Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)*

Pengantar

Ide perbedaan, subjektivitas, relative universal milik posmodemisme—yang dikibarkan Lacan, Derrida, Lyotard, Wittgenstein dll—mewarnai wacana dan isu feminis, dan CEDAW adalah salah satu buah manifestasinya. Feminisme menyerap konsep ”differance”nya Derrida sekaligus menjadikannya motor politik saat menggagas perangkat hukum “khas perempuan” yang bernama CEDAW. Perempuan benar-benar sadar bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda, memiliki “suara” dan pengalaman yang berbeda (bahkan di antara kelompok perempuan sendiri) sehingga merasa perlu mengedepankan suara perbedaan tsb. Perbedaan ini adalah sebuah penawaran politik yang menolak suatu klaim nilai universalitas.

Tidak diragukan, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah bentuk perangkat hukum yang universal. Tetapi, kaum perempuan merasa bahwa deklarasi tsb belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan mereka. Bahkan, kaum feminis menyatakan bahwa deklarasi tsb tidak berperspektif keadilan jender. Pelbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh deklarasi HAM. Untuk mengatasi pelbagai problem tersebut, mereka menoleh pada CEDAW.

Tentang CEDAW: Suatu Kerangka Konseptual

Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) adalah salah satu konvensi utama internasional hak asasi manusia. Berdasarkan resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979, CEDAW terbuka untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara anggota PBB. Tiga tahun kemudian CEDAW, yang memuat 30 pasal, secara formal dinyatakan sebagai dokumen internasional (entry into force) tertanggal 3 September 1981.

CEDAW sendiri telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 7/1984 tanggal 24 Juli 1984. Sayangnya, Indonesia mereservasi pasal 29 ayat 1. Ini mengandung arti bahwa Indonesia tidak mengakui suatu mekanisme abritrase maupun penyelesaian di Pengadilan Intemasional, jika terdapat problem interpretasi isi konvensi dengan negara lain. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

“Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbritation the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statue of the Court.”

CEDAW pada dasarnya memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak lelaki dan perempuan. Kedua, prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia. Ketiga, prinsip kewajiban negara bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak lelaki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Ringkasnya prinsip persamaan substantif yang dianut oleh CEDAW adalah: Pertama, Langkah-langkah untuk merealisasikan hak-hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan, adanya perbedaan atau keadaan yang merugikan perempuan. Kedua, Persamaan substantif dengan pendekatan koreksi merupakan langkah khusus agar perempuan memiliki akses dan menikmati manfaat yang sama seperti halnya lelaki pada kesempatan danpeluang yang ada. Ketiga, CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : (a) Persamaan kesempatan bagi lelaki maupun perempuan. (b) Persamaan lelaki dan perempuan untuk menikmati manfaant dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa lelaki dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil. (c) Hak hukum yang sama antara lelaki dan perempuan dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak. (d) Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Sementara itu, Prinsip Non-Diskriminasi dimuat dalampasal 1 CEDAW sebagai berikut:

“demi tujuan konvensi ini, maka istilah ‘diskriminasi terhadap perempuan’ akan berarti pembedaan, pengesampingan, atau pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penjaminan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok kaum perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan.”

Pasal 1 ini merupakan definisi kerja arti diskriminasi terhadap perempuan yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan peru.nda.ng-undangan dan kebijakan formal atau netral. Perhatikan kata kuncinya …pengaruh atau tujuan… Barangkali suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk peniadaan pemenuhan hak perempuan tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan terhadap perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang, dianggap sudah diskriminatif. Adapun yang tidak termasuk bentuk diskriminasi adalah affirmative actions (pasal 4 CEDAW) yakni langkah-langkah khusus sementara (temporary special measures) yang dilakukan untuk mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan antara lelaki dan perempuan. Pada pasal 5 ayat 2 disebutkan pula perlindungan kehamilan dan kehamilan sebagai fungsi sosial.

Pasal 2 hingga 16 memuat daftar situasi dan kondisi serta hal-hal apa yang menjadi tanggung jawab negara dalam rangka mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan sebagai berikut: Pertama, Mengakhiri diskriminasi dengan cara menjamin hak-hak perempuan melalui aturan perundang-undangan dan kebijakan di level domestik. Kedua, Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak tersebut melalui langkah-langkah atau aturan khusus dengan menciptakan kondisi yang kondusif dalam meningkatkan kesempatan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada. Ketiga, Mengadopsi mekanisme sanksi bagi pelaku kejahatan diskriminasi dan penyelenggaraan perlindungan hukum. Perlindungan ini dilakukan dengan cara menghapus aturan-aturan yang memberikan peluang terjadinya praktek-praktek diskriminasi. Keempat, Negara juga bertanggungjawab melakukan upaya mengeliminasi diskriminasi yang dilakukan orang per orang, keluarga, organisasi dan swasta.

