terindikasi masih baik namun penangkapan larva (bagan) merupakan ancaman sangat serius. Pennangkapan ikan di bawah Lm (juvenil) di rumpon sulit dihindari.

Tongkol – SEDANG: sumberdaya menurun tahun 2013, mungkin fluktuasi, perlu monitoring. Prinsip kehati-hatian: sebaiknya upaya penangkapan sekurangnya tidak ditingatkan.

Lajang – SEDANG (-): sumberdaya pada kondisi kurang, kelimpahan nyata menurun dan dinilaibahwa statusnya menghawatirkan. Asumsi ikan pelagis kecil berpeluang untuk ditingkatkan pemanfaatannya nampaknya tidak berlaku pada jenis ini. Perlu penelitian dan pengelolaan.

Kerapu – SEDANG: teknis penangkapan Kurang karena penangkapan ikan di bawah ukuran Lm) dan sangat rawan perikanan destruktif, ilegal, ship-to-ship dll. Habitat khusus (karang) sangat perlu perlindungan, terutama dari aspek kompleksitas struktural. Penambangan karang(coral mining) merupakan ancaman sangat nyata.

Ikan Teri – BAIK: sumberdaya masih mendukung pada tingkat usahaan saat ini. Masih beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan termasuk ekonomi nelayan tradisional, antara lain melalui diversifikasi dan peningkatan mutu pengolahan pasca panen. Penangkapan dengan bagan sangat tidak selektif, bycatch jauh melebihi target, dan mencakup ribuan atau bahkan jutaan larva/juwana ikan ekonomis penting. Mungkin dapat ditekan dengan pengaturan penempatan bagan untuk menghindari jalur ruaya benih tersebut, perlu penelitian, Potensi konflik antar konsumsi manusia dan sebagai umpa. n

Rekomendasi Pembangunan

JKKP sebagai tool konservasi dan fisheries management

Salah satu rekomendasi kunci adalah pengefektifan peran KKP melalui pembentukan suatu Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (JKKP) yang didesain dengan memperhatikan efektivitasnya dalam menunjang sektor perikanan, tertuama dari aspek pelestarian dan pengembangan sumberdaya ikan. Pengembangan JKKP tersebut merupakan komponen Roadmap Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah yang tersusun pada tahun 2014. Manfaat pembentukan JKKP dalam pengefektifan pelestarian sumberdaya perairan diakui dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan.

Menurut FAO (2011), peran KKP dalam pengelolaan perikanan antara lain (a) melindungi suatu tahap tertentu dalam siklus hidup (to protect a specific life history stage), (b) pengendalian mortalitas perikanan (to control fishing mortality), (c) efek “spillover”, dimana ikan bermigrasi keluar dari KKP agar dapat ditangkap (for the spillover effect of fish migrating across the boundaries of an MPA so they can be fished), (d) sebagai sumber dan/atau penerima telur dan larva ikan untuk meningkatkan rekrutmen (to serve as a source and/or sink for fish eggs and larvae to improve recruitment), (e) pelestarian habitat, integritas rantai/jejaring makanandan biodiversitas (to protect habitat, food web integrity and biodiversity), (f) pencegahan bycatch, pembuangan spesies non target dan dampak negatif lainnya pada jenis sasaran penangkapan, spesies lainnya, biota yang terancam punah, dan biota lainnya yang ingin dilindungi (to reduce bycatch, discarding and other negative impacts on harvested species, other species, endangered species and other species society wants to protect), (g) pengurangan persaingan antar kelompok pemanfaat atau untuk meningkatkan peluang bagi kelompok pemanfaat tertentu (dengan penerapan sistem pemberian hak) (to reduce competition between user groups or to enhance opportunities for certain groups of users (by establishing rights)), dan (h) sebagai semacam asuransi atau jaminan dalam ketidakkepastian (as a potential hedge against uncertainty).Selanjutnya apabila terdapat wilayah yang memikili keterkaitan ekosistem (oseanografi, biologi perikanan, daya tahan dan daya lenting ekosistem), pembentukan sebuah jejaring kawasan konservasi perairan (JKKP) yang didesain dengan baik akan cenderung lebih tangguh secara ekologis dibanding satu atau sejumlah KKP terisolir, dan suatu JKKP dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya (sistem dan sarana pengelolaan, SDM, finansil) dibanding sejumlah KKP yang dikelola secara terpisah.

