Posisi Minoritas dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan*

Paradoks globalisasi dan politik internasionalisme adalah menguatnya politik identitas. Politik identitas berakar pada primordialisme. Primordialisme, mengikuti konsep polity Aristoteles, berarti “berperang ke luar” dan “konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersiafat vis-à-vis maupun dialektik. Merayakan konflik berarti mendefinisi Diri (Self) sebagai Yang Sama dan Yang Lain. Yang Sama selalu bermakna mayor, sementara Yang Lain selalu bermakna minor. Itulah watak superior. Tetapi bisa juga sebaliknya, dan itulah watak inferior. Politik identitas selalu berada di rentang ketegangan antara superior dan inferior, antara Yang Sama dan Yang Lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuatannya dalam politik teori pluralisme. Dalam politik teori pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan.

Bahwa keberadaan minoritas itu faktual sudah tak dapat dipungkiri. Namun, bahwa “kesadaran” akan hal itu apakah setua keberadaannya, itu soal lain. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran baik dari kelompok yang memandang dirinya minoritas, maupun dari kelompok yang mengakui keberadaan minoritas itu. Kesadaran untuk sebagian besarnya adalah kerja rasio. Rasiolah yang membuat kategori. Rasio tidak sekadar menyadari perbedaan, namun bahkan membuat perbedaan. Rasio juga yang menyadari kesamaan (dan juga kesetaraan), tetapi juga membuat kesamaan (dan kesetaraan). Rasio juga yang menyadari ketidakadilan (dan juga membuat ketidakadilan) dalam relasi kategorial itu.

Demikian juga pluralitas sebagai realitas tidak bisa dipungkiri. Memang, secara filosofis, banyak pemikir yang justru menolaknya. Parmenides adalah nenek moyang dari kaum monis itu, sementara Herakleitos persis berdiri di seberangnya. Hemat saya, tanpa memperpanjang debat abadi para pemikir itu, yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa dalam tataran praksis (etis) pluralitas dan perbedaan itu sangat tidak adil jika dinafikan. Sementara, penghargaan terhadap perbedaan itu dijamin oleh adanya semacam idealitas bersama akan hakikat dan martabat yang sama, sebuah pengakuan akan hakikat ontologis yang sama. Di sana akan terjadi perjumpaan, komunikasi-dialogis, dan empati. Inilah yang semestinya menjadi roh dari pluralisme.

Dengan kata lain, kesamaan hakikat ontologis itu hanya terjamin melalui pengakuan akan keberbedaan. Seorang wanita, saya perlakukan secara adil dengan menghargai keberbedaannya dari saya, dan penghargaan itu didorong oleh adanya pengakuan tertinggi dalam diri saya bahwa secara ontologis dia adalah sama dengan saya. Tetapi kesamaan itu hanyalah sebuah asumsi hipotetis, sebuah keyakinan ontologis. Dengan itu, saya menghargai sang wanita sebagai “diriku yang lain” (alter ego). Kesamaan ontologis itu hanya bisa dicapai dengan menghargai keberbedaan itu, demikian juga penghargaan terhadap keberbedaan itu hanya bisa terjamin dengan adanya keyakinan akan kesamaan ontologis itu.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa diskursus tentang minoritas dan pluralisme ini menguat seiring lahirnya apa yang sering disebut sebagai “postmodernisme”. Boleh dibilang, justru dua hal itulah tema kunci yang diusung oleh postmodernisme. Postmodernisme, yang dalam diskursus resmi lahir sejak keluarnya buku J.F. Lyotard, The Postmodern Condition (1979),[1] terhadap dunia ini berarti mengizinkan tampilnya “narasi-narasi kecil”, yaitu narasi-narasi heterogen, yang diceritakan di dalam institusi-institusi lokal yang plural, dengan aturan main, keunikan dan determinasinya sendiri. Gugatan terhadap narasi besar di satu sisi dan pengakuan terhadap narasi kecil di sisi lain, dengan demikian, berarti pengakuan terhadap realitas plural. Pengakuan itu kemudian, ketika menjadi sebuah kesadaran rasional dan sebuah praksis, menjadi sebuah pandangan hidup. Itulah pluralisme.