Konvensi juga memuat peran negara untuk melakukan perubahan di bidang sosial dan budaya yang melanggengkan dominasi dan menghambat pemenuhan prinsip persamaan lelaki dan perempuan. Pada titik ini, negara harus melakukan pendidikan keluarga yang bertujuan untuk membangun pengertian mengenai tanggung jawab bersama bagi lelaki (suami) dan perempuan (isteri) dalam pemeliharaan dan perkembangan anak. Konvensi ini juga menaruh perhatian pada kasus perdagangan dan eksploitasi perempuan.

CEDAW: Tolak Ukur dalam Pemenuhan Hak Sipil Perempuan.

CEDAW dalam hal ini memberikan alat analisis bagi problem-problem utama yang dihadapi kaum perempuan. Pertama, kebijakan-kebijakan negara termasuk peraturan perundang-undangan yang memuat aturan djskriminatif terhadap perempuan. Kedua, situasi dimana partisipasi permpuan ditingkat politik, sosial , ekonomi dan budaya masih rendah bahkan diabaikan. Ketiga, adanya fakta dimana kemiskinan kaum perempuan berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap akses atas pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Keempat, penghapusan dan eliminasi terhadap dominansi atas perempuan merupakan hal esensial bagi pemenuhan hak-hak asasi .

Dari keempat problem tsb, saya berasumsi bahwa masih terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan terutama menyangkut pemenuhan hak sipilnya. Selain itu terjadi juga disparitas/kesenjangan ketika jargon kesetaraan jender dimunculkan. Berikut ini, ada beberapa isu strategis yang diidentifikasi oleh Komite P3B yakni Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Di sini saya hanya mencantumkan yang terkait dengan isu hak sipil perempuan saja:

  1. Peraturan perundang-undangan masih bertentangan dengan isi CEDAW berkenaan dengan : a) keluarga dan perkawinan, termasuk poligami, usia perkawinan, perceraian dan syarat persetuuan suami dalam pembuatan paspor, b) hak-hak ekonomi, termasuk kepemilikan tanah, akses pinjaman dan kredit, serta persetuuan suami jika isteri bekerja pada malam hari, c) kesehatan, termasuk persetujuan suami untuk melakukan strerilisasi atau aborsi, walau keselamatan istri dalam kondisi terancam.
  2. Sejauh mana perempuan Muslim dapat memilih aplikasi hukum publik selain dari hukum Islam yang diberlakukanpadanyajika ia seorang Muslimah.
  3. Larangan perkawinan antar agama; khususnya perempuan Muslim yang akan mendapat tentangan keras saat ia memutuskan menikahi lelaki non Muslim, namun tidak berlaku jika lelaki muslim menikahi perempuan non Muslim, artinya telah terjadi diskriminasi ganda.
  4. Adanya norma sosial, agama dan budaya yang memposisikan lelaki sebagai kepala rumah tangga sehingga posisi perempuan subordinat terhadap posisi suaminya. Strereotipe perempuan yang tradisional masih melekat bahkan buku teks pun masih menganut nilai-nilai lama tentang perempuan, misalnya, ibu Budi menyapu, ayah Budi membaca koran.
  5. Angka pengangguran perempuan yang serius, perbedaan jumlah upah, segregasi pekerjaan dimana perempuan bekerja dengan upah rendah dan menjadi pekerja kasar.

Dari kelima poin yang diidentifikasi oleh Komite tsb, saya berasumsi bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi perempuan, dan juga terjadinya desparasi/kesenjangan jender ketika perempuan akan menikmati hak sipilnya. Saya berpijak pada pemahaman bahwa hak sipil adalah hak yang berkenaan dengan peran individu yang bersangkutan sebagai warga negara. Karenanya, sebagai warga negara yang terikat “kontrak” ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya yang berkelamin lelaki. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Ia Juga berhak diakui kewarganegaraannya (termasuk mendapatkan pasport, hak kepemilikan, NPWP dll). la berhak mendapat pengesahan atas perkawinan yang dilakukannya (menyangkut surat nikah dari catatan sipil/KUA). Berikut ini beberapa contoh kasus dimana telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan jender yang dialami perempuan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak sipil mereka.