Program Blue Carbon

Mengingat pentingnya ekosistem pesisir dalam neraca karbon global dan mitigasi perubahan iklim (Nelleman dkk., 2009; Siikamäki dkk. (2012) serta peran pentignnya dalam pencegahan abrasi pantai dan mitigasi tsunami, pelestarian ekosistem Karbon Biru dipangdang penting di Sulawesi tengah dan khususnya di Kabupaten Donggala. Jika data ekosistem mangrove tersebar di berbagai instansi dan pihak tertentu terkumpul dan terkelola dengan baik, sekiranya memungkinkan perencanaan berbasis sains. Data penyebaran dan kondisi padang lamun masih sangat terbatas namun diketahui bahwa hamparan yang luas terutama di daerah teluk, sehingga cenderung berjauhan dengan daerah kritis berkaitan dengan pemijahan ikan.Karbon Biru dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dari aspek ekologi dan sosio-ekonomi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk secara khusus nelayan kecil (Herr dkk., 2012; Steiner, 2014). Antara lain, penerapan sebuah progran Blue Carbon tersebut dapat pula dipadukan dengan silvofishery (wanamina).

Peningkatan Nilai Tambah, Penanganan & Pengolahan Hasil

Peningkatan mutu dan pada gilirannya nilai hasil perikanan dimuali dari penanganan di atas kapal dan sepanjang rantai pemasaran. Untuk itu, salah satu kebutuhan dasar adalah rantai dingin (cold chain) dimana es merupakan kebutuhan dasar nelayan pedesaan. Kemudian diversifikasi produk dan peningkatan mutu produk melalui pengembangan unit usaha olahan skala mikro, kecil dan menengah, termasuk pembinaan dalam hal pengemasan & pemasaran.

Infrastruktur yang memadai dan ramah lingkungan

Diperlukan pula kordinasi antar sektor untuk menbangun infrastrukur komunikasi dan energi di pedesaan. Seharusnya diutamakan energi dan teknologi lainnya ramah lingkungan. Sulawesi Tengah sedang mengembangkan energi tenaga air, namun dengan perencanaan usia teknis hanya 30 tahun. Energi terbaruhkan dan relatif terbatas dampak lingkungan, termasuk efek rumah kaca, antara lain tenaga angin, mata hari, arus dan ombak. Budidaya alga juga sebagai peluang: alga dapat menyerap CO2 dan menghasilkan berbagai produk, antara lain BBM alternatif. Tantangan jensi alga yang cenderugn dibudidayakan saat ini juga terpengaruh negatif oleh suhu tinggi & penurunan pH dan atau DO. Namun terdapat peluang untuk pengembangan budidaya & olahan jenis-jenis yang bertahan . Dalam konteks Sulawesi Tengah mungkin Euchema spinosum yang telah terbukti relatif berthan bahakn berkembang dengan pesat pada suhu perairan relatif tinggi.

Peningkatkan cakupan, efektivitas dan kordinasi pemberdayaan perikanan berskala kecil

Perikanan skala kecil merupakan isu global yang semakin diakui pentingnya dari aspek kemanusiaan, ketahanan pangan, kontribusi pada ekonomi formal dan non-formal, Sangat penting di negara maju maupun berkembang dari aspek ketahanan pangan dan kesejahteran masyarakat pesisir (Chuenpagdee, 2012). Strategi pembangunan perikanan yang mengutamakan dan memberdayakan perikanan skala kecil dapat menghasilkan banyak keuntungan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan pada jangka pendk maupun panjang (Pauly, 2006).

