Saatnya Menjunjung Hak-Hak Masyarakat Adat*

“Marilah Kita Kembali Menata Ulang Hubungan Negara dengan Masyarakat Adat”, demikian judul Briefing Paper Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), sebuah jaringan yang didirikan oleh Ornop-ornop yang berorientasi terhadap pemberdayaan masyarakat adat yang didirikan pada tahun 1993. Judul tersebut sangat jelas berupa ajakan bagi semua pihak yang memang peduli dan mau berfikir lebih untuk meninjau ulang format hubungan negara dengan warganya, terutama dalam konteks masyarakat adat. Ajakan tersebut saya fakir jauh sama sekali dari sifat berlebihan. Justru berupa ungkapan refleksi atas potret kongkrit skema kebijakan negara ini dalam memposisikan masyarakat adat. Pada kesempatan ini secara sengaja saya mengambil fokus pada masyarakat adat, sebuah tatanan masyarakat asli yang mengkonstruksi bangsa ini. Tatanan yang selama ini lebih banyak dilupakan daripada dijunjung tinggi. Derasnya arus ‘intervensi’ tatanan Barat telah membuat kita terhanyut jauh dan terlena untuk mengimajinasikan tatanan-tatanan yang pada pelaksanaannya meminggirkan sebagian besar masyarakat yang menghuni bangsa ini. Bahkan lebih parahnya lagi tatanan masyarakat adat tampil sebagai potret keprimitifan, keterbelakangan dan ketidakberadaban. Sungguh menyakitkan!.

Kalau kita sejenak menengok sejarah, kita melihat bagaimana para perintis negara ini yang menjunjung tinggi pesan yang disampaikan Mpu Tantular dengan menjadikan “Bhineka Tunggal Ika” sebagai landasan persatuan bangsa ini. Bahkan tidak berhenti sampai disitu, landasan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV, Pasal 18 yang bersembunyi, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan ha-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Bunyi pasal ini diperjelas dengan penjelasan yang berbunyi, “Dalam terorir Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestrurunde landscappen dan Volkgemeencshappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susun asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Maka dapat dikatakan bahwa UUD 1945 mengandung pengakuan atas keberadaan ‘persekutuan-persekutuan hubungan dan politik tradisi’ yang bersumber dan/atau merupakan bagian dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam territorial (wilayah hukum) Negara kesatuan Republik Indonesia. Denagan demikian secara mudah dapat dipahami bahwa pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek wujud lembaga semata, melainkan juga pada aspek-aspek struktural organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturan yang dikandungnya, serta berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan tersebut.

Ironinya, sampai saat ini kebijakan resmi pemerintah Indonesia terhadap Masyarakat Adat sangat tidak Jelas. Tidak heran jika PBB mencanangkan tahun 1993 sebagai The International Year for the Indigenous Peoples,Pemerintah RI menanggapinya dengan sangat dingin. Alasannya sangat naïf: tak ada Indigenous Peoples(Masyarakat Adat) di Indonesia. Stephanus Djuweng dalam salah satu tulisannya menampilkan potret-potret sikap dari beberapa pejabat negeri ini. Sarwono Kusumatmadja (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dalam seminar sehari Dimensi Manusia dalam Pembangunan memelesetkan The International Year for Indigenous Peoples 1993 menjadi The Traditional Peoples Years 1993. Lantas Indigenous Peoples diplesetkan menjadi The Vulnarable Population Groups (kelompok penduduk rentan). Begitu juga halnya dengan anggapan bahwa masyarakat adat sebagai peladang liar, peladang berpindah, perambah hutan, suku primitive dan terbelakang sehingga dibentukan secara khusus Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Departemen Sosial menyebut masyarakat adat sebagai masyarakat terasing atau suku terasing. Oleh karenanya mereka harus dimukimkan kembali. Begitu juga Menteri Agraria Kepala BPPN, Ir. Sonny Harsono menganggap Masyarakat Adat di Indonesia beserta hak-hak mereka atas tanah pelan-pelan akan lenyap. Karena itu proses revitalisasi dan restitusi terhadap hak-hak masyarakat adat tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi, sungguh sangat menyakitkan!!!.

Penghancuran sistematis terhadap Masyarakat Adat melingkupi peminggiran yang bersifat kata-kata (verbal), tidak tanduk (behavioral) dan perampasan pakasa (performance). Proses ekspolitasi dan opresi terhadap Masyarakat Adat dapat dilihat dari bagaimana proses tersebut berjalan melalui instrumen pembangunan pendidikan formal, agama, budaya, hukum, teknologi informasi dan kapitalisme interansional. Di Indonesia, penindasan dan bahkan pembunuhan atas nama pembangunan berlangsung marak. Kasus-kasus di sekitar Free Port (Irian), peminggiran suku dayak di Kalimantan, Masyarakat Adat di Mentawai, Nias, Jambi, Riau, Krui dan sebagainya. Dari fakta-fakta tersebut sulit dipercaya dan dipahami kalau sebagian besar masyarakat dunia mengimajinasikan pembangunan akan mensejahterakan umat manusia.