Tulisan ini mencoba melihat posisi dan status minoritas dalam pluralisme. Di satu sisi tilikan terhadap posisinya ditempatkan dalam kerangka pluralitas, tetapi di sisi lain pluralisme menjadi pisau analitisnya. Analisis itu dibimbing oleh suatu semangat emanisipatoris, yang kita namakan politik pembebasan.

Pluralitas, Pluralisme dan Problemnya

Berbeda dengan pluralitas sebagai realitas faktual, pluralisme adalah soal realitas kesadaran akan realitas faktual itu. Kesadaran berarti cara pandang, cara hidup, dan idealitas serta pengakuan akan realitas itu. Dalam bahasa Richard J. Mouw dan Sandra Griffioen,[2] berbicara tentang pluralisme mestinya ditempatkan pada dua tataran: tataran deskriptif, yang sekadar mengakui keragaman dan tataran normatif-preskriptif yang tidak sekadar mengakui, tetapi juga mau memperjuangkan keragaman. Pada tataran deskriptif, pluralisme adalah fakta sosial yang tidak terelakkan, baik karena kondisi awal masyarakatnya sudah majemuk maupun karena proses pluralisasi kehidupan yang dibawa oleh arus modernisasi. Menurut Mouw dan Griffioen, pada tataran normatif-preskriptif, terdapat tiga ranah keragaman yaitu: konteks budaya (contextual pluralism), asosiasi-asosiasi kelembagaan (associational pluralism), dan sistem nilai yang memberi arahan pada kehidupan manusia (directional pluralism).[3]

Diskursus pluralisme yang menemukan gaungnya dalam bingkai postmodernisme bukannya tanpa masalah. Masalah itu berupa keprihatinan etis yang tersembunyi di balik teori-teori kaum postmodernis. Keprihatinan etis itu dapat diperiksa dalam dua kata kunci postmodernisme yang telah memprovokasi pluralisme dan pluralitas itu, yaitu: incommensurability dan the other.[4]

Yang dimaksudkan dengan incommensurability (ketaktersandingan), sebagaimana diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Kuhn ke dalam publik akademis dalam kaitan dengan paradigma-paradigma yang berkompetisi dalam sains,[5] adalah bahwa masing-masing paradigma itu tidak bisa sepakat mengenai suatu hal. Pilihannya hanya antara bertahan, yang berarti membiarkan hal yang ditilik itu tetap dilihat secara berbeda sampai kapan pun, atau takluk pada lawannya.

Kalau masing-masing tetap mempertahankan pendiriannya, pluralitas memang dirayakan namun tak ada komunikasi, tak ada dialog, tak ada perjumpaan. Di sini tumbuh subur dua sikap ekstrem. Pertama adalah sikap tidak perduli sama sekali: silahkan Anda melakukan apa yang Anda suka dan anggap baik dan benar, saya juga demikian. Kedua adalah pertarungan kekuatan: di sini terjadi bahaya Hobbesian “bellum omnium contra omnes”, semua berperang melawan semua. Sikap ekstrem pertama tentu saja tidak manusiawi dan tidak etis,[6] sementara sikap ekstrem kedua justru melahirkan ketidakadilan dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan opresi melalui situasi yang chaotic. Kemungkinan kedua adalah, sebagai varian dari sikap ekstrem kedua di atas, salah satu takluk secara sukarela pada yang lainnya. Baik pada sikap ekstrem kedua maupun kemungkinan penundukan sukarela, pluralitas yang dirayakan itu justru kemudian berakhir pada monisme, kebenaran tunggal. Irasionalitas pluralisme ini semakin berbahaya di tangan para pembela pandangan relativisme absolut yang sama tidak rasionalnya juga. Klaim relativisme absolut yang menafikan adanya suatu “kebenaran bersama” dengan mengatakan bahwa “kebenaran itu bersifat relatif” justru bersifat self-defeating: pernyataan itu menghancurkan dirinya sendiri.