Cakupan pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain keamanan nelayan (safety at sea); pendataan & penataan (data awal, agar feasible mungkin sistem partisipatif); fasilitas pendukung  termasuk es dan BBM; peningkatan kapasitas dari aspek ketrampilan teknis maupun kewirausahaan, pasca panen dan pemasaran serta penguatan kelembagaan.Selain itu, kerja-sama antar sektor untuk penyediaan jasa seperti jaminan sosial, akses pada modal, komunikasi  dan energi. Sesuai amanat Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, dianjurkan agar melibatkan Konsorsium Mitra Bahari Sulawesi Tengah (KMB Sulteng), misalnya dari aspek pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sebagai fasilitator dalam pembentukan kemitraan lain. Demikian pula, Learning  Centre EAFM STPL Palu dapat berperan nyata.Pemberdayaan perikanan skala kecil di Donggala.

Penyempurnaan legal framework

Penjabaran instrumen nasional maupun internasional pada tingkat lokal maupun kesepakatan stakeholders dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Desa (PERDES) dapatmemudahkan penerapan dan pengakannya, serta mendukug keberlanjutannya.Secara khusus, berbagai instrumen bersifat non-wajib telah dikembangkan pada tingkat global melalui FAO dan wadah antar negara lainnya untuk mendukung pemberdayaan dan perlindungan nelayan skala kecil beserta keluarganya. Antara lain protokol untuk keamanan bagi kapal perikanan berskala kecil (Gudnumdsson, 2009; SEAFDEC, 2012) dan tata laksana perlindungan perikanan skala kecil dan berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pemberantasan kemiskinan (FAO, 2015), atau aturan berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan sumberdaya (JKKP, sistem Karbon Biru, alokasi sumberdaya/hak pemanfaatan, kuota, retribusi, musim tutup, peresmian kearifan tertentu, dll).

Kesimpulan

Perikanan di Kabupaten Donggala didominasi oleh perikanan berskala kecil yang sebagian besar belum terdata dengan baik dan IUUF masih tinggi. Penangkapan dengan menggunakan berbagai alat atau pola tradisonal maupun moderen cenderung tidak selektif, dari aspek ukuran dan atau rlanjutan sumberdaya ikan. Semua domain EAFM memerlukan perhatian, termasuk domain dengan nilai tertinggi (Baik, masih pada kisaran nilai rendah) yaitu habitat dan ekosistem. Ekosistem laut dan pesisir nyata terancam dari tekanan langsung dan semakin tertekan oleh faktor-faktor tidak langsung, termasuk perubahan iklim.

Isu-isu prioritas termasuk pengendalian IUUF, penataan armada dan sistem pendataan (upaya dan hasil) yang memadai; pencegahan degradasi dan pemulihan ekosistem/habitat dan sumberdaya ikan; pemberdayaan/peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terutama pelaku usaha perikanan skala kecil (nelayan) dan keluarganya. Tools atau strategi untuk menjamin basisi sumberdaya termasuk pembangunan JKKP, program Karbon Biru dan revitalisasi POKJA Mangrove. Dalam konteks tersebut diperlukan sebuah proses/wadah untuk menciptakan kordinasi dan kolaborasi sinergis secara vertikal  dan horizontal. Kordinasi tersbeut menjadi sangat vital dalam konteks UU 23/2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewewenang mutlak Kabupaten sangat terbatas dan hampir seluruh perannya sebagai pelaksana tugas pembantuan dari Provinsi atau Pusat.