Kasus 1 : perempuan dan perkawinan/perceraian

Dalam beberapa kasus, banyak perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan dengan siapa ia menikah, dan juga kapan ia siap menikah. Hal ini terjadi pada perempuan daerah, Cililin-Bandung misalnya. Angka pernikahan dini (tingkat kawin muda) sangat tinggi berbanding lurus dengan angka perceraian. Poligami juga marak. Kondisi ini bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 1/b: “Hak yang sama untuk secara bebas memilih seorang istri/suami dan untuk mengikatkan din dalam perkawinan hanya dengan persetujuan mereka sendiri secara bebas dan penuh.”

Perempuan ketika menikah, acap terabaikan hak-haknya sebagai individu. la kehilangan hak untuk menjual properti, tidak berhak memiliki NPWP sendiri, harus ada ijin dari suami saat membuat pasport, ijin aborsi (bahkan disaat nyawanya terancam) dll. Kasus yang terkenal misalnya “Ayam Goreng Ny. Suharti”. Sebagai perempuan pengusaha, ia mengelola modal, mengajukan kredit dan pinjaman atas persetujuan sang suami. la dalam hal ini tidak memiliki NPWP sebab ada ketentuan dari pemerintah bahwa NPWP istri mengikuti suami. Ketika bercerai, sang suami dapat menuntut ini-itu dengan alasan klaim perusahaan atas surat perijinan suami lah perusahaan dapat berkembang pesat. Pada titik ini, kita sadar bahwa terjadi pengabaian hak sipil perempuan; ia tidak memiliki hak untuk “berdiri” sebagai individu ketika menikah. la tidak memiliki hak untuk mempunyai NPWP sendiri dsb. Aturan tersebut jelas merugikan perempuan dan bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 1/g :”Hak pribadi yang sama sebagai istri/suami mengenai pemilikan dan perolehan, manajemen, administrasi, penikmatan, dan pengaturan harta kekayaan.” Di satu sisi juga bertentangan dengan CEDAW pasal 13/b :”Hak atas pinjaman bank, hipotek, dan bentuk kredit keuangan lain.”

Kasus pernikahan antarnegara yang terkait dengan jejaringan narkoba internasional banyak melibatkan perempuan sebagai korban. Mereka diiming-imingi dengan janji kehidupan mewah, traveling, dll. Tetapi kenyataannya mereka hanyalah alat untuk memuluskan jalannya perdagangan. Kasus hukuman mati pun acap menimpa kaum perempuan, sedangkan penjahatnya (baca: laki-laki) raib entah kemana. Kasus perdagangan perempuan yang berbungkus pernikahan antarnegara, misalnya perempuan etnis Tionghoa di Kalimantan dengan pria Korea atau pria Taiwan. Setelah menikah, sebagai istri mereka diperbudak, dilacurkan atau ditempatkan di daerah pertanian dengan kedudukan “terhormat” sebagai isteri tetapi menjadi budak di tanah asing. Sampai sekarang kasus ini masih marak, dan negara belum bertindak tegas. Ini tentu bertentangan dengan CEDAW pasal 6 :” Negara anggota akan melaksanakan kebijakan yang tepat, termasuk membuat perangkat perundang-undangan, untuk menghapus segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi.”

Perempuan juga acap menjadi korban dalam kasus “nikah di bawah tangan”. Secara hukum ia tidak terlindungi, terutama bila terjadi kasus kekerasan domestik. Dari beberapa kasus yang saya tangani, pernikahan tersebut dilakukan secara “sirri” dengan memakai klaim hukum Islam. Namun, pada kenyataan jauh dari syariat Islam sebab terjadi kekerasan domestik. Hal ini bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 2: “…wajib mengisi pendaftaran perkawinan pada kantor pendaftaran resmi.”

Berikut ini peraturan perundangan-undangan yang bias jender dan diskriminatif terhadap perempuan.

  • Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1: “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dulu dari pejabat.”
  • UU No. I/1974 pasal 8 ayat 4 -.”Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.”