Barangkali sebagai teori, pluralisme memang masih harus diperdebatkan secara serius. Yang jauh lebih penting untuk diangkat adalah keprihatinan etis yang berada di balik klaim-klaim pluralisme. Yang mau ditolak oleh klaim pluralisme adalah bahaya totaliter di balik klaim kebenaran tunggal Grandnarrative yang berwatak universal, netral, niscaya, objektif dan melampaui sejarah dan konteks. Karena itu, para pendukung pluralisme mengedepankan narasi-narasi kecil yang menghargai interpretasi yang berlainan. Di sinilah terletak pengakuan dan penghargaan terhadap Yang Lain (The Other). Inilah kata kunci kedua postmodernisme yang menyulut pluralisme itu.

Mengakui Yang Lain dalam keberlainannya, hemat saya, hanya terjamin sejauh Aku merasakan Yang Sama di dalam diri Yang Lain itu.[7] Berhadapan dengan Yang Lain sebagai “yang absolut lain” mendatangkan ketakutan, tetapi juga sikap altruistik yang narsis. Saya takut dengan ular, karena ular lain sekali dengan saya. Saya sayang dengan anjing peliharaan saya, meskipun ia lain sama sekali, tetapi anjing menjadi sarana pelampiasan naluri altruistik saya yang narsistik. Mencintai anjing peliharaan itu ekspresi narsisme yang hipokrit, karena saya mencintainya tanpa perlawanan darinya. Cinta tanpa perlawanan adalah bentuk hipokrit dari cinta diri yang berlebihan. Cinta narsistik ini kemudian di zaman modern ini bertransformasi menjadi cinta pada mainan. Cinta tanpa perlawanan. Jika sesama manusia dipandang sebagi Yang “Absolut” Lain, maka tidak akan ada juga perjumpaan dan komunikasi sejati. Yang adalah adalah ketakutan, dan karena itu kepedulian menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Selain takut, juga ada hegemoni dan dominasi yang berangkat dari naluri altruistik-narsistik. Sang Aku (pria, misalnya) berada pada dua sikap ekstrem ketika berhadapan dengan wanita sebagai yang “absolut” lain: takut dan tidak peduli, atau mencintainya sepenuh hati tetapi dengan catatan tanpa perlawanan.

Karena itu, berbeda dengan kebanyakan para pemikir postmodernisme yang seolah-olah merayakan pluralisme dan disensus, dan menafikan sama sekali komunikasi dan konsensus, saya berpendirian bahwa “pengakuan terhadap Yang Lain hanya rasional dan etis sejauh Yang Lain itu dilihat sebagai diriku yang lain, alter ego”. Sebagaimana telah dikatakan pada bagian pengantar di atas, penghargaan terhadap perbedaan itu dijamin oleh adanya semacam idealitas bersama akan hakikat dan martabat yang sama, sebuah pengakuan akan hakikat ontologis yang sama. Di sana akan terjadi perjumpaan, komunikasi-dialogis, dan empati. Toleransi menjadi sesuatu yang inheren. Heterofobia, ketakutan akan yang lain, tereliminasi dari pentas sosialitas dan sosiabilitas manusia.

Posisi dan Status Minoritas dalam Pluralisme

Siapakah Minoritas? Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut:[8] (1) anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka; (2) anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas; (3) biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.

Sementara dari kaca mata filsafat politik yang dibingkai dalam diskursus multikulturalisme – sejalan dengan tiga ranah pluralisme yang diajukan Mouw dan Griffioen pada tataran normatif-preskriptif – Will Kymlicka, dengan bertolak dari subjek hak yang bukan melulu individu sebagaimana menjadi arus utama dalam teori politik liberal melainkan kolektif, membagi kelompok minoritas atas tiga yaitu: (1) gerakan-gerakan sosial baru yang meliputi gerakan kaum homoseksual (gay dan lesbi), kaum miskin kota, para penyandang cacat, feminis, kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan agama “baru”, dll; (2) minoritas-minoritas nasional yang meliputi suku-suku bangsa yang dulunya berdiri sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri namun kemudian melebur menjadi satu negara (dan “bangsa”); dan (3) kelompok-kelompok etnis yang meliputi kaum imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya di negeri asalnya dan masuk ke komunitas masyarakat lainnya yang mayoritas seperti etnis Tionghoa dan Arab di Indonesia, dll.[9]

Eksistensi ketiga kelompok ini membawa tuntutan masing-masingnya berupa hak spesifik, yaitu: hak untuk mendapatkan perwakilan khusus dalam lembaga politik bagi kelompok gerakan sosial baru; hak untuk menentukan nasib sendiri (right to self-determination atau self-government atau otonomi penuh) bagi minoritas nasional; dan hak-hak polietnis untuk tetap menghayati budaya dan keyakinan mereka yang dijamin oleh sistem hukum dan politik yang toleran. Di samping hak-hak spesifik tersebut, kelompok minoritas juga berhak untuk menikmati hak-hak mereka sebagai manusia (HAM) dan hak sebagai warga negara (dalam konteks politik), sama seperti kaum mayoritas.