Meskipun fokus utama kajian ini adalah perikanan tangkap, sektor perikanan perlu dikembangkan secara terpadu. Perhatian terhadap penanganan dan pengolahan hasil, termasuk cold chain (es), mutu dan diversifikasi produk, pengemasan dan pemasaran sangat penting dari aspek penignkatan kesejahteran maupun menciptakan pola pengelolaan yang efisien dan ramah lingkungan. Dari aspek sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan, sebaiknya diefektifkan secara maksimal faktor pendukung berupa institusi akademik dan pendidikan, khususnya  perguruan tinggi dan SMK perikanan yang ada, jejaring LC-EAFM dan khususnya LC-EAFM STPL-Palu, KMB Sulteng, LSm dan kelembagaan relevan lainnya agar bersama dengan masyarakat perikanan membangunkan sektor perikanan dengan pendekatan ekosistem secara bertanggunjawab dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu agar kajian dan tulisan ini dapat dibuat dan dipresentasikan. Antara lain tim EAFM di WWF-Indonesia, PSKPL-IPB dan Direktorat Sumberdaya Ikan, tim Learning Center (LC)-EAFM STPL (Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan) Palu dan Konsorsium Mitra Bahari Regional Centre Sulawesi Tengah (KMB RC Sulteng), Program Studi Budidaya Perairan Universitas Tadulako Palu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala, para anggota tim survei pada berbagai kegiatan yang mendasari kajian ini, dan The Interseksi Foundation sebagai penyelengara acara.

Daftar Pustaka

Anonim (2009). Laporan Akhir Ekspedisi Biodiversitas Selat Makassar 3‐10 Mei 2009. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 238 hal.

Modul Penilaian Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan. Direktorat Sumberdaya Ikan-Kementerian Kelautan dan Perikanan, WWF Indonesia, dan PKSPL–IPB. 196 hal.

BLHD (2013). Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Donggala Tahun 2013. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala. http://blh.donggala.go.id/slhd/# 260 hal + Lampiran

Cheung, W.W.L., R. Watson and D. Pauly. 2013. Signature of ocean warming in global fisheries catch. Nature. DOI:10.1038/nature12156

Chuenpagdee R. (2012). Global partnership for small-scale fisheries research: Too big to ignore. SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin #29: 22-25

Cochrane, K.; De Young, C.; Soto, D.; Bahri, T. (eds). (2009). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. FAO, Rome, Italy. 212p.

Dit. KKJI. (2012). Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.  82 hal. buku_e-kkp3k bahasa indonesia.pdf

FAO (2011). Fisheries management. 4. Marine protected areas and fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 4, Suppl. 4. FAO, Rome, Italy. 198hal.

FAO (2105). Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. FAO, Rome, Italy.  34 hal.

Froese R. and Pauly D. Editors. (2014). FishBase. World Wide Web electronic publication. http:www.fishbase.org

Gudnumdsson A. (2009). Panduan prakti keselamatan pada stabilitas kapal kecil penangkap ikan. Dokumen Teknis Perikanan dan Akuakultur No. 517, FAO, Rome, Italy. 54 hal.

Herr D., Pidgeon E. dan Laffolley D.  (2012). Blue Carbon Policy Framework 2.0. IUCN, Gland, Switzerland. https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2012-016.pdf

Hoegh-Guldberg O., Hoegh-Guldberg H., Veron J.E.N., Gree, A., Gomez E. D., Lough J., King M., Ambariyanto, Hansen L., Cinner J., Dews G., Russ G., Schuttenberg H. Z., Penaflor E.L., Eakin C. M., Christensen T. R. L., Abbey M., Areki F., Kosaka R. A., Tewfik A., Oliver J. (2009). The Coral Triangle and Climate Change: Ecosystems, People and Societies at Risk. WWF Australia, Brisbane, 276 hal.

http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_Ch03_EN.pdf

Kura Y., Revenga C., Hoshino E. dan Mock G. (2004). Fishing for answers: Making sense of the global fish crisis. World Resources Institute, Washington DC, USA. 152 hal.

MCRMP (2004). Rencana Pengelolaan Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Tengah Kawasan Marine and Coastal Mangament Area. Proyek Penggelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (MCRMP) Propinsi Sulawesi Tengah – ADB

Loan 1770 INO [SF]. BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah, Palu. 100 hal.