Dua contoh pasal di atas menurut saya bias jender. Sebab meniadakan “suara perempuan”. Sebagai isteri, ia tidak diminta persetujuannya pada saat suami hendak memadunya. Sebagai istri ia juga akan kehilangan hak “tunjangan” pada saat ia menuntut cerai; padahal bisa jadi keinginannya itu didorong oleh alasan terjadinya kekerasan domestik yang menahun. Istri tak tahan dan meminta cerai, tapi akibatnya ia tidak mendapat tunjangan. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa posisi perempuan adalah subordinat, sehingga ia tidak boleh memiliki inisiatif. Jika ia melanggamya, “hukuman” akan jatuh : ia tidak memperoleh tunjangan. Karenanya UU No 1/1974 pasal 8 ayat 4 tsb bertentangan dengan CEDAW pasal 16 ayat 1/c : “Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada waktu perceraian.”

Kasus 2 : perempuan dan pekerjaan

Tindakan diskriminatif terhadap perempuan di sektor pekerjaan masih tetap berlangsung. Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki sekalipun pada bidang dan kapasitas kemampuan yang sama. Pada persoalan promosi, perempuan menempati posisi rendah atau menengah dan jarang ada yang mencapai posisi eksekutif. Inti masalahnya oleh karena adanya bias budaya yang memasung posisi perempuan sebagai pekerja domestik dan dianggap bukan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini bertentangan dengan CEDAW pasal 11 ayat l/d:”Hak atas jumlah upah yang sama, termasuk manfaat dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan yang nilainya sama, seperti juga kesetaraan perlakuan dalammenilai kualitas pekerjaan”.

Di beberapa perusahan seperti perbankan dan media massa, hak-hak reproduksi perempuan dipasung. Ada satu contoh yang dekat dengan saya. Seorang teman memutuskan untuk melanjutkan S2 (pascasarjana) tanpa sepengetahuan atasan, dan juga sedang hamil. Ia dihadapkan dengan pilihan dilematis, yaitu memilih untuk tetap sekolah atau berhenti bekerja. “Anda ini serakah sekali, bekerja kemudian sekolah dan hamil…” Begitu lah kalimat melecehkan dari sang atasan. Perempuan ini kemudian mengajukan keberatan kepada pemimpin perusahaan dan kasusnya diakhiri dengan damai. Selain itu, ia diberi cuti hamil sedangkan tindakan diskriminatif sang atasan dipeti-eskan. Kasus ini terjadi di sebuah perusahaan media nomor satu di Indonesia. Beberapa perusahaan dalam realitanya meminta kesediaan para pekerja perempuannya untuk menunda perkawinan dan kehamilan selama beberapa tahun oleh karena dianggap mengganggu produktivitas. Ini tentu bertentangan dengan CEDAW pasal 11 ayat 2 : “Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan perkawinan dan fungsi keibuan dan untuk menjamin hak mereka atas pekerjaan, maka negara anggota harus melaksanakan kebijakan yang tepat untuk : a) melarang pemecatan atas alasan seperti kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemecatan atas dasar status perkawinan..”

Ketidakadilan jender dialami oleh perempuan berkeluarga yang tetap dikategorikan sebagai perempuan lajang sehingga ia tidak mendapat tunjangan. Lain halnya dengan lelaki yang dianggap sebagai kepala keluarga, sehingga ia berhak mendapat tunjangan. Dalam beberapa kasus, banyak perempuan yang berstatus sebagai single parent, baik dengan alasan perceraian maupun pilihan hidup. Dengan demikian, ia menjadi kepala rumah tangga. Tapi aturan formal menempatkannya sebagai perempuan lajang sehingga ia tidak mendapat hak tunjangan anak.

Kasus 3 : perempuan dan kesehatan reproduksi.

Ketika program Keluarga Berencana (KB) digembar-gemborkan, terjadi pelanggaran hak atas fungsi reproduksi perempuan. Negara memandang perempuan sebagai indikator penentu tercapainya program membatasi laju pertumbuhan penduduk. Maka tanpa penyuluhan yang memadai, alat KB dijejalkan pada tubuh perempuan, bahkan acap melalui tindakan pemaksaan. Kasus ini menimpa teman saya sendiri. Pada tahun 1998, ia mengalami operasi ceasar untuk anak pertamanya. Dokter -tanpa meminta persetujuan sang ibu—kemudian memasangkan spiral, dan akibatnya hingga kini ia belum dikaruniai anak kedua meskipun ia sudah menghentikan program KBnya. Tentu saja ini melanggar hak reproduksi perempuan. Ada lagi kasus unik yang terjadi di Garut paruh waktu 1995 berdasarkan penetitian Anita Rahayu, M. Hum bahwa perempuan Garut ”dipaksa” untuk berKB dengan cara IUD (spiral). Pada subuh hari, mereka berbondong-bondong berendam di sungai hingga siang hari. Akibatnya alat KB tsb hanyut…Artinya mereka melakukan “perlawanan” dan bersikap anti pati terhadap alat KB. Pemerintah tidak pernah mengantisipasi hal demikian. Mereka hanya menggalakkan KB secara sepihak, bahkan KB lanang (laki-laki) yang relatif aman tidak gencar digaungkan. Dalam beberapa kasus, berKB memang berakibat negatif bagi perempuan.