Hemat saya, kategori dan pengelompokan minoritas yang berkembang hingga kini (sependek pengetahuan saya) lebih bersifat kuantitatif. Padahal yang jauh lebih penting, kendati sulit menentukan alat ukurnya, adalah pengelompokan yang bersifat kualitatif, selain kuantitatif. Sebagai misal, kaum perempuan yang secara kuantitaf merupakan mayoritas di negeri ini, secara kualitatif justru merupakan minoritas. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa keberadaan kelompok yang mungkin merasa belum termasuk di antara ketiganya tidak diakui. Pesan dari pegelompokkan dengan perspektif hak sosio-kultural dan sosio-politik ini adalah bahwa siapa pun dan apa pun kelompok minoritas itu, baik bertolok ukur kuantitatif maupun kualitatif, ia mempunyai hak baik sebagai individu maupun (terutama) sebagai kelompok. Penegasan ini menunjukkan status ontologis mereka sebagai Yang Lain dari Yang Sama namun tetap sama dengan Yang Sama itu. Namun, kesamaan status ontologis Yang Lain itu dengan Yang Sama tidak serta merta bermakna adanya perlakuan yang sama. Jika perlakuan yang sama malah berbuah ketidakadilan, maka perlakuan berbeda justru menjadi suatu tuntutan. Perlakuan berbeda yang dimaksud adalah perlakuan yang bersifat istimewa, mendahulukan, dan menguatkan. Suatu tindakan afirmasi (affirmative action)!

Karena itu, posisi minoritas dalam konstelasi sosial dan konfigurasi struktur politik, dengan diletakkan dalam bingkai pluralisme yang toleran dan komunikatif, harus tetap mengacu pada status ontologis mereka sebagai alter ego dari Yang Sama, tetapi tetap menghargai ke-Yang-Lain-annya.

Politik demokratis adalah politik yang memenuhi prinsip-prinsip etis. Prinsip etis mengedepankan otonomi dan kebebasan yang menjadi nyata dalam penghargaan terhadap pluralisme. Politik pluralisme adalah politik afirmasi dan keberpihakan pada yang lemah (preferential option for the poor).

Politik Pembebasan: Sebuah Catatan Penutup

Kita sudah mengikuti diskursus pluralisme secara epistemologis (analisis rasional), beserta posisi dan status minoritas di dalamnya. Juga sudah terselip keprihatian etis dan imbauan moralnya. Apakah masyarakat etis, adil dan toleran sudah dengan sendirinya tercipta? Jawabannya tidak. Yang diperlukan adalah praksis yaitu “tindakan politik”. Tindakan politik yang dimaksud adalah tindakan politik pembebasan.

Politik pembebasan, atau politik emansipasi, yang menimba inspirasinya pada Karl Marx, adalah “politik kesadaran”. Politik kesadaran berarti politik kritis yang siap menyingkap tabir-tabir ideologis di balik praktik-praktik penindasan dan totaliter, hegemoni dan dominasi. Politik kritis, yang merupakan implikasi praksis dari “Teori Kritis” Mazhab Frankfurt, berarti politik praksis. Politik praksis, berbeda dari pandangan umum, hemat saya merupakan politik wacana dan gerakan secara bersama-sama. Jadi, singkatnya, politik pembebasan atau emansipasi adalah politik kesadaran, adalah politik kritis, adalah politik praksis, adalah politik wacana dan gerakan secara bersama-sama.