Pendidikan formal merupakan modus lain dari upaya sistematis penghancuran terhadap Masyarakat Adat. Pendidikan yang selama ini diyakini akan membuka pikiran dan wawasan serta membuat orang menjadi kritis disatu sisi, tapi di sisi lain ketika proses pendidikan dilangsungkan dengan penuh indoktrinasi, ia mencabut orang dari budaya sendiri dan tidak kritis. Sehingga harapan terbukanya wawasan dan pikiran tinggal impian yang tidak pernah terwujud. Kawan-kawan dari Institute Dayakology Research and Development mengungkap fakta bahwa anak-anak dayak didoktrin untuk melecehkan budaya mereka sendiri. Para petani dianggap berladang liar. Yang disebut lading modern adalah sawah di Jawa. Padi modern adalah PB5, PB12 dan sebagainya, sedangkan padi lokal sama sekali tidak pernah dibicarakan.

Orde Baru telah dengan sistematis mempersempit makna budaya menjadi seni budaya. Selain itu, pengembangan budaya harus berorientasi kepada dunia bisnis (k omersial) dan pertunjukan seni budaya arus sejalan dengan kemauan pemerintah. Dengan demikian telah terjadi pendangkalan-pendangkalan nilai, bentuk, fungsi dan makna kebudayaan. Eringn dengan telah pula terjadi pasungan, pemerkosaan dan dominasi terhadap budaya-budaya etnik di Indonesia. Modus lain yang selama ini dirasakan sangat ampuh dalam menghancurkan tatanan Masyarakat Adat adalah hukum yang memihak pada penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa adalah pemodal dan pemerintah. Ketika terjadi kasus perampasan tanah rakyat, orang selalu berkata, “hukumya baik, tetapi pel;aksanaanya yang tidak baik”. Pernyataan tersebut sangatlah naïf, karena pada dasarnya hukum adalah produk politik. Di Indonesia, hukum adalah produk politik monolitik dan oleh karenanya hukum dan perundang-undangan dibuat untuk memperkuat dan berpihak pada penguasa dan memperlemah rakyat. Kembali dari catatan IDRD kita bias tahu contoh-contoh produk hukum yang telah dengan sistematis menghancurkan tatanan masyarakat adat, antara lain: Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960, Undang-undang Pokok Kehutanan No.5/1967, Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah No.5/1974 dan Undang-undang Pokok Pemerintahan Desa No.5/1979.

Dalam UUPA ditegaskan bahwa hak-hak adat diakui sejauh pada kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Permasalahannya adalah siapa yang mendefinisikan kepentingan nasional? Tidak lain Pemerintah dan Pengusaha. UU Pokok Kehutanan telah membekukan hutan-hutan milik adat yang merupakan tempat mata pencaharian dan pekerjaan masyarakat adat. Sementara itu dua undang-undang terakhir walaupun sudah digantikan di era otonomi daerah ini, tetapi sisa-sisa keporak-porandaan tatanan yang disebabkan oleh kedua kebijakan tersebut masih sangat mudah kita dapati di berbagai daerah di Indonesia.

Dari berbagai fakta di atas setidak-tidajnya telah membukakan mata saya untuk turut setidak-tidaknya memberikan dukungan moril bahkan menjadi bagian dari gerakan untuk menata ulang hubungan negara dengan masyarakat Adat. Bermunculannya berbagai gerakan advokasi untuk mengembangkan kembali berbagai tatanan Masyarakat Adat seperti advokasi kembali ke Lembang di Toraja, gerakan Perekat Ombara di Lombok, advokasi utnuk institusi rakyat di Sanggau Kalimantan Tengah dan sebagainya merupakan agenda-agenda yang sudah sepatutnya mendapat dukungan kita semua.

 

*) Disampaikan pada Forum Diskusi Interseksi, “Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia”, (12-14 Agustus 2002, Selabintana, Sukabumi)

Ketua Badan Pelaksana PERGERAKAN, Organisasi nasional berbasis keanggotaan Serikat-Serikat Rakyat dari berbagai sektor seperti; petani, nelayan, buruh, perempuan, masyarakat adat. Anggota tersebar di 15 provinsi di Indonesia