Banyak efek samping yang dikeluhkan perempuan akibat berKB, misalnya saja pendarahan tak henti. Penyuluh KB juga hanya melakukan propanganda tanpa memberikan penyuluhan mendalam mengenai KB dan kesehatan reproduksi. Mereka biasanya hanya menawarkan satu jenis alat KB, juga minim memberikan informasi dan data akurat mengenai efek samping berKB. Tentunya hal ini bertentangan dengan CEDAW pasal 12 ay at 1:” Para negara anggota akan melaksanakan kewajiban yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang perawatan kesehatan agar dapat menjamin, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan, akses ke jasa pelayanan termasuk keluarga berencana.”

Kasus 4: Perempuan dan aspirasi politik

Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak sipil dan hak politik untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Tetapi, sebagai perempuan yang bersuamikan pegawai negeri/ABRI, maka hak tersebut terkungkung. la acap tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti aspirasi politik sang suami. Hal ini sangat bertentangan dengan CEDAW pasal 7: “Para negara anggota akan melaksanakan kebijakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan suatu negara dan, terutama, harus menjamin perempuan secara setara dengan laki-laki, hak untuk: memberikan suaranya dalam semua pemilihan umum atau referendum dan memenuhi persyaratan pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara publik…”

Kesimpulan: Problem dan Tantangan

Tindakan diskriminatif terhadap perempuan masih saja terjadi. CEDAW telah diratifikasi sejak 1984, tetapi gaung dan sosialisasinya masih minim. CEDAW adalah salah satu bentuk kekuatan hukum, sayangnya belum dipakai secara maksimal oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Padahal CEDAW merupakan hukum positif, terlebih lagi sistem hukum Indonesia menganut Eropa kontinental dalam arti, sang hakim dapat menggunakan sumber-sumber hukum lain; “the judje making law”. Karenanya kasus seperti pelecehan seksual, perkosaan di wilayah konflik, pelanggaran hak asasi dll dapat diseret ke pengadilan, dan CEDAW dapat dijadikan suatu dasar hukum.

Dalam konteks ini, penulis melihat adanya tiga problem utama yang perlu pembenahan. Pertama, intellectual clarity. Ini berkaitan dengan pemahaman- teoritik. Para aktivis yang bergerak di tataran praktis dan level akar rumpy (grass root) harus mendapat “penyegaran” dan peningkatan pemahaman teoritis. Para penegak hukum juga harus mendapat training jender yang berkaitan dengan sosialisasi CEDAW. Kedua, keahlian (skill) yang berkaitan dengan keterampilan untuk mengimplementasikan teori Ketiga, konsistensi melakukan aksi dan refleksi. Tidak semua pejabat negara dan aktivis yang memiliki tiga hal ini, karenanya penguatan dan kerjasama mesti dilakukan secara terus-menerus.

Sebagai kesimpulan, tantangan di masa depan adalah bagaimana memaksimalkan mekanisme yang ada untuk melakukan advokasi dan memperkuat masyarakat sipil (civil society). Karenanya, para aktivis utamanya dituntut untuk menggitakan penyebaran pemahaman dan berbekal keterampilan dalam menggunakan mekanisme hukum internasional, CEDAW, sebagai dasar proteksi hak-hak sipil perempuan.

Daftar Kepustakaan:

Achie Sudiarti Luhulima, “Konvensi Wanita dan Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan”. Makalah pada seminar sehari Pandangan Kritis tentang UU No. 21 tahun 2000. Tgl 14 November 2000.
A. Patra M. Zen, “CEDAW: Apa Manfaat dan Maknanya bagi Kita?” Makalah pada “Pelatihan HAM berperspektif jender” Puncak , 17-21 Desember 2002.
Hak-Hak Asasi Perempuan: Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

 

*) Disampaikan pada Forum Diskusi Interseksi, “Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II”, (27-29 Januari 2003, Kuningan, Jawa Barat)