Tidak ada jalan lain bagi pembebasan kaum minoritas dari hegemoni dan dominasi mayoritas selain melancarkan politik wacana yang kritis dan politik gerakan yang simultan tapi toleran. Intoleransi hanya berakibat pada irasionalitas dari gerakan itu sendiri. Toleransi beradab bertahta pada tindakan komunikasi yang dialogis dan emansipatoris. Semoga.

 

*) Paper ini dibuat khusus dan dipresentasikan pertama kali dalam Diskusi Bulanan Pluralisme dan Feminisme bertajuk “Perempuan, Politik Identitas dan Upaya Perdamaian dalam Kemajemukan”, dengan sub-tema “Posisi Minoritas dalam Pluralisme”, di Kapal Perempuan, Jakarta, 31 Agustus 2006.

References and Footnotes

  1. Lihat F.J. Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Minnesota: The University of Minnesota, 1984 (diterjemahkan dari edisi aslinya dalam bahasa Perancis oleh Geoffrey Bennington dan Brian Massumi, dengan kata pengantar oleh Fredric Jameson, La Condition postmoderne: rapport sur le savoir, Les Editions de Minuit, 1979)./ref] menggugat keberadaan “narasi besar” (Grandnarrative) yang mengarah pada klaim-klaim universalitas, rasionalitas dan sentralisasi. Mengapa narasi? Lyotard menggambarkan relasi sosial manusia melalui konsep “narasi” yaitu cara bagaimana dunia dipresentasikan ke dalam pelbagai konsep, ide, gagasan, dan cerita lewat interpretasi terhadap dunia tersebut, yang membentuk “kesadaran kolektif” tentang sebuah dunia baik itu besar maupun kecil. Gugatan terhadap narasi besar atau pandangan dominan yang selain mengedepankan “universalitas” dan berwatak “totaliter”Lihat Lyotard, ibid., hlm. 45.
  2. Richard J Mouw dan Sandra Griffioen, Pluralisms and Horizons: An Essay in Christian Public Philosophy, MI: Eerdmans Pub Co., 1993.
  3. Lihat pembagian kelompok minoritas menurut Will Kymlicka di bawah nanti.
  4. Untuk uraian analitik tentang dua konsep kunci ini dalam postmodernisme, silahkan baca F. Budi Hardiman,Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas, Yogyakarta: Kanisius, 2003, Bab 12: “Pluralisme dan Komunikasi”, hlm. 197-199, yang merupakan parafrase dari uraian bernas Richard J. Bernstein, The New Constellation, The Ethical-Political Horizons of Modernity/Postmodernity, Cambridge: Polity Press, 1991.
  5. Lihat Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, Chicago: Chicago University Press, 1970, hlm. 150.
  6. Dikatakan tidak manusiawi dalam arti tidak sesuai dengan hakikat sosial manusia, dan tidak etis karena manusia justru terpanggil melakukan kebaikan bagi sesama, pembenaran dirinya sebagai subjek etis terletak dalam praktik tanggung jawab etisnya.
  7. Penamaan “Yang Lain” dialamatkan oleh “Yang Sama”. Artinya, Yang Sama memandang dirinya mayoritas (baik kuantitatif maupun kualitatif), sementara yang dinamakan Yang Lain adalah kaum minoritas. Sebuah kelompok minoritas, katakanlah kaum lesbi di tengah masyarakat kita, akan menamakan sebagai Yang Lain juga kepada seorang perempuan bukan lesbi yang masuk ke dalam kelompok mereka. Dalam konteks itu, kaum lesbi telah memandang dirinya sebagai mayoritas terhadap perempuan bukan lesbi itu. Logika yang sama juga terjadi pada kasus-kasus lainnya: Ahmadiyah di tengah Islam mayoritas, seorang atau sekelompok Islam NU atau Muhamadiyah di tengah kelompok besar Ahmadiyah, dsb.
  8. Lihat Anthony Giddens, Sociology, second edition fully revised and updated, Cambridge: Polity Press, 1995, hlm. 253-254.
  9. Lihat Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, Jakarta: LP3ES, 2003 (terjemahan oleh Edlina Hafmini Eddin dari Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority, Oxford: Clarendon Press, 1996). Lihat juga Kata Pengantar dari F. Budi Hardiman, “Belajar dari Politik Multikulturalisme”, untuk edisi bahasa Indonesia buku tersebut.