Moore A. (2004).  Coral Reef Survey & Monitoring for Management in Central Sulawesi, Indonesia / Laporan

Kegiatan Coral Reef Survey & Monitoring for Management in Central Sulawesi, Indonesia. Hal. 85-240 dalam

UNEP. (2004). Monitoring Coral Reefs for Better Management Schemes: UNEP EAS/RCU Small Grants Fund Programme 2002-2003 (268 pages). http://www.cobsea.org/documents/report_coral_ reef/small_grant/UNEP_SmallGrantFund_red.pdf

Moore A. (2012). Profil Teluk Tomini. Program Teluk Tomini (SUSCLAM), Canadian International Development Agency (CIDA) dan International Union for the Conservation of nature (IUCN). 444 hal.

Moore A. dan Ndobe S. (2009). Reefs at risk in Central Sulawesi, Indonesia – status and outlook. Proceedings of the 11th International Coral Reef Symposium, Ft. Lauderdale, Florida, 7-11 July 2008. Session number 18. pp. 840-844

Moore A., Ndobe S. dan Salanggon A.I.M. (2014). Monitoring Ekosistem Pesisir Daerah Perlindungan Laut (DPL) Tanjung Ayuan, Kabupaten Donggala. Simposium Nasional I Kelautan dan Perikanan, Makassar. IKL-01: 1-15
National Secretariat of CTI-CFF Indonesia (2009). National Plan of Actions of Coral Triangle Initiative on coral reef, fisheries and food security (CTI-CFF). National Secretariat of CTI-CFF Indonesia, Jakarta, Indonesia. 52 hal. http://www.coraltriangleinitiative.org/sites/default/files/resources/Indonesia%20NPOA_Final.pdf

Ndobe S. (2008). SUSCLAM Tomini Laporan Studi Kondisi Mangrove di Sulawesi Tengah Tahun 2008. IUCN , CIDA dan Lestari Canada Inc.  44 hal.

Ndobe S. dan Moore A. (2008). Survey of the Coral Reefs and Shallow-water Ecosystems of Tambu Bay, Donggala District, Central Sulawesi. Jurnal Mitra Bahari, 2(3): 68-84

Ndobe S. dan Moore A. (2014). Konsep Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (JKKP) untuk menunjang Perikanan Berkelanjutan di WPP 713 Sulawesi Tengah. Prosiding Mini Simposium Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan untuk Perikanan Berkelanjutan pada KONAS IX Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Surabaya, 18 – 22 November 2014.

Ndobe S., Moore A dan Handayani S. (2010). Pentingnya pelestarian terumbu karang dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan strategi restorasi dengan metode Fish Homes di Sulawesi Tengah. Makalah pada Seminar Nasional Perubahan lklim di lndonesia: Mitigasi dan Strategi Adaptasi dari Tinjauan Multidisiplin di Yogyakarta, 13 Oktober 2010.

Ndobe S., Moore A., Wayhudi D., Muslihudin dan Akbar M. (2014). Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Maputi, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Prosiding Simposium Nasional I Kelautan dan Perikanan, Makassar. IKL-11: 1-16

Nellemann C., Corcoran E., Duarte C.M., Valdés L., De Young C., Fonseca L. dan Grimsditch G. (Eds). (2009). Blue Carbon. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal,www.grida.no. [Available from: www.grida.no/files/publications/blue-carbon/BlueCarbon_screen.pdf]

NWG EAFM (2014). Modul Penilaian Indikator untuk Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem. National Working Group on Ecosystems Approach to Fisheries Management, Direktorat Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan republik Indonesia. 85 hal.

OECD (2010), The Economics of Adapting Fisheries to Climate Change, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264090415-en

Ong J.E. (2002). The Hidden Costs of Mangrove Services: Use of Mangroves for Shrimp Aquaculture. Paper presented at the International Science Roundtable For The Media – 4 June 2002, Bali, Indonesia. Joint Event Of ICSU, IGBP, IHDP, WCRP, DIVERSITAS, START. Available from http://mangroveactionproject.org/

OSPR (2010). Quality Status Report 2010. The OSPAR Commission. http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_complete_EN.pdf

Pauly D. (2006). Major Trends In Small-Scale Marine Fisheries, With Emphasis On Developing Countries, And Some Implications For The Social Sciences. MAST, 4(2):7-22

Pauly D. dan Zeller D. (2003). The global fisheries crisis as a rationale for improving the FAO’s database of fisheries statistics. University of British Columbia Fisheries Centre Research Reports, 11(6), 1-9. http://www.seaaroundus.org/4wfc/fisheriescrisis.pdf

Sattar S.A., Jørgensen C. dan Fiksen, Ø. (2008). Fisheries-induced evolution of energy and sex allocation. Bulletin of Marine Science, 83(1): 235-250

SEAFDEC (2012). Rekomendasi Keselamatan Bagi Kapal Penangkap Ikan Menggunakan Deck Berukuran Kurang Dari 12 Meter Dan Kapal Penangkap Ikan Tanpa Menggunakan Deck. FAO dan Training Department (TD), Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). 128 hal.

Siikamäki J., Sanchirico J.N., Jardine S., McLaughlin D. dan Morris D.F. (2012). Global Options for Reducing Emissions from the Degradation and Development of Coastal Ecosystems. Resources for the Future, Washington DC, USA. 74 hal.

Sinaling, R. (ed). 2004. Project Pasoso, Turtle Population Survey and Conservation Planning for Pulau Pasoso Reserve and the West Coast of Donggala Regency, Central Sulawesi, Indonesia. Final Report of Project No 305202. http://www.conservationleadershipprogramme.org/UserDataWEB/ProjectData%5C110103/ 305202_Project_Pasoso_Final_Report.pdf. 18 hal.

Steiner A. (2014). Blue Carbon – A new tool in coastal and island sustainability. http://sidsdockforum2014.org/blue-carbon-a-new-tool-in-coastal-and-island-sustainability/ dan http://bluecarbonportal.org/

STPL (2007). Profil Pengembangan Perikanan Tangkap di Sulawesi Tengah. Kerjasama LP3M Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan (STPL) dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Sulistiono, Refiani S., Tantu F.Y. dan Muslihuddin. (2009). Gonad Maturity of Coconut Crab (Birgus latro) in Pasoso Island, Central Sulawesi. Jurnal Akuakultur Indonesia, 8(2)

Susanto H.A. (2011). Progres Pengembangan Sistem Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF). Coral Triangle Support Partnership, Jakarta. Indonesia. 58 hal

Susanto R.D., Ffield A., Gordon A.L. dan Adi T.R. (2012). Variability of Indonesian throughflow within Makassar Strait, 2004–2009. Journal of Geophysical Research, 117: C09013. doi:10.1029/2012JC008096

Taylor B.M. (2013). Drivers of protogynous sex change differ across spatial scales. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1775), 20132423. DOI: 10.1098/rspb.2013.2423

The Blue Carbon Initiative (2014). Coastal Blue Carbon: methods for assessing carbon stocks and emissions factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrass meadows. The Blue Carbon Initiative, http://thebluecarboninitiative.org/wp-content/uploads/Coastal_Blue_Carbon_Manual.pdf. 184 hal.
Whitten T., Henderson G.S. dan Mustafa M. (2002). The Ecology of Sulawesi. Periplus Editions (HK) ltd, Singapore. 754 hal.

YACL (2002). Laporan Final “Identifikasi Aktifitas Bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut di Lokasi MCMA”. Yayasan Adi Citra Lestari kerjasama dengan BAPPEDA Propinsi Sulawesi Tengah, Palu, Indonesia.

Dosen